Untuk bumi yang lestari

Surat dari Darmaga|25 September 2023

Filsafat Sains untuk Pertanian Berkeadilan

Filsafat sains penting untuk menopang pertanian berkelanjutan. Seperti apa?

Surat dari Darmaga|18 September 2023

Problem Kayu Sebagai Bahan Baku Energi Terbarukan

Kayu bisa menjadi sumber energi terbarukan. Tapi harganya masih kalah oleh batu bara.

Surat dari Darmaga|11 September 2023

Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara

Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.

Surat dari Darmaga|04 September 2023

Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik

Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.

Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023

Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?

Surat dari Darmaga|07 Agustus 2023

Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari

Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.

Surat dari Darmaga|31 Juli 2023

Cara Efektif Mencegah Korupsi

Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.

Surat dari Darmaga|24 Juli 2023

Politik Pengetahuan dalam Mitigasi Krisis Iklim

Politik pengetahuan perlu dirumuskan agar mitigasi krisis iklim berjalan dalam wadah keadilan sosial. Bagaimana merumuskannya?

Surat dari Darmaga|17 Juli 2023

Pembaruan Konsep Kelestarian

Konsep kelestarian terbukti tak membuat pengelolaan hutan lestari. Perlu telaah trandisiplin.

Surat dari Darmaga|10 Juli 2023

Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya

Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.

Surat dari Darmaga|03 Juli 2023

Belajar Ilmu Kehutanan Kekinian

Materi kuliah di Fakultas Kehutanan acap ketinggalan. Ilmu kelestarian mesti memasukkan aspek politik dan tata kelola.

Surat dari Darmaga|26 Juni 2023

Biaya Transaksi dalam Konsesi Hutan Alam

Dalam pengusahaan konsesi hutan alam ada biaya transaksi. Akibat tak transparan.

Surat dari Darmaga|19 Juni 2023

Aspek Politik Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon itu kebijakan bagus. Tapia ada syaratnya.

Surat dari Darmaga|12 Juni 2023

Transformasi Politik Melestarikan Hutan

Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?

Surat dari Darmaga|05 Juni 2023

Inovasi Kebijakan Restorasi Ekosistem

Kebijakan restorasi ekosistem berupa diskresi. Apa kabar setelah 20 tahun?

Surat dari Darmaga|29 Mei 2023

Tantangan Multiusaha Hutan Produksi

Bisakah multiusaha menjadi solusi mengelola hutan produksi secara lestari? Ada banyak masalahnya.

Surat dari Darmaga|22 Mei 2023

Pilihan Rasional Mengelola Hutan

Mengapa pengelolaan hutan produksi tak lestari? Akibat pilihan rasional.

Surat dari Darmaga|15 Mei 2023

Inovasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Keberlanjutan rehabilitasi hutan dan lahan tak semata ditopang faktor teknis. Modal sosial lebih menentukan.

Surat dari Darmaga|08 Mei 2023

Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak

Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?

Surat dari Darmaga|01 Mei 2023

Pelajaran dari Konsesi Hutan Alam Produksi

Mengapa pengelolaan hutan alam produksi tak lestari? Ini sebab-sebabnya.

Surat dari Darmaga|17 April 2023

Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin

Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja? 

Surat dari Darmaga|10 April 2023

Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik

Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.

Surat dari Darmaga|03 April 2023

Dari Mana Menata Organisasi Perhutani

Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir.  

Kabar Baru|28 Maret 2023

Integrasi Pengelolaan Hutan dan Lingkungan yang Ideal

Integrasi perlu melihat kondisi dan lokasi. Apalagi dalam pengelolaan hutan.

Surat dari Darmaga|27 Maret 2023

Efektivitas Sentralisasi Pengelolaan Hutan

Indonesia kembali memasuki sentralisasi pengelolaan hutan. Efektifkah?

Surat dari Darmaga|13 Maret 2023

Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan

Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.

Surat dari Darmaga|13 Februari 2023

Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.

Surat dari Darmaga|02 Januari 2023

Refleksi Akhir Tahun KLHK

KLHK perlu transformasi inovasi dan kepemimpinan. Empat catatan 2022.

Surat dari Darmaga|26 Desember 2022

Kepentingan Politik pada Birokrasi

Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.

Surat dari Darmaga|19 Desember 2022

Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?

Surat dari Darmaga|12 Desember 2022

Kerugian Perekonomian Negara dalam Korupsi

Kerugian perekonomian negara akibat korupsi bisa dihitung meski perkiraan.

Surat dari Darmaga|05 Desember 2022

Hegemoni Menanam Pohon

Menanam pohon bisa menjadi greenwashing. Jika ia tak berkelanjutan.

Surat dari Darmaga|21 November 2022

Krisis Institusional Lembaga Negara

Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.

Surat dari Darmaga|14 November 2022

6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja

Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?

Surat dari Darmaga|07 November 2022

Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria

Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?

Surat dari Darmaga|31 Oktober 2022

Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti

Kebebasan akademik sangat penting. Termasuk debat informasi, hasil, kesimpulan, dan metodologi sebuah studi.

Surat dari Darmaga|24 Oktober 2022

Navigasi “Masalah Jahat” Pengelolaan Hutan

Problem pengelolaan hutan tak berubah. Celakanya kita masih memakai pola pikir yang sama.

Surat dari Darmaga|17 Oktober 2022

Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya.

Surat dari Darmaga|10 Oktober 2022

Belenggu “Tupoksi”

Birokrasi dan tupoksi acap membuat kebijakan berjalan lambat atau malah melenceng. Kenapa?

Surat dari Darmaga|03 Oktober 2022

Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik

Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains?  

Surat dari Darmaga|26 September 2022

Ilmuwan Tidak Boleh Netral

Benarkah ilmuwan harus netral? Mari kita uji.

Surat dari Darmaga|19 September 2022

Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan

Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?

Surat dari Darmaga|12 September 2022

Pertanian dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Pertanian membahayakan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati juga membahayakan pertanian.

Surat dari Darmaga|05 September 2022

Sengkarut Pengakuan Masyarakat Adat

Mengapa pengakuan masyarakat adat mesti melalui Perda? Argumen rapuh.

Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022

Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa

Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.

Surat dari Darmaga|22 Agustus 2022

Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati absen dalam nilai ekonomi pembangunan. Seharusnya bisa jadi pengurang PDB.

Surat dari Darmaga|15 Agustus 2022

Konsep Mencegah Korupsi Sektor Pertanian

Korupsi sektor pertanian melibatkan aktor-aktor politik. Perlu konsep jelas jenis korupsi yang masih abstrak.

Surat dari Darmaga|08 Agustus 2022

Aksi Bersama: Sebuah Anjuran Bagi LSM Lingkungan

LSM lingkungan punya tantangan berbeda meski situasinya mirip akhir 1990-an. Perlu konsolidasi dan aksi bersama.

Surat dari Darmaga|01 Agustus 2022

Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang

Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.

Surat dari Darmaga|25 Juli 2022

Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?

Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.

Surat dari Darmaga|18 Juli 2022

Peran Kritis Universitas dalam Pembangunan

Universitas harus punya peran dalam pembangunan. Pembangunan yang mana?

Surat dari Darmaga|11 Juli 2022

Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa

Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?

Surat dari Darmaga|04 Juli 2022

Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.

Surat dari Darmaga|27 Juni 2022

Harga Pengorbanan Masyarakat Adat

Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.

Surat dari Darmaga|20 Juni 2022

Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.

Surat dari Darmaga|13 Juni 2022

Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral

Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoral”.

Surat dari Darmaga|06 Juni 2022

Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat

Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.

Surat dari Darmaga|30 Mei 2022

Manfaat Riset Holosentrik

Antara riset teknosentrik dan riset holosentrik, mana lebih baik?

Surat dari Darmaga|23 Mei 2022

Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan

Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.

Surat dari Darmaga|16 Mei 2022

KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani

Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.

Kabar Baru|15 Mei 2022

Paradoks Perusahaan Perkebunan dan Industri Ekstraktif

Resensi Plantation Life: perusahaan perkebunan mengklaim bisa memberikan kesejahteraan. Di sisi lain, mereka membunuh ekonomi kerakyatan.

Surat dari Darmaga|09 Mei 2022

Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya

Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.

Surat dari Darmaga|25 April 2022

Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan

Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?

Surat dari Darmaga|18 April 2022

Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil

Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik.  

Surat dari Darmaga|11 April 2022

Etika Keuangan Berkelanjutan

Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?

Buku|April-Juni 2022

Antropologi Ekstraksi Sumber Daya Alam

Antropologi penting untuk mengurai ekstraksi sumber daya alam agar kita bisa komprehensif melihatnya.

Surat dari Darmaga|04 April 2022

3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan

Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.

Surat dari Darmaga|28 Maret 2022

Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir

Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?

Surat dari Darmaga|21 Maret 2022

Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat

Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.

Surat dari Darmaga|14 Maret 2022

Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut

Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.

Surat dari Darmaga|07 Maret 2022

Korupsi pada 2045

Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?

Surat dari Darmaga|28 Februari 2022

Neo-Ekstraktivisme di Wadas

Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian.  

Surat dari Darmaga|21 Februari 2022

Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan

Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?

Surat dari Darmaga|14 Februari 2022

Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.

Surat dari Darmaga|07 Februari 2022

Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma

Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.

Surat dari Darmaga|31 Januari 2022

Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum

Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.

Surat dari Darmaga|24 Januari 2022

Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?

Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?

Surat dari Darmaga|17 Januari 2022

Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?

Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?

Surat dari Darmaga|10 Januari 2022

Quo Vadis BRIN

Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?

Surat dari Darmaga|03 Januari 2022

Ekologi Politik Bank Tanah

Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?

Surat dari Darmaga|27 Desember 2021

Buku yang Saya Baca Tahun Ini

Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.

Surat dari Darmaga|20 Desember 2021

Beberapa Problem Reforma Agraria

Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal?  

Surat dari Darmaga|13 Desember 2021

Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup

Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.

Surat dari Darmaga|06 Desember 2021

Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?

Surat dari Darmaga|29 November 2021

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan

Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.

Buku|Oktober-Desember 2021

Pembela Lingkungan Makin Rentan

Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.

Buku|Oktober-Desember 2021

Enam Catatan Konsesi Hutan

Evaluasi terhadap sistem konsesi mengelola hutan. Empat rekomendasi memperbaiki kegagalan.

Surat dari Darmaga|22 November 2021

Komunikasi dalam Kebijakan Publik

Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.

Surat dari Darmaga|15 November 2021

Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan

Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?

Surat dari Darmaga|08 November 2021

Konflik Kepentingan dalam Korupsi

Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.

Surat dari Darmaga|01 November 2021

Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola

Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.

Surat dari Darmaga|25 Oktober 2021

Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi

Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.

Surat dari Darmaga|18 Oktober 2021

Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan

Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.

Surat dari Darmaga|11 Oktober 2021

Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?

Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.

Surat dari Darmaga|04 Oktober 2021

Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial

Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?

Surat dari Darmaga|27 September 2021

Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan

Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"

Surat dari Darmaga|20 September 2021

Cakrawala Pikiran Rimbawan

Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.

Surat dari Darmaga|06 September 2021

Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?

Surat dari Darmaga|04 September 2021

Dosa dan Masa Depan Planet Kita

Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.

Surat dari Darmaga|30 Agustus 2021

Korban “Pernikahan” Sumber Daya Alam

Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.

Surat dari Darmaga|23 Agustus 2021

Cara Mencegah Korupsi Korporasi

Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.

Surat dari Darmaga|16 Agustus 2021

Merdeka dari Belenggu Legalitas

Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.

Surat dari Darmaga|02 Agustus 2021

Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional

UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.

Kolom|Juli-September 2021

Arah Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.

Surat dari Darmaga|26 Juli 2021

Otonomi Khusus Papua yang Substantif

UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.

Surat dari Darmaga|19 Juli 2021

Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup

Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.

Surat dari Darmaga|12 Juli 2021

Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari

Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?

Surat dari Darmaga|05 Juli 2021

Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan

Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.

Surat dari Darmaga|28 Juni 2021

Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari

Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?

Surat dari Darmaga|21 Juni 2021

Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah

Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik. 

Surat dari Darmaga|14 Juni 2021

Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?

Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?

Surat dari Darmaga|07 Juni 2021

Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia

Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.

Surat dari Darmaga|31 Mei 2021

3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset

BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.

Surat dari Darmaga|24 Mei 2021

Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan

Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.

Surat dari Darmaga|17 Mei 2021

Problem Utama Birokrasi Kita

Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.

Surat dari Darmaga|10 Mei 2021

Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat

Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.

Surat dari Darmaga|03 Mei 2021

Multiusaha Kehutanan yang Adil

UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?

Surat dari Darmaga|26 April 2021

Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian

Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.

Surat dari Darmaga|19 April 2021

Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.

Surat dari Darmaga|12 April 2021

Legitimasi UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.

Surat dari Darmaga|05 April 2021

Korupsi sebagai Hama dan Penyakit

Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.

Surat dari Darmaga|29 Maret 2021

PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron

Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.

Surat dari Darmaga|22 Maret 2021

Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam

Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.

Surat dari Darmaga|15 Maret 2021

Cara Mendorong Agar KPH Maju

Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.

Surat dari Darmaga|08 Maret 2021

Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja

PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.

Surat dari Darmaga|01 Maret 2021

Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja

Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.