-
Surat dari Darmaga|04 Juli 2022
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.
-
Surat dari Darmaga|27 Juni 2022
Harga Pengorbanan Masyarakat Adat
Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.
-
Surat dari Darmaga|20 Juni 2022
Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.
-
Surat dari Darmaga|13 Juni 2022
Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral
Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoral”.
-
Surat dari Darmaga|06 Juni 2022
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Surat dari Darmaga|30 Mei 2022
Manfaat Riset Holosentrik
Antara riset teknosentrik dan riset holosentrik, mana lebih baik?
-
Surat dari Darmaga|23 Mei 2022
Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.
-
Surat dari Darmaga|16 Mei 2022
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Kabar Baru|15 Mei 2022
Paradoks Perusahaan Perkebunan dan Industri Ekstraktif
Resensi Plantation Life: perusahaan perkebunan mengklaim bisa memberikan kesejahteraan. Di sisi lain, mereka membunuh ekonomi kerakyatan.
-
Surat dari Darmaga|09 Mei 2022
Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya
Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.
-
Surat dari Darmaga|25 April 2022
Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan
Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?
-
Surat dari Darmaga|18 April 2022
Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil
Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik.
-
Surat dari Darmaga|11 April 2022
Etika Keuangan Berkelanjutan
Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?
-
Buku|April-Juni 2022
Antropologi Ekstraksi Sumber Daya Alam
Antropologi penting untuk mengurai ekstraksi sumber daya alam agar kita bisa komprehensif melihatnya.
-
Surat dari Darmaga|04 April 2022
3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|28 Maret 2022
Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir
Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|21 Maret 2022
Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat
Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.
-
Surat dari Darmaga|14 Maret 2022
Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut
Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.
-
Surat dari Darmaga|07 Maret 2022
Korupsi pada 2045
Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?
-
Surat dari Darmaga|28 Februari 2022
Neo-Ekstraktivisme di Wadas
Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian.
-
Surat dari Darmaga|21 Februari 2022
Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan
Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Surat dari Darmaga|07 Februari 2022
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Surat dari Darmaga|31 Januari 2022
Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum
Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.
-
Surat dari Darmaga|24 Januari 2022
Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?
Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Surat dari Darmaga|10 Januari 2022
Quo Vadis BRIN
Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|03 Januari 2022
Ekologi Politik Bank Tanah
Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?
-
Surat dari Darmaga|27 Desember 2021
Buku yang Saya Baca Tahun Ini
Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.
-
Surat dari Darmaga|20 Desember 2021
Beberapa Problem Reforma Agraria
Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal?
-
Surat dari Darmaga|13 Desember 2021
Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup
Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.
-
Surat dari Darmaga|06 Desember 2021
Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?
-
Surat dari Darmaga|29 November 2021
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan
Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.
-
Buku|Oktober-Desember 2021
Pembela Lingkungan Makin Rentan
Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.
-
Buku|Oktober-Desember 2021
Enam Catatan Konsesi Hutan
Evaluasi terhadap sistem konsesi mengelola hutan. Empat rekomendasi memperbaiki kegagalan.
-
Surat dari Darmaga|22 November 2021
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Surat dari Darmaga|15 November 2021
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Surat dari Darmaga|08 November 2021
Konflik Kepentingan dalam Korupsi
Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.
-
Surat dari Darmaga|01 November 2021
Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola
Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.
-
Surat dari Darmaga|25 Oktober 2021
Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi
Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.
-
Surat dari Darmaga|18 Oktober 2021
Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan
Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.
-
Surat dari Darmaga|11 Oktober 2021
Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?
Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.
-
Surat dari Darmaga|04 Oktober 2021
Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial
Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?
-
Surat dari Darmaga|27 September 2021
Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan
Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"
-
Surat dari Darmaga|20 September 2021
Cakrawala Pikiran Rimbawan
Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.
-
Surat dari Darmaga|06 September 2021
Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik
Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?
-
Surat dari Darmaga|04 September 2021
Dosa dan Masa Depan Planet Kita
Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.
-
Surat dari Darmaga|30 Agustus 2021
Korban “Pernikahan” Sumber Daya Alam
Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.
-
Surat dari Darmaga|23 Agustus 2021
Cara Mencegah Korupsi Korporasi
Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|16 Agustus 2021
Merdeka dari Belenggu Legalitas
Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.
-
Surat dari Darmaga|02 Agustus 2021
Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional
UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.
-
Kolom|Juli-September 2021
Arah Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.
-
Surat dari Darmaga|26 Juli 2021
Otonomi Khusus Papua yang Substantif
UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|19 Juli 2021
Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup
Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.
-
Surat dari Darmaga|12 Juli 2021
Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari
Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?
-
Surat dari Darmaga|05 Juli 2021
Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan
Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.
-
Surat dari Darmaga|28 Juni 2021
Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari
Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?
-
Surat dari Darmaga|21 Juni 2021
Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah
Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik.
-
Surat dari Darmaga|14 Juni 2021
Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?
Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?
-
Surat dari Darmaga|07 Juni 2021
Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia
Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.
-
Surat dari Darmaga|31 Mei 2021
3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset
BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.
-
Surat dari Darmaga|24 Mei 2021
Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan
Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|17 Mei 2021
Problem Utama Birokrasi Kita
Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.
-
Surat dari Darmaga|10 Mei 2021
Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat
Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.
-
Surat dari Darmaga|03 Mei 2021
Multiusaha Kehutanan yang Adil
UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?
-
Surat dari Darmaga|26 April 2021
Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian
Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.
-
Surat dari Darmaga|19 April 2021
Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.
-
Surat dari Darmaga|12 April 2021
Legitimasi UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.
-
Surat dari Darmaga|05 April 2021
Korupsi sebagai Hama dan Penyakit
Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.
-
Surat dari Darmaga|29 Maret 2021
PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron
Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.
-
Surat dari Darmaga|22 Maret 2021
Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam
Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.
-
Surat dari Darmaga|15 Maret 2021
Cara Mendorong Agar KPH Maju
Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.
-
Surat dari Darmaga|08 Maret 2021
Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja
PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.
-
Surat dari Darmaga|01 Maret 2021
Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja
Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.
-
Surat dari Darmaga|22 Februari 2021
Surutnya Etika Ilmu Pengetahuan
Surutnya etika ilmu pengetahuan bisa diukur melalui ketimpangan. Jika daerah kaya sumber daya alam malah menumbuhkan orang miskin, implementasi ilmu pengetahuan layak dipertanyakan.
-
Surat dari Darmaga|15 Februari 2021
Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja belum memuat secara komplet perizinan berusaha berbasis risiko. Lingkungan hidup kian rentan.
-
Surat dari Darmaga|08 Februari 2021
Bencana Sebagai Ancaman Keamanan
Bencana menjadi salah satu ancaman keamanan. Karena bencana akibat kekeliruan manajemen sumber daya alam, ia seharusnya bisa dicegah.
-
Surat dari Darmaga|01 Februari 2021
Penyelesaian Konflik Tata Ruang
Konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam tak kunjung selesai. Bisakah UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi solusi?
-
Surat dari Darmaga|25 Januari 2021
Kampus Merdeka Kehilangan Daya Pikir Kritis
Ironi perguruan tinggi kita: kebijakan kampus merdeka hanya mendorong universitas sebagai pabrik tenaga kerja. Padahal, berpikir kritis tulang punggung kebijakan publik.
-
Surat dari Darmaga|18 Januari 2021
Masalah Administrasi Pemulihan Hutan
Memulihkan hutan rusak tak sekadar urusan politik dan kekuasaan serta tata kelola. Ia juga menyimpan problem struktural administrasi yang ruwet.
-
Surat dari Darmaga|11 Januari 2021
Masa Depan Kapitalisme Lingkungan
Masa depan kapitalisme adalah lebih peduli pada lingkungan, menghapus ketimpangan, dan menempatkan manusia lebih setara. Apakah ini utopia?
-
Surat dari Darmaga|04 Januari 2021
Cara Negara Lain Mengelola Hutan
Beberapa negara berhasil memanfaatkan hutan dengan tidak menebang dan mengambil kayunya. Nilai ekonomi dan jasa lingkungan hutan jauh lebih banyak ketimbang kayu atau mengonversi lahannya.
-
Surat dari Darmaga|28 Desember 2020
9 Buku Pilihan Kebijakan Publik
Buku-buku yang membicarakan kebijakan publik dari perspektif keberlanjutan. Berguna untuk menghindari bias dan mengenali konflik kepentingan.
-
Surat dari Darmaga|21 Desember 2020
Membayangkan Perhutanan Sosial pada 2045
Perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat akan makin kompleks. Perkembangan teknologi membuat kebijakan publik kian rentan penyelewengan.
-
Surat dari Darmaga|14 Desember 2020
Risiko Korupsi dalam RPP Kehutanan UU Cipta Kerja
Dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) bidang kehutanan turunan UU Cipta Kerja, perbaikan tata kelola tak menjadi fokus. Akhirnya bisa ditebak: ada banyak risiko korupsi jika rancangan ini berlaku.
-
Surat dari Darmaga|07 Desember 2020
Problem Mendasar Kebijakan Indonesia: Cara Berpikir
Logika kebijakan sering kali tak berdasarkan paradigma yang ajek atau cara pikir berdasarkan pengalaman empiris. Akibatnya, alih-alih jadi solusi, kebijakan acap menambah masalah. Penting untuk mereka yang tengah merumuskan aturan turunan UU Cipta Kerja.
-
Surat dari Darmaga|30 November 2020
Ilusi Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pertumbuhan hijau belum terlihat sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. Negara yang dianggap berhasil mewujudkan ekonomi hijau sekali pun belum bisa mencegah dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|23 November 2020
Pasar Bukan Solusi Deforestasi
Ada lima mitos dalam mengelola hutan lestari, salah satunya pendekatan pasar melalui ekolabel. Mitos itu berdampak buruk pada tata kelola kehutanan hingga hari ini.
-
Laporan Utama|Juli-September 2020
Korupsi Keragaman Hayati
Dampak penebangan liar yang paling merugikan, yang biasanya tidak dipertimbangkan, adalah mengubah iklim mikro dan meningkatkan jumlah bahan yang mudah terbakar.
-
Surat dari Darmaga|16 November 2020
UU Cipta Kerja dan Birokrasinya
UU Cipta Kerja hendak menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Benarkah dengan memangkas regulasi, birokrasi menjadi efektif dan lapangan kerja terbuka?
-
Surat dari Darmaga|09 November 2020
Transformasi Manajemen Hutan Lewat Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial merupakan perubahan manajemen hutan dari melayani usaha besar ke masyarakat kebanyakan yang memerlukan transformasi mendasar. Tak hanya birokrasi, juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.
-
Surat dari Darmaga|02 November 2020
Paradoks Kepentingan Publik
Negara membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan daya kritis masyarakat sehingga rasa ingin tahu menjadi barang publik. Setelah kritis, penguasa malah membungkamnya.
-
Surat dari Darmaga|26 Oktober 2020
Malum in se dalam Kejahatan Lingkungan
Omnibus law UU Cipta Kerja memangkas penegakan hukum bagi perusak lingkungan yang dampaknya panjang. Diam tak mencegah atau mendorong pemanasan global tergolong kejahatan.
-
Surat dari Darmaga|19 Oktober 2020
Korupsi Pembuatan Amdal
Kita berharap studi amdal membuat lingkungan tak jadi rusak. Tapi statistik menunjukkan kerusakan makin parah seiring makin banyaknya jenis usaha wajib amdal. Korupsi membuat harapan itu musnah. UU Cipta Kerja tak memperbaikinya.
-
Buku|Oktober-Desember 2020
Tujuh Nasihat untuk Peneliti
Kebijakan publik seyogianya berbasis data. Tapi para peneliti yang duduk di menara gading acap gagal mempengaruhi pembuat kebijakan dengan bukti ilmiah.
-
Surat dari Darmaga|08 Oktober 2020
Masa Depan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Dengan proteksi lingkungan yang longgar dalam UU Cipta Kerja, benarkah investasi akan datang? Tren dunia di tengah pemanasan global dan kesadaran akan kapitalisme regeneratif justru membuat bisnis lebih protektif terhadap lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|05 Oktober 2020
RUU Cipta Kerja yang Tak Adil
RUU Cipta Kerja menghapus mandat pembentukan lembaga pencegah dan pemberantas kerusakan hutan. Sebaliknya, melanggengkan hukuman bagi masyarakat adat yang hidup dengan memanfaatkan hasil hutan.
-
Surat dari Darmaga|28 September 2020
Kesalahan-Kesalahan Konservasi
Aktivitas manusia telah menghancurkan keragaman hayati 1.000 kali lebih cepat dari kepunahan alamiahnya. Tindakan konservasi acap menghalangi akses komunitas lokal terhadap sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|21 September 2020
Lima Risiko Jika RUU Masyarakat Adat Disahkan Sekarang
Ada lima risiko jika draf RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada sekarang disahkan. Selain mengancam keberadaan masyarakat adat, juga risiko benturan dan konflik pemakaian lahan berbasis izin yang makin menguat.
-
Surat dari Darmaga|14 September 2020
Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Hukum Adat meneruskan syarat pengakuan legalitas sebelum negara mengakui penduduk adat memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Empat kelemahan RUU Masyarakat ada yang berpotensi menjauhkan tujuan melindungi mereka.
