Surat dari Darmaga

Lima Risiko Jika RUU Masyarakat Adat Disahkan Sekarang

Ada lima risiko jika draf RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada sekarang disahkan. Selain mengancam keberadaan masyarakat adat, juga risiko benturan dan konflik pemakaian lahan berbasis izin yang makin menguat.

Surat dari Darmaga

Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat meneruskan syarat pengakuan legalitas sebelum negara mengakui penduduk adat memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Empat kelemahan RUU Masyarakat ada yang berpotensi menjauhkan tujuan melindungi mereka.

Surat dari Darmaga

Etika Pendanaan Lingkungan Hidup

Selain etika lingkungan hidup, kita memerlukan etika pendanaan perbankan. Dengan kian banyaknya pendanaan untuk investasi, sumber dananya perlu dipagari dengan etika agar lingkungan hidup terselamatkan.

Surat dari Darmaga

Deforestasi Turun Tapi Masyarakat Adat Ditangkap

Pijakan prosedural membuat konflik agraria berbasis izin akan terus terjadi karena kita tak memperbaiki problem hulunya: peraturan yang dibuat berdasarkan kepentingan. Izin untuk industri diperluas sementara izin masyarakat adat terkatung-katung.

Surat dari Darmaga

Ke mana Arah Pembahasan RUU Cipta Kerja?

Koalisi di luar pemerintahan di DPR memberikan catatan kritis pada omnibus law RUU Cipta Kerja. Tapi arah besarnya tetap menjauh dari tren industri dunia yang mendekat pada nilai-nilai keadilan sosial dan proteksi lingkungan.

Surat dari Darmaga

Renungan di Hari Kemerdekaan

Dirgahayu Indonesia ke-75. Kita belum merdeka secara substansial. Sebuah renungan di hari kemerdekaan, terutama menyangkut keadilan memanfaatkan sumber daya alam.

Surat dari Darmaga

Birokrasi Seharusnya Melindungi Publik

Basis pembuat kebijakan adalah referensi. Jika dulu ada orang yang selamat karena mengambil keputusan dengan melanggar kebenaran, kini akan ada yang mengikutinya. Maka, “jika kita tak berani bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan.”

Surat dari Darmaga

Ekologi Politik dalam Pembangunan Hutan

Para rimbawan masih menganggap hutan semata biologi, bukan tentang manusia. Akibatnya, birokrasi dan tata kelola yang melahirkan korupsi tetap berkembang dalam mewujudkan hutan lestari.

Surat dari Darmaga

Ekosida Sebagai Kejahatan Kelima

Para rimbawan terkena bias kolonialisme yang menganggap hutan hanya bisa dikelola oleh para ahli hasil sekolah. Akibatnya adalah bencana lingkungan, ekosida, hingga pengusiran masyarakat adat dari tempat tinggal mereka di dalam rimba.

Surat dari Darmaga

Lemahnya Proteksi Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja

Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja ada kewajiban izin investasi berdasarkan risiko jenis usaha terhadap lingkungan. Banyak bolongnya.

Surat dari Darmaga

Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

Surat dari Darmaga

Masa Depan Pembangunan Papua

Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

Surat dari Darmaga

RUU Cipta Kerja: Peluang Korupsi dan Ketergantungan pada Investasi Asing

John Locke mengatakan, “Di mana tidak ada hukum di situ tidak ada kebebasan”. Penyusun omnibus law RUU Cipta Kerja berbuat sebaliknya: hukum untuk mengekang masyarakat dan memberi kebebasan kepada investasi asing.

Surat dari Darmaga

Otokritik untuk Para Ilmuwan

Hegemoni kekuasaan akan memanipulasi ilmu pengetahuan dalam menelurkan kebijakan publik yang merusak lingkungan. Otokritik untuk para ilmuwan dan perguruan tinggi.

Surat dari Darmaga

Etika Sains dan Politik Dalam Kebijakan Publik

Ada tarik-menarik kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik. Bagaimana ilmu etika menyelesaikannya?

Surat dari Darmaga

Mengapa Bongku Petani Riau Dihukum?

Hakim Pengadilan Bengkalis di Riau memakai tinjauan positivistik ketika menghukum Bongku bin Jelondan yang mengambil pohon akasia di lahan adat yang berada di konsesi perusahaan. Pasal yang menghukumnya ditolak hakim lain di Soppeng.

Surat dari Darmaga

Paradoks Kebijakan Publik

Ada banyak paradoks dalam rencana kebijakan pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Ada gagasan Kampus Merdeka tapi mahasiswa dan dosen yang menggelar diskusi di kampus malah diteror.

Surat dari Darmaga

Petani versus Negara + Korporat

Tafsir hukum di Indonesia selalu menempatkan petani dan masyarakat adat dalam pengertian perambahan hutan negara dalam posisi yang lemah, meski aturannya imparsial.

Surat dari Darmaga

Mengapa Kita Membuat Aturan Lalu Melanggarnya?

Banyak aturan banyak juga pelanggaran. Mengapa kita tak kapok membuat aturan untuk dilanggar?

Surat dari Darmaga

Runtuhnya Pendidikan Kita di Tangan Omnibus Law

Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, masa depan pendidikan kehilangan falsafah. Pendidikan hanya dianggap komoditas, bukan fondasi budaya bangsa.

Surat dari Darmaga

Dilema Etis dalam Kebijakan Publik

Keputusan politis acap dihadapkan pada dilema: keadaan yang hanya menyediakan dua pilihan baik atau dua pilihan buruk. Pandemi virus corona contohnya nyata dilema. Bagaimana cara mengatasinya?

Surat dari Darmaga

Peluang Korupsi dari Penghapusan SVLK

Industri selalu ingin monopoli dengan melemahkan kekuatan politik dan institusi negara. Penghapusan SVLK dalam industri kayu bisa jadi model membuat peluang korupsi.

Surat dari Darmaga

Virus Corona dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Hilangnya keanekaragaman hayati tak pernah dianggap sebagai kerugian negara sehingga tak masuk dalam kebijakan politik. Virus corona mesti jadi peringatan kita membuat rumus ekonomi.

Surat dari Darmaga

Politik dan Birokrasi vs Ilmu Pengetahuan

Kepentingan politik atau ilmu pengetahuan: mana yang akan menang dalam menentukan nasib kita? Hasil penelitiannya mengejutkan.

Surat dari Darmaga

Awas! Korupsi di Masa Krisis Corona

Sejarah membuktikan, di masa krisis, korupsi cenderung meningkat akibat kekacauan karena institusi negara yang lemah dan kepercayaan publik jatuh ke titik rendah. Coruvirus.

Surat dari Darmaga

Seandainya Pemanasan Global Digolongkan Pandemi

Dunia mengenal pandemi akibat wabah sehingga dunia bersatu melawan virus dan penyakit. Mengapa perubahan iklim dan pemanasan global tak dianggap serupa?

Surat dari Darmaga

Mereka yang Harus Kita Bela dalam Pembangunan

Aturan dan cara kerja birokrasi, yang ditopang oleh kesimpulan ahli, acap tutup mata pada masalah pokok munculnya kemiskinan: hak dan akses terhadap sumber daya alam. Merekalah yang harus kita bela dalam pembangunan ekonomi.

Laporan Khusus

Omnibus Law dan Nasib Demokrasi

Omnibus law adalah cara parlemen dan pemerintah potong kompas memperbaiki tumpang tindih aturan. Lima hal harus diperhatikan agar risiko penerapannya tak terlalu besar.

Surat dari Darmaga

Omnibus Law Sudah Berjalan di Industri Kehutanan

Kesalahan utama pemerintah dalam menyusun omnibus law adalah menganggap bahwa melonggarkan berbagai peraturan akan meningkatkan investasi. Padahal, ia menuntut prasyarat—yang luput disediakan sebelum membuat peraturan omnibus.

Surat dari Darmaga

Bahaya RUU Cipta Kerja

Bahaya RUU Cipta Kerja karena ia tak menjangkau masalah pokok dalam bisnis Indonesia: korupsi dan paradoks polusi yang menciptakan transaksi gelap antara negara dengan swasta. Masih ada kesempatan memperbaikinya di DPR.

Surat dari Darmaga

Absennya Gagasan Kelestarian dalam Omnibus Law

Keberlanjutan, kelestarian, sustainability adalah mantra baru dalam pembangunan. Apakah omnibus law mencerminkan faktor-faktor pendukungnya?

Surat dari Darmaga

10 Ancaman Omnibus Law Terhadap Lingkungan

Setidaknya ada 10 hal yang menjadi proteksi lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus di omnibus law RUU Cipta Kerja. Bisa tak terkontrol.

Surat dari Darmaga

Kampus Merdeka Nadiem Makarim. Untuk Apa?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggagas “merdeka belajar: kampus merdeka”. Apa itu?

Surat dari Darmaga

Bahaya Menutup Informasi

Pemerintah membatasi publik mengakses informasi tertentu, terutama soal omnibus law. Gejala otoritarianisme?

Surat dari Darmaga

Quo Vadis LSM Indonesia

LSM di Indonesia hadir untuk menguatkan peran publik dalam mengontrol kebijakan negara dan turut serta dalam pembangunan. Masihkah seperti itu?

Surat dari Darmaga

Perubahan Iklim dalam Omnibus Law

Omnibus law bisa makin menegasikan lingkungan dan ekonomi, kemiskinan dan perubahan iklim. Padahal, Indonesia paling rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat kemajuan teknologi dan aktivitas korporasi.

Surat dari Darmaga

Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia

Bencana selalu terkait dengan kebijakan. Jepang yang alamnya rentan dan pusat bencana mengembangkan politik bencana sejak dari universitas.

Surat dari Darmaga

2030 Jakarta Tenggelam: Bagaimana Mencegahnya?

Tahun 2030 diperkirakan Jakarta tenggelam karena banjir yang naik 180%. Bukan penataan sungai yang jadi penyebabnya, tapi penurunan muka tanah di utara

Surat dari Darmaga

Dosa dan Nasib Planet Kita

Jika semua negara mencapai target yang mereka tetapkan menurunkan suhu bumi 2 derajat Celsius di bawah level pra industrialisasi, suhu bumi akan tetap naik lebih dari itu. Mengerikan.

Surat dari Darmaga

Omnibus Law: Bikin Warga Negara Jadi Linglung

Para ahli dan aktivis kehilangan kata-kata kunci ketika membahas omnibus law. Serba sedikit informasi membuat mereka jadi linglung.

Surat dari Darmaga

Investasi atau Lingkungan Hidup: Mana Lebih Penting?

Proteksi lingkungan atau investasi, acap dibenturkan seolah keduanya bertentangan. pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan memerlukan pergeseran paradigma.

Surat dari Darmaga

7 Buku Terbaik 2019 yang Saya Baca

Ada banyak buku bagus dan penting selama 2019. Ini beberapa yang saya baca.

Surat dari Darmaga

Latin qui custodiet ipsos custodes?

Dari dua pertemuan para guru besar universitas di IPB Bogor dan UGM Yogyakarta. Kritik dan kecemasan mereka untuk pelbagai korupsi institusional yang makin menggurita.

Surat dari Darmaga

Apabila Amdal Dihapus

Seberapa bahaya jika Amdal atau dokumen analisis dampak mengenai lingkungan dihapus terhadap kualitas lingkungan dalam sebuah pembangunan? Benarkah ia menghambat investasi?

Surat dari Darmaga

Perintah Jokowi dalam Kebijakan Kehutanan

Pengambilan keputusan di dalam kebijakan-kebijakan publik, hampir selalu dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu cara berpikir (paradigma), kepentingan dan nilai-nilai yang dipakai untuk menentukan paradigma itu, serta jaringan yang mendukung kepentingan itu.

Surat dari Darmaga

Potensi Konflik Kepentingan Kabinet Jokowi

Problem etik dalam kebijakan publik membuat tak efektifnya kebijakan di lapangan. Ada anak buah yang menolak melaksanakan pakta integritas karena tahu perintah melaksanakannya datang dari orang yang ia tahu korupsi juga.

Surat dari Darmaga

Tantangan Kabinet Baru Jokowi-Maruf Amin

Kabinet baru Presiden Jokowi mesti mengutamakan perlindungan terhadap air. Jika ia tumpas, kita semua yang terkena imbas.

Surat dari Darmaga

Peran Buzzer dalam Kerusakan Hutan

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana.

Surat dari Darmaga

Ilmu Kehutanan Ketinggalan Zaman?

Harus kita akui ilmu kehutanan gagal membuat hutan kita lestari. Perlu paradigma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Surat dari Darmaga

Eulogi untuk KPK

Eulogi untuk KPK, ketika akses terhadap sumber daya alam dibuka bersamaan dengan datangnya investor. Negara menyerahkan nasib rakyat kepada investor, sehingga selamanya hanya sebagai buruh.

Surat dari Darmaga

Jebakan Institusional dalam Birokrasi Kita

Ada beberapa pemimpin daerah yang berhasil keluar dari jebakan institusional yang mengurat-akar dalam birokrasi mereka. Prinsipnya melayani masyarakat.

Kabar Baru

Tiga Bulan Lagi KPK Jadi Komisi Pengkhotbah Kejujuran

Dari pengalaman saya terlibat dalam perumusan kebijakan sumber daya alam, keberadaan KPK bisa menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan birokrasi. Presiden perlu menerbitkan Perppu.

Kabar Baru

RUU Sistem Budidaya Pertanian: Melemahkan Petani?

Selain RUU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan yang menanti diketok, ada RUU Sistem Budidaya Pertanian yang luput dari pantauan.

Surat dari Darmaga

Peran Ekonomi-Politik dalam Kutukan Sumber Daya Alam

Ada korelasi terbalik antara keberlimpahan hutan sebagai kekayaan negara dengan ketidakadilan yang mendorong kekayaan warga negara. Korelasi terbalik ini semacam kutukan sumber daya alam.

Surat dari Darmaga

Transformasi Politik Kehutanan di Jawa

Proses sosial-politik di desa-desa sekitar hutan kawasan Perhutani memicu transformasi pendekatan pengelolaan hutan di Pulau Jawa.

Kabar Baru

7 Jalan Membunuh KPK

Inikah era kemenangan para koruptor sumber daya alam? Pertanyaan ini muncul jika kita membaca draf rancangan perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kabar Baru

RUU Pertanahan: Agenda Siapa?

Draf baru RUU Pertanahan tak beranjak dari draf lama yang mengancam kelestarian sektor kehutanan. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi.

Surat dari Darmaga

Neo-patrimonialisme dalam Birokrasi Kehutanan Indonesia

Ekonomi-politik menumbuhkan neo-patrimonalisme dalam birokrasi kehutanan. Mereka yang menentukan pengelolaan hutan adalah mereka yang punya koneksi hingga kekuasaannya melampaui pemegang posisi formal di sebuah institusi.

Laporan Utama

Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

Surat dari Darmaga

Pangkal Soal Kerusakan Lingkungan

Pangkal soal kerusakan lingkungan bisa sejak dalam prinsip berpikir, sebelum soal jauhnya jarak sosial antara pengambil keputusan dengan objek yang diputuskan.

Kabar Baru

Dampak Penghentian Izin Baru di Hutan Alam dan Gambut

Pemerintah telah menjadikan aturan penundaan izin baru di hutan alam primer dan gambut secara permanen. Apa saja dampaknya terhadap pengelolaan hutan di Indonesia? Dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan aturan ini di lapangan.

Surat dari Darmaga

Akar Masalah Sektor Kehutanan

Ada lingkaran setan antara aturan dan perilaku pembuat keputusan yang saling mengunci yang membuat problem sektor kehutanan tak selesai bertahun-tahun. Perlu terobosan dalam regulasi dan inovasi dalam mengeksekusinya.

Surat dari Darmaga

Menyelesaikan Konflik Tanah: Dari mana Memulainya?

Konflik tanah bukan akibat kelangkaan lahan atau meningkatnya populasi manusia, atau sekadar persoalan administrasi, tetapi akibat buruknya tata kelola dan korupsi, melalui politik dan kebijakan.

Surat dari Darmaga

Perguruan Tinggi dan Kebajikan Publik

Posisi para guru besar perguruan tinggi dalam kepentingan dan kebajikan publik (public virtue). Sebuah otokritik untuk kita renungkan.

Surat dari Darmaga

Bisakah Industri Kehutanan Bangkit Lagi?

Prasyarat jika industri kehutanan ingin kembali berjaya seperti elama 40 tahun sejak 1970.

Surat dari Darmaga

Inovasi di Tengah Macetnya Birokrasi

Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama karena ada dogma dan logika bekerja yang bertahan puluhan tahun. Perlu pikiran yang terbuka pada terobosan dan inovasi.

Kabar Baru

12 Modal Mengelola Hutan Secara Lestari

Finlandia sukses mengelola hutan secara lestari: menjadi negara dengan tutupan terbaik di Eropa dan nomor dua pengekspor kayu di dunia.

Kabar Baru

Menguji Keabsahan Hutan Adat

Mengapa hutan adat dikeluarkan pengelolaannya dari kawasan hutan negara? Inilah alasan di balik gagasannya.

Kolom

Rimbawan dan Persoalan Identitas: Otokritik di Tengah Pembaruan Kebijakan

Di tengah ragam identitas itu kami tetap bisa menjadi teman, karena punya setidaknya satu irisan: pernah lama bersama yang diikat karena emosional masa lalu. Emosi masa lalu itu, yang mungkin pembangun jiwa korsa, sepakat untuk dipelihara dan direproduksi terus menerus.

Kolom

Telaah Best Practices dan Trans-Disiplin Kelestarian

Pengalaman serta keberhasilan kelestarian oleh perusahaan lain mempunyai ciri bahwa fakta lapangan harus dipahami dengan berbagai perspektif.