-
Surat dari Darmaga|11 Oktober 2021
Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?
Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.
-
Surat dari Darmaga|04 Oktober 2021
Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial
Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?
-
Surat dari Darmaga|27 September 2021
Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan
Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"
-
Surat dari Darmaga|20 September 2021
Cakrawala Pikiran Rimbawan
Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.
-
Surat dari Darmaga|06 September 2021
Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik
Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?
-
Surat dari Darmaga|04 September 2021
Dosa dan Masa Depan Planet Kita
Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.
-
Surat dari Darmaga|30 Agustus 2021
Korban “Pernikahan” Sumber Daya Alam
Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.
-
Surat dari Darmaga|23 Agustus 2021
Cara Mencegah Korupsi Korporasi
Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|16 Agustus 2021
Merdeka dari Belenggu Legalitas
Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.
-
Surat dari Darmaga|02 Agustus 2021
Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional
UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.
-
Kolom|Juli-September 2021
Arah Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.
-
Surat dari Darmaga|26 Juli 2021
Otonomi Khusus Papua yang Substantif
UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|19 Juli 2021
Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup
Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.
-
Surat dari Darmaga|12 Juli 2021
Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari
Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?
-
Surat dari Darmaga|05 Juli 2021
Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan
Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.
-
Surat dari Darmaga|28 Juni 2021
Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari
Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?
-
Surat dari Darmaga|21 Juni 2021
Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah
Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik.
-
Surat dari Darmaga|14 Juni 2021
Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?
Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?
-
Surat dari Darmaga|07 Juni 2021
Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia
Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.
-
Surat dari Darmaga|31 Mei 2021
3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset
BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.
-
Surat dari Darmaga|24 Mei 2021
Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan
Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.
-
Surat dari Darmaga|17 Mei 2021
Problem Utama Birokrasi Kita
Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.
-
Surat dari Darmaga|10 Mei 2021
Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat
Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.
-
Surat dari Darmaga|03 Mei 2021
Multiusaha Kehutanan yang Adil
UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?
-
Surat dari Darmaga|26 April 2021
Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian
Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.
-
Surat dari Darmaga|19 April 2021
Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.
-
Surat dari Darmaga|12 April 2021
Legitimasi UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.
-
Surat dari Darmaga|05 April 2021
Korupsi sebagai Hama dan Penyakit
Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.
-
Surat dari Darmaga|29 Maret 2021
PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron
Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.
-
Surat dari Darmaga|22 Maret 2021
Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam
Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.
-
Surat dari Darmaga|15 Maret 2021
Cara Mendorong Agar KPH Maju
Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.
-
Surat dari Darmaga|08 Maret 2021
Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja
PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.
-
Surat dari Darmaga|01 Maret 2021
Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja
Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.
-
Surat dari Darmaga|22 Februari 2021
Surutnya Etika Ilmu Pengetahuan
Surutnya etika ilmu pengetahuan bisa diukur melalui ketimpangan. Jika daerah kaya sumber daya alam malah menumbuhkan orang miskin, implementasi ilmu pengetahuan layak dipertanyakan.
-
Surat dari Darmaga|15 Februari 2021
Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja belum memuat secara komplet perizinan berusaha berbasis risiko. Lingkungan hidup kian rentan.
-
Surat dari Darmaga|08 Februari 2021
Bencana Sebagai Ancaman Keamanan
Bencana menjadi salah satu ancaman keamanan. Karena bencana akibat kekeliruan manajemen sumber daya alam, ia seharusnya bisa dicegah.
-
Surat dari Darmaga|01 Februari 2021
Penyelesaian Konflik Tata Ruang
Konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam tak kunjung selesai. Bisakah UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi solusi?
-
Surat dari Darmaga|25 Januari 2021
Kampus Merdeka Kehilangan Daya Pikir Kritis
Ironi perguruan tinggi kita: kebijakan kampus merdeka hanya mendorong universitas sebagai pabrik tenaga kerja. Padahal, berpikir kritis tulang punggung kebijakan publik.
-
Surat dari Darmaga|18 Januari 2021
Masalah Administrasi Pemulihan Hutan
Memulihkan hutan rusak tak sekadar urusan politik dan kekuasaan serta tata kelola. Ia juga menyimpan problem struktural administrasi yang ruwet.
-
Surat dari Darmaga|11 Januari 2021
Masa Depan Kapitalisme Lingkungan
Masa depan kapitalisme adalah lebih peduli pada lingkungan, menghapus ketimpangan, dan menempatkan manusia lebih setara. Apakah ini utopia?
-
Surat dari Darmaga|04 Januari 2021
Cara Negara Lain Mengelola Hutan
Beberapa negara berhasil memanfaatkan hutan dengan tidak menebang dan mengambil kayunya. Nilai ekonomi dan jasa lingkungan hutan jauh lebih banyak ketimbang kayu atau mengonversi lahannya.
-
Surat dari Darmaga|28 Desember 2020
9 Buku Pilihan Kebijakan Publik
Buku-buku yang membicarakan kebijakan publik dari perspektif keberlanjutan. Berguna untuk menghindari bias dan mengenali konflik kepentingan.
-
Surat dari Darmaga|21 Desember 2020
Membayangkan Perhutanan Sosial pada 2045
Perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat akan makin kompleks. Perkembangan teknologi membuat kebijakan publik kian rentan penyelewengan.
-
Surat dari Darmaga|14 Desember 2020
Risiko Korupsi dalam RPP Kehutanan UU Cipta Kerja
Dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) bidang kehutanan turunan UU Cipta Kerja, perbaikan tata kelola tak menjadi fokus. Akhirnya bisa ditebak: ada banyak risiko korupsi jika rancangan ini berlaku.
-
Surat dari Darmaga|07 Desember 2020
Problem Mendasar Kebijakan Indonesia: Cara Berpikir
Logika kebijakan sering kali tak berdasarkan paradigma yang ajek atau cara pikir berdasarkan pengalaman empiris. Akibatnya, alih-alih jadi solusi, kebijakan acap menambah masalah. Penting untuk mereka yang tengah merumuskan aturan turunan UU Cipta Kerja.
-
Surat dari Darmaga|30 November 2020
Ilusi Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pertumbuhan hijau belum terlihat sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. Negara yang dianggap berhasil mewujudkan ekonomi hijau sekali pun belum bisa mencegah dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|23 November 2020
Pasar Bukan Solusi Deforestasi
Ada lima mitos dalam mengelola hutan lestari, salah satunya pendekatan pasar melalui ekolabel. Mitos itu berdampak buruk pada tata kelola kehutanan hingga hari ini.
-
Laporan Utama|Juli-September 2020
Korupsi Keragaman Hayati
Dampak penebangan liar yang paling merugikan, yang biasanya tidak dipertimbangkan, adalah mengubah iklim mikro dan meningkatkan jumlah bahan yang mudah terbakar.
-
Surat dari Darmaga|16 November 2020
UU Cipta Kerja dan Birokrasinya
UU Cipta Kerja hendak menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Benarkah dengan memangkas regulasi, birokrasi menjadi efektif dan lapangan kerja terbuka?
-
Surat dari Darmaga|09 November 2020
Transformasi Manajemen Hutan Lewat Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial merupakan perubahan manajemen hutan dari melayani usaha besar ke masyarakat kebanyakan yang memerlukan transformasi mendasar. Tak hanya birokrasi, juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.
-
Surat dari Darmaga|02 November 2020
Paradoks Kepentingan Publik
Negara membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan daya kritis masyarakat sehingga rasa ingin tahu menjadi barang publik. Setelah kritis, penguasa malah membungkamnya.
-
Surat dari Darmaga|26 Oktober 2020
Malum in se dalam Kejahatan Lingkungan
Omnibus law UU Cipta Kerja memangkas penegakan hukum bagi perusak lingkungan yang dampaknya panjang. Diam tak mencegah atau mendorong pemanasan global tergolong kejahatan.
-
Surat dari Darmaga|19 Oktober 2020
Korupsi Pembuatan Amdal
Kita berharap studi amdal membuat lingkungan tak jadi rusak. Tapi statistik menunjukkan kerusakan makin parah seiring makin banyaknya jenis usaha wajib amdal. Korupsi membuat harapan itu musnah. UU Cipta Kerja tak memperbaikinya.
-
Buku|Oktober-Desember 2020
Tujuh Nasihat untuk Peneliti
Kebijakan publik seyogianya berbasis data. Tapi para peneliti yang duduk di menara gading acap gagal mempengaruhi pembuat kebijakan dengan bukti ilmiah.
-
Surat dari Darmaga|08 Oktober 2020
Masa Depan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja
Dengan proteksi lingkungan yang longgar dalam UU Cipta Kerja, benarkah investasi akan datang? Tren dunia di tengah pemanasan global dan kesadaran akan kapitalisme regeneratif justru membuat bisnis lebih protektif terhadap lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|05 Oktober 2020
RUU Cipta Kerja yang Tak Adil
RUU Cipta Kerja menghapus mandat pembentukan lembaga pencegah dan pemberantas kerusakan hutan. Sebaliknya, melanggengkan hukuman bagi masyarakat adat yang hidup dengan memanfaatkan hasil hutan.
-
Surat dari Darmaga|28 September 2020
Kesalahan-Kesalahan Konservasi
Aktivitas manusia telah menghancurkan keragaman hayati 1.000 kali lebih cepat dari kepunahan alamiahnya. Tindakan konservasi acap menghalangi akses komunitas lokal terhadap sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|21 September 2020
Lima Risiko Jika RUU Masyarakat Adat Disahkan Sekarang
Ada lima risiko jika draf RUU Masyarakat Hukum Adat yang ada sekarang disahkan. Selain mengancam keberadaan masyarakat adat, juga risiko benturan dan konflik pemakaian lahan berbasis izin yang makin menguat.
-
Surat dari Darmaga|14 September 2020
Empat Kelemahan RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Hukum Adat meneruskan syarat pengakuan legalitas sebelum negara mengakui penduduk adat memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Empat kelemahan RUU Masyarakat ada yang berpotensi menjauhkan tujuan melindungi mereka.
-
Surat dari Darmaga|07 September 2020
Etika Pendanaan Lingkungan Hidup
Selain etika lingkungan hidup, kita memerlukan etika pendanaan perbankan. Dengan kian banyaknya pendanaan untuk investasi, sumber dananya perlu dipagari dengan etika agar lingkungan hidup terselamatkan.
-
Surat dari Darmaga|31 Agustus 2020
Deforestasi Turun Tapi Masyarakat Adat Ditangkap
Pijakan prosedural membuat konflik agraria berbasis izin akan terus terjadi karena kita tak memperbaiki problem hulunya: peraturan yang dibuat berdasarkan kepentingan. Izin untuk industri diperluas sementara izin masyarakat adat terkatung-katung.
-
Surat dari Darmaga|26 Agustus 2020
Ke mana Arah Pembahasan RUU Cipta Kerja?
Koalisi di luar pemerintahan di DPR memberikan catatan kritis pada omnibus law RUU Cipta Kerja. Tapi arah besarnya tetap menjauh dari tren industri dunia yang mendekat pada nilai-nilai keadilan sosial dan proteksi lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|17 Agustus 2020
Renungan di Hari Kemerdekaan
Dirgahayu Indonesia ke-75. Kita belum merdeka secara substansial. Sebuah renungan di hari kemerdekaan, terutama menyangkut keadilan memanfaatkan sumber daya alam.
-
Surat dari Darmaga|10 Agustus 2020
Birokrasi Seharusnya Melindungi Publik
Basis pembuat kebijakan adalah referensi. Jika dulu ada orang yang selamat karena mengambil keputusan dengan melanggar kebenaran, kini akan ada yang mengikutinya. Maka, “jika kita tak berani bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan.”
-
Surat dari Darmaga|03 Agustus 2020
Ekologi Politik dalam Pembangunan Hutan
Para rimbawan masih menganggap hutan semata biologi, bukan tentang manusia. Akibatnya, birokrasi dan tata kelola yang melahirkan korupsi tetap berkembang dalam mewujudkan hutan lestari.
-
Surat dari Darmaga|27 Juli 2020
Ekosida Sebagai Kejahatan Kelima
Para rimbawan terkena bias kolonialisme yang menganggap hutan hanya bisa dikelola oleh para ahli hasil sekolah. Akibatnya adalah bencana lingkungan, ekosida, hingga pengusiran masyarakat adat dari tempat tinggal mereka di dalam rimba.
-
Surat dari Darmaga|20 Juli 2020
Lemahnya Proteksi Lingkungan dalam RUU Cipta Kerja
Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja ada kewajiban izin investasi berdasarkan risiko jenis usaha terhadap lingkungan. Banyak bolongnya.
-
Surat dari Darmaga|13 Juli 2020
Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi
Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.
-
Surat dari Darmaga|08 Juli 2020
Masa Depan Pembangunan Papua
Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.
-
Surat dari Darmaga|29 Juni 2020
RUU Cipta Kerja: Peluang Korupsi dan Ketergantungan pada Investasi Asing
John Locke mengatakan, “Di mana tidak ada hukum di situ tidak ada kebebasan”. Penyusun omnibus law RUU Cipta Kerja berbuat sebaliknya: hukum untuk mengekang masyarakat dan memberi kebebasan kepada investasi asing.
-
Surat dari Darmaga|22 Juni 2020
Otokritik untuk Para Ilmuwan
Hegemoni kekuasaan akan memanipulasi ilmu pengetahuan dalam menelurkan kebijakan publik yang merusak lingkungan. Otokritik untuk para ilmuwan dan perguruan tinggi.
-
Surat dari Darmaga|15 Juni 2020
Etika Sains dan Politik Dalam Kebijakan Publik
Ada tarik-menarik kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik. Bagaimana ilmu etika menyelesaikannya?
-
Surat dari Darmaga|08 Juni 2020
Mengapa Bongku Petani Riau Dihukum?
Hakim Pengadilan Bengkalis di Riau memakai tinjauan positivistik ketika menghukum Bongku bin Jelondan yang mengambil pohon akasia di lahan adat yang berada di konsesi perusahaan. Pasal yang menghukumnya ditolak hakim lain di Soppeng.
-
Surat dari Darmaga|02 Juni 2020
Paradoks Kebijakan Publik
Ada banyak paradoks dalam rencana kebijakan pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Ada gagasan Kampus Merdeka tapi mahasiswa dan dosen yang menggelar diskusi di kampus malah diteror.
-
Surat dari Darmaga|28 Mei 2020
Petani versus Negara + Korporat
Tafsir hukum di Indonesia selalu menempatkan petani dan masyarakat adat dalam pengertian perambahan hutan negara dalam posisi yang lemah, meski aturannya imparsial.
-
Surat dari Darmaga|11 Mei 2020
Mengapa Kita Membuat Aturan Lalu Melanggarnya?
Banyak aturan banyak juga pelanggaran. Mengapa kita tak kapok membuat aturan untuk dilanggar?
-
Surat dari Darmaga|04 Mei 2020
Runtuhnya Pendidikan Kita di Tangan Omnibus Law
Dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, masa depan pendidikan kehilangan falsafah. Pendidikan hanya dianggap komoditas, bukan fondasi budaya bangsa.
-
Surat dari Darmaga|27 April 2020
Dilema Etis dalam Kebijakan Publik
Keputusan politis acap dihadapkan pada dilema: keadaan yang hanya menyediakan dua pilihan baik atau dua pilihan buruk. Pandemi virus corona contohnya nyata dilema. Bagaimana cara mengatasinya?
-
Surat dari Darmaga|20 April 2020
Peluang Korupsi dari Penghapusan SVLK
Industri selalu ingin monopoli dengan melemahkan kekuatan politik dan institusi negara. Penghapusan SVLK dalam industri kayu bisa jadi model membuat peluang korupsi.
-
Surat dari Darmaga|13 April 2020
Virus Corona dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Hilangnya keanekaragaman hayati tak pernah dianggap sebagai kerugian negara sehingga tak masuk dalam kebijakan politik. Virus corona mesti jadi peringatan kita membuat rumus ekonomi.
-
Surat dari Darmaga|06 April 2020
Politik dan Birokrasi vs Ilmu Pengetahuan
Kepentingan politik atau ilmu pengetahuan: mana yang akan menang dalam menentukan nasib kita? Hasil penelitiannya mengejutkan.
-
Surat dari Darmaga|30 Maret 2020
Awas! Korupsi di Masa Krisis Corona
Sejarah membuktikan, di masa krisis, korupsi cenderung meningkat akibat kekacauan karena institusi negara yang lemah dan kepercayaan publik jatuh ke titik rendah. Coruvirus.
-
Surat dari Darmaga|23 Maret 2020
Seandainya Pemanasan Global Digolongkan Pandemi
Dunia mengenal pandemi akibat wabah sehingga dunia bersatu melawan virus dan penyakit. Mengapa perubahan iklim dan pemanasan global tak dianggap serupa?
-
Surat dari Darmaga|16 Maret 2020
Mereka yang Harus Kita Bela dalam Pembangunan
Aturan dan cara kerja birokrasi, yang ditopang oleh kesimpulan ahli, acap tutup mata pada masalah pokok munculnya kemiskinan: hak dan akses terhadap sumber daya alam. Merekalah yang harus kita bela dalam pembangunan ekonomi.
-
Laporan Khusus|Januari-Maret 2020
Omnibus Law dan Nasib Demokrasi
Omnibus law adalah cara parlemen dan pemerintah potong kompas memperbaiki tumpang tindih aturan. Lima hal harus diperhatikan agar risiko penerapannya tak terlalu besar.
-
Surat dari Darmaga|09 Maret 2020
Omnibus Law Sudah Berjalan di Industri Kehutanan
Kesalahan utama pemerintah dalam menyusun omnibus law adalah menganggap bahwa melonggarkan berbagai peraturan akan meningkatkan investasi. Padahal, ia menuntut prasyarat—yang luput disediakan sebelum membuat peraturan omnibus.
-
Surat dari Darmaga|02 Maret 2020
Bahaya RUU Cipta Kerja
Bahaya RUU Cipta Kerja karena ia tak menjangkau masalah pokok dalam bisnis Indonesia: korupsi dan paradoks polusi yang menciptakan transaksi gelap antara negara dengan swasta. Masih ada kesempatan memperbaikinya di DPR.
-
Surat dari Darmaga|24 Februari 2020
Absennya Gagasan Kelestarian dalam Omnibus Law
Keberlanjutan, kelestarian, sustainability adalah mantra baru dalam pembangunan. Apakah omnibus law mencerminkan faktor-faktor pendukungnya?
-
Surat dari Darmaga|13 Agustus 2020
10 Ancaman Omnibus Law Terhadap Lingkungan
Setidaknya ada 10 hal yang menjadi proteksi lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus di omnibus law RUU Cipta Kerja. Bisa tak terkontrol.
-
Surat dari Darmaga|10 Februari 2020
Kampus Merdeka Nadiem Makarim. Untuk Apa?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menggagas “merdeka belajar: kampus merdeka”. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|03 Februari 2020
Bahaya Menutup Informasi
Pemerintah membatasi publik mengakses informasi tertentu, terutama soal omnibus law. Gejala otoritarianisme?
-
Surat dari Darmaga|27 Januari 2020
Quo Vadis LSM Indonesia
LSM di Indonesia hadir untuk menguatkan peran publik dalam mengontrol kebijakan negara dan turut serta dalam pembangunan. Masihkah seperti itu?
-
Surat dari Darmaga|20 Januari 2020
Perubahan Iklim dalam Omnibus Law
Omnibus law bisa makin menegasikan lingkungan dan ekonomi, kemiskinan dan perubahan iklim. Padahal, Indonesia paling rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat kemajuan teknologi dan aktivitas korporasi.
-
Surat dari Darmaga|13 Januari 2020
Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia
Bencana selalu terkait dengan kebijakan. Jepang yang alamnya rentan dan pusat bencana mengembangkan politik bencana sejak dari universitas.
-
Surat dari Darmaga|06 Januari 2020
2030 Jakarta Tenggelam: Bagaimana Mencegahnya?
Tahun 2030 diperkirakan Jakarta tenggelam karena banjir yang naik 180%. Bukan penataan sungai yang jadi penyebabnya, tapi penurunan muka tanah di utara
-
Surat dari Darmaga|30 Desember 2019
Dosa dan Nasib Planet Kita
Jika semua negara mencapai target yang mereka tetapkan menurunkan suhu bumi 2 derajat Celsius di bawah level pra industrialisasi, suhu bumi akan tetap naik lebih dari itu. Mengerikan.
-
Surat dari Darmaga|23 Desember 2019
Omnibus Law: Bikin Warga Negara Jadi Linglung
Para ahli dan aktivis kehilangan kata-kata kunci ketika membahas omnibus law. Serba sedikit informasi membuat mereka jadi linglung.
-
Surat dari Darmaga|16 Desember 2019
Investasi atau Lingkungan Hidup: Mana Lebih Penting?
Proteksi lingkungan atau investasi, acap dibenturkan seolah keduanya bertentangan. pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan memerlukan pergeseran paradigma.
-
Surat dari Darmaga|09 Desember 2019
7 Buku Terbaik 2019 yang Saya Baca
Ada banyak buku bagus dan penting selama 2019. Ini beberapa yang saya baca.
-
Surat dari Darmaga|03 Desember 2019
Latin qui custodiet ipsos custodes?
Dari dua pertemuan para guru besar universitas di IPB Bogor dan UGM Yogyakarta. Kritik dan kecemasan mereka untuk pelbagai korupsi institusional yang makin menggurita.
