Laporan Khusus
-
April-Juni 2020
Saatnya Multiusaha di Hutan Produksi
Degradasi lahan dan deforestasi terus terjadi. Desakan manusia kepada alam makin keras akibat rebutan sumber daya seiring makin banyaknya jumlah orang di muka bumi. Hutan diokupasi, lahan dikonversi, agar punya nilai yang lebih menguntungkan. Dari 125 juta hektare hutan Indonesia, 35 juta hektare tak lagi berhutan. Multiusaha adalah jawaban atas problem rumit sektor kehutanan, sebagai cara baru mengelola hutan Indonesia. Ia akan menahan laju konversi karena meningkatkan nilai lahan hutan secara ekonomi. Ia menjawab isu kelestarian karena bertumpu pada teknik agroforestri yang ekologis. Ia juga membangkitkan bisnis kehutanan yang lesu sehingga sektor ini selalu dianggap beban pembangunan. Tapi problemnya tak sedikit jika tak didukung kebijakan dan kelembagaan yang efektif.
-
April-Juni 2020
Multiusaha di KPH
Bersama petani, KPH Lakitan-Bukit Cogong mengembangkan pelbagai produk hasil hutan bukan kayu. Karet, madu, kopi yang dipasarkan hingga ke luar negeri.
-
April-Juni 2020
Multiusaha: Agar Hutan Berseri Kembali
Pemerintah hendak menerapkan konsep multiusaha di hutan produksi. Membangunkan industri kehutanan.
-
April-Juni 2020
Posisi Masyarakat dalam Multiusaha Kehutanan
Masyarakat sekitar hutan harus menjadi subjek dalam multiusaha. Agar nilai ekonomi hutan tak semata dilihat dari nilai nominal kontribusi kepada kas negara.
-
April-Juni 2020
Multiusaha di Kawasan Restorasi
Kebijakan multiusaha segera disahkan. Praktiknya sudah banyak dilakukan pemegang konsesi restorasi ekosistem.
-
April-Juni 2020
Potensi Wisata Desa di Sekitar Merapi
Potensi wisata Desa Ciluntang. Desa ini bisa menjadi perantara sebelum wisatawan naik ke Gunung Merapi.
-
April-Juni 2020
Dari Ekowisata Sampai Wanamina
Ada pelbagai jenis multiusaha kehutanan yang sudah berjalan di luar hutan produksi. Bisa ditiru.
-
April-Juni 2020
Multiusaha Sebagai Solusi Konflik di Kawasan Hutan
Praktik multiusaha di lahan konsesi kehutanan. Melibatkan masyarakat sehingga konflik mereda.
-
Januari-Maret 2020
Cara Mencegah Banjir Jakarta
Normalisasi atau naturalisasi sama pentingnya untuk merawat sungai dan mencegah banjir di Jakarta serta kota-kota sekitarnya. Perlu kombinasi keduanya.
-
-
Januari-Maret 2020
Vetiver: Akar Wangi Pencegah Longsor
Tanaman vetiver begitu perkasa menyerap limbah beracun. Cocok untuk mitigasi bencana sebagai pencegah longsor dan banjir.
-
Januari-Maret 2020
Solusi Menangani Banjir Jakarta
Bukan Ciliwung yang jadi penyebab utama banjir ibu kota. Bagaimana solusi menangani banjir Jakarta?.
-
Januari-Maret 2020
Quo Vadis Sertifikasi Hutan Indonesia
Sertifikasi produk hasil hutan adalah jawaban terhadap kecemasan akan punahnya ekosistem planet ini. Keserakahan dan kebutuhan manusia harus dikendalikan karena, seperti kata Mahatma Gandhi, semesta sangat cukup memenuhi kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup melayani keserakahan manusia. Banyak inisiatif sertifikasi untuk produk alam berkelanjutan yang muncul dalam 30 tahun terakhir. Tapi justru ia mandek ketika negara lain meniru praktik terbaik yang kita punya.
-
Januari-Maret 2020
Sertifikasi Hutan: Demi Pasar dan Lingkungan
Sertifikasi hutan dituntut oleh pasar demi menjaga lingkungan dan menjamin legalitasnya. Belum menyentuh keperluan masyarakat.
-
Januari-Maret 2020
Sertifikasi Hutan: Seberapa Penting?
Forest Stewardship Council merupakan sertifikasi hutan dan hasil hutan berskala internasional. Meningkatkan manfaat ekonomi petani.
-
Januari-Maret 2020
Nasib Sertifikasi Hutan Indonesia
Sertifikasi hutan dan hasilnya mandek setelah tiga dekade. Apa yang harus kita perbuat?
-
Januari-Maret 2020
Pariwisata yang Ramah Lingkungan
Sektor pariwisata juga wajib ramah lingkungan karena mengikuti standar pengelolaan lingkungan lestari. Meluncur tahun ini.
-
Januari-Maret 2020
SVLK: Tulang Punggung Perdagangan Kayu
Sertifikat legalitas kayu, SVLK, adalah tulang punggung dalam perdagangan kayu. Seharusnya ekspor Indonesia meningkat.
-
Januari-Maret 2020
Saatnya Menengok Bambu
Nilai perdagangan bambu paling besar dibanding produk hasil hutan lainnya. Nilai tambah bambu Indonesia masih rendah karena terbentur standarisasi.
-
Januari-Maret 2020
Omnibus Law dan Nasib Demokrasi
Omnibus law adalah cara parlemen dan pemerintah potong kompas memperbaiki tumpang tindih aturan. Lima hal harus diperhatikan agar risiko penerapannya tak terlalu besar.