Laporan Khusus

  • Saatnya Multiusaha di Hutan Produksi

    Degradasi lahan dan deforestasi terus terjadi. Desakan manusia kepada alam makin keras akibat rebutan sumber daya seiring makin banyaknya jumlah orang di muka bumi. Hutan diokupasi, lahan dikonversi, agar punya nilai yang lebih menguntungkan. Dari 125 juta hektare hutan Indonesia, 35 juta hektare tak lagi berhutan. Multiusaha adalah jawaban atas problem rumit sektor kehutanan, sebagai cara baru mengelola hutan Indonesia. Ia akan menahan laju konversi karena meningkatkan nilai lahan hutan secara ekonomi. Ia menjawab isu kelestarian karena bertumpu pada teknik agroforestri yang ekologis. Ia juga membangkitkan bisnis kehutanan yang lesu sehingga sektor ini selalu dianggap beban pembangunan. Tapi problemnya tak sedikit jika tak didukung kebijakan dan kelembagaan yang efektif.

  • Multiusaha di KPH

    Bersama petani, KPH Lakitan-Bukit Cogong mengembangkan pelbagai produk hasil hutan bukan kayu. Karet, madu, kopi yang dipasarkan hingga ke luar negeri.

  • Multiusaha: Agar Hutan Berseri Kembali

    Pemerintah hendak menerapkan konsep multiusaha di hutan produksi. Membangunkan industri kehutanan.

  • Posisi Masyarakat dalam Multiusaha Kehutanan

    Masyarakat sekitar hutan harus menjadi subjek dalam multiusaha. Agar nilai ekonomi hutan tak semata dilihat dari nilai nominal kontribusi kepada kas negara.

  • Multiusaha di Kawasan Restorasi

    Kebijakan multiusaha segera disahkan. Praktiknya sudah banyak dilakukan pemegang konsesi restorasi ekosistem.

  • Potensi Wisata Desa di Sekitar Merapi

    Potensi wisata Desa Ciluntang. Desa ini bisa menjadi perantara sebelum wisatawan naik ke Gunung Merapi.

  • Dari Ekowisata Sampai Wanamina

    Ada pelbagai jenis multiusaha kehutanan yang sudah berjalan di luar hutan produksi. Bisa ditiru.

  • Multiusaha Sebagai Solusi Konflik di Kawasan Hutan

    Praktik multiusaha di lahan konsesi kehutanan. Melibatkan masyarakat sehingga konflik mereda.

  • Cara Mencegah Banjir Jakarta

    Normalisasi atau naturalisasi sama pentingnya untuk merawat sungai dan mencegah banjir di Jakarta serta kota-kota sekitarnya. Perlu kombinasi keduanya.

  • Kesaksian Korban Banjir Jakarta

    “Air Seperti Gelombang, Langsung Menghantam”

  • Vetiver: Akar Wangi Pencegah Longsor

    Tanaman vetiver begitu perkasa menyerap limbah beracun. Cocok untuk mitigasi bencana sebagai pencegah longsor dan banjir.

  • Solusi Menangani Banjir Jakarta

    Bukan Ciliwung yang jadi penyebab utama banjir ibu kota. Bagaimana solusi menangani banjir Jakarta?.

  • Quo Vadis Sertifikasi Hutan Indonesia

    Sertifikasi produk hasil hutan adalah jawaban terhadap kecemasan akan punahnya ekosistem planet ini. Keserakahan dan kebutuhan manusia harus dikendalikan karena, seperti kata Mahatma Gandhi, semesta sangat cukup memenuhi kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup melayani keserakahan manusia. Banyak inisiatif sertifikasi untuk produk alam berkelanjutan yang muncul dalam 30 tahun terakhir. Tapi justru ia mandek ketika negara lain meniru praktik terbaik yang kita punya.

  • Sertifikasi Hutan: Demi Pasar dan Lingkungan

    Sertifikasi hutan dituntut oleh pasar demi menjaga lingkungan dan menjamin legalitasnya. Belum menyentuh keperluan masyarakat.

  • Sertifikasi Hutan: Seberapa Penting?

    Forest Stewardship Council merupakan sertifikasi hutan dan hasil hutan berskala internasional. Meningkatkan manfaat ekonomi petani.

  • Nasib Sertifikasi Hutan Indonesia

    Sertifikasi hutan dan hasilnya mandek setelah tiga dekade. Apa yang harus kita perbuat?

  • Pariwisata yang Ramah Lingkungan

    Sektor pariwisata juga wajib ramah lingkungan karena mengikuti standar pengelolaan lingkungan lestari. Meluncur tahun ini.

  • SVLK: Tulang Punggung Perdagangan Kayu

    Sertifikat legalitas kayu, SVLK, adalah tulang punggung dalam perdagangan kayu. Seharusnya ekspor Indonesia meningkat.

  • Saatnya Menengok Bambu

    Nilai perdagangan bambu paling besar dibanding produk hasil hutan lainnya. Nilai tambah bambu Indonesia masih rendah karena terbentur standarisasi.

  • Omnibus Law dan Nasib Demokrasi

    Omnibus law adalah cara parlemen dan pemerintah potong kompas memperbaiki tumpang tindih aturan. Lima hal harus diperhatikan agar risiko penerapannya tak terlalu besar.