Untuk bumi yang lestari

Laporan Khusus|Januari-Maret 2020

Sertifikasi Hutan: Demi Pasar dan Lingkungan

Sertifikasi hutan dituntut oleh pasar demi menjaga lingkungan dan menjamin legalitasnya. Belum menyentuh keperluan masyarakat.

SERTIFIKASI adalah muara kritik terhadap kerusakan lingkungan dan kepentingan industri yang mengolah hasil-hasil sumber daya alam. Ketika kebijakan teknokratik Orde Baru melirik hutan sebagai sumber menumbuhkan ekonomi setelah Indonesia lepas dari revolusi dan huru-hara politik, di situlah awal mula kerusakan hutan dan lingkungan. Hutan diserahkan kepada industri—lokal maupun asing—untuk menghasilkan pajak, membuka lapangan pekerjaan, dan efek-efek pengganda ekonomi lainnya.

Selain minyak, Indonesia mengalami apa yang disebut “bonanza kayu”. Hutan hujan tropis yang menjadi rumah pohon-pohon kuat dan berkualitas dieksploitasi untuk diambil kayunya, dijual ke mancanegara. Tanpa pengawasan yang tegas dan keras dalam menegakkan hukum lingkungan, ilmu silvikultur, hingga manajemen hutan, rimba Indonesia merana. Kini 34 juta hektare tutupan hutan hilang dan 49% hewan endemik lenyap.

Dari situ tuntutan terhadap pengawasan pengelolaan hutan lebih ketat muncul dan marak. Dimulai pada Konferensi Stockholm 1972 lalu memuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro Brazil pada 1990, tarik-menarik dua kepentingan itu mengerucut pada kesepakatan menghentikan deforestasi, karena pembangunan mesti didekati dengan paradigma kelestarian lingkungan.

Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO) dengan sigap membahas isu ini dalam pelbagai pertemuan mereka. ITTO kemudian mendeklarasikan target pencapaian pengelolaan hutan secara lestari dan mempublikasikan prinsip dan kriteria yang disepakati oleh seluruh anggotanya.

Salah satu caranya adalah dengan labelisasi hasil hutan agar kayu tak dibabat sembarangan, agar tumbuhan yang ada di hutan tak dieksploitasi serampangan. Isu pembalakan liar, waktu itu, sedang gencar didengungkan dan Indonesia salah satu negara tropis yang paling disorot dalam soal ini. Industri kehutanan pun terpukul dan merosot. “Isunya bahwa 80% kayu dari Indonesia adalah ilegal,” kata Rufi’i, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tiga tahun kemudian, para aktivis lingkungan, organisasi masyarakat, pedagang kayu, dari 25 negara sepakat mendirikan Forest Stewardship Council yang berkantor pusat di Oaxaca, Meksiko—sebelum pindah ke Bonn, Jerman, pada 2003. FSC adalah lembaga nirlaba penilai hutan dan hasil hutan yang diakui secara internasional. Perdagangan kayu atau apa pun produk yang dihasilkan dari hutan, harus mendapat sertifikat FSC jika ingin diterima di pasar global.

Sebagai negara yang disoal dalam deforestasi, urusan sertifikasi hutan dan hasil hutan juga merembet ke Indonesia. Begitu FSC berdiri, Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1978-1993, Emil Salim, dan Menteri Kehutanan waktu itu, Djamaludin Suryohadikusumo memperoleh mandat untuk memfasilitasi terbentukya berdirinya Kelompok Kerja Lembaga Ekolabel Indonesia. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyiapkan tim ahli, yang terdiri dari perwakilan universitas yang memiliki fakultas atau jurusan kehutanan, untuk menjadi “lawan tanding” diskusi Pokja dalam menyusun Standar Pengelolaan Hutan Lestari, Prosedur dan Sistem Pengambilan Keputusan Sertifikasi, serta Sistem Pengajuan Keberatan atas keputusan sertifikasi.

Setelah berproses selama lima tahun, tepatnya pada 6 Februari 1998, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) berdiri. Inilah lembaga non pemerintah pertama yang didirikan melalui proses konsultasi dengan pemerintah, LSM, pengusaha, dan masyarakat. Mereka terlibat dalam penyiapan kelembagaan maupun penentuan standar penilaian, seperti standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, hutan berbasis masyarakat, dan sertifikasi lacak balak.

LEI dideklarasikan sebagai lembaga akreditasi, yang menyediakan penilaian bagi lembaga sertifikasi serta pelatihan bagi asesor. “Waktu itu kami yakin bahwa sertifikasi akan membuka peluang pasar bagi produk kehutanan kita, karena pasar mulai sadar arti kelestarian lingkungan,” kata Staf Ahli LEI Jajag Suryo Putro.

Hingga 2002, hanya sertifikasi FSC dan model LEI yang berkembang di Indonesia. Dua skema atau rejim ini menggunakan pendekatan sukarela, yang pada saat itu, dianggap merupakan pendekatan terbaik bagi sistem sertifikasi karena akan meniadakan bias kepentingan. Sebab, prinsip sertifikasi adalah tidak diskriminatif dan meniadakan kemungkinan boikot atas produk hutan dari negara-negara produsen kayu. 

Sebelum 2002, sertifikasi wajib hanya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  09.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) untuk bupati dan gubernur. Tata aturan ini belum secara detail mengatur teknis sertifikasi. Baru pada 2002, sertifikasi untuk industri hulu diberlakukan detail dan menjadi syarat perpanjangan izin serta laporan kinerja. Sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang tak berpihak kepada pemerintah maupun dibayar oleh pemegang konsesi hutan.

Masalahnya, wajib maupun sukarela belum mampu meredam isu pokok sertifikasi: deforestasi. Penelitian-penelitian yang terbit setelah 2000 menunjukkan bahwa laju tutupan hutan Indonesia terus turun. Dalam Illegal Logging and Deforestation in Indonesia (2004), Tacconi menyebutkan bahwa hutan Indonesia berkurang 57,3 juta hektare dalam 40 tahun sejak 1950. Dari luas itu, pembalakan liar adalah faktor penyumbang deforestasi terbanyak.

Menurut Rufi’i, dengan fakta itu pemerintah lalu mengembangkan sertifikasi lacak balak karena industri hulu saja tak cukup dalam menjamin seluruh proses berjalan sesuai manajemen hutan yang lestari. Industri hilir, penerima kayu, juga harus mendapat sertifikat agar sumber kayu bisa dicek asal-usulnya. Pada 2009, muncul apa yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Tuntutan negara penerima kayu Indonesia yang umumnya dari Uni Eropa membuat SVLK lebih cepat terbit.

Kenyataannya, SVLK tak serta-merta membuat produk kayu Indonesia dihargai lebih di pasar internasional. Negara-negara penerima itu masih bersandar pada sertifikasi sukarela semacam FSC. Selain LEI dan FSC, muncul Programme for the Endorsement of Forest Certification, lembaga sertifikasi yang berkantor di Jenewa. “Sejak 2011, di Indonesia kami memberikan sertifikat kepada 32 industri seluas 4 juta hektare,” kata Dradjad Wibowo, anggota Dewan PEFC.

Toh, meski banyak jenis dan ragam sertifikasi, luas hutan yang mendapat label lestari di Asia paling rendah jika dibandingkan di Amerika Utara (36% dari luas hutannya), Amerika Latin (1,2%) Eropa dan Rusia (10%), Asia (1,2%) dan Afrika (0,6%). Sifat wajib dan sukarela itu yang membuat industri mendahulukan sertifikasi wajib, padahal produk yang berlaku di pasar global yang memiliki sertifikasi voluntari. “Yang voluntari pun hanya beberapa kasus saja bisa mendongkrak harga jual,” kata Herman Prayudi dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Prosedur keluar-masuk kayu legal.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, dalam beberapa kasus di Papua dan Surabaya, masih memergoki kayu yang hendak dijual ke luar Indonesia mendapat cap SVLK yang palsu. Para pengusaha kayu memalsukan label SVLK untuk kayu-kayu yang diambil dari lahan yang bukan konsesinya atau dari hutan-hutan adat.  

Sertifikasi memang diberlakukan juga untuk hutan hak dan hutan milik. Beberapa kelompok perhutanan sosial sudah mendapatkan sertifikasi FSC. Bramastyo Nugroho, dosen Fakultas Kehutanan IPB, tak setuju SVLK dan PHPL dibebankan kepada hutan rakyat atau hutan hak karena akan menjadi beban pemiliknya. Akibatnya, dalam beberapa kasus, para petani hutan kesulitan dalam memenuhi ketentuan ini.

Para petani tersebut boro-boro bisa menjual produk hutan yang bersertifikat. Jika semakin sulit, petani akan terdorong mengganti tanaman hutan dengan tanaman lain yang lebih mudah menjualnya. “Di Wonosobo, kayu sengon ditebang dan diganti salak karena petani kesulitan memenuhi syarat sertifikasi,” kata dia.

Harga yang mahal, dan proses yang berbelit, juga kemampuan audit, dan kesadaran pentingnya manajemen hutan yang terawasi, membuat sertifikasi hutan alon-alon tak kunjung kelakon. “Kendala terbesar dalam sertifikasi adalah membangun tim untuk melaksanakan prosedur dengan konsisten dan benar,” kata Jajag.

Industri-industri besar sudah coba memakai instrumen sertifikasi untuk mendorong terbukanya pasar bagi produk mereka, baik kayu maupun olahannya. Meski begitu, mereka sepakat sertifikasi bukan untuk mendongkrak harga karena sertifikasi lebih kepada menaikkan kepercayaan pembeli bahwa kayu yang mereka olah telah diketahui prosedur mendapatkannya. “Bagi kami sertifikasi juga mendorong manajemen perusahaan lebih baik,” kata Rahardjo Benyamin, Komisaris Utama PT Ratah Timber, perusahaan pertama yang mendapatkan sertifikasi hutan lestari pada 2005.

Sementara bagi Asia Pulp & Paper, perusahaan pulp dan kertas terbesar yang menjadi bagian Sinar Mas Group, sertifikasi mendorong mereka untuk menghentikan pengambilan kayu dari hutan alam. Sejak 2013, mereka hanya mengambil kayu dari hutan tanaman. “Pabrik, pemasok, dan seluruh perusahaan menuju 100% memakai hutan tanaman,” kata Chief Sustainability Officer Sinar Mas Elim Sritaba. Selain SVLK dan PHPL, Sinar Mas mendapatkan PEFC pada 2010.

Bagi masyarakat, pemilik kayu perorangan, sertifikasi agaknya belum memberikan faedah bagi peningkatan nilai ekonomi kayu mereka. “Sertifikasi wajib atau sukarela,” kata Edi dari KTH Wonolestari Lumajang, “Belum ada manfaatnya buat rakyat.”

Kontributor: Fitri Andriani, Dewi Rahayu, Siti Sadida Hafsyah, Wike Andiana, Fairuz Ghasiani

Anggota dewan redaksi, konsultan kehutanan dan lingkungan.

Bagikan

Komentar

Artikel Lain