Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia

Bencana selalu terkait dengan kebijakan. Jepang yang alamnya rentan dan pusat bencana mengembangkan politik bencana sejak dari universitas.

Jalan Baru Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

Orasi ilmiah Rektor IPB Arif Satria pada 11 Januari 2020. Menawarkan jalan baru pembangunan ekonomi yang mengedepankan aspek lingkungan: melalui modernisasi ekologi dan ekologi politik.

2030 Jakarta Tenggelam: Bagaimana Mencegahnya?

Tahun 2030 diperkirakan Jakarta tenggelam karena banjir yang naik 180%. Bukan penataan sungai yang jadi penyebabnya, tapi penurunan muka tanah di utara

Dosa dan Nasib Planet Kita

Jika semua negara mencapai target yang mereka tetapkan menurunkan suhu bumi 2 derajat Celsius di bawah level pra industrialisasi, suhu bumi akan tetap naik lebih dari itu. Mengerikan.

Omnibus Law: Bikin Warga Negara Jadi Linglung

Para ahli dan aktivis kehilangan kata-kata kunci ketika membahas omnibus law. Serba sedikit informasi membuat mereka jadi linglung.

Investasi atau Lingkungan Hidup: Mana Lebih Penting?

Proteksi lingkungan atau investasi, acap dibenturkan seolah keduanya bertentangan. pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan memerlukan pergeseran paradigma.

7 Buku Terbaik 2019 yang Saya Baca

Ada banyak buku bagus dan penting selama 2019. Ini beberapa yang saya baca.

Latin qui custodiet ipsos custodes?

Dari dua pertemuan para guru besar universitas di IPB Bogor dan UGM Yogyakarta. Kritik dan kecemasan mereka untuk pelbagai korupsi institusional yang makin menggurita.

Membaca Perubahan-Perubahan Besar

Perubahan besar di dunia kehutanan dimulai pada 2015. Kita menyebutnya disrupsi.

Apabila Amdal Dihapus

Seberapa bahaya jika Amdal atau dokumen analisis dampak mengenai lingkungan dihapus terhadap kualitas lingkungan dalam sebuah pembangunan? Benarkah ia menghambat investasi?

Senja di Kaimana

Menikmati senja di Kaimana, Papua Barat, sambil memikirkan relasi pusat dan daerah yang tak kunjung mulus. Pejabat lokal perlu pendamping untuk menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah pusat.

Perintah Jokowi dalam Kebijakan Kehutanan

Pengambilan keputusan di dalam kebijakan-kebijakan publik, hampir selalu dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu cara berpikir (paradigma), kepentingan dan nilai-nilai yang dipakai untuk menentukan paradigma itu, serta jaringan yang mendukung kepentingan itu.

Manusia Unggul Penjaga Lingkungan

Ada tiga ciri manusia unggul konservasi. Mereka yang antusias mereguk pengalaman baru melalui kerja ikhlas menjaga lingkungan.

Potensi Konflik Kepentingan Kabinet Jokowi

Problem etik dalam kebijakan publik membuat tak efektifnya kebijakan di lapangan. Ada anak buah yang menolak melaksanakan pakta integritas karena tahu perintah melaksanakannya datang dari orang yang ia tahu korupsi juga.

10 Cara Baru Mengelola Kawasan Konservasi

Kerja sama dan melibatkan masyarakat adalah jangkar utama cara baru mengelola kawasan hutan dan konservasi dewasa ini dan masa mendatang.

Tantangan Kabinet Baru Jokowi-Maruf Amin

Kabinet baru Presiden Jokowi mesti mengutamakan perlindungan terhadap air. Jika ia tumpas, kita semua yang terkena imbas.

Selamat Bekerja, Presiden Jokowi

Presiden Jokowi seyogianya menerjemahkan visi pembangunan ekonomi dengan memproteksi hutan dan lingkungan. Pelibatan masyarakat lokal harus jadi poin penting.

Jalan Damai Mengelola Hutan

Tanpa pelibatan masyarakat setempat, sudah dapat dipastikan bahwa berbagai persoalan di hutan konservasi tidak dapat diselesaikan dengan tuntas.

Peran Buzzer dalam Kerusakan Hutan

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana.

Ilmu Kehutanan Ketinggalan Zaman?

Harus kita akui ilmu kehutanan gagal membuat hutan kita lestari. Perlu paradigma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Eulogi untuk KPK

Eulogi untuk KPK, ketika akses terhadap sumber daya alam dibuka bersamaan dengan datangnya investor. Negara menyerahkan nasib rakyat kepada investor, sehingga selamanya hanya sebagai buruh.

Jebakan Institusional dalam Birokrasi Kita

Ada beberapa pemimpin daerah yang berhasil keluar dari jebakan institusional yang mengurat-akar dalam birokrasi mereka. Prinsipnya melayani masyarakat.

Peran Ekonomi-Politik dalam Kutukan Sumber Daya Alam

Ada korelasi terbalik antara keberlimpahan hutan sebagai kekayaan negara dengan ketidakadilan yang mendorong kekayaan warga negara. Korelasi terbalik ini semacam kutukan sumber daya alam.

Transformasi Politik Kehutanan di Jawa

Proses sosial-politik di desa-desa sekitar hutan kawasan Perhutani memicu transformasi pendekatan pengelolaan hutan di Pulau Jawa.

10 Etika Rimbawan

Jika para rimbawan mampu melaksanakan beberapa etika saja dari kesepuluh etika ini, akan terjadi perubahan sikap mental yang mendasar di tingkat pengambil kebijakan dan juga berdampak nyata di masyarakat.

Neo-patrimonialisme dalam Birokrasi Kehutanan Indonesia

Ekonomi-politik menumbuhkan neo-patrimonalisme dalam birokrasi kehutanan. Mereka yang menentukan pengelolaan hutan adalah mereka yang punya koneksi hingga kekuasaannya melampaui pemegang posisi formal di sebuah institusi.

Pangkal Soal Kerusakan Lingkungan

Pangkal soal kerusakan lingkungan bisa sejak dalam prinsip berpikir, sebelum soal jauhnya jarak sosial antara pengambil keputusan dengan objek yang diputuskan.

Akar Masalah Sektor Kehutanan

Ada lingkaran setan antara aturan dan perilaku pembuat keputusan yang saling mengunci yang membuat problem sektor kehutanan tak selesai bertahun-tahun. Perlu terobosan dalam regulasi dan inovasi dalam mengeksekusinya.

Terbit untuk Jadi Sejarah

Majalah ini diterbitkan dengan semangat yang sederhana: menyebarkan informasi tentang hutan dan lingkungan dengan bahasa yang mudah dicerna. Rupanya tidak mudah.

Menyelesaikan Konflik Tanah: Dari mana Memulainya?

Konflik tanah bukan akibat kelangkaan lahan atau meningkatnya populasi manusia, atau sekadar persoalan administrasi, tetapi akibat buruknya tata kelola dan korupsi, melalui politik dan kebijakan.

Trembesi vs Lidah Mertua: Mana Lebih Kuat Menyerap Polusi?

Kelebihan dan kekurangan trembesi dan lidah mertua dalam menyerap polusi. Tak sepadan membandingkannya.

Perguruan Tinggi dan Kebajikan Publik

Posisi para guru besar perguruan tinggi dalam kepentingan dan kebajikan publik (public virtue). Sebuah otokritik untuk kita renungkan.

Bisakah Industri Kehutanan Bangkit Lagi?

Prasyarat jika industri kehutanan ingin kembali berjaya seperti elama 40 tahun sejak 1970.

Inovasi di Tengah Macetnya Birokrasi

Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama karena ada dogma dan logika bekerja yang bertahan puluhan tahun. Perlu pikiran yang terbuka pada terobosan dan inovasi.