Surat dari Darmaga
-
Konsep Mencegah Korupsi Sektor Pertanian
15 Agustus 2022
Korupsi sektor pertanian melibatkan aktor-aktor politik. Perlu konsep jelas jenis korupsi yang masih abstrak.
-
Aksi Bersama: Sebuah Anjuran Bagi LSM Lingkungan
08 Agustus 2022
LSM lingkungan punya tantangan berbeda meski situasinya mirip akhir 1990-an. Perlu konsolidasi dan aksi bersama.
-
Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang
01 Agustus 2022
Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.
-
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
25 Juli 2022
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Peran Kritis Universitas dalam Pembangunan
18 Juli 2022
Universitas harus punya peran dalam pembangunan. Pembangunan yang mana?
-
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
11 Juli 2022
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
04 Juli 2022
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.
-
Harga Pengorbanan Masyarakat Adat
27 Juni 2022
Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.
-
Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20 Juni 2022
Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.
-
Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral
13 Juni 2022
Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoral”.
-
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
06 Juni 2022
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Mengapa Saya Belum Merokok Lagi
31 Mei 2022
Pengalaman mantan perokok di Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Bahaya rokok menyentuh banyak segi.
-
Manfaat Riset Holosentrik
30 Mei 2022
Antara riset teknosentrik dan riset holosentrik, mana lebih baik?
-
Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
23 Mei 2022
Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.
-
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
16 Mei 2022
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya
09 Mei 2022
Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.
-
Mangga Berbuah Ulat
02 Mei 2022
Cerita mudik dan Lebaran: krisis iklim di kampung. Hujan salah musim.
-
Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan
25 April 2022
Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?
-
Kelemahan Institusi Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
21 April 2022
Ada problem mendasar mengapa bisnis lingkungan berkelanjutan sulit terwujud. Panduan menghindari halangan itu.
-
Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil
18 April 2022
Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik.
-
Etika Keuangan Berkelanjutan
11 April 2022
Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?
-
3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
04 April 2022
Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.
-
Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir
28 Maret 2022
Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?
-
Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat
21 Maret 2022
Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.
-
Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut
14 Maret 2022
Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.
-
Korupsi pada 2045
07 Maret 2022
Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?
-
Neo-Ekstraktivisme di Wadas
28 Februari 2022
Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian.
-
Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan
21 Februari 2022
Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?
-
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
14 Februari 2022
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Naskah Akademik Sawit Tanaman Hutan. Apa yang Salah?
09 Februari 2022
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB membuat naskah akademik sawit sebagai tanaman hutan. Bagaimana kedudukannya dalam advokasi kebijakan?
-
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
07 Februari 2022
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum
31 Januari 2022
Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.
-
-
Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?
24 Januari 2022
Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?
-
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
17 Januari 2022
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Quo Vadis BRIN
10 Januari 2022
Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?
-
Ekologi Politik Bank Tanah
03 Januari 2022
Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?
-
Buku yang Saya Baca Tahun Ini
27 Desember 2021
Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.
-
Beberapa Problem Reforma Agraria
20 Desember 2021
Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal?
-
Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup
13 Desember 2021
Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.
-
Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja
06 Desember 2021
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?
-
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan
29 November 2021
Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.
-
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
22 November 2021
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
15 November 2021
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Konflik Kepentingan dalam Korupsi
08 November 2021
Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.
-
Pintu dan Kursi untuk Konservasi
07 November 2021
Agar efektif konservasi perlu peran semua orang. Pengelola mesti menyediakan salurannya.
-
Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola
01 November 2021
Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.
-
Mengapa Daun Berubah Warna Saat Musim Gugur?
31 Oktober 2021
Musim gugur di negara dengan empat musim identik dengan pepohonan cantik yang daunnya berubah warna. Bagaimana ini bisa terjadi?
-
Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi
25 Oktober 2021
Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.
-
Antropomorfisme dalam Konservasi
24 Oktober 2021
Dalam konservasi perlu ada bahasa yang sama. Antropomorfisme bisa menjadi pintu masuknya.
-
Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan
18 Oktober 2021
Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.
-
Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?
11 Oktober 2021
Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.
-
Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial
04 Oktober 2021
Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?
-
Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan
27 September 2021
Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"
-
Cakrawala Pikiran Rimbawan
20 September 2021
Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.
-
Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik
06 September 2021
Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?
-
Dosa dan Masa Depan Planet Kita
04 September 2021
Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.
-
Korban “Pernikahan” Sumber Daya Alam
30 Agustus 2021
Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.
-
Cara Mencegah Korupsi Korporasi
23 Agustus 2021
Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.
-
Merdeka dari Belenggu Legalitas
16 Agustus 2021
Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.
-
Dampak Suhu Panas Terhadap Keragaman Hayati
08 Agustus 2021
Suhu panas ekstrem melanda belahan bumi yang dingin. Ancaman nyata terhadap satwa liar dan keragaman hayati.
-
Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional
02 Agustus 2021
UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.
-
Otonomi Khusus Papua yang Substantif
26 Juli 2021
UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.
-
Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup
19 Juli 2021
Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.
-
Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari
12 Juli 2021
Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?
-
Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan
05 Juli 2021
Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.
-
Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari
28 Juni 2021
Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?
-
Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah
21 Juni 2021
Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik.
-
Bersama Mencegah Desertifikasi
20 Juni 2021
Ada istilah lama dalam kamus iklim yang kurang populer: desertifikasi. Indonesia punya target desertifikasi netral pada 2040.
-
Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?
14 Juni 2021
Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?
-
Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia
07 Juni 2021
Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.
-
Restorasi Ekosistem di Halaman Rumah
06 Juni 2021
Berkebun di halaman rumah juga bisa menjadi bagian dari restorasi ekosistem. Tema Hari Lingkungan Hidup 2021 dari PBB.
-
3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset
31 Mei 2021
BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.
-
Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan
24 Mei 2021
Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.
-
Problem Utama Birokrasi Kita
17 Mei 2021
Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.
-
Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat
10 Mei 2021
Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.
-
Surat-Surat Kartini dan Problem Perempuan Masa Kini
21 April 2021
Gagasan Kartini satu abad lalu masih relevan karena problem yang ia angkat masih terjadi hingga kini. Lima masalah yang membebani perempuan.
-
Multiusaha Kehutanan yang Adil
03 Mei 2021
UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?
-
Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian
26 April 2021
Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.
-
Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan
19 April 2021
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.
-
Pancasila dan Perhutanan Sosial
13 April 2021
Implementasi nilai-nilai Pancasila bisa terlihat dalam wujud program perhutanan sosial. Realisasinya perlu dipercepat.
-
Legitimasi UU Cipta Kerja
12 April 2021
UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.
-
Makna Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
11 April 2021
Menerjemahkan Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita banyak melenceng.
-
Korupsi sebagai Hama dan Penyakit
05 April 2021
Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.
-
PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron
29 Maret 2021
Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.
-
Ekofilia: Langkah Awal Memahami Konservasi
28 Maret 2021
Ekofilia atau ecophilia adalah satu cara menghidupkan konservasi. Investasi dalam pendidikan sejak dini.
-
Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam
22 Maret 2021
Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.
-
Cara Mendorong Agar KPH Maju
15 Maret 2021
Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.
-
Peran Kritis Tumbuhan Perintis
14 Maret 2021
Sebagai pemula tumbuhan perintis punya tugas berat memulai kehidupan di suatu wilayah. Penting kita tahu sifatnya untuk rehabilitasi dan reklamasi.
-
Masjid Ramah Lingkungan
12 Maret 2021
Umumnya umat Islam berlomba mempercantik masjid sehingga rumah ibadah ini tak ramah lingkungan. Padahal, Nabi Muhammad membangun masjid amat sederhana.
-
Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja
08 Maret 2021
PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.
-
Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja
01 Maret 2021
Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.
-
Ancaman Terselubung Spesies Invasif
28 Februari 2021
Pengelolaan spesies invasif perlu menjadi bagian kebijakan mitigasi perubahan iklim. Untuk melindungi keragaman hayati.
-
Surutnya Etika Ilmu Pengetahuan
22 Februari 2021
Surutnya etika ilmu pengetahuan bisa diukur melalui ketimpangan. Jika daerah kaya sumber daya alam malah menumbuhkan orang miskin, implementasi ilmu pengetahuan layak dipertanyakan.
-
Media dan Kebijakan Publik
20 Februari 2021
Bolehkah media berpihak? Menyambut ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengawasi dan mengkritik kebijakan publik.
-
Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
15 Februari 2021
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja belum memuat secara komplet perizinan berusaha berbasis risiko. Lingkungan hidup kian rentan.
-
Diplomasi untuk Konservasi
14 Februari 2021
Diplomat perlu paham isu lingkungan. Pegiat lingkungan juga harus bisa berdiplomasi.
-
Bencana Sebagai Ancaman Keamanan
08 Februari 2021
Bencana menjadi salah satu ancaman keamanan. Karena bencana akibat kekeliruan manajemen sumber daya alam, ia seharusnya bisa dicegah.
-
Manfaat Lebah Bagi Jantung Manusia
07 Februari 2021
Lebah dan serangga adalah jantung bumi. Tanpa lebah pohon tak akan hidup, manusia tak bisa bernapas.
-
Penyelesaian Konflik Tata Ruang
01 Februari 2021
Konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam tak kunjung selesai. Bisakah UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi solusi?