Untuk bumi yang lestari

Surat dari Darmaga

  • KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani

    16 Mei 2022

    Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.

  • Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya

    09 Mei 2022

    Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.

  • Mangga Berbuah Ulat

    02 Mei 2022

    Cerita mudik dan Lebaran: krisis iklim di kampung. Hujan salah musim.

  • Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan

    25 April 2022

    Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?

  • Kelemahan Institusi Bisnis Lingkungan Berkelanjutan

    21 April 2022

    Ada problem mendasar mengapa bisnis lingkungan berkelanjutan sulit terwujud. Panduan menghindari halangan itu.

  • Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil

    18 April 2022

    Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik.  

  • Etika Keuangan Berkelanjutan

    11 April 2022

    Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?

  • 3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan

    04 April 2022

    Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.

  • Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir

    28 Maret 2022

    Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?

  • Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat

    21 Maret 2022

    Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.

  • Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut

    14 Maret 2022

    Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.

  • Korupsi pada 2045

    07 Maret 2022

    Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?

  • Neo-Ekstraktivisme di Wadas

    28 Februari 2022

    Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian.  

  • Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan

    21 Februari 2022

    Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?

  • Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian

    14 Februari 2022

    KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.

  • Naskah Akademik Sawit Tanaman Hutan. Apa yang Salah?

    09 Februari 2022

    Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB membuat naskah akademik sawit sebagai tanaman hutan. Bagaimana kedudukannya dalam advokasi kebijakan?

  • Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma

    07 Februari 2022

    Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.

  • Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum

    31 Januari 2022

    Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.

  • Makna Jumat Berkah

    28 Januari 2022

    Berkah punya dua arti: kebahagiaan dan tambahan. Apa maksudnya?

  • Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?

    24 Januari 2022

    Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?

  • Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?

    17 Januari 2022

    Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?

  • Quo Vadis BRIN

    10 Januari 2022

    Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?

  • Ekologi Politik Bank Tanah

    03 Januari 2022

    Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?

  • Buku yang Saya Baca Tahun Ini

    27 Desember 2021

    Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.

  • Beberapa Problem Reforma Agraria

    20 Desember 2021

    Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal?  

  • Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup

    13 Desember 2021

    Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.

  • Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja

    06 Desember 2021

    Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?

  • Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan

    29 November 2021

    Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.

  • Komunikasi dalam Kebijakan Publik

    22 November 2021

    Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.

  • Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan

    15 November 2021

    Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?

  • Konflik Kepentingan dalam Korupsi

    08 November 2021

    Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.

  • Pintu dan Kursi untuk Konservasi

    07 November 2021

    Agar efektif konservasi perlu peran semua orang. Pengelola mesti menyediakan salurannya.

  • Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola

    01 November 2021

    Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.

  • Mengapa Daun Berubah Warna Saat Musim Gugur?

    31 Oktober 2021

    Musim gugur di negara dengan empat musim identik dengan pepohonan cantik yang daunnya berubah warna. Bagaimana ini bisa terjadi?

  • Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi

    25 Oktober 2021

    Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.

  • Antropomorfisme dalam Konservasi

    24 Oktober 2021

    Dalam konservasi perlu ada bahasa yang sama. Antropomorfisme bisa menjadi pintu masuknya.

  • Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan

    18 Oktober 2021

    Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.

  • Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?

    11 Oktober 2021

    Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.

  • Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial

    04 Oktober 2021

    Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?

  • Regulasi Cerdas Sektor Kehutanan

    27 September 2021

    Implementasi kebijakan sektor kehutanan yang berhasil tak hanya sempurna di atas kertas. Perlu "regulasi cerdas"

  • Cakrawala Pikiran Rimbawan

    20 September 2021

    Buku saku atau buku pegangan tentang kehutanan, seperti Vademecum Kehutanan Indonesia, mungkin terlalu sederhana dan ketinggalan zaman. Tapi ia cermin pemahaman para rimbawan pada suatu masa.

  • Korupsi dan Robohnya Kebebasan Akademik

    06 September 2021

    Kebebasan akademik adalah pilar demokrasi dalam peran masyarakat sipil. Bagaimana jadinya jika negara menggerogoti pilar utama universitas ini?

  • Dosa dan Masa Depan Planet Kita

    04 September 2021

    Kumpulan kolom Hariadi Kartodihardjo yang diterbitkan Forest Digest. Pengantar untuk peluncuran buku pada 4 September 2021.

  • Korban “Pernikahan” Sumber Daya Alam

    30 Agustus 2021

    Izin pengelolaan sumber daya alam serupa dengan surat nikah, tapi semacam pernikahan gelap. Itu mengapa daerah kaya sumber daya alam orang miskinnya justru banyak.

  • Cara Mencegah Korupsi Korporasi

    23 Agustus 2021

    Korupsi korporasi sama berbahaya dengan korupsi sektor lain. Ada empat alasan korupsi korporasi sehingga kita tahu cara mencegahnya.

  • Merdeka dari Belenggu Legalitas

    16 Agustus 2021

    Renungan Hari Kemerdekaan. Kita masih terbelenggu oleh legitimasi ruang hidup dalam mengelola sumber daya alam setelah 76 tahun Indonesia merdeka.

  • Dampak Suhu Panas Terhadap Keragaman Hayati

    08 Agustus 2021

    Suhu panas ekstrem melanda belahan bumi yang dingin. Ancaman nyata terhadap satwa liar dan keragaman hayati.

  • Isu Kelestarian dalam Proyek Strategis Nasional

    02 Agustus 2021

    UU Cipta Kerja hendak mempercepat proyek strategis nasional. Ada problem kelestarian sumber daya alam dalam implementasinya.

  • Otonomi Khusus Papua yang Substantif

    26 Juli 2021

    UU Otonomi Khusus Papua sudah berlaku. Hanya memberikan ruang politik, padahal yang terpenting seharusnya hak mengelola sumber daya alam.

  • Prinsip Kehati-hatian Mengelola Lingkungan Hidup

    19 Juli 2021

    Apakah UU Cipta Kerja mengadopsi prinsip kehati-hatian mengelola lingkungan hidup dalam menggenjot investasi? Amat lemah.

  • Lima Mitos Manajemen Hutan Lestari

    12 Juli 2021

    Analisis terhadap kebijakan memberikan hak pengusahaan hutan melalui konsesi kepada perusahaan. Setelah lima dasawarsa, berhasilkah konsep dan strategi manajemen hutan lestari?

  • Konsep Bung Hatta Memanfaatkan Hutan dan Lahan

    05 Juli 2021

    Bung Hatta sudah punya konsep bagaimana memanfaatkan hutan dan lahan. Kuncinya keberpihakan kepada masyarakat lemah dan miskin.

  • Syarat Mengelola Hutan Secara Lestari

    28 Juni 2021

    Kita sering mendengar jargon pengelolaan hutan secara lestari. Apa saja syarat-syarat untuk mencapainya?

  • Potensi Korupsi Institusional Bank Tanah

    21 Juni 2021

    Melalui PP 64/2021 pemerintah akan membentuk Badan Bank Tanah. Dari konsep dan aturannya rentan terjadi korupsi institusional yang akan merusak kepercayaan publik. 

  • Bersama Mencegah Desertifikasi

    20 Juni 2021

    Ada istilah lama dalam kamus iklim yang kurang populer: desertifikasi. Indonesia punya target desertifikasi netral pada 2040.

  • Seberapa Efektif Hukuman Melindungi Kepentingan Publik?

    14 Juni 2021

    Barang publik dan kepentingan publik acap terabaikan karena kepatuhan yang rendah. Seberapa efektif hukum melindunginya?

  • Problem Utama Pembuatan Kebijakan di Indonesia

    07 Juni 2021

    Tampak sederhana: solusi atau kebijakan mesti berangkat dari masalah yang benar. Ajaib: hal sederhana ini menjadi rumit dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.

  • Restorasi Ekosistem di Halaman Rumah

    06 Juni 2021

    Berkebun di halaman rumah juga bisa menjadi bagian dari restorasi ekosistem. Tema Hari Lingkungan Hidup 2021 dari PBB.

  • 3 Syarat BRIN Berhasil Sebagai Lembaga Riset

    31 Mei 2021

    BRIN telah menjadi lembaga riset yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tiga syarat jika ingin berhasil menciptakan riset yang menjawab masalah di masyarakat.

  • Demokrasi Ekologi untuk Perlindungan Lingkungan

    24 Mei 2021

    Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni, kita sebaiknya memiliki agenda demokrasi ekologi. Demokrasi memungkinkan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan.

  • Problem Utama Birokrasi Kita

    17 Mei 2021

    Birokrasi Indonesia mengukur kinerja aparatur negara memakai serapan anggaran. Padahal, problem tiap tempat berbeda-beda dan derajat masalahnya tak selalu sama.

  • Ketika KPK Lemah, Masyarakat Sipil Harus Makin Kuat

    10 Mei 2021

    Reputasi KPK runtuh hari-hari ini. Pelajaran dari lembaga antikorupsi Hong Kong: masyarakat yang kuat melahirkan pemberantasan korupsi yang kuat.

  • Surat-Surat Kartini dan Problem Perempuan Masa Kini

    21 April 2021

    Gagasan Kartini satu abad lalu masih relevan karena problem yang ia angkat masih terjadi hingga kini. Lima masalah yang membebani perempuan.

  • Multiusaha Kehutanan yang Adil

    03 Mei 2021

    UU Cipta Kerja mengganti jenis bisnis kehutanan dengan satu jenis bisnis, yakni multiusaha. Bagaimana agar cara baru ini adil dan melindungi lingkungan?

  • Politisasi Birokrasi dalam Krisis Kelestarian

    26 April 2021

    Mewujudkan kelestarian manajemen sumber daya alam terbentur oleh politisasi birokrasi. Riset Transparansi Internasional membuktikan benturan terjadi karena kepentingan politik menginvasi administrasi dan peraturan.

  • Bolong-Bolong Tata Kelola PNBP Kehutanan

    19 April 2021

    Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan relatif kecil dibanding potensi dan luas hutan kita. Tiga saran menambal dan memperbaikinya.

  • Pancasila dan Perhutanan Sosial

    13 April 2021

    Implementasi nilai-nilai Pancasila bisa terlihat dalam wujud program perhutanan sosial. Realisasinya perlu dipercepat.

  • Legitimasi UU Cipta Kerja

    12 April 2021

    UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bisa kehilangan legitimasi karena tak dibuat transparan dan untuk kepentingan umum. Perlu mitigasi khusus dalam implementasinya.

  • Makna Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

    11 April 2021

    Menerjemahkan Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita banyak melenceng.

  • Korupsi sebagai Hama dan Penyakit

    05 April 2021

    Pelbagai ilmu pengetahuan belum terintegrasi dengan ilmu mencegah korupsi. Padahal ia biang segala masalah.

  • PP UU Cipta Kerja Tak Sinkron

    29 Maret 2021

    Banyak pasal peraturan pemerintah (PP) UU Cipta Kerja tak sinkron karena tak saling komplementer. Niat menarik investasi bisa terserimpet aturannya sendiri.

  • Ekofilia: Langkah Awal Memahami Konservasi

    28 Maret 2021

    Ekofilia atau ecophilia adalah satu cara menghidupkan konservasi. Investasi dalam pendidikan sejak dini.

  • Runtuhnya Etika Mengelola Sumber Daya Alam

    22 Maret 2021

    Kriminalisasi masyarakat adat dan tumpang tindih izin pengelolaan sumber daya alam contoh nyata erosi etika pengetahuan. Perlu gerakan sosial menegakkannya kembali.

  • Cara Mendorong Agar KPH Maju

    15 Maret 2021

    Peran KPH dalam manajemen hutan berubah akibat PP 23/2021 yang menjadi turunan omnibus law UU Cipta Kerja. Kepemimpian yang inovatif dan transaksi pasar syarat utama menciptakan KPH Maju.

  • Peran Kritis Tumbuhan Perintis

    14 Maret 2021

    Sebagai pemula tumbuhan perintis punya tugas berat memulai kehidupan di suatu wilayah. Penting kita tahu sifatnya untuk rehabilitasi dan reklamasi.

  • Masjid Ramah Lingkungan

    12 Maret 2021

    Umumnya umat Islam berlomba mempercantik masjid sehingga rumah ibadah ini tak ramah lingkungan. Padahal, Nabi Muhammad membangun masjid amat sederhana.

  • Penyelesaian Konflik Ruang Menurut PP UU Cipta Kerja

    08 Maret 2021

    PP 43/2021 hendak menyelesaikan tumpang tindih tata ruang dan konflik sosial di atasnya. 6 risiko jika aturan ini dilaksanakan karena tak terintegrasi.

  • Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja

    01 Maret 2021

    Sebanyak 49 peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit. Lima terkait kehutanan mengubah dratis dua hal substansial pengelolaan hutan lestari.

  • Ancaman Terselubung Spesies Invasif

    28 Februari 2021

    Pengelolaan spesies invasif perlu menjadi bagian kebijakan mitigasi perubahan iklim. Untuk melindungi keragaman hayati.

  • Surutnya Etika Ilmu Pengetahuan

    22 Februari 2021

    Surutnya etika ilmu pengetahuan bisa diukur melalui ketimpangan. Jika daerah kaya sumber daya alam malah menumbuhkan orang miskin, implementasi ilmu pengetahuan layak dipertanyakan.

  • Media dan Kebijakan Publik

    20 Februari 2021

    Bolehkah media berpihak? Menyambut ajakan Presiden Jokowi agar masyarakat aktif mengawasi dan mengkritik kebijakan publik.

  • Risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

    15 Februari 2021

    Rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja belum memuat secara komplet perizinan berusaha berbasis risiko. Lingkungan hidup kian rentan.

  • Diplomasi untuk Konservasi

    14 Februari 2021

    Diplomat perlu paham isu lingkungan. Pegiat lingkungan juga harus bisa berdiplomasi.

  • Bencana Sebagai Ancaman Keamanan

    08 Februari 2021

    Bencana menjadi salah satu ancaman keamanan. Karena bencana akibat kekeliruan manajemen sumber daya alam, ia seharusnya bisa dicegah.

  • Manfaat Lebah Bagi Jantung Manusia

    07 Februari 2021

    Lebah dan serangga adalah jantung bumi. Tanpa lebah pohon tak akan hidup, manusia tak bisa bernapas.

  • Penyelesaian Konflik Tata Ruang

    01 Februari 2021

    Konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam tak kunjung selesai. Bisakah UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi solusi?

  • Pohon Juga Bisa Pindah

    31 Januari 2021

    Seperti mahluk hidup lain, pohon-pohon juga bermigrasi untuk mencari lokasi yang sesuai untuk hidup mereka. Perubahan iklim memicu pohon pindah.

  • Integrasi Risiko Investasi dalam UU Cipta Kerja

    30 Januari 2021

    UU Cipta Kerja memisahkan risiko investasi dan bencana alam. Padahal, keduanya harus integral agar investasi tak merusak lingkungan.

  • Filosofi Naik Gunung

    29 Januari 2021

    Kesalahan umum para penulis perjalanan: menulis destinasi dan fokus pada tujuan, lupa menikmati perjalanannya.

  • Kampus Merdeka Kehilangan Daya Pikir Kritis

    25 Januari 2021

    Ironi perguruan tinggi kita: kebijakan kampus merdeka hanya mendorong universitas sebagai pabrik tenaga kerja. Padahal, berpikir kritis tulang punggung kebijakan publik.

  • Orang Kota dan Rimba

    24 Januari 2021

    Hutan bisa jadi terasa jauh bagi orang kota. Padahal, manusia bisa hidup karena jasa hutan, di desa maupun di kota.

  • Masalah Administrasi Pemulihan Hutan

    18 Januari 2021

    Memulihkan hutan rusak tak sekadar urusan politik dan kekuasaan serta tata kelola. Ia juga menyimpan problem struktural administrasi yang ruwet.

  • Cara Memahami Suara Alam

    17 Januari 2021

    Memahami suara alam melalui satwa liar menjadi pintu masuk untuk konservasi. Makin rentan oleh ancaman pemanasan global.

  • Masa Depan Kapitalisme Lingkungan

    11 Januari 2021

    Masa depan kapitalisme adalah lebih peduli pada lingkungan, menghapus ketimpangan, dan menempatkan manusia lebih setara. Apakah ini utopia?

  • Hutan untuk Ketahanan Pangan

    10 Januari 2021

    Kehutanan dan pertanian acap bentrok karena konversi lahan. Ilmu kehutanan menyediakan jalan keluar agar hutan tetap lestari dan ketahanan pangan terjaga: agroforestri.

  • Cara Negara Lain Mengelola Hutan

    04 Januari 2021

    Beberapa negara berhasil memanfaatkan hutan dengan tidak menebang dan mengambil kayunya. Nilai ekonomi dan jasa lingkungan hutan jauh lebih banyak ketimbang kayu atau mengonversi lahannya.

  • Adaptasi Satwa dalam Perubahan Iklim

    03 Januari 2021

    Setiap hewan punya cara beradaptasi dengan suhu ekstrem. Perubahan iklim akan mengubah pola hidup mereka, atau memusnahkannya.

  • 9 Buku Pilihan Kebijakan Publik

    28 Desember 2020

    Buku-buku yang membicarakan kebijakan publik dari perspektif keberlanjutan. Berguna untuk menghindari bias dan mengenali konflik kepentingan.

  • Catatan Akhir Tahun 2020: “Super Year for Biodiversity”

    27 Desember 2020

    Pandemi covid-19 membuat tahun 2020 gagal menjadi tahun super keragaman hayati, super year for biodiversity. Tapi pandemi mengajarkan satu hal yang lebih super dan penting dalam melihat kembali hubungan manusia dan alam.

  • Hari Raya Ramah Lingkungan

    25 Desember 2020

    Umat beragama merayakan hari besar dengan kegembiraan, yang kemudian jadi berlebihan. Perlu mengembalikan hakikat perayaan pada makna spiritual yang selaras dengan lingkungan.