Surat dari Darmaga
-
Filsafat Sains untuk Pertanian Berkeadilan
25 September 2023
Filsafat sains penting untuk menopang pertanian berkelanjutan. Seperti apa?
-
Problem Kayu Sebagai Bahan Baku Energi Terbarukan
18 September 2023
Kayu bisa menjadi sumber energi terbarukan. Tapi harganya masih kalah oleh batu bara.
-
Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara
11 September 2023
Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.
-
Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik
04 September 2023
Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.
-
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
21 Agustus 2023
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari
07 Agustus 2023
Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.
-
Cara Efektif Mencegah Korupsi
31 Juli 2023
Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.
-
Politik Pengetahuan dalam Mitigasi Krisis Iklim
24 Juli 2023
Politik pengetahuan perlu dirumuskan agar mitigasi krisis iklim berjalan dalam wadah keadilan sosial. Bagaimana merumuskannya?
-
Pembaruan Konsep Kelestarian
17 Juli 2023
Konsep kelestarian terbukti tak membuat pengelolaan hutan lestari. Perlu telaah trandisiplin.
-
Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya
10 Juli 2023
Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.
-
Belajar Ilmu Kehutanan Kekinian
03 Juli 2023
Materi kuliah di Fakultas Kehutanan acap ketinggalan. Ilmu kelestarian mesti memasukkan aspek politik dan tata kelola.
-
Biaya Transaksi dalam Konsesi Hutan Alam
26 Juni 2023
Dalam pengusahaan konsesi hutan alam ada biaya transaksi. Akibat tak transparan.
-
Aspek Politik Perdagangan Karbon
19 Juni 2023
Perdagangan karbon itu kebijakan bagus. Tapia ada syaratnya.
-
Transformasi Politik Melestarikan Hutan
12 Juni 2023
Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?
-
Inovasi Kebijakan Restorasi Ekosistem
05 Juni 2023
Kebijakan restorasi ekosistem berupa diskresi. Apa kabar setelah 20 tahun?
-
Tantangan Multiusaha Hutan Produksi
29 Mei 2023
Bisakah multiusaha menjadi solusi mengelola hutan produksi secara lestari? Ada banyak masalahnya.
-
Pilihan Rasional Mengelola Hutan
22 Mei 2023
Mengapa pengelolaan hutan produksi tak lestari? Akibat pilihan rasional.
-
Inovasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15 Mei 2023
Keberlanjutan rehabilitasi hutan dan lahan tak semata ditopang faktor teknis. Modal sosial lebih menentukan.
-
Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak
08 Mei 2023
Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?
-
Pelajaran dari Konsesi Hutan Alam Produksi
01 Mei 2023
Mengapa pengelolaan hutan alam produksi tak lestari? Ini sebab-sebabnya.
-
Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin
17 April 2023
Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja?Â
-
Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik
10 April 2023
Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.
-
Dari Mana Menata Organisasi Perhutani
03 April 2023
Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir. Â
-
Efektivitas Sentralisasi Pengelolaan Hutan
27 Maret 2023
Indonesia kembali memasuki sentralisasi pengelolaan hutan. Efektifkah?
-
Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan
13 Maret 2023
Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.
-
Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
13 Februari 2023
Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.
-
Refleksi Akhir Tahun KLHK
02 Januari 2023
KLHK perlu transformasi inovasi dan kepemimpinan. Empat catatan 2022.
-
Kepentingan Politik pada Birokrasi
26 Desember 2022
Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.
-
Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat
19 Desember 2022
Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?
-
Kerugian Perekonomian Negara dalam Korupsi
12 Desember 2022
Kerugian perekonomian negara akibat korupsi bisa dihitung meski perkiraan.
-
Hegemoni Menanam Pohon
05 Desember 2022
Menanam pohon bisa menjadi greenwashing. Jika ia tak berkelanjutan.
-
Krisis Institusional Lembaga Negara
21 November 2022
Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.
-
6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja
14 November 2022
Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?
-
Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria
07 November 2022
Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?
-
Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti
31 Oktober 2022
Kebebasan akademik sangat penting. Termasuk debat informasi, hasil, kesimpulan, dan metodologi sebuah studi.
-
Navigasi “Masalah Jahat†Pengelolaan Hutan
24 Oktober 2022
Problem pengelolaan hutan tak berubah. Celakanya kita masih memakai pola pikir yang sama.
-
Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial
17 Oktober 2022
Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya.
-
Cakrawala Berpikir Mengelola Hutan
14 Oktober 2022
Melihat kebijakan KHDPK dari tataran filosofis pengelolaan hutan.
-
Belenggu “Tupoksiâ€
10 Oktober 2022
Birokrasi dan tupoksi acap membuat kebijakan berjalan lambat atau malah melenceng. Kenapa?
-
Rimbawan Harus Melek PolitikÂ
05 Oktober 2022
Sumber daya alam terlalu besar dikelola sendiri oleh rimbawan. Perlu melek politik.
-
Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik
03 Oktober 2022
Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains? Â
-
-
Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan
19 September 2022
Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?
-
Pertanian dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
12 September 2022
Pertanian membahayakan keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati juga membahayakan pertanian.
-
Sengkarut Pengakuan Masyarakat Adat
05 September 2022
Mengapa pengakuan masyarakat adat mesti melalui Perda? Argumen rapuh.
-
Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa
29 Agustus 2022
Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.
-
Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati
22 Agustus 2022
Keanekaragaman hayati absen dalam nilai ekonomi pembangunan. Seharusnya bisa jadi pengurang PDB.
-
Konsep Mencegah Korupsi Sektor Pertanian
15 Agustus 2022
Korupsi sektor pertanian melibatkan aktor-aktor politik. Perlu konsep jelas jenis korupsi yang masih abstrak.
-
Aksi Bersama: Sebuah Anjuran Bagi LSM Lingkungan
08 Agustus 2022
LSM lingkungan punya tantangan berbeda meski situasinya mirip akhir 1990-an. Perlu konsolidasi dan aksi bersama.
-
Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang
01 Agustus 2022
Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.
-
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
25 Juli 2022
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Peran Kritis Universitas dalam Pembangunan
18 Juli 2022
Universitas harus punya peran dalam pembangunan. Pembangunan yang mana?
-
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
11 Juli 2022
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
04 Juli 2022
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.
-
Harga Pengorbanan Masyarakat Adat
27 Juni 2022
Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Tapi pembangunan terus menggusur mereka.
-
Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20 Juni 2022
Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.
-
Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral
13 Juni 2022
Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoralâ€.
-
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
06 Juni 2022
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Mengapa Saya Belum Merokok Lagi
31 Mei 2022
Pengalaman mantan perokok di Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Bahaya rokok menyentuh banyak segi.
-
Manfaat Riset Holosentrik
30 Mei 2022
Antara riset teknosentrik dan riset holosentrik, mana lebih baik?
-
Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
23 Mei 2022
Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.
-
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
16 Mei 2022
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya
09 Mei 2022
Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.
-
Mangga Berbuah Ulat
02 Mei 2022
Cerita mudik dan Lebaran: krisis iklim di kampung. Hujan salah musim.
-
Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan
25 April 2022
Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?
-
Kelemahan Institusi Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
21 April 2022
Ada problem mendasar mengapa bisnis lingkungan berkelanjutan sulit terwujud. Panduan menghindari halangan itu.
-
Ekologi Politik bagi Masyarakat Sipil
18 April 2022
Ekologi politik menjadi alat bantu mengurai penyebab kerusakaan sumber daya alam. Bencana lingkungan terjadi karena problem politik. Â
-
Etika Keuangan Berkelanjutan
11 April 2022
Sudah lama ada gagasan keuangan berkelanjutan. Tapi bank di Indonesia masih menyalurkan kredit untuk bisnis merusak lingkungan. Apa yang salah?
-
3 Syarat Bisnis Lingkungan Berkelanjutan
04 April 2022
Penanggung jawab kerusakan lingkungan seharusnya juga penopang modalnya, yaitu bank. Ada tiga syarat agar bisnis lingkungan berkelanjutan.
-
Kerusakan Lingkungan Akibat Kesalahan Berpikir
28 Maret 2022
Kerusakan lingkungan bisa terjadi akibat kesalahan berpikir. Perlu integrasi epistemologis. Apa itu?
-
Tata Kelola Legalitas Masyarakat Adat
21 Maret 2022
Memberikan hak legal kepada masyarakat adat perlu hubungan interaktif dengan negara dan industri. Basisnya FPIC, persetujuan tanpa paksaan.
-
Setelah Izin Usaha Eksploitasi Sumber Daya Alam Dicabut
14 Maret 2022
Pemerintah mencabut ratusan izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Bisa memicu penguasaan ilegal. Empat cara mengaturnya.
-
Korupsi pada 2045
07 Maret 2022
Tahun 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Bisakah kita lepas dari korupsi?
-
Neo-Ekstraktivisme di Wadas
28 Februari 2022
Investasi ekstraktif di Wadas melampaui proses ekstraktivisme. Penambangan batu untuk bendungan Bener yang akan meningkatkan produktivitas pertanian. Â
-
Efektivitas Kebijakan Fiskal Sektor Kehutanan
21 Februari 2022
Kebijakan fiskal sektor kehutanan bisa menjadi instrumen mengontrol bisnis berbasis lahan hutan yang efektif dan efisien. Bagaimana kenyataannya?
-
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
14 Februari 2022
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Naskah Akademik Sawit Tanaman Hutan. Apa yang Salah?
09 Februari 2022
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB membuat naskah akademik sawit sebagai tanaman hutan. Bagaimana kedudukannya dalam advokasi kebijakan?
-
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
07 Februari 2022
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Mengapa Ego Sektoral Bukan Pelanggaran Hukum
31 Januari 2022
Ego sektoral acap jadi kambing hitam macetnya pembangunan. Tapi ia bukan pelanggaran hukum.
-
-
Sawit Jadi Tanaman Hutan. Untuk Apa?
24 Januari 2022
Cara menghilangkan persepsi buruk sawit: jadikan ia tanaman hutan. Solutifkah gagasan ini?
-
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
17 Januari 2022
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Quo Vadis BRIN
10 Januari 2022
Lembaga-lembaga negara yang mengurus penelitian bergabung dengan BRIN. Perlu satu modal dasar. Apa itu?
-
Ekologi Politik Bank Tanah
03 Januari 2022
Bank tanah yang baru berdiri akan bekerja dalam redistribusi tanah. Bukankah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja?
-
Buku yang Saya Baca Tahun Ini
27 Desember 2021
Ada banyak buku mengulas demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya soal korupsi dan keadilan iklim.
-
Beberapa Problem Reforma Agraria
20 Desember 2021
Reforma agraria di Indonesia hendak memberikan akses kepada tanah sebagai ruang hidup melalui redistribusi aset. Mengapa ia gagal? Â
-
Masalah Struktural Perlindungan Lingkungan Hidup
13 Desember 2021
Melindungi lingkungan tak semata soal kemauan para kepala daerah. Ada masalah struktural yang menjeratnya, yakni politik lingkungan hidup.
-
Partisipasi Publik Memperbaiki UU Cipta Kerja
06 Desember 2021
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja. Partisipasi publik seperti apa yang kita butuhkan?
-
Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan
29 November 2021
Pembatalan UU Cipta Kerja menunjukkan absennya partisipasi publik. Dulu pembuatannya misterius.
-
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
22 November 2021
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
15 November 2021
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Konflik Kepentingan dalam Korupsi
08 November 2021
Agar Indonesia bebas korupsi, kita harus mencegah konflik kepentingan. Meruntuhkan kepercayaan publik.
-
Pintu dan Kursi untuk Konservasi
07 November 2021
Agar efektif konservasi perlu peran semua orang. Pengelola mesti menyediakan salurannya.
-
Syarat Utama Pembangunan Berkelanjutan: Tata Kelola
01 November 2021
Aturan yang bagus acap tak jalan jika tata kelola buruk. Syarat utama tata kelola baik adalah tak ada korupsi.
-
Mengapa Daun Berubah Warna Saat Musim Gugur?
31 Oktober 2021
Musim gugur di negara dengan empat musim identik dengan pepohonan cantik yang daunnya berubah warna. Bagaimana ini bisa terjadi?
-
Mengapa UU Cipta Kerja Belum Mendongkrak Investasi
25 Oktober 2021
Setelah setahun berlaku, apakah UU Cipta Kerja sudah mendongkrak investasi? Masalah krusial dalam inovasi sektor publik.
-
Antropomorfisme dalam Konservasi
24 Oktober 2021
Dalam konservasi perlu ada bahasa yang sama. Antropomorfisme bisa menjadi pintu masuknya.
-
Ukuran Kinerja Kebijakan Inovatif Lingkungan
18 Oktober 2021
Kebijakan inovatif membutuhkan standar instrumen. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyusunnya.
-
Sebenarnya Penelitian Ilmiah Itu untuk Siapa?
11 Oktober 2021
Ada kecenderungan peneliti cukup puas jika hasil risetnya tayang di jurnal. Mereka tak tertarik menyebarkan penelitian ilmiah untuk masyarakat karena tak ada penghargaannya.
-
Kebijakan Publik Mewujudkan Keadilan Sosial
04 Oktober 2021
Soal pelik dalam kebijakan publik: mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana cara dan peran ilmu pengetahuan membantunya?