Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

Quo Vadis Sertifikasi Hutan Indonesia

Sertifikasi produk hasil hutan adalah jawaban terhadap kecemasan akan punahnya ekosistem planet ini. Keserakahan dan kebutuhan manusia harus dikendalikan karena, seperti kata Mahatma Gandhi, semesta sangat cukup memenuhi kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup melayani keserakahan manusia. Banyak inisiatif sertifikasi untuk produk alam berkelanjutan yang muncul dalam 30 tahun terakhir. Tapi justru ia mandek ketika negara lain meniru praktik terbaik yang kita punya.

Bart van Assen

Indonesian Auditor Network

DALAM masyarakat modern, sertifikasi sudah cukup umur terutama dalam produk kayu. Tanda kualitas produk kayu bisa ditelusuri kembali ke sebuah dekrit Kerajaan Prancis pada 1637. Artinya, lebih dari empat abad lalu, manusia merasa perlu kayu diberi label untuk memudahkan identifikasi dan pelacakannya.

Sertifikasi kehutanan berkelanjutan adalah cabang sertifikasi pihak ketiga yang masih cukup muda. Pada akhir 1990, SmartWood, inisiatif oleh Rainforest Alliance, menerbitkan sertifikat kehutanan berkelanjutan pertama se-Indonesia. Tak lama kemudian, inisiatif internasional (Forest Stewardship Council) maupun nasional dalam bentuk Lembaga Ekolabel Indonesia muncul paralel dan mengembangkan standar-standar sertifikasi kehutanan berkelanjutan nasional dan internasional.

Sertifikasi dijalankan oleh pihak ketiga, yakni industri jasa yang memverifikasi produk dan proses produksi barang dari alam, seperti keamanan dan kualitas pangan, praktik manajemen, ketenagakerjaan, dan standar lingkungannya. Industri ini mensyaratkan audit on-site oleh organisasi yang bebas dari kepentingan, baik pembeli maupun penjual. Dalam agribisnis, sertifikasi pihak ketiga menjadi institusi kunci untuk menegakkan standar yang bersifat independen dari produsen dan dari pemerintah

Kini, tiga dekade kemudian, puluhan inisiatif sertifikasi berkelanjutan (sukarela maupun wajib) telah aktif di Indonesia. Antara lain dalam komoditas biomassa, karbon, pariwisata, dan kelapa sawit. Selain itu, sertifikasi kehutanan berkelanjutan juga mengkatalisasi pendekatan dan inisiatif baru untuk memperbaiki praktik-praktiknya, termasuk sertifikasi bertahap, verifikasi legalitas kayu, dan Nilai Konservasi Tinggi maupun Stok Karbon Tinggi.

Proliferasi inisiatif-inisiatif ini, dalam banyak wujud dan tersebar di banyak tempat, menunjukkan minat Indonesia yang serius dan beragam dalam bisnis sertifikasi berkelanjutan. Apa yang bisa kita dipelajari dari kenaikan, atau mogoknya, sertifikasi kehutanan berkelanjutan di Indonesia?

Di satu sisi, sertifikasi kehutanan berkelanjutan tidak mampu menyelesaikan seluruh isu sosial, lingkungan, legalitas, terkait kehutanan. Kenyataan ini mengompori debat berkelanjutan yang berporos pada definisi sustainability bercampur personal incredulity, dan mempertentangkan praktik kehutanan dan sertifikasi kehutanan berkelanjutan. Hasilnya debat ini membiarkan kehutanan berkelanjutan ke tenaga lapangan yang kurang kompeten. Polarisasi ini juga melampaui ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya: dari ‘toil-to-the-top’ ke ‘race-to-the-bottom’.

Ada enigma dalam mogoknya Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), yang mengembangkan standar-standar sertifikasi kehutanan berkelanjutan melalui keterlibatan intensif para pemangku kepentingan. Apakah karena LEI tidak mampu melibatkan para pemangku kepentingan dari luar negeri sehingga tidak bisa menaklukkan dunia “Barat”? Atau karena, seperti beberapa berpendapat, pemangku kepentingannya belum siap bergerak bersama konstituen lainnya?

Padahal, pemerintah Indonesia telah mendirikan standar wajib yang memperkuat sertifikasi kehutanan berkelanjutan secara signifikan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan program sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

SVLK bisa diklasifikasikan sebagai generasi berikutnya dari standar lacak-balak. Saat ini SVLK menjadi “gold standard” sertifikasi kehutanan negara lain. Tentu saja, ini bukan prestasi sembarangan.

Juga Kerjasama Sertifikasi Kehutanan (KSK) Indonesia. Didirikan pada akhir 2011, KSK mengembangkan standar untuk pengelolaan hutan dan lacak balak melalui “metode LEI” yang melibatkan para pemangku kepentingan lokal. Akhir 2014, KSK secara resmi disahkan sebagai perwakilan lokal dari Programme for The Endorsement of Forest Certification.

Sertifikasi kehutanan berkelanjutan bahkan menjadi asas bagi inisiatif sertifikasi berkelanjutan di komoditas lain, seperti inisiatif Indonesian Sustainable Palm Oil. ISPO adalah implementasi “metode LEI” yang menggarap keahlian juara-juara lokal. Berdasar penilaian cepat beberapa indikator sosial dan lingkungan, legalitas standar baru ISPO lebih ramah dan ketat bagi penggunanya. ISPO mampu memuat komponen-komponen terbaik dari standar lain maupun keprihatinan nasional dan internasional terkait persawitan. Bisa jadi, ISPO juga menjadi salah satu “gold standard” sertifikasi keberlanjutan.

Jadi, quo vadis sertifikasi kehutanan berkelanjutan Indonesia setelah tiga dekade? Sejarah panjang itu membuktikan bahwa Indonesia mampu mengakui dan menghadapi isu-isu terkait kehutanan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain