Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

Pariwisata yang Ramah Lingkungan

Sektor pariwisata juga wajib ramah lingkungan karena mengikuti standar pengelolaan lingkungan lestari. Meluncur tahun ini.

Reiza Syarini

Bekerja di Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

THE World Economic Forum’s Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 menempatkan sumber daya alam Indonesia di peringkat 17 terbaik dunia. Karena itu tak heran jika sektor kehutanan memberikan peran sangat besar bagi sektor pariwisata karena wisata terkait erat dengan alam. Meski begitu ada rambu-rambu yang harus menjadi standar agar alam tak rusak oleh pengelolaan dan kehadiran manusia.

Prinsip ekowisata adalah mempertahankan bentang alam, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, selaras dengan sosial budaya masyarakat setempat, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pengusaha maupun pemerintah serta tetap menjamin kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung objek daya tarik wisata alam tersebut.

Lebih spesifik lagi, pengelolaan pariwisata alam haruslah dilakukan dengan memperhitungkan pemanfaatan jasa lingkungan yang optimal dan berdasarkan daya dukung masing-masing ekosistem yang ada dalam mengelolanya. Semua aspek tersebut merupakan dasar penyusunan Standar Nasional Indonesia 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam.

SNI 8013:2014 merupakan jenis standar voluntary-based yang beyond compliance. Pemenuhan kriteria dan indikator dari standar ini dipastikan meningkatkan kualitas dari pengelolaan pariwisata alam di Indonesia. Sebab SNI 8013:2014 mengacu pada prinsip-prinsip pariwisata alam, yaitu kelestarian fungsi ekosistem, kelestarian Obyek daya tarik wisata alam (ODTWA), kelestarian sosial budaya, kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung, dan manfaat ekonomi.

Kelima prinsip ini terbagi lagi dalam 14 kriteria dengan masing-masing enam pengembangan indikator. Apabila dikelompokkan, terdapat 13 fokus area dalam SNI 8013:2014, yaitu penataan fungsi ruang, pengamanan, pengelolaan kawasan, pengelolaan produk wisata alam, pengelolaan pengunjung dan penyediaan sistem informasi, perencanaan, pengelolaan pengunjung, penyediaan sarana prasarana, pengelolaan sarana prasarana, penataan kelembagaan, pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan, manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, penataan kelembagaan), manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan).

Karena karakteristiknya yang unik, pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan merupakan jenis wisata minat khusus, bukan untuk wisata massal. Barangkali karena itu, meski pariwisata mendapat tempat dalam sektor kehutanan, belum ada valuasi jasa lingkungan yang optimal, tidak ada alat monitor pengelolaan pariwisata alam untuk mendukung kegiatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Karena itu, dengan mengombinasikan SNI, Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan membuat tim penilai pariwisata alam pada 12 Desember 2019. Skema penilaian kesesuaian SNI bisa segera dimanfaatkan oleh semua pengelola pariwisata alam yang berada di dalam kawasan hutan. Dalam melakukan penilaian kesesuaiannya, skema pihak pertama ini dilakukan secara self-assessment oleh penilai yang ditunjuk oleh pengelola kawasan/Kepala UPT/Kepala KPH/Kepala KUPS dan cukup mengikuti tata caranya di laman standardisasi.menlhk.go.id.

Selain Skema Penilaian Pihak Pertama, Badan Standardisasi Nasional (BSN), KLHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengembangkan Skema Penilaian Kesesuaian Pihak Ketiga SNI 8013:2014. Secara resmi skema penilaian kesesuaian pihak ketiga SNI 8013:2014 akan diluncurkan pada tahun 2020 melalui peraturan Kepala BSN.

Makin banyaknya inisiatif standarisasi pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab, lestari, terutama dalam manajemen pariwisata. Hal ini juga sejalan dengan program PBB One Planet Network yang sesuai tujuan pembangunan  dengan menekankan pada pengelolaan sektor wisata.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain