Untuk bumi yang lestari

Laporan Khusus|Januari-Maret 2020

Omnibus Law dan Nasib Demokrasi

Omnibus law adalah cara parlemen dan pemerintah potong kompas memperbaiki tumpang tindih aturan. Lima hal harus diperhatikan agar risiko penerapannya tak terlalu besar.

PENGELOLAAN sumber daya alam menghadapi masalah kompleks, bukan hanya memerlukan solusi dari berbagai otoritas pemerintahan, juga membutuhkan pendekatan berbagai disiplin ilmu.

Dalam konferensi tenurial di Jakarta pada 2017 mengemuka pendapat masih banyaknya ketimpangan penguasaan sumber daya alam, konflik tanah/hutan, kriminalisasi, menurunnya fungsi hutan dan kualitas lingkungan hidup, serta tata k....

Klik Login jika Anda pernah membeli artikel ini.
Dukung kami dengan menjadi Pelanggan melalui tombol Daftar dan Deposit.
 
 
 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Bagikan

Komentar

Artikel Lain