Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

Nasib Sertifikasi Hutan Indonesia

Sertifikasi hutan dan hasilnya mandek setelah tiga dekade. Apa yang harus kita perbuat?

Asep Sugih Suntana

Anggota redaksi, pengajar di Swiss German University

It is important to understand that the values embedded in all of the different certification assessments will determine how effectively an assessment can determine social and natural and system sustainability.

Tiap kali membicarakan sertifikasi, selalu muncul pertanyaan, “Apakah sertifikasi hutan sudah mencapai tujuan utamanya, yaitu berkontribusi secara signifikan atas pengelolaan hutan secara lestari?” Pertanyaan ini biasanya berentet dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan kerja sama antar pengembang sistem sertifikasi hutan. Saya sarikan beberapa:

  • Apakah semangat untuk duduk bersama antar pengembang sertifikasi untuk mencapai pengelolaan hutan lestari masih bergelora?
  • Kenapa tidak terdengar ada forum diskusi informal atau formal yang digulirkan secara rutin di antara Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Stewardship Council (FSC) Indonesia, Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC), pengampu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan Badan Standardisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional?
  • Jika forum itu ada, bukankah lebih baik jika hasil obrolan para pemangku mandat tersebut diwartakan secara luas ke para pihak di seluruh Nusantara?
  • Apakah kekuatan dan peluang (strengths and opportunities) pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi hutan di Indonesia pernah dirumuskan bersama? Lalu, mengerucut menjadi rencana kerja bersama?
  • Apakah kelemahan dan tantangan/ancaman (weaknesses and threats) pernah diinventarisasi dan didiskusikan cara penanggulangannya, secara bersama-sama juga?

Jika semua pertanyaan ada jawabannya”, ke mana program sertifikasi di Indonesia akan dibawa? Apakah dalam soal sertifikasi hutan ini kita menganut paham free fight liberalism?

Beberapa pertanyaan di atas merupakan sebagian kecil dari kegundahan yang menyeruak di berbagai forum obrolan yang mendiskusikan pengelolaan hutan dan lahan secara lestari. Tentang apakah kegundahan para pihak tersebut menjadi perhatian para pelaku dan pemegang mandat sertifikasi hutan, kita tidak pernah tahu dan paham. Tidak ada secuil pun informasi tersedia di jagat nyata dan maya yang bisa menjelaskan soal ini.

Analisis SWOT

Mungkinkah analisis SWOT bisa dijadikan sarana menilai dan mendudukkan posisi sertifikasi hutan di kancah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia?  Dapatkah analisa ini menjadi titik tolak dan sarana untuk menyusun strategi ke depan?

Di bawah ini beberapa usulan metode yang dapat digunakan untuk merespons pertanyaan-pertanyaan di atas. Jika data telah terkumpul, mari kita analisis strategi untuk menyusul kembali dan mencapai tujuan bersama sertifikasi hutan.

Analisis SWOT multiusaha kehutanan.

Saya telah berusaha mencari data sekunder tentang SWOT dari beberapa skema sertifikasi. Walau tersedia, tidak semua data dan informasi yang saya butuhkan tersedia untuk mengisi Tabel 1.

Sebagai penghiburan, ada sebuah teladan: Seb analisis SWOT Hoang et.al. Mereka menganalisis implikasi sertifikat FSC atas kelompok petani hutan di Vietnam memakai SWOT.

Analisis SWOT multiusaha kehutanan.

Teladan analisis dan usulan kerja ke depan dalam cakupan yang sempit ini (analisis SWOT sertifikasi hutan atas kelompok tani) bisa menjadi titik tolak bagi analisis yang sama untuk setiap skema sertifikasi yang ada di Indonesia. Bahkan bisa jadi bahan untuk menyusun strategi bersama penerapan sertifikasi hutan untuk kejayaan dan kesejahteraan bersama.

Bukankah item yang ada di setiap S, W, O, T di dalam studi di Vietnam tersebut mirip dengan apa yang menjadi perhatian kita di Indonesia?

Penilaian Para Pihak 

Di luar SWOT yang menilik hal-hal internal (kekuatan dan kelemahan) serta hal eksternal (peluang dan ancaman) dari setiap skema sertifikasi hutan, baik juga kita mendengar berbagai pendapat yang selama ini tersedia dan dilaporkan dalam bentuk tulisan akademik.

Menurut Pratiwi et. al performa skema sertifikasi dapat diurutkan berdasarkan ranking seperti di bawah ini.

Analisis performa skema sertifikasi yang diurutkan berdasarkan ranking.

Sementara Wibowo and Glessen melakukan analisis atas keempat skema sertifikasi hutan dengan beberapa fitur kunci di bawah ini.

Analisis empat skema sertifikasi hutan dengan fitur kunci tata kelembagaan.

Dari gambaran tersebut, Wibowo dan Glessen membuat prediksi ke depan, di antaranya terkait semakin mengerucutnya skema sertifikasi ke beberapa skema yang menguat. Jika fitur kunci, baik dalam analisis Wibowo dan Glessen, maupun dalam analisis Pratiwi et. al, terisi oleh substansi yang  semakin mirip, rezim sertifikasi hutan akan semakin sederhana, dan akan memudahkan para pihak dalam mendukung skema sertifikasi yang kredibel.

Prediksi dan analisis di atas  mungkin saja sekarang sudah kadaluwarsa dan perlu dimutakhirkan oleh para pendukung sertifikasi hutan di Indonesia. Sebab sertifikasi adalah sebuah langkah penting bagi pembangunan hutan Indonesia, seperti tergambar dalam kutipan di awal tulisan ini.

Referensi:

A. Vogt, B. C. Larson, J. C. Gordon, D. J. Vogt and A. Fanzeres, Forest Certification: Roots, Issues, Challenges, and Benefits, Ne Haven, Connecticut : CRC Press, 1999.

Viszlai, J. I. Barredo and J. San-Miguel-Ayanz, "JRC Technical Report: Payments for Forest Ecosystem Services," European Commission, 2016.

 T. N. Hoang, S. Hoshino and S. Hashimoto, "Forest stewardship council certiļ¬cate for a group of planters in Vietnam: SWOT analysis and implications," Journal of Forest Reserach, pp. 35 - 42, 2015.

A. Wibowo and L. Glessen, "From Voluntary Private to Mandatory State Governance in Indonesian Forest Cerficiation: Reclaiming Authority by Bureaucracies".

Pratiwi, A. Wibowo and L. Giessen, "Third-Party Certification of Forest Management in Indonesia: Analysis Stakeholders' REcognition and Preferences," JMHT, Vol. 21, (2)., pp. 65 - 75, 2015.

 Magdalena, Andri Setiadi, Rachman Effendi, "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu vs Lacey Act: Peluang dan Tantangan," 2013. [Online]. https://www.forda-mof.org/files/Policy_Brief_7.1.2013-Magdalena,_Andri_n_Rachman.pdf. [Diakses 24 12 2019].

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain