Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

Saatnya Menengok Bambu

Nilai perdagangan bambu paling besar dibanding produk hasil hutan lainnya. Nilai tambah bambu Indonesia masih rendah karena terbentur standarisasi.

Desy Ekawati

Koordinator Kerjasama Bamboo Agroforestry, KANOPPI-2, FOERDIA-ACIAR-ICRAF,

BAMBU adalah salah satu produk hasil hutan bukan kayu Indonesia yang belum mendapat perhatian optimal. Padahal nilai devisa hasil hutan bukan kayu mencapai 90% dari keseluruhan nilai hasil hutan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kayu hanya menyumbang 10% dari produksi hasil kehutanan seluruhnya pada 2019.

Pemanfaatan bambu di Indonesia masih belum optimal yang ditujukan oleh nilai tambah yang masih rendah. Padahal, pemanfaatan bambu modern berbasis industri telah menghasilkan produk berkualitas tinggi yang sekaligus bisa meningkatkan perekonomian rakyat, seperti yang sudah dicapai Cina.

Statistik perdagangan internasional perserikatan bangsa-bangsa (UN Comtrade) juga menunjukkan bahwa nilai total pasar produk bambu dan rotan dunia pada tahun 2017 lebih dari US$ 60 miliar. Dari nilai ini sebanyak 80% adalah produk olahan bambu. Nilai ekspor dunia pun relatif stabil bahkan cenderung meningkat hingga mencapai US$ USD 1,69 miliar, dengan bambu yang menguasai pangsa 40%.

Rendahnya nilai tambah bambu itu diduga karena belum adanya standar dan sertifikasi pada produk ini. Padahal, di era globalisasi, standarisasi dan sertifikasi produk kayu dan non kayu sangat penting sebagai prasyarat memasuki pasar global, sebagai jaminan kualitas dan efisiensi dalam menghasilkan suatu produk, serta jaminan proses yang sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa standar terkait dengan bambu khususnya standar pemanfaatan dan produk. Badan Standarisasi Nasional sudah menetapkan lima Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait bambu di antaranya; SNI 8020-2014 tentang kegunaan bambu; SNI 7944-2014 tentang bambu lamina penggunaan umum; SNI 01-4033-1996 tentang rebung bambu dalam kaleng; SNI 7555.22-2011 tentang furnitur, kursi bambu, dan SNI 8466-2018 tentang angklung. 

Saat ini beberapa standar masih dalam pembahasan di antaranya bambu sebagai komponen struktur bangunan (bamboo for structural component), panduan pembuatan bambu rekayasa sebagai bahan bangunan (guidance to manufacture lumber from laminated bamboo for building material) dan panduan pengawetan bambu sebagai material konstruksi sipil (guidance to preservation of bamboo for civil construction). 

Sertifikasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management) pertama kali muncul untuk menjawab isu deforestasi dan isu kerusakan lingkungan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dicetuskan pertama kali dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992 yang kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012 di tempat yang sama. 

Negara-negara di dunia sepakat bahwa pembangunan harus berpegang pada prinsip keberlanjutan secara sosial, ekonomi, ekologi, dan lingkungan. Sertifikasi SFM dipercaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus mempromosikan dan menjamin aspek legalitas suatu produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Di Indonesia skema dan mekanisme sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan terkait produk kayu terbagi ke dalam dua kategori: pertama, Skema Sertifikasi Internasional. Contohnya Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan Forest Stewardship Council (FSC) Certification; kedua, Skema Sertifikasi Nasional yang dicontohkan pada sistem verifikasi legalitas kayu/SVLK yang menjadi syarat wajib legalitas produk kayu nasional, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Indonesian Forestry Certification Cooperation IFCC.

Lantai dari bambu (Foto: Yayasan Bambu Lestari)

Meski begitu, secara umum Indonesia belum memiliki standar dan sertifikasi dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan, khususnya produk bambu yang memiliki peluang besar di pasar produk kayu dunia. Dengan perkembangan teknologi dan desain yang semakin maju, bambu bisa diolah menjadi produk pengganti kayu yang lebih ramah lingkungan.

Sampai saat ini hanya dua negara yang sudah memiliki standar sertifikasi pengelolaan bambu secara khusus, yakni Cina dan Ekuador. Standar dan mekanisme pengelolaan hutan bambu hampir sama dengan SFM, termasuk auditnya. Beberapa hal yang membedakan hanya soal pengelolaan hutan bambu yang tidak mensyaratkan annual allowance cut (AAC) atau jatah tebang tahunan karena bambu bisa dipanen setiap tahun, sehingga hanya perlu rencana manajemen jangka pendek (tahunan) yang lebih intensif. 

Untuk menuju sertifikasi pengelolaan hutan bambu yang berkelanjutan, perlu ada perubahan paradigma dalam sistem pengelolaannya. Sebab, peluang yang ada jauh lebih besar dibandingkan bila kita bicara tentang tantangannya. Tantangan pengolahan bambu terletak pada penanam, industri, dan eksportir.

Tantangan bagi petani pengelola bambu adalah standarnya lebih tinggi dan harus membuat rencana pengelolaan dengan prinsip keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Juga kebutuhan biaya yang lebih besar untuk audit, perbaikan dan pemeliharaan. Di samping itu perlu ada koordinasi antar pemilik bambu bila sertifikasi akan dilakukan secara berkelompok.

Industri pengolah bambu pada umumnya adalah industri kecil dan menengah, sehingga tantangannya adalah proses sertifikasi yang memerlukan standar sistim manajemen yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada kebutuhan biaya naik, sementara permintaan ekspor belum stabil.  Meski begitu, manfaat dan keuntungan tetap jauh lebih bagus ketimbang tantangannya. Lagi pula sertifikasi bisa membangun citra positif industri yang bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan.

Hutan bambu rakyat di Ngada, Nusa Tenggara Timur (Foto: Yayasan Bambu Lestari)

Dalam rangka mewujudkan standarisasi dan sertifikasi hutan bambu yang berkelanjutan di Indonesia, Yayasan Bambu Lestari bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK mengembangkan Sistim Hutan Bambu Lestari (HBL) yang sudah berjalan di hutan bambu rakyat di Ngada, Nusa Tenggara Timur. 

Secara umum tahap sistem HBL adalah sosialisasi, survei potensi bambu, pemberian kode tahun tebang, panen lestari, penimbunan rumpun, dan pengangkutan. Data dan informasi setiap tahapan diinput dalam sistim aplikasi “bamboo app-sheet”, pencapaian target, kinerja di tiap divisi, dan kendala yang dapat dimonitor secara langsung. Sistem ini juga mempermudah dalam melakukan evaluasi proses serta bisa diakes langsung oleh pihak terkait untuk verifikasi dan validasi data.

Mekanisme HBL sudah berjalan sehingga bisa menjadi model dan masukan positif dalam penyusunan standar pengelolaan hutan bambu berkelanjutan di Indonesia. Di Ngada, YBL memakai sertifikasi dengan sama Forest Management-Forest Stewardship Council (FM-FSC).  Sertifikasi pengelolaan hutan bambu lestari yang berkelanjutan di Kabupaten Ngada ini akan menjadi yang pertama ada di Indonesia.

Kontributor: Arief Rabik, Yasasan Bambu Lestari

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain