Topik 'Perhutanan Sosial'
-
Kabar Baru|24 Januari 2024
Tata Kelola Kehutanan dari Masa ke Masa
Tata kelola hutan Indonesia dimulai sejak 1967. Tak lestari.
-
Kabar Baru|20 Januari 2024
Beda TORA dan Perhutanan Sosial Sebagai Reforma Agraria
Target TORA dan perhutanan sosial belum tercapai. Apa dampaknya?
-
Kabar Baru|02 Desember 2023
Sejauh Mana Digitalisasi Pemanfaatan Hutan
Pemanfaatan hutan perlu memakai teknologi digital. Sejauh mana?
-
Kabar Baru|13 Oktober 2023
Manfaat Hutan Desa dan Hutan Kota
Hutan desa dan hutan kota bisa menjadi alternatif mendengalikan iklim. Apa bedanya?
-
Kabar Baru|30 Juli 2023
Peran Modal Sosial di Hutan Rakyat
Hutan sosial memerlukan modal sosial. Tanpa modal sosial pengelolaan hutan rakyat tak lestari.
-
Kabar Baru|30 Juni 2023
Budidaya Lebah di Lahan Perhutanan Sosial
Membudidayakan lebah di area perhutanan sosial cocok. Problem harga jatuh.
-
Kabar Baru|06 Juni 2023
Peran Strategis Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Lestari
Perhutanan sosial paling pas dalam pengelolaan hutan lestari. Mengapa?
-
Kabar Baru|06 Juni 2023
Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Perhutanan Sosial
Ada tiga kelola yang menjadi syarat perhutanan sosial berkelanjutan. Apa saja?
-
Kabar Baru|15 Juni 2023
Solusi Ketimpangan Bahan Baku Industri Kayu
Industri kayu surut karena kekurangan bahan baku. Apa solusinya?
-
Kabar Baru|02 Juni 2023
Sosialisasi KHDPK Setelah Dua Tahun
Pemerintah mensosialisasikan KHDPK. Realisasi masih minim.
-
Kabar Baru|25 Mei 2023
REDD+ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Di Kalimantan Barat, pendapatan rumah tangga naik 10% setelah mempraktikkan REDD+.
-
Kabar Baru|16 Mei 2023
Alternatif Menyelamatkan Industri Kayu Jambi
Industri kayu Jambi kolaps karena kekurangan bahan baku. Tujuh solusi menyelamatkannya.
-
Surat dari Darmaga|15 Mei 2023
Inovasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Keberlanjutan rehabilitasi hutan dan lahan tak semata ditopang faktor teknis. Modal sosial lebih menentukan.
-
Kabar Baru|13 Mei 2023
Potensi Bisnis Karbon Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial punya potensi besar dalam perdagangan karbon. Berapa nilainya?
-
Kabar Baru|11 Mei 2023
Perhutanan Sosial Sejalan dengan Strategi Adaptasi Krisis Iklim
Peran perhutanan sosial dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Berkelanjutan.
-
Kabar Baru|10 Mei 2023
Peran Perhutanan Sosial dalam Strategi Adaptasi Krisis Iklim
Bisakah perhutanan sosial berkelanjutan dalam strategi mitigasi dan adaptasi krisis iklim?
-
Kabar Baru|29 April 2023
Lomba Foto dan Video Pendek Perhutanan Sosial
Forest Digest menyelenggarakan lomba foto dan video tentang perhutanan sosial menuju Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona).
-
Kabar Baru|13 April 2023
IAD Perhutanan Sosial Mendorong Ekonomi Wilayah
Integrated area development (IAD) perhutanan sosial telah mendorong meningkatkan ekonomi wilayah. Â
-
Kabar Baru|12 April 2023
Perempuan Lebih Efektif Mendorong Pertanian Berkelanjutan
Perempuan dan generasi muda lebih efektif mendorong aplikasi pertanian berkelanjutan. Mengapa?
-
Surat dari Darmaga|03 April 2023
Dari Mana Menata Organisasi Perhutani
Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir. Â
-
Kabar Baru|29 Maret 2023
Hutan Rakyat: Seksi Tapi Rentan
Indonesia menengok kembali pengelolaan hutan rakyat. Lebih lestari.
-
Kabar Baru|15 Maret 2023
Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial Masih Kurang
Laki-laki masih mendominasi pengelolaan perhutanan sosial. Perlu afirmasi.
-
Kabar Baru|28 Februari 2023
KPH di Bawah Perpu Cipta Kerja
Ada perubahan mendasar kerja KPH setelah Perpu Cipta Kerja. Kelestarian hutan menjadi pertaruhan.
-
Kabar Baru|26 Februari 2023
Pendanaan yang Cocok untuk KPH
Peran KPH sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Apa yang efektif?Â
-
Kabar Baru|24 Februari 2023
Peran KPH Setelah UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja mengubah peran KPH. Baik atau buruk?
-
Kabar Baru|23 Februari 2023
Apa Itu IAD Perhutanan Sosial
Konsep baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat: integrated area development (IAD) perhutanan sosial.
-
Kabar Baru|14 Februari 2023
5 Hambatan Pengakuan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat masih minim. Lima hambatan.
-
Pojok Restorasi|04 Februari 2023
Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan
Rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan akan menggerakkan partisipasi masyarakat. Mungkinkah?
-
Kabar Baru|08 Januari 2023
Sejauh Mana Realisasi Perhutanan Sosial
Dari target 12,7 juta hektare, perhutanan sosial baru 5,3 juta hektare hingga 2022. Apa ukuran keberhasilannya?
-
Kabar Baru|29 Desember 2022
Hambatan Pengembangan HHBK
HHBK atau hasil hutan bukan kayu semestinya jadi bisnis utama sektor kehutanan. Apa yang menghambat?
-
Kabar Baru|27 Desember 2022
Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Hutan
Apa pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan?
-
Surat dari Darmaga|19 Desember 2022
Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat
Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?
-
Kabar Baru|18 Desember 2022
Ekonomi Donat Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial paling cocok dengan teori ekonomi donat. Ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menopangnya.
-
Pojok Restorasi|27 November 2022
Bogor Go Green 7: Kolaborasi Rehabilitasi Lahan Kritis
Kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat cara tepat rehabilitasi lahan kritis.
-
Surat dari Darmaga|21 November 2022
Krisis Institusional Lembaga Negara
Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.
-
Surat dari Darmaga|14 November 2022
6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?
-
Kabar Baru|08 November 2022
Masyarakat Adat Indonesia di COP27
Pemerintah menjelaskan masyarakat adat Indonesia di COP27.
-
Kabar Baru|27 Oktober 2022
KHDPK: Pisau Bermata Dua
Kebijakan KHDPK mesti kembali pada argumen awal mengelola hutan Jawa: benarkah rakyat menjadi perusak hutan?
-
Kabar Baru|23 Oktober 2022
Potensi Kemiri Tanah Laut
Potensi besar kemiri Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Perlu market access player.
-
Surat dari Darmaga|17 Oktober 2022
Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya.
-
Surat dari Darmaga|14 Oktober 2022
Cakrawala Berpikir Mengelola Hutan
Melihat kebijakan KHDPK dari tataran filosofis pengelolaan hutan.
-
Kabar Baru|11 Oktober 2022
Lewat Amicus Curiae, 88 Organisasi Dukung KHDPK
Setelah Aliansi Selamatkan Hutan Jawa menggugat KHDPK ke PTUN Jakarta, Koalisi Pemulihan Hutan Jawa mendukungnya.
-
Kabar Baru|05 Oktober 2022
Dampak KHDPK Bagi Petani Penggarap Hutan
KHDPK segera berlaku. Apa dampaknya bagi petani penggarap hutan?
-
Kabar Baru|02 Oktober 2022
Hutan Sosial dalam KHDPK
Di Jawa, hutan sosial akan diatur melalui KHDPK. Apa bedanya dengan perhutanan sosial di UU Cipta Kerja?
-
Angka|Juli-September 2022
KHDPK
Luas hutan tiap provinsi yang akan masuk KHDPK. Berapa karyawan Perhutani yang akan terdampak?
-
Reportase|Juli-September 2022
Proyek Contoh FOLU Net Sink
Program FOLU net sink akan dicoba di dua KPH. Pelibatan masyarakat dan swasta adalah kunci.
-
Reportase|Juli-September 2022
Kopi Priangan Kembali Mendunia
Cerita penyuluh Perhutani yang mulai menghidupkan kembali kopi Jawa Barat di Bandung Selatan. Menghentikan perambahan hutan.
-
Kabar Baru|18 September 2022
Beragam Manfaat Lontar
Lontar memiliki beragam manfaat. Kurang diminati generasi muda
-
Kabar Baru|11 September 2022
Ukuran Keberhasilan Perhutanan Sosial
Kurang dari 10% kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri.
-
Kabar Baru|09 September 2022
Cara Mengurangi Kelompok Miskin Sekitar Hutan
Orang miskin paling banyak di sekitar hutan. Bagaimana menguranginya?
-
Kabar Baru|30 Agustus 2022
IPHPS dan Kulin KK Setelah KHDPK
IPHPS dan Kulin KK adalah bentuk perhutanan sosial di Jawa. Akan dicabut setelah KHDPK.
-
Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022
Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa
Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.
-
Kabar Baru|18 Agustus 2022
KHDPK Sebagai Reforma Agraria
Bisakah KHDPK sebagai pintu masuk kebijakan reforma agraria?
-
Kabar Baru|18 Agustus 2022
Beda TORA dan Perhutanan Sosial
Reforma agraria mencakup dua hal: tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Apa bedanya?
-
Kabar Baru|20 Juli 2022
Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan
Agar berkelanjutan pendamping dan pelaksana proyek pemerintah perlu menerapkan rekayasa sosial secara pribadi. Apa itu?
-
Kabar Baru|19 Juli 2022
Pro-Kontra KHDPK
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus menuai pro dan kontra. Bagaimana memitigasinya? Â
-
Kabar Baru|14 Juli 2022
Perhutanan Sosial dalam FOLU Net Sink
Selain sektor bisnis dan masyarakat adat, perhutanan sosial bisa jadi andalan lain mencapai FOLU net sink.
-
Surat dari Darmaga|11 Juli 2022
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Kabar Baru|10 Juli 2022
Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa
Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.
-
Kabar Baru|27 Juni 2022
TORA untuk Keadilan Penguasaan Lahan
Sebagai bagian dari reforma agraria, pemerintah mendistribusikan ulang lahan kepada masyarakat melalui TORA. Apa itu?
-
Kabar Baru|21 Juni 2022
Solusi Menghentikan Perburuan Tenggiling
Tenggiling kian langka karena diburu akibat mitos obat kuat. Perlu solusi ekonomi.
-
Surat dari Darmaga|20 Juni 2022
Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.
-
Kabar Baru|07 Juni 2022
KHDPK: 2.500 Karyawan Perhutani Terdampak
Pengurangan area Perhutani seluas 1,1 juta hektare untuk KHDPK berdampak pada 2.500 karyawan. Apa solusinya?
-
Kabar Baru|01 Juni 2022
Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial
Peran perempuan dalam perhutanan sosial nyata dan tak tergantikan. Untuk menaikkan rasionya dibanding laki-laki perlu sinergi kebijakan dan dukungan.
-
Kabar Baru|01 Juni 2022
KHDPK dan Eksistensi Hutan Jawa
Jika turut pada putusan Mahkamah Konstitusi, KDHPK belum bisa jalan dalam dua tahun ke depan. Kenapa?
-
Kabar Baru|28 Mei 2022
Diskresi Kebijakan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
Tumpang-tindih perkebunan di kawasan hutan tak kunjung beres. Perlukah diskresi kebijakan?
-
Kabar Baru|20 Mei 2022
Tak Ada PHK Perhutani Akibat Kebijakan KHDPK
KHDPK membuat model bisnis Perhutani mengelola hutan Jawa berubah. Bagaimana dengan karyawan?
-
Kabar Baru|19 Mei 2022
Strategi Mempercepat Akses Perhutanan Sosial
Perpres Percepatan Perhutanan Sosial untuk mengejar target distribusi akses legal mengelola hutan negara. Indikator keberhasilan mesti diubah.
-
Kabar Baru|15 Mei 2022
Perhutanan Sosial Butuh Pendamping 25.000 Orang
Rantai penting mengelola kawasan hutan berbasis masyarakat adalah pendamping perhutanan sosial. Juga market access player.
-
Kabar Baru|14 Mei 2022
Realisasi Perhutanan Sosial Dipercepat Melalui Perpres
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) perhutanan sosial disiapkan mempercepat realisasi program ini. Membuka banyak peluang tenaga pendamping.
-
Kabar Baru|10 Mei 2022
Konsekuensi Penghapusan Luas Hutan 30%
UU Cipta Kerja menghapus kewajiban luas hutan 30% per pulau, DAS, atau provinsi. Kian rumit oleh kebijakan KHDPK.
-
Kabar Baru|13 Mei 2022
Dampak Kebijakan KHDPK di Areal Perhutani
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih 1,1 juta hektare areal yang dikelola Perhutani menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|25 April 2022
Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan
Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?
-
Inforial|April-Juni 2022
Ragam Komoditas Tanah Laut
Sepuluh kelompok tani hutan Tanah Laut mengembangkan komoditas hutan menjaga rimba. Berkat bantuan program FIP 2.
-
Inforial|April-Juni 2022
FIP 2 Mengubah Paradigma Masyarakat di KPH Kendilo
Proyek FIP 2 atau Forest Investment Program 2 membantu masyarakat di KPH Kelindo di Kalimantan Timur. Masyarakat tak lagi merambah hutan.
-
Inforial|April-Juni 2022
Manfaat Proyek FIP 2 di KPH Dolago
Proyek Forest Investment Program 2 (FIP 2) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memberikan manfaat banyak kepada petani. Membantu menghidupkan usaha kelompok tani hutan.
-
Kabar Baru|16 April 2022
Perspektif Gender dalam Reforma Agraria
Reforma agraria perlu perspektif gender. Masih minim.
-
Oase|April-Juni 2022
Anak Muda
Hadi Surono menetap di kampung di tengah hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Menjadi petani.
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Kabar Baru|23 September 2021
Reforma Agraria Sampai di Mana
Reforma agraria, terutama redistribusi lahan, terhambat perubahan-perubahan aturan dalam empat tahun terakhir. Dua hal menyelesaikannya.
-
Sudut Pandang|Juli-September 2021
Pasar Perhutanan Sosial
Bagaimana seharusnya mengelola perhutanan sosial agar menghasilkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu market access player.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Skema Baru Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial masuk undang-undang. Dalam revisi Undang-Undang Kehutanan melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memasukkan perhutanan sosial ke pasal tambahan 29A dan 29B. Ada beberapa skema baru dalam mengatur perhutanan sosial di aturan-aturan turunan yang dibuat dengan memampatkan aturan yang terserak sebelumnya. Akankah afirmasi untuk masyarakat sekitar hutan mendorong manajemen hutan lestari?
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Mengelola Hutan Jawa tanpa Perantara
Catatan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kementeriannya memimpin revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perhutani. Arah baru pengelolaan hutan di Jawa.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Tonggak Baru Perhutanan Sosial di Jawa
Skema baru perhutanan sosial di Jawa: dari bergandeng dengan Perhutani menjadi dengan pemerintah pusat. Posisi masyarakat perlu lebih kuat.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Hutan Adat: Makin Kuat, Makin Sulit
Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Empat Perubahan Pengaturan Hutan Sosial
Wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto tentang perubahan-perubahan pengaturan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya. Ada empat perubahan penting.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Penghubung Petani dan Pasar
Skema baru memasarkan komoditas petani hutan: membawa pasar mendekat ke pusat-pusat produksi di desa-desa hutan. Market access player menjanjikan sebagai penghubung petani ke pasar komoditas.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Demi Keadilan Harga Kayu
PT Insan Bumiraya Inisiatif (IBI) menjembatani kayu petani dari hutan rakyat dan perhutanan sosial ke industri. Memotong tiga lapis rantai pasok.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Potensi Kenari di Pasar Luar Negeri
Kenari menjadi komoditas khas Pulau Makian di Maluku. Timurasa membantu akses pasar melalui teknologi dan pemberdayaan masyarakat.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Bisnis Wangi Emas Petani
Melalui CV Nares Essential Oil, Khafidz Nasrullah menghubungkan komoditas minyak asiri di desa-desa ke pasar besar dunia. Berangkat dari nol.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Tabungan Kayu dalam Aplikasi
PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI) memangkas rantai pasok penjualan kayu hutan rakyat. Aplikasi membuat transaksi menjadi transparan dan petani bisa merencanakan panen pohon.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Mimpi-Mimpi Bambu Lestari
Yayasan Bambu Lestari mendorong masyarakat di Nusa Tenggara Timur membudidayakan bambu yang melimpah. Harganya lebih mahal dibanding ulin.
-
Laporan Khusus|Juli-September 2021
Kalibrasi Lidah Pangan Lokal
Melalui Sekolah Pangan, Javara menggerakkan anak muda di pelosok Nusantara mengolah pangan lokal hingga memasarkannya. Mandiri secara ekonomi.
-
Perjalanan|Juli-September 2021
Diari Rimbawan di Masa Pandemi
Desa-desa di dalam hutan di Jambi tak mengenal Covid-19. Mereka tidak tahu ada pandemi, tapi mendapat “berkah†selama wabah.
-
Kabar Baru|31 Mei 2021
Pengelolaan Hutan di Jawa Setelah UU Cipta Kerja
Pengelolaan hutan di Jawa akan dilimpahkan ke pemerintah untuk program perhutanan sosial. Beberapa saran untuk masa transisi peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani kepada masyarakat.
-
Kabar Baru|04 Mei 2021
Dampak Krisis Iklim Terhadap Panen Kopi
Krisis iklim membuat panen kopi gagal karena suhu ekstrem dan membangkitkan hama penggerek. Petani tropis paling terancam.
-
Kabar Baru|28 Maret 2021
Perhutanan Sosial yang Berharga
Perhutanan sosial menjadi berharga bagi petani miskin yang tak punya lahan. Bertarung dengan hama.
-
Kabar Baru|06 Maret 2021
Semangat Belajar Petani Perhutanan Sosial
Pelatihan online perhutanan sosial dibuka kembali. Para petani Bengkulu menempuh medan sulit untuk menimba pengetahuan.
-
Buku|Januari-Maret 2021
Manajemen Hutan Sesuai Zaman
Buku yang menjadi kado ulang tahun Profesor Dudung Darusman ke-70. Pemikiran-pemikirannya kian relevan.
-
Kabar Baru|31 Desember 2020
Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove
Badan Rerstorasi Gambut berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Apa beda restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove?