Untuk bumi yang lestari

Angka|Juli-September 2022

KHDPK

Luas hutan tiap provinsi yang akan masuk KHDPK. Berapa karyawan Perhutani yang akan terdampak?

Reportase|Juli-September 2022

Proyek Contoh FOLU Net Sink

Program FOLU net sink akan dicoba di dua KPH. Pelibatan masyarakat dan swasta adalah kunci.

Reportase|Juli-September 2022

Kopi Priangan Kembali Mendunia

Cerita penyuluh Perhutani yang mulai menghidupkan kembali kopi Jawa Barat di Bandung Selatan. Menghentikan perambahan hutan.

Kabar Baru|18 September 2022

Beragam Manfaat Lontar

Lontar memiliki beragam manfaat. Kurang diminati generasi muda

Kabar Baru|11 September 2022

Ukuran Keberhasilan Perhutanan Sosial

Kurang dari 10% kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri.

Kabar Baru|09 September 2022

Cara Mengurangi Kelompok Miskin Sekitar Hutan

Orang miskin paling banyak di sekitar hutan. Bagaimana menguranginya?

Kabar Baru|30 Agustus 2022

IPHPS dan Kulin KK Setelah KHDPK

IPHPS dan Kulin KK adalah bentuk perhutanan sosial di Jawa. Akan dicabut setelah KHDPK.

Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022

Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa

Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.

Kabar Baru|18 Agustus 2022

KHDPK Sebagai Reforma Agraria

Bisakah KHDPK sebagai pintu masuk kebijakan reforma agraria?

Kabar Baru|18 Agustus 2022

Beda TORA dan Perhutanan Sosial

Reforma agraria mencakup dua hal: tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Apa bedanya?

Kabar Baru|20 Juli 2022

Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Agar berkelanjutan pendamping dan pelaksana proyek pemerintah perlu menerapkan rekayasa sosial secara pribadi. Apa itu?

Kabar Baru|19 Juli 2022

Pro-Kontra KHDPK

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus menuai pro dan kontra. Bagaimana memitigasinya?  

Kabar Baru|14 Juli 2022

Perhutanan Sosial dalam FOLU Net Sink

Selain sektor bisnis dan masyarakat adat, perhutanan sosial bisa jadi andalan lain mencapai FOLU net sink.

Surat dari Darmaga|11 Juli 2022

Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa

Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?

Kabar Baru|10 Juli 2022

Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa

Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.

Kabar Baru|27 Juni 2022

TORA untuk Keadilan Penguasaan Lahan

Sebagai bagian dari reforma agraria, pemerintah mendistribusikan ulang lahan kepada masyarakat melalui TORA. Apa itu?

Kabar Baru|21 Juni 2022

Solusi Menghentikan Perburuan Tenggiling

Tenggiling kian langka karena diburu akibat mitos obat kuat. Perlu solusi ekonomi.

Surat dari Darmaga|20 Juni 2022

Modal Sosial Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Di masa krisis iklim, pemulihan hutan jadi program andalan. Resep dan contoh rehabilitasi hutan dan lahan yang berhasil.

Kabar Baru|07 Juni 2022

KHDPK: 2.500 Karyawan Perhutani Terdampak

Pengurangan area Perhutani seluas 1,1 juta hektare untuk KHDPK berdampak pada 2.500 karyawan. Apa solusinya?

Kabar Baru|01 Juni 2022

Peran Perempuan dalam Perhutanan Sosial

Peran perempuan dalam perhutanan sosial nyata dan tak tergantikan. Untuk menaikkan rasionya dibanding laki-laki perlu sinergi kebijakan dan dukungan.

Kabar Baru|01 Juni 2022

KHDPK dan Eksistensi Hutan Jawa

Jika turut pada putusan Mahkamah Konstitusi, KDHPK belum bisa jalan dalam dua tahun ke depan. Kenapa?

Kabar Baru|28 Mei 2022

Diskresi Kebijakan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan

Tumpang-tindih perkebunan di kawasan hutan tak kunjung beres. Perlukah diskresi kebijakan?

Kabar Baru|20 Mei 2022

Tak Ada PHK Perhutani Akibat Kebijakan KHDPK

KHDPK membuat model bisnis Perhutani mengelola hutan Jawa berubah. Bagaimana dengan karyawan?

Kabar Baru|19 Mei 2022

Strategi Mempercepat Akses Perhutanan Sosial

Perpres Percepatan Perhutanan Sosial untuk mengejar target distribusi akses legal mengelola hutan negara. Indikator keberhasilan mesti diubah.

Kabar Baru|15 Mei 2022

Perhutanan Sosial Butuh Pendamping 25.000 Orang

Rantai penting mengelola kawasan hutan berbasis masyarakat adalah pendamping perhutanan sosial. Juga market access player.

Kabar Baru|14 Mei 2022

Realisasi Perhutanan Sosial Dipercepat Melalui Perpres

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) perhutanan sosial disiapkan mempercepat realisasi program ini. Membuka banyak peluang tenaga pendamping.

Kabar Baru|10 Mei 2022

Konsekuensi Penghapusan Luas Hutan 30%

UU Cipta Kerja menghapus kewajiban luas hutan 30% per pulau, DAS, atau provinsi. Kian rumit oleh kebijakan KHDPK.

Kabar Baru|13 Mei 2022

Dampak Kebijakan KHDPK di Areal Perhutani

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih 1,1 juta hektare areal yang dikelola Perhutani menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Apa itu?

Surat dari Darmaga|25 April 2022

Jika Ilmu Berbahaya Bagi Lingkungan

Ilmu pengetahuan bisa bermanfaat, juga berbahaya bagi lingkungan. Apa pendorongnya?

Inforial|April-Juni 2022

Ragam Komoditas Tanah Laut

Sepuluh kelompok tani hutan Tanah Laut mengembangkan komoditas hutan menjaga rimba. Berkat bantuan program FIP 2.

Inforial|April-Juni 2022

FIP 2 Mengubah Paradigma Masyarakat di KPH Kendilo

Proyek FIP 2 atau Forest Investment Program 2 membantu masyarakat di KPH Kelindo di Kalimantan Timur. Masyarakat tak lagi merambah hutan.

Inforial|April-Juni 2022

Manfaat Proyek FIP 2 di KPH Dolago

Proyek Forest Investment Program 2 (FIP 2) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memberikan manfaat banyak kepada petani. Membantu menghidupkan usaha kelompok tani hutan.

Kabar Baru|16 April 2022

Perspektif Gender dalam Reforma Agraria

Reforma agraria perlu perspektif gender. Masih minim.

Oase|April-Juni 2022

Anak Muda

Hadi Surono menetap di kampung di tengah hutan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Menjadi petani.

Surat dari Darmaga|14 Februari 2022

Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian

KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.

Kabar Baru|23 September 2021

Reforma Agraria Sampai di Mana

Reforma agraria, terutama redistribusi lahan, terhambat perubahan-perubahan aturan dalam empat tahun terakhir. Dua hal menyelesaikannya.

Sudut Pandang|Juli-September 2021

Pasar Perhutanan Sosial

Editorial: Bagaimana seharusnya mengelola perhutanan sosial agar menghasilkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu market access player.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Skema Baru Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial masuk undang-undang. Dalam revisi Undang-Undang Kehutanan melalui omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memasukkan perhutanan sosial ke pasal tambahan 29A dan 29B. Ada beberapa skema baru dalam mengatur perhutanan sosial di aturan-aturan turunan yang dibuat dengan memampatkan aturan yang terserak sebelumnya. Akankah afirmasi untuk masyarakat sekitar hutan mendorong manajemen hutan lestari?

Laporan Utama|Juli-September 2021

Mengelola Hutan Jawa tanpa Perantara

Catatan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kementeriannya memimpin revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perhutani. Arah baru pengelolaan hutan di Jawa.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Tonggak Baru Perhutanan Sosial di Jawa

Skema baru perhutanan sosial di Jawa: dari bergandeng dengan Perhutani menjadi dengan pemerintah pusat. Posisi masyarakat perlu lebih kuat.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Hutan Adat: Makin Kuat, Makin Sulit

Ada begitu banyak regulasi dan pembentukan tim teknis untuk memberikan pengakuan masyarakat adat dan hutannya. Tetap lambat karena Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan tak pernah dicabut, bahkan dalam UU Cipta Kerja.

Laporan Utama|Juli-September 2021

Empat Perubahan Pengaturan Hutan Sosial

Wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto tentang perubahan-perubahan pengaturan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya. Ada empat perubahan penting.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Penghubung Petani dan Pasar

Skema baru memasarkan komoditas petani hutan: membawa pasar mendekat ke pusat-pusat produksi di desa-desa hutan. Market access player menjanjikan sebagai penghubung petani ke pasar komoditas.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Demi Keadilan Harga Kayu

PT Insan Bumiraya Inisiatif (IBI) menjembatani kayu petani dari hutan rakyat dan perhutanan sosial ke industri. Memotong tiga lapis rantai pasok.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Potensi Kenari di Pasar Luar Negeri

Kenari menjadi komoditas khas Pulau Makian di Maluku. Timurasa membantu akses pasar melalui teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Bisnis Wangi Emas Petani

Melalui CV Nares Essential Oil, Khafidz Nasrullah menghubungkan komoditas minyak asiri di desa-desa ke pasar besar dunia. Berangkat dari nol.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Tabungan Kayu dalam Aplikasi

PT Sosial Bisnis Indonesia (SOBI) memangkas rantai pasok penjualan kayu hutan rakyat. Aplikasi membuat transaksi menjadi transparan dan petani bisa merencanakan panen pohon.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Mimpi-Mimpi Bambu Lestari 

Yayasan Bambu Lestari mendorong masyarakat di Nusa Tenggara Timur membudidayakan bambu yang melimpah. Harganya lebih mahal dibanding ulin.

Laporan Khusus|Juli-September 2021

Kalibrasi Lidah Pangan Lokal

Melalui Sekolah Pangan, Javara menggerakkan anak muda di pelosok Nusantara mengolah pangan lokal hingga memasarkannya. Mandiri secara ekonomi.

Perjalanan|Juli-September 2021

Diari Rimbawan di Masa Pandemi

Desa-desa di dalam hutan di Jambi tak mengenal Covid-19. Mereka tidak tahu ada pandemi, tapi mendapat “berkah” selama wabah.

Kabar Baru|04 Mei 2021

Dampak Krisis Iklim Terhadap Panen Kopi

Krisis iklim membuat panen kopi gagal karena suhu ekstrem dan membangkitkan hama penggerek. Petani tropis paling terancam.

Kabar Baru|28 Maret 2021

Perhutanan Sosial yang Berharga

Perhutanan sosial menjadi berharga bagi petani miskin yang tak punya lahan. Bertarung dengan hama.

Kabar Baru|06 Maret 2021

Semangat Belajar Petani Perhutanan Sosial

Pelatihan online perhutanan sosial dibuka kembali. Para petani Bengkulu menempuh medan sulit untuk menimba pengetahuan.

Buku|Januari-Maret 2021

Manajemen Hutan Sesuai Zaman

Buku yang menjadi kado ulang tahun Profesor Dudung Darusman ke-70. Pemikiran-pemikirannya kian relevan.

Kabar Baru|31 Desember 2020

Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

Badan Rerstorasi Gambut berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Apa beda restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove?

Kolom|Juli-September 2020

Reforma Agraria Setelah Pandemi Corona

Keberhasilan reforma agraria tidak hanya akan diukur pada berapa luas tanah yang diredistribusikan atau berapa banyak sertifikat atau izin yang dikeluarkan dalam perhutanan sosial, tapi seberapa berdaya dan sejahtera masyarakat penerimanya.

Kolom|Juli-September 2020

Hutan Adat Mau ke Mana?

Lebih penting dari itu adalah memotong kanker Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan 1999. Hanya memakai Peraturan Menteri dengan rasa Peraturan Dirjen yang berada di bawah bayang-bayang peraturan daerah, hutan adat tidak akan ke mana-mana.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2020

Harga Udara Bujang Raba

Lima desa di sekitar hutan lindung Bujang Raba, Jambi, menjadi pelopor penjualan karbon secara sukarela. Karbon menjadi tambahan hasil hutan bukan kayu.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2020

Dari Pembiayaan Hutan ke Pengelola Lingkungan

Lembaga pembiayaan pembangunan hutan dilebur ke lembaga baru pengelola dana lingkungan hidup. Punya kewenangan lebih luas mengelola dana bergulir.

Penelitian|Oktober-Desember 2020

Dana Desa untuk Mencegah Pemanasan Global

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa bisa berperan dalam mitigasi pemanasan global. Instrumen pendanaannya bisa memakai dana desa yang terbukti efektif di Aceh.

Surat dari Darmaga|06 September 2020

Kopi yang Lestari. Apa Itu?

Kita bisa menunjukkan peduli lingkungan dan masa depan planet bumi dengan meminum kopi yang lestari. Apa itu?

Teknologi|April-Juni 2020

Potensi Besar Minyak Kepayang

Minyak kepayang punya potensi besar karena pelbagai kegunaan dari biji dan zat yang dikandungnya. Selain untuk bumbu masak juga bisa untuk minyak hingga kecantikan.

Laporan Khusus|April-Juni 2020

Posisi Masyarakat dalam Multiusaha Kehutanan

Masyarakat sekitar hutan harus menjadi subjek dalam multiusaha. Agar nilai ekonomi hutan tak semata dilihat dari nilai nominal kontribusi kepada kas negara.

Laporan Khusus|April-Juni 2020

Dari Ekowisata Sampai Wanamina

Ada pelbagai jenis multiusaha kehutanan yang sudah berjalan di luar hutan produksi. Bisa ditiru.

Laporan Khusus|April-Juni 2020

Multiusaha Sebagai Solusi Konflik di Kawasan Hutan

Praktik multiusaha di lahan konsesi kehutanan. Melibatkan masyarakat sehingga konflik mereda.

Kabar Baru|18 Mei 2020

Jika Petani Hutan Sosial Belajar Virtual

Petani hutan sosial di Jawa Barat mendapat pelatihan dan pendampingan secara virtual. Beradaptasi dengan teknologi di masa pandemi.

Kabar Baru|18 Mei 2020

Di Balik Layar Belajar Virtual Petani Hutan Sosial

Kesuksesan belajar virtual pendamping dan petani hutan sosial tak lepas dari kerja keras para admin. Mereka sabar dan cekatan dalam memastikan semua pendukung belajar online berjalan lancar.

Kabar Baru|15 Mei 2020

Merdeka Belajar ala Petani Hutan Sosial

Petani hutan sosial mengamalkan konsep merdeka belajar selama pelatihan virtual. Bisa menjadi alat baru dalam memonitor dan evaluasi kebijakan besar perhutanan sosial.

Kabar Baru|11 Mei 2020

Kreativitas Petani Hutan Bertahan di Masa Pandemi

Di masa pandemi, para petani hutan tak menyerah pada keadaan. Banyak kreasi dari daerah yang membuat wabah justru jadi berkah.

Kabar Baru|09 Mei 2020

E-Learning Perhutanan Sosial: Menjaga Semangat Petani di Masa Pandemi

Pelatihan jarak jauh (e-lerning) perhutanan sosial gelombang II berakhir. Semangat petani di masa pandemi mendapat ilmu baru tetap tinggi meski sinyal timbul-tenggelam.

Kabar Baru|01 Mei 2020

Catatan Belajar Jarak Jauh Petani Hutan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar pelatihan jarak jauh pendamping dan petani hutan sosial. Normal baru di masa pandemi virus corona.

Kabar Baru|27 April 2020

Pendampingan Petani Hutan Tetap Jalan di Masa Wabah Corona

Pelatihan jarak jauh kepada 3.000 petani seluruh Indonesia selama 25 jam. Virus corona tak menghentikan pendampingan petani hutan sosial.

Ragam|Januari-Maret 2020

Agroforestri Partisipatif di Lore Lindu

Konsep agroforestri di sini adalah partisipasi interaktif dan partisipasi swadaya

Kabar Baru|27 Maret 2020

Produk Petani Hutan untuk Menangkal Virus Corona

Berbagai produk hasil petani hutan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh yang diolah dari alam. Menghidupkan ekonomi petani sekaligus membantu dokter dan suster yang menjadi garda depan menghalau virus corona.

Laporan Khusus|Januari-Maret 2020

Saatnya Menengok Bambu

Nilai perdagangan bambu paling besar dibanding produk hasil hutan lainnya. Nilai tambah bambu Indonesia masih rendah karena terbentur standardisasi.

Reportase|Januari-Maret 2020

Kopi Codot dari Tanggamus

Studi di Hutan Kemasyarakatan Beringin Jaya di Lampung oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB terhadap potensi ekonomi kopi codot dari Tanggamus, Lampung. Tiga tujuan hutan sosial belum tercapai karena lemahnya organisasi petani.

Buku|Januari-Maret 2020

Dari Pinggiran Mencatat Hutan Sosial

Buku yang mengulas hutan sosial dari komandan kebijakannya, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disajikan secara naratif dari perspektif personal.

Buku|Januari-Maret 2020

Asal-Usul Perhutanan Sosial

Buku yang berisi pemikiran Jack Westoby tentang “hutan untuk rakyat” yang menjadi asal usul “perhutanan sosial”. Hutan tak semata kayu.

Reportase|Oktober-Desember 2018

Elang Jawa Kembali ke Sarangnya

Elang Jawa kembali ke sarang mereka di Desa Cibulao. Setelah penduduk membangun kembali hutan yang rusak.

Salam Ketua|Januari-Maret 2020

Hujan Tahun Baru

Hujan tahun baru itu sesungguhnya adalah pengingat bagi kita akan lebih peduli terhadap lingkungan. Ulasan-ulasan di edisi ini menguatkan itu.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Perhutanan Sosial 4.0

Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Otokritik Kemitraan Konservasi

Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Konflik Padam Setelah Izin Datang

Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Dari Pohon Turun ke Karbon

Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Jadi Petani Asyik Lagi

Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Dari Problem ke Terobosan

Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Milenial dalam Perhutanan Sosial

Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Gairah Baru dari Bulukumba

Pemerintah membuat cara baru meluaskan realisasi perhutanan sosial. Menggandeng kabupaten dan generasi milenial melakukan pendampingan petani hutan.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Rona Kuning di Jalan Nanjing

Cina menerapkan perhutanan sosial sejak Revolusi 1949. Perencanaannya detail.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Tiga Tahap Wana Lestari

Hutan sosial bisa sukses jika setiap komponen bekerja bersama. Juga kesadaran masyarakat akan fungsi hutan bagi hidup mereka. Cerita dari kelompok Wana Lestari di Lampung Barat.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Hutan Sosial yang Ideal

Enam syarat mencapai perhutanan sosial yang ideal. Setelah urusan legalitas selesai.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Perhutanan Sosial Harus Dikeroyok

Wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Segunung Utang Janji Jokowi

Meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas: terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan pemborosan.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Kemitraan Konservasi dalam Kontroversi

Tantangan besar terkait dengan tuntutan reforma agraria di kawasan konservasi adalah ketentuan tentang pola penyelesaian permasalaham penguasaan lahan di kawasan yang ditunjuk  sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi melalui resletement.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Alam Terkembang di Ranah Minang

Dukungan pemerintah daerah amat vital dalam kesuksesan sebuah hutan sosial. Bisa ditiru provinsi lain.

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Masa Depan Perhutanan Sosial

Memasuki periode 2020-2024, perhutanan sosial sudah mesti menaruh porsi pada kualitas dan outcome yakni pemberdayaan serta menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

Kabar Baru|03 Oktober 2019

Titik Api Kebakaran Hutan Terbanyak di Kawasan Restorasi Gambut

Hutan produksi mendominasi keberadaan titik panas sebanyak 9.405: HTI 1.947 titik, HPH 1.597 titik, kawasan tidak dibebani izin 4.791 titik, dan perkebunan 1.061 titik.