Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru| 08 Januari 2023

Sejauh Mana Realisasi Perhutanan Sosial

Dari target 12,7 juta hektare, perhutanan sosial baru 5,3 juta hektare hingga 2022. Apa ukuran keberhasilannya?

DALAM refleksi akhir tahun 2022 pada 29 Desember 2022, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto menyampaikan progres realisasi perhutanan sosial selama 2022. Bambang melaporkan luas perhutanan sosial selama tahun lalu seluas 423.000 hektare.

Luas tersebut terdistribusi untuk 1.849 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang terdiri dari 2 (dua) KUPS Platinium, 398 KUPS Gold, 1.097 KUPS Silver dan 334 KUPS Blue. Jumlah pendamping KUPS sebanyak 1.846 orang, terdiri dari 1.510 pendamping pemerintah dan 336 orang pendamping lainnya. Khusus untuk hutan adat telah terbit 18 surat keputusan (SK) seluas 76.780 hektare.

Dengan penambahan itu, luas total perhutanan sosial 5.314.082,11 hektare yang dikelola 9.985 KUPS. KPUS platinum yang sudah mandiri baik produksi maupun pasarnya sebanyak 50 unit, 936 KUPS Gold, 4.334 KUPS Silver, dan 4.665 KUPS Blue. Ada 8.044 surat keputusan bagi 1.205.184 keluarga. Hutan adat sebanyak 107 lokasi seluas 152.917 hektare. 

Perhutanan sosial tersebar di 33 provinsi, 380 kabupaten/kota, 2.315 kecamatan, dan 4.294 desa. Menurut Bambang, perhutanan sosial menjadi media penyelesaian konflik tenurial. Pengaduan konflik tenurial dari tahun 2015-2022 sebanyak 1.051 kasus yang ditangani dan dapat diselesaikan sebanyak 324 kasus (34%).

Secara ekonomi, nilai transaksi perhutanan sosial pada 2022 sebesar Rp 117,59 miliar. Ini perhitungan selama dua bulan. Jika diasumsikan stabil, selama 12 bulan nilai transaksi perhutanan sosial sebesar Rp 1,98 triliun.

Meski tak lagi masuk  proyek strategis nasional (PSN) sejak 2020, perhutanan sosial tetap penting dan strategis bagi kehidupan dan masa depan bangsa Indonesia. Menteri LHK Siti Nurbaya menargetkan jumlah KPUS hingga 2024 sebanyak 45.500 unit. Jumlah itu sudah memasukkan pengambilalihan lahan Perhutani seluas 1,1 juta hektare melalui Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). 

Jika membandingkan dengan targetnya seluas 12,7 juta hektare, realisasi perhutanan sosial hingga 2022 baru 41,87%. Meski realisasi salah satu ukuran keberhasilan, ukuran lain yang lebih penting adalah keberhasilan KUPS menjadi mandiri, yakni KUPS yang naik kelas menjadi Platinum, minimal Gold. 

Percakapan tentang perhutanan sosial di tautan ini

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.




Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagikan

Komentar



Artikel Lain