-
Kabar Baru|15 September 2021
Bisakah Indonesia Nol Deforestasi?
Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang emisi besar. Apa syarat mencapai nol deforestasi?
-
Kabar Baru|13 September 2021
Perdagangan Karbon yang Cedera
Penghentian kerja sama perdagangan karbon dengan Norwegia mencederai manfaat ekonomi mitigasi krisis iklim. Verifikasi mesti ketat.
-
Kabar Baru|11 September 2021
Rumus Menghitung Kayu Tebangan
Sistem silvikultur menyediakan rumus menghitung kayu tebangan agar pemanfaatan hutan tetap lestari. Bagaimana praktiknya?
-
Kabar Baru|09 September 2021
Agroforestri di Kawasan Hutan
Bagaimana komposisi tanaman pertanian di kawasan hutan yang ideal untuk agroforestri? Panduan teknik agroforestri menurut aturan.
-
Kabar Baru|27 Agustus 2021
Siapa Saja yang Bisa Mengelola Perhutanan Sosial
Setiap orang kini boleh mengelola hutan negara melalui perhutanan sosial. Siapa dan bagaimana mekanismenya?
-
Kabar Baru|25 Agustus 2021
Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja
Istilah-istilah baru dalam UU Cipta Kerja. Perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan.
-
Kabar Baru|22 Agustus 2021
Realistiskah Target Mengurangi Emisi dalam NDC?
Pemerintah mengajukan target karbon netral 2060 dalam NDC melalui rehabilitasi, reforestasi, dan restorasi hutan. Target-targetnya tak masuk akal.
-
Kabar Baru|20 Agustus 2021
Tiga Era Mengelola Hutan Produksi
Pengelolaan hutan produksi terjadi dalam tiga babak. UU Cipta Kerja mempermudah konversinya untuk kegiatan nonkehutanan.
-
Kabar Baru|17 Agustus 2021
Peran Off Taker dalam Perhutanan Sosial
Petani perhutanan sosial membutuhkan off taker. Unit bisnis yang menghubungkan komoditas hutan ke pasar lebih besar.
-
Kabar Baru|14 Agustus 2021
Peran KTH dan Penyuluh dalam Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial menjadi cara mengurangi kemiskinan di sekitar hutan. Perlu kapasitas penyuluh kehutanan dan KTH.
-
Kabar Baru|13 Agustus 2021
Bisakah Menambah Areal Lindung Kawasan Hutan?
Mengurangi deforestasi dan meluaskan areal lindung di kawasan hutan jadi andalan mitigasi krisis iklim. Bisakah?
-
Kabar Baru|12 Agustus 2021
Perlukah Kita Jurassic Park Komodo?
“Jurassic Park” Komodo tetap berlanjut. Apa konsekuensi mengabaikan permintaan UNESCO?
-
Kabar Baru|07 Agustus 2021
Rehabilitasi Hutan: Bisakah Mencegah Krisis Iklim?
Rehabilitasi hutan jadi andalan mencegah krisis iklim. Bisakah target luas dalam NDC mengurangi emisi 29%?
-
Kabar Baru|05 Agustus 2021
Peluang Pajak Karbon Indonesia
Akankah pajak karbon menjadi instrumen tepat dalam mitigasi perubahan iklim? Adilkah formulanya?
-
Kabar Baru|04 Agustus 2021
Was-Was Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
UU Cipta Kerja menghapus kewajiban persetujuan DPR dalam izin pinjam pakai kawasan hutan di hutan lindung untuk pembangunan nonkehutanan. Memulihkan hutan lindung lebih sulit.
-
Kabar Baru|01 Agustus 2021
Langkah Konkret Mencegah Dampak Krisis Iklim
Banyaknya bencana alam hari-hari ini menunjukkan bumi sedang berubah akibat krisis iklim. Bagaimana langkah konkret mencegahnya?
-
Kabar Baru|25 Juli 2021
Membandingkan Reforestasi dan Deforestasi Indonesia
Berapa sesungguhnya deforestasi hutan Indonesia. Untuk mengetahuinya perlu membandingkan angka reforestasi dan deforetasi.
-
Kabar Baru|24 Juli 2021
Masih Efektifkah Teknik Silvikultur Intensif?
Teknik silvikultur berkembang pesat di hutan tanaman. Masih efektifkah silvikultur intensif di hutan alam?
-
Kabar Baru|22 Juli 2021
Dana Reboisasi Bukan Andalan Devisa Negara
Dana reboisasi menjadi andalan penerimaan negara di era kejayaan kayu. Sekarang, meski tarif dana reboisasi naik, pendapatannya cenderung turun.
-
Pojok Restorasi|20 Juli 2021
Jenis Pohon yang Cocok untuk Rehabilitasi
Rehabilitasi lahan sangat penting untuk mencegah banjir dan longsor. Perlu jenis pohon yang cocok untuk rehabilitasi lahan agar manfaatnya maksimal.
-
Pojok Restorasi|16 Juli 2021
Agar Rehabilitasi Lahan Berhasil
Tak mudah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Bagaimana cara dan ukurannya agar berhasil?
-
Kabar Baru|07 Juli 2021
Beberapa Problem Multiusaha Kehutanan
Tak hanya secara ekonomi penerapan multiusaha kehutanan perlu kajian dalam aspek sosial dan fisik hutan produksi. Juga kesesuaian dengan UU Cipta Kerja.
-
Pojok Restorasi|06 Juli 2021
Pentingnya Rehabilitasi Mangrove
Ekosistem mangrove tak hanya melindungi manusia dari abrasi dan tsunami, tapi rusak lebih 1 juta hektare. Bagaimana merehabilitasinya?
-
Kabar Baru|02 Juli 2021
Sulitnya Memulihkan Gambut Rusak
Sekali ekosistem gambut rusak, pemulihannya amat sulit dan lama. Dua cara memulihkan lahan gambut agar kembali jadi penyerap emisi karbon terbaik.
-
Kabar Baru|25 Juni 2021
Perhutanan Sosial Sebelum dan Setelah UU Cipta Kerja
Perhutanan sosial masuk dalam UU Cipta Kerja. Enam konsekuensi setelah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9/2021 terbit.
-
Kabar Baru|22 Juni 2021
Potensi Ekonomi Hutan Rakyat
Di luar kawasan hutan negara kita mengenal hutan rakyat. Potensi ekonomi kayu dan hasil hutan lainnya besar.
-
Kabar Baru|19 Juni 2021
Problem Mendasar Perhutanan Sosial
Sebagai program prioritas nasional perhutanan sosial sudah masuk ke dalam undang-undang. Namun, keberhasilannya justru ditentukan setelah regulasinya kuat. Apa saja?
-
Pojok Restorasi|15 Juni 2021
Setelah Restorasi Ekosistem Tak Ada Lagi
UU Cipta Kerja tak lagi mencantumkan usaha pemanfaatan hutan melalui restorasi ekosistem. Bagaimana bentuk riilnya kini?
-
Kabar Baru|12 Juni 2021
Membangun Hutan dalam Kota
Hutan kota dan kota dalam hutan makin layak dikembangkan di masa krisis iklim. Pembangunan masif perlu diimbangi dengan menerapkan konsep ini.
-
Kabar Baru|08 Juni 2021
Alih Fungsi Hutan: Bisakah Disetop?
UU Cipta Kerja kian mempermudah alih fungsi kawasan hutan. Atas nama pembangunan hutan Indonesia akan semakin berkurang.
-
Kabar Baru|06 Juni 2021
Bisakah Kawasan Hutan Dibuka untuk Bisnis?
Kisruh penetapan kawasan hutan dan non kawasan hutan berdampak pada kekacauan data. UU Cipta Kerja hendak menyelesaikan dengan mengampuni usaha di kawasan hutan.
-
Kabar Baru|01 Juni 2021
Denda Kebun Sawit Ilegal
UU Cipta Kerja coba menyelesaikan perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Penyelesaian ekonomi dan ekologi lebih masuk akal.
-
Kabar Baru|29 Mei 2021
Legalitas Kawasan Hutan
Kawasan hutan mengacu pada areal yang dijaga dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Rasio jagawana yang tak seimbang dengan luas hutan membuat aktivitas ilegal marak di kawasan ini.
-
Kabar Baru|08 Mei 2021
Perhutanan Sosial di Jawa: Bagaimana Mengaturnya?
UU Cipta Kerja mengatur perhutanan sosial di kawasan hutan negara, termasuk di areal Perhutani. DPR menolaknya.
-
Kabar Baru|05 Mei 2021
Riset Kehutanan Kurang Aplikatif
Tak banyak riset kehutanan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Rekomendasinya lambat.
-
Kabar Baru|27 April 2021
Memahami Definisi Tutupan Hutan
Indonesia memiliki pengertian sendiri dalam definisi tutupan hutan primer dan hutan sekunder. Respons pemerintah atas laporan Global Forest Watch.
-
Kabar Baru|25 April 2021
Berbagai Pengertian tentang Hutan
Sejak 1976 definisi hutan berubah. Pengertian resmi hutan dalam undang-undang dan tiap lembaga berbeda-beda. Mengapa?
-
Kabar Baru|17 April 2021
Mencegah Bendungan Jadi Senjata Makan Tuan
Jika tak dibarengi rehabilitasi lahan di hulu, bendungan bisa menjadi senjata makan tuan, yakni menimbulkan banjir. Bagaimana agar tak terjadi?
-
Pojok Restorasi|10 April 2021
Cara-Cara Memulihkan Hutan Rusak
Akibat investasi di kawasan hutan selama 30 tahun menghasilkan degradasi dan deforestasi. Beberapa cara memulihkan hutan rusak.
-
Kabar Baru|03 April 2021
Memahami Perubahan-Perubahan Regulasi Kehutanan
Regulasi kehutanan banyak berubah. Beberapa kegiatan pemanfaatan hutan tak diatur dalam undang-undang tapi nyelonong dalam peraturan menteri.
-
Kabar Baru|27 Maret 2021
Jebakan Regulasi Luas Hutan di PP UU Cipta Kerja
Pemerintah menghapus luas minimal 30% hutan di sebuah DAS atau pulau untuk menarik investasi. Jebakan regulasi.
-
Kabar Baru|20 Maret 2021
Beda Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan
UU Cipta Kerja membedakan penggunaan dan pemanfaatan hutan. Pertambangan batu bara dan jalan tol yang membabat hutan tak perlu lagi izin DPR.
-
Kabar Baru|14 Maret 2021
Apa Itu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus?
UU Cipta Kerja tak mencantumkan tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ketentuan ini tiba-tiba muncul dalam PP 23/2021. Apa itu KHDTK?
-
Kabar Baru|05 Maret 2021
Catatan Atas PP 23/2021 UU Cipta Kerja
PP 23/2021 mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan. Ada yang tak diatur dalam UU Cipta Kerja.
-
Kabar Baru|27 Februari 2021
Apa Itu Tukar Menukar Kawasan Hutan?
Tukar menukar kawasan hutan atau rezoning dulu dipakai mengakomodasi kebutuhan lahan untuk perumahan. Akan masif dengan UU Cipta Kerja.
-
Kabar Baru|21 Februari 2021
Apa itu Tutupan Hutan?
Apa itu tutupan hutan? Apa itu kawasan hutan? Mengapa UU Cipta Kerja menghapus batas minimal tutupan hutan 30%?
-
Kabar Baru|19 Februari 2021
Hutan untuk Lumbung Pangan
Indonesia sedang mengembangkan lumbung pangan atau food estate yang memakai kawasan hutan. Perlu menengok konsep hutan cadangan pangan yang tak merusak hutan.
-
Kabar Baru|14 Februari 2021
Quo Vadis Regulasi Perlindungan Hutan
Setidaknya ada tujuh regulasi kehutanan yang bertentangan dan membuat hutan dan lingkungan jadi rentan. Kerusakan hutan di depan mata.
-
Kabar Baru|31 Januari 2021
Sampai di Mana Rehabilitasi Hutan?
Kemampuan pemerintah merehabilitasi hutan rusak hanya 200.000 hektare per tahun. Sementara laju deforestasi 450.000 hektare per tahun dengan luas hutan kritis 13,4 juta hektare.
-
Kabar Baru|28 Januari 2021
Cara Mencegah Banjir Kalimantan Selatan
Salah satu cara mencegah banjir adalah rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon di hulu DAS Barito. Belum ada instrumen mengukur keberhasilannya.
-
Kabar Baru|19 Januari 2021
Kontroversi Penghapusan Luas Hutan Minimal 30%
Ketentuan penghapusan luas hutan minimal 30% dalam satu pulau dalam UU Cipta Kerja masih tak jelas dalam RPP Kehutanan. Bahkan tak sinkron.
-
Kabar Baru|09 Januari 2021
Jalan Menuju COP 26 Glasgow
Sampai di mana mitigasi krisis iklim Indonesia? Tertatih-tatih mencapai target dengan kebijakan yang tak memaksa semua orang turut berperan.
-
Kabar Baru|06 Januari 2021
Catatan RPP Kehutanan Bidang Perhutanan Sosial
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja sudah tuntas. Operasionalisasinya menunggu aturan lain.
-
Kabar Baru|02 Januari 2021
Lima Solusi Mengatasi Banjir
Ada lima problem utama banjir di mana pun. Lima problem itu bisa kita pakai untuk membuat lima solusi mengatasinya.
-
Kabar Baru|31 Desember 2020
Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove
Badan Rerstorasi Gambut berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Apa beda restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove?
-
Kabar Baru|23 Desember 2020
Saatnya Merevisi UU Kehutanan
Selain sudah lebih dari dua dekade, pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan perlu ditinjau ulang karena pengelolaan hutan kian kompleks. Lima hal hal yang mesti direvisi.
-
Kabar Baru|15 Desember 2020
Menguatkan Kembali Penyuluh Kehutanan
Peran penyuluh kehutanan kian surut setelah Reformasi 1998 akibat delegasi kewenangan pengaturannya ke daerah. Padahal mereka bisa menjadi penyokong utama pencapaian program perhutanan sosial.
-
Kabar Baru|08 Desember 2020
Senjakala Industri Kayu
Industri kayu tak lagi menjanjikan. Pemanasan global yang membuat pasar kayu turun menjadi momentum usaha nonkayu yang ramah lingkungan.
-
Kabar Baru|02 Desember 2020
4 Syarat Rehabilitasi Lahan Berhasil
Pemerintah hendak membangun persemaian pohon berskala besar untuk mendukung program rehabilitasi lahan. Keberhasilan rehabilitasi perlu pengawalan hingga pohon menjadi dewasa.
-
Kabar Baru|19 November 2020
Mengapa Hutan Lindung untuk Food Estate?
Selain luasnya kecil, hutan lindung tak sebaiknya dikonversi menjadi jenis lain. Mengapa sasaran Peraturan Menteri LHK soal food estate bukan hutan produksi?
-
Kabar Baru|07 November 2020
Peluang Usaha Kehutanan Setelah UU Cipta Kerja
Hutan terbuka yang telantar akibat ditinggalkan oleh industri kayu mesti dimanfaatkan agar tak menambah laju deforestasi dan degradasi lahan. UU Cipta Kerja membuka peluang tiga jenis usaha yang bermanfaat dalam mitigasi pemanasan global.
-
Kabar Baru|30 Oktober 2020
Lima Konsekuensi Perhutanan Sosial Masuk UU Cipta Kerja
Untuk pertama kali, perhutanan sosial masuk undang-undang. Konsekuensinya tak sedikit dan rumit karena bisa menghilangkan target 12,7 juta hektare.
-
Kabar Baru|23 Oktober 2020
Logika Terbalik Menyelesaikan Konflik Lahan
UU Cipta Kerja mengukuhkan konflik lahan antara masyarakat adat dan industri akibat tumpeng-tindih ruang hidup dan usaha. Syarat pengakuan masyarakat adat tetap melalui peraturan daerah.
-
Kabar Baru|21 Oktober 2020
Kontroversi Deforestasi
Deforestasi jadi momok dalam pengelolaan hutan Indonesia. Tapi pengertian dan angkanya masih berbeda-beda.
-
Kabar Baru|22 September 2020
Beberapa Ide Mengelola Kawasan Konservasi
Beberapa masalah menjaga dan mengelola kawasan konservasi. Perlu seimbang dalam banyak segi.
-
Kolom|April-Juni 2020
Cara Mengendalikan Banjir Jakarta
Menangani daerah aliran sungai (DAS) adalah pendekatan tepat dalam mengendalikan banjir Jakarta dan sekitarnya.
