-
Kabar Baru|17 April 2021
Mencegah Bendungan Jadi Senjata Makan Tuan
Jika tak dibarengi rehabilitasi lahan di hulu, bendungan bisa menjadi senjata makan tuan, yakni menimbulkan banjir. Bagaimana agar tak terjadi?
-
Pojok Restorasi|10 April 2021
Cara-Cara Memulihkan Hutan Rusak
Akibat investasi di kawasan hutan selama 30 tahun menghasilkan degradasi dan deforestasi. Beberapa cara memulihkan hutan rusak.
-
Kabar Baru|03 April 2021
Memahami Perubahan-Perubahan Regulasi Kehutanan
Regulasi kehutanan banyak berubah. Beberapa kegiatan pemanfaatan hutan tak diatur dalam undang-undang tapi nyelonong dalam peraturan menteri.
-
Kabar Baru|27 Maret 2021
Jebakan Regulasi Luas Hutan di PP UU Cipta Kerja
Pemerintah menghapus luas minimal 30% hutan di sebuah DAS atau pulau untuk menarik investasi. Jebakan regulasi.
-
Kabar Baru|20 Maret 2021
Beda Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan
UU Cipta Kerja membedakan penggunaan dan pemanfaatan hutan. Pertambangan batu bara dan jalan tol yang membabat hutan tak perlu lagi izin DPR.
-
Kabar Baru|14 Maret 2021
Apa Itu Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus?
UU Cipta Kerja tak mencantumkan tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ketentuan ini tiba-tiba muncul dalam PP 23/2021. Apa itu KHDTK?
-
Kabar Baru|05 Maret 2021
Catatan Atas PP 23/2021 UU Cipta Kerja
PP 23/2021 mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan. Ada yang tak diatur dalam UU Cipta Kerja.
-
Kabar Baru|27 Februari 2021
Apa Itu Tukar Menukar Kawasan Hutan?
Tukar menukar kawasan hutan atau rezoning dulu dipakai mengakomodasi kebutuhan lahan untuk perumahan. Akan masif dengan UU Cipta Kerja.
-
Kabar Baru|21 Februari 2021
Apa itu Tutupan Hutan?
Apa itu tutupan hutan? Apa itu kawasan hutan? Mengapa UU Cipta Kerja menghapus batas minimal tutupan hutan 30%?
-
Kabar Baru|19 Februari 2021
Hutan untuk Lumbung Pangan
Indonesia sedang mengembangkan lumbung pangan atau food estate yang memakai kawasan hutan. Perlu menengok konsep hutan cadangan pangan yang tak merusak hutan.
-
Kabar Baru|14 Februari 2021
Quo Vadis Regulasi Perlindungan Hutan
Setidaknya ada tujuh regulasi kehutanan yang bertentangan dan membuat hutan dan lingkungan jadi rentan. Kerusakan hutan di depan mata.
-
Kabar Baru|31 Januari 2021
Sampai di Mana Rehabilitasi Hutan?
Kemampuan pemerintah merehabilitasi hutan rusak hanya 200.000 hektare per tahun. Sementara laju deforestasi 450.000 hektare per tahun dengan luas hutan kritis 13,4 juta hektare.
-
Kabar Baru|28 Januari 2021
Cara Mencegah Banjir Kalimantan Selatan
Salah satu cara mencegah banjir adalah rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon di hulu DAS Barito. Belum ada instrumen mengukur keberhasilannya.
-
Kabar Baru|19 Januari 2021
Kontroversi Penghapusan Luas Hutan Minimal 30%
Ketentuan penghapusan luas hutan minimal 30% dalam satu pulau dalam UU Cipta Kerja masih tak jelas dalam RPP Kehutanan. Bahkan tak sinkron.
-
Kabar Baru|09 Januari 2021
Jalan Menuju COP 26 Glasgow
Sampai di mana mitigasi krisis iklim Indonesia? Tertatih-tatih mencapai target dengan kebijakan yang tak memaksa semua orang turut berperan.
-
Kabar Baru|06 Januari 2021
Catatan RPP Kehutanan Bidang Perhutanan Sosial
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kehutanan sebagai turunan UU Cipta Kerja sudah tuntas. Operasionalisasinya menunggu aturan lain.
-
Kabar Baru|02 Januari 2021
Lima Solusi Mengatasi Banjir
Ada lima problem utama banjir di mana pun. Lima problem itu bisa kita pakai untuk membuat lima solusi mengatasinya.
-
Kabar Baru|31 Desember 2020
Beda Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove
Badan Rerstorasi Gambut berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Apa beda restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove?
-
Kabar Baru|23 Desember 2020
Saatnya Merevisi UU Kehutanan
Selain sudah lebih dari dua dekade, pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan perlu ditinjau ulang karena pengelolaan hutan kian kompleks. Lima hal hal yang mesti direvisi.
-
Kabar Baru|15 Desember 2020
Menguatkan Kembali Penyuluh Kehutanan
Peran penyuluh kehutanan kian surut setelah Reformasi 1998 akibat delegasi kewenangan pengaturannya ke daerah. Padahal mereka bisa menjadi penyokong utama pencapaian program perhutanan sosial.
-
Kabar Baru|08 Desember 2020
Senjakala Industri Kayu
Industri kayu tak lagi menjanjikan. Pemanasan global yang membuat pasar kayu turun menjadi momentum usaha nonkayu yang ramah lingkungan.
-
Kabar Baru|02 Desember 2020
4 Syarat Rehabilitasi Lahan Berhasil
Pemerintah hendak membangun persemaian pohon berskala besar untuk mendukung program rehabilitasi lahan. Keberhasilan rehabilitasi perlu pengawalan hingga pohon menjadi dewasa.
-
Kabar Baru|19 November 2020
Mengapa Hutan Lindung untuk Food Estate?
Selain luasnya kecil, hutan lindung tak sebaiknya dikonversi menjadi jenis lain. Mengapa sasaran Peraturan Menteri LHK soal food estate bukan hutan produksi?
-
Kabar Baru|07 November 2020
Peluang Usaha Kehutanan Setelah UU Cipta Kerja
Hutan terbuka yang telantar akibat ditinggalkan oleh industri kayu mesti dimanfaatkan agar tak menambah laju deforestasi dan degradasi lahan. UU Cipta Kerja membuka peluang tiga jenis usaha yang bermanfaat dalam mitigasi pemanasan global.
-
Kabar Baru|30 Oktober 2020
Lima Konsekuensi Perhutanan Sosial Masuk UU Cipta Kerja
Untuk pertama kali, perhutanan sosial masuk undang-undang. Konsekuensinya tak sedikit dan rumit karena bisa menghilangkan target 12,7 juta hektare.
-
Kabar Baru|23 Oktober 2020
Logika Terbalik Menyelesaikan Konflik Lahan
UU Cipta Kerja mengukuhkan konflik lahan antara masyarakat adat dan industri akibat tumpeng-tindih ruang hidup dan usaha. Syarat pengakuan masyarakat adat tetap melalui peraturan daerah.
-
Kabar Baru|21 Oktober 2020
Kontroversi Deforestasi
Deforestasi jadi momok dalam pengelolaan hutan Indonesia. Tapi pengertian dan angkanya masih berbeda-beda.
-
Kabar Baru|22 September 2020
Beberapa Ide Mengelola Kawasan Konservasi
Beberapa masalah menjaga dan mengelola kawasan konservasi. Perlu seimbang dalam banyak segi.
-
Kolom|April-Juni 2020
Cara Mengendalikan Banjir Jakarta
Menangani daerah aliran sungai (DAS) adalah pendekatan tepat dalam mengendalikan banjir Jakarta dan sekitarnya.
