Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

SVLK: Tulang Punggung Perdagangan Kayu

Sertifikat legalitas kayu, SVLK, adalah tulang punggung dalam perdagangan kayu. Seharusnya ekspor Indonesia meningkat.

Drajad Kurniadi

Mahasiswa program doktor Fakultas Kehutanan IPB.

KETIKA dunia menuntut perdagangan yang ramah lingkungan, konsumsi kayu pun terdorong untuk mengikuti tren itu. Pada 2009, pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen yang memastikan bahwa kayu yang beredar di dalam dan keluar dari wilayah Indonesia bukan hasil pembalakan liar.

Sebatang kayu disebut legal bila asal-usulnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga perdagangannya bisa dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal. Karena pasar menuntutnya begitu, SVLK seharusnya bisa meningkatkan daya saing dan nilai kayu dari Indonesia, yang berujung pada naiknya pendapatan masyarakat. Bagaimana praktiknya?

Pemerintah beberapa negara importir memberlakukan peraturan untuk membuktikan legalitas produk kayu yang beredar, termasuk yang berasal dari impor yang masuk di masing-masing negara. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Lacey Act, Uni Eropa dengan Timber Regulation, Australia melalui Illegal Logging Prohibition Act, dan Jepang lewat Green Konyuho (GoHo Wood).

BACA: SVLK Dihapus Demi Apa?

Kendati SVLK mulai berlaku pada 1 September 2009, praktiknya mulur hingga 2013 karena pemegang izin konsesi yang boleh menebang pohon di kawasan hutan belum siap ketika peraturan itu mulai diterapkan. Senyampang menunggu kesiapan, SVLK disinergikan dengan kebijakan ekspor dari Menteri Perdagangan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2013.

Ada banyak syarat dan aturan yang menyertai SVLK. Pada 2014 terbit aturan Menteri Kehutanan soal penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu untuk pemegang izin pada hutan hak. Syarat-syarat ini adalah permintaan negara-negara konsumen kayu Indonesia, terutama Uni Eropa.

Melalui berbagai pertemuan dan negosiasi yang panjang dengan Komisi Uni Eropa, pada 30 September 2013 di Brussel, Belgia, Indonesia-Uni Eropa sepakat menandatangani dan menyetujui SVLK. Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian itu setahun kemudian lewat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014. Meski begitu, Uni Eropa tetap menuntut syarat lain. Salah satunya penyertaan dokumen V-Legal untuk produk ekspor terbatas.

Pada 15 September 2016 di Yogyakarta perundingan Indonesia dan Uni Eropa memutuskan bahwa V-Legal sebagai lisensi kayu Indonesia bisa diterima di negara-negara Eropa. Hingga 15 November 2019 telah terbit sebanyak 118.232 dokumen V-Legal untuk ekspor ke-28 negara anggota Uni Eropa. Belanda, Inggris, Jerman, Belgia, dan Prancis adalah lima negara tujuan terbanyak yang menyerap kayu Indonesia. Khusus dengan Pemerintah Inggris yang sudah keluar dari Uni Eropa, pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati perjanjian tambahan yang berlaku pada Desember 2018.

Sejak dokumen V-Legal diberlakukan, nilai ekspor produk industri kehutanan naik sampai November 2019, meski nilai ekspor tertinggi terjadi pada 2018 sebesar US$ 12,13 milyar atau Rp 169 triliun. Sedangkan nilai ekspor terendah terjadi pada 2013 sebesar US$ 6,05 milyar.

Nilai ekspor kayu Indonesia dari SILK Online Per 27 Desember 2019

Produk kertas merajai nilai ekspor Indonesia pada periode itu, lalu panel, dan pulp. Asia masih mendominasi tujuan ekspor produk industri kehutanan Indonesia diikuti negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa. Negara-negara di kawasan Asia mendominasi tujuan ekspor produk industri kehutanan, antara lain: Cina, Jepang, dan Korea.

Nilai ekspor kayu Indonesia ke pelbagai negara dari SILK online, 28 Desember 2019.

Dengan melihat data-data tersebut, SVLK bisa dikatakan sebagai tulang punggung industri kayu Indonesia. Tanpa SVLK, produk kayu olahan Indonesia tak akan memiliki pasar karena negara-negara konsumen menuntut kayu legal, yang tak diperoleh dengan cara haram. Industri kehutanan juga bisa bersaing lebih sehat dengan syarat yang ketat sehingga hanya perusahaan yang bisa memenuhinya saja yang bisa masuk ke pasar.

Tantangan terbesar adalah penegakan hukum karena penyalahgunaan SVLK masih acap terdengar diberitakan oleh media. Indonesia yang menjadi negara kepulauan masih jadi kendala karena “pintu ekspor” menjadi banyak. Kerja sama bea cukai, polisi air, dan Kementerian Kehutanan untuk mencegah kayu “haram tapi halal” keluar Indonesia menjadi penting.

Secara prinsip, SVLK telah diterima oleh pasar internasional sehingga semestinya menjamin pengelolaan hutan Indonesia yang lestari. Sebab, hal paling penting dalam perdagangan kayu adalah mendorong ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seraya tetap menjaga hutan Indonesia yang menjadi andalan terakhir di planet ini dari ancaman pemanasan global.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain