Laporan Khusus | Januari-Maret 2020

Solusi Menangani Banjir Jakarta

Bukan Ciliwung yang jadi penyebab utama banjir ibu kota. Bagaimana solusi menangani banjir Jakarta?.

Irfan Budi Pramono

Bekerja di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aairan Ssungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BANJIR di Jakarta sudah terjadi sejak 1621. Padahal waktu itu tingkat peresapan air dan kondisi sungai yang mengalir membelah kota ini masih relatif baik. Artinya, banjir Jakarta tak semata karena rusaknya daerah aliran sungai (DAS). Penanggulangannya pun sudah dilakukan sejak zaman kolonial. Banjir masih saja terjadi, dan agaknya makin parah hingga merugikan secara ekonomi dalam jumlah besar.

Berbeda dengan empat abad lalu, daerah aliran sungai yang masuk Jakarta saat ini sudah sangat kritis. Luas permukiman lebih dari 51% dari luas DAS (Pramono et al.2015). Akibatnya air yang masuk ke dalam tanah (infiltrasi) sangat berkurang. Sebagian besar air hujan langsung menjadi aliran permukaan dan menjadi banjir. Solusi mempercepat aliran air menuju ke laut dengan memperbesar kapasitas sungai dan saluran drainase, membuat pasokan air tanah makin berkurang. Akibatnya potensi air tanah menurun, diikuti anjloknya muka air tanah, dan naiknya intrusi air laut.

Memperbaiki daerah aliran sungai juga sudah banyak dilakukan, terutama di sub DAS Ciliwung Hulu dengan menanam pohon dan konservasi tanah serta air. Hasilnya, banjir Jakarta tetap terjadi. Apakah selama ini kita salah dalam melihat dan menangani banjir Jakarta?

Kota Jakarta merupakan hilir dari 13 sungai dari arah Bogor yang bermukim Gunung Gede, Pangrango, dan Salak. Selama ini banyak yang mengasumsikan jika hulu sungai Ciliwung diperbaiki, banjir di Jakarta akan reda. Pendapat seperti ini tidak seluruhnya benar karena penyebab banjir di Jakarta tak hanya disebabkan meluap dan rusaknya hulu Ciliwung. Ada 12 sungai lain yang berkontribusi dalam banjir di ibu kota.

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS telah menghitung volume banjir dari semua sungai yang mengalir ke Jakarta dengan metode “curve number”. Metode ini memakai perhitungan kondisi karakteristik DAS seperti penutupan lahan, jenis tanah, kelembaban tanah sebelum terjadinya banjir dan hujan harian maksimum. Hasilnya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa sub DAS Ciliwung Hulu hanya berkontribusi 8% terhadap banjir di Jakarta. Jadi kalau selama ini perbaikan DAS hanya di Ciliwung Hulu maka pengurangan banjir di Jakarta tidak signifikan. DAS Ciliwung sendiri, termasuk bagian hulu, tengah dan hilir memang mempunyai kontribusi yang besar terhadap banjir Jakarta, yaitu sebesar 24%, sedangkan DAS Angke 19%, Pesanggrahan 17%, DAS Krukut dan Sunter masing-masing berkontribusi pada banjir sebesar 13%. DAS Cakung dan Buaran masing-masing sebesar 9% dan 5%.

Karena itu pengurangan banjir di Jakarta harus dilakukan secara proporsional berdasarkan peta kontribusi banjir di atas. Tak hanya terhadap Ciliwung, penanganan banjir juga mesti dilakukan di 12 sungai lain yang membelah Jakarta.

Sub DAS Ciliwung tengah, hilir, dan 12 sungai lainnya telah tertutup oleh permukiman. Penanaman pohon di areal pemukiman kurang efektif untuk memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah karena ciri pemukiman di daerah ini pada umumnya tidak menyisakan ruang terbuka hijau. Konservasi air yang paling cocok untuk kawasan ini adalah sumur resapan.

Sumbangan banjir seluruh anak sungai yang mengalir melalui Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok sesungguhnya sudah memiliki peraturan daerah tentang kewajiban membangun sumur resapan. Namun karena penegakan aturan yang lemah, efektivitas sumur resapan jadi rendah. Sementara menerapkan kebijakan sumur resapan tidak bisa dilakukan di Jakarta Utara dan Barat karena dua wilayah ini punya daya serap air sangat rendah akibat kedalaman muka air tanah yang dangkal.

Di kawasan tengah aliran sungai-sungai itu kini sudah tumbuh rumah, kantor, dan kawasan industri yang kedap air. Karena itu, seharusnya, di wilayah ini mesti disediakan areal resapan dengan membangun sumur resapan di selokan, area parkir, bahkan pinggir jalan tol sehingga air hujan bisa masuk ke dalam tanah secara maksimal.

Pembangunan situ mesti digenjot karena ia satu-satunya cara menampung air hujan. Banjir Jakarta awal 2020, tak hanya karena curah hujan tertinggi dalam 154 tahun, tapi ketiadaan penampung air hujan yang besar itu sehingga melimpas ke permukiman. Pemerintah Jakarta perlu merevitalisasi banyak situ yang sudah mati. Memperbanyak situ tak hanya sekadar untuk menampung air, tapi juga meningkatkan suplai air tanah yang masif diambil oleh maraknya permukiman dan perkantoran.

Cara berikutnya adalah membuat penampungan air di kiri-kanan sungai sehingga air tak cepat meluncur ke laut. Naturalisasi—mengembalikan sungai ke keadaan alamiahnya—di hulu + normalisasi—memperlebar badan sungai—di hilir adalah kombinasi yang harus ditempuh dalam kebijakan mengelola sungai.

Naturalisasi sungai bisa dilakukan dengan mengembangkan kawasan riparian. Tanaman-tanaman di kawasan riparian ini selain bisa menghambat banjir juga menjerat polutan, membuat udara lebih bersih, meningkatkan populasi biota, baik di perairan maupun di daratan, meningkatkan keindahan di pinggir sungai sehingga menarik masyarakat untuk berekreasi di kawasan tersebut, dan meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar.

Masalahnya, dalam naturalisasi sungai dan pembuatan tampungan air di kanan kiri sungai adalah lahan. Walaupun status lahan di sempadan sungai adalah milik pemerintah, namun kini sudah diokupasi oleh masyarakat sehingga memerlukan kebijakan relokasi yang berakibat pada penyediaan rumah tinggal mereka yang jauh dari sungai.

Setelah lahan sempadan sungai dibebaskan pemerintah daerah harus konsisten melakukan naturalisasi dan menjaga, mengawasi, dan menegakkan aturan jika ada masyarakat yang menduduki kembali sempadan sungai.

Dalam rangka naturalisasi dengan pengembangan zona riparian, penanaman pohon di sempadan sungai sebaiknya memakai jenis-jenis unggulan setempat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga masyarakat ikut menjaga dan merawat pohon-pohon tersebut. Lebih jauh lagi, pengembangan zona riparian ini bisa diarahkan untuk tujuan wisata sehingga menguntungkan ekonomi masyarakat sekitar.

Lahan-lahan di sempadan sungai yang telanjur menjadi milik masyarakat, pemerintah yang terlewati 13 sungai itu mesti membelinya. Biaya membeli kembali lahan-lahan itu pasti jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat banjir. Kerugian ekonomi akibat Banjir 2020 diperkirakan Rp 10 triliun.

Kewenangan antar daerah merupakan masalah yang menghambat upaya penanganan banjir. Dana kontribusi DKI kepada kota penyangga harus diefektifkan agar penanganan banjir bisa tuntas. Tahun ini dana hibah DKI untuk penanganan sungai mencapai Rp 600 miliar. Dana besar ini perlu perencanaan matang agar pengeluarannya efektif dan efisien.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain