Topik 'tata kelola'
-
Kabar Baru|07 April 2024
Ironi Indonesia: Kaya Sumber Daya Alam Tapi Kemiskinan Merajalela
Indonesia punya kekayaan sumber daya alam melimpah. Tapi korupsi membuat kemiskinan dan ketimpangan kian menganga.
-
Surat dari Darmaga|26 Februari 2024
Agenda Menghadirkan Peran Negara
Istilah negara hadir di tengah masyarakat sangat populer. Bagaimana mewujudkannya?
-
Surat dari Darmaga|25 Januari 2024
Meninjau Ulang HGU Perkebunan Besar
Hak guna usaha (HGU) perkebunan besar tak memberikan nilai tambah. Mengapa?
-
Kabar Baru|24 Januari 2024
Tata Kelola Kehutanan dari Masa ke Masa
Tata kelola hutan Indonesia dimulai sejak 1967. Tak lestari.
-
Surat dari Darmaga|15 Januari 2024
Moral dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pengelolaan sumber daya alam sangat terkait dengan moral dan etika. Kata Gandhi, bumi cukup menopang kebutuhan kita, tapi tak akan sanggup memenuhi keserakahan manusia.
-
Surat dari Darmaga|08 Januari 2024
Jika Kepentingan Politik Mengendalikan Pegawai Negeri
Pegawai negeri bisa membelot dari perintah atasan atau aturan. Politik di kalangan ASN.
-
Kabar Baru|20 Desember 2023
Konteks Masa Lalu dalam Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan perlu melihat pengalaman masa lalu. Mengapa?
-
Surat dari Darmaga|18 Desember 2023
Hiperrealitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam perlu cara baru memandang realitas. Berangkat dari ata kelola.
-
Surat dari Darmaga|13 November 2023
Etika di Perguruan Tinggi: Bisakah Mendorong Pembangunan Berkelanjutan?
Indonesia menghadapi problem pembangunan berkelanjutan. Bisakah etika perguruan tinggi memperbaikinya?
-
Surat dari Darmaga|23 Oktober 2023
Lingkungan Berkelanjutan: Tergantung Integritas Pemimpin
Kita ingin pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Syaratnya: punya pemimpin berintegritas.
-
Surat dari Darmaga|11 September 2023
Problem Tata Kelola Pertambangan Batu Bara
Tata kelola tambang batu bara sama bermasalahnya dengan tata kelola hutan produksi. Tak cukup hanya memakai analisis untung-rugi secara ekonomi.
-
Surat dari Darmaga|04 September 2023
Kebijakan Anggaran dalam Kebijakan Publik
Inovasi dalam kebijakan publik. Acap dianggap salah prosedur karena tak sesuai tolok ukur administrasi dan keuangan.
-
Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Surat dari Darmaga|07 Agustus 2023
Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari
Pencegahan korupsi dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam lestari. Hambatan utama keberlanjutan.
-
Surat dari Darmaga|31 Juli 2023
Cara Efektif Mencegah Korupsi
Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|17 Juli 2023
Pembaruan Konsep Kelestarian
Konsep kelestarian terbukti tak membuat pengelolaan hutan lestari. Perlu telaah trandisiplin.
-
Surat dari Darmaga|10 Juli 2023
Ketimpangan Regulasi dan Implementasinya
Kebijakan publik bisa berbeda ketika diterapkan. Di negara ketiga umum terjadi kondisi “prismatik”.
-
Surat dari Darmaga|03 Juli 2023
Belajar Ilmu Kehutanan Kekinian
Materi kuliah di Fakultas Kehutanan acap ketinggalan. Ilmu kelestarian mesti memasukkan aspek politik dan tata kelola.
-
Surat dari Darmaga|12 Juni 2023
Transformasi Politik Melestarikan Hutan
Mengelola hutan lestari perlu transformasi politik. Seperti apa?
-
Surat dari Darmaga|08 Mei 2023
Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak
Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?
-
Surat dari Darmaga|17 April 2023
Mengapa Kebijakan Kehutanan Harus Multidisiplin
Kebijakan mengelola hutan perlu multidisiplin. Apa saja?Â
-
Surat dari Darmaga|10 April 2023
Riset Masalah Tersembunyi Kebijakan Publik
Ada masalah ada gejala. Peneliti dan pembuat kebijakan publik harus mengenali keduanya.
-
Surat dari Darmaga|03 April 2023
Dari Mana Menata Organisasi Perhutani
Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir. Â
-
Surat dari Darmaga|13 Maret 2023
Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan
Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.
-
Surat dari Darmaga|13 Februari 2023
Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.
-
Surat dari Darmaga|02 Januari 2023
Refleksi Akhir Tahun KLHK
KLHK perlu transformasi inovasi dan kepemimpinan. Empat catatan 2022.
-
Surat dari Darmaga|26 Desember 2022
Kepentingan Politik pada Birokrasi
Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.
-
Surat dari Darmaga|19 Desember 2022
Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat
Pengakuan masyarakat adat terbentur absesnya integrasi fungsi lembaga pemerintah. Mengapa?
-
Surat dari Darmaga|12 Desember 2022
Kerugian Perekonomian Negara dalam Korupsi
Kerugian perekonomian negara akibat korupsi bisa dihitung meski perkiraan.
-
Surat dari Darmaga|21 November 2022
Krisis Institusional Lembaga Negara
Ada solusi-solusi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Krisis institusional berpengaruh besar.
-
Surat dari Darmaga|14 November 2022
6 Catatan Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah mulai membahas revisi UU Cipta Kerja. Apa yang terabaikan?
-
Surat dari Darmaga|07 November 2022
Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria
Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?
-
Kabar Baru|19 Oktober 2022
Rimbawan dan Politik Kehutanan
Rimbawan harus melek politik, bahkan perlu terjun ke dunia politik praktis. Politik kehutanan tak hanya perlu ilmu teknis.
-
Surat dari Darmaga|10 Oktober 2022
Belenggu “Tupoksiâ€
Birokrasi dan tupoksi acap membuat kebijakan berjalan lambat atau malah melenceng. Kenapa?
-
Surat dari Darmaga|03 Oktober 2022
Hubungan Sains dan Politik Kebijakan Publik
Politik kebijakan acap menjadi penentu sebuah regulasi yang mengatur hajat orang banyak. Di mana posisi sains? Â
-
Buku|Juli-September 2022
Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik
Ekologi manusia berkembang menjadi ekologi politik. Lebih komprehensif melihat hubungan manusia dan alam yang melahirkan kebudayaan.
-
Surat dari Darmaga|19 September 2022
Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan
Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|01 Agustus 2022
Pendidikan Antikorupsi dalam Undang-undang
Undang-undang pendidikan tinggi tak mewajibkan pendidikan antikorupsi. Seharusnya universitas mencabut gelar alumninya yang terbukti korupsi.
-
Surat dari Darmaga|25 Juli 2022
Mengapa Sebuah Kebijakan Publik Gagal?
Kebijakan publik acap gagal hanya dengan aturan mencegah korupsi. Ada faktor paling penting.
-
Kabar Baru|13 Juli 2022
Areal Tumpang Tindih Izin 77,3 Juta Hektare
Tumpang tindih izin pemanfaatan lahan mencapai 77,34 juta hektare. Rumit.
-
Kabar Baru|10 Juli 2022
Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa
Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.
-
Surat dari Darmaga|13 Juni 2022
Belenggu Birokrasi dan Ego Sektoral
Birokrasi seperti raksasa tambun: terlihat kuat, seram, tapi lamban. Salah satu problemnya “ego sektoralâ€.
-
Surat dari Darmaga|06 Juni 2022
Reforma Agraria dan Legalitas Wilayah Adat
Reforma agraria berpijak pada proses yang timpang. Masyarakat adat selalu tersisih dibanding izin usaha besar.
-
Kabar Baru|28 Mei 2022
Diskresi Kebijakan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
Tumpang-tindih perkebunan di kawasan hutan tak kunjung beres. Perlukah diskresi kebijakan?
-
Surat dari Darmaga|23 Mei 2022
Cara Menyelesaikan Tumpang-Tindih Perkebunan di Kawasan Hutan
Problem menahun yang tak kunjung beres: tumpang-tindih usaha perkebunan di kawasan hutan. Saran cara menyelesaikannya.
-
Surat dari Darmaga|16 Mei 2022
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Surat dari Darmaga|09 Mei 2022
Reformasi Birokrasi: 7 Masalah dan Solusinya
Birokrasi hadir karena ada kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terhambat masalah struktural.
-
Kabar Baru|05 Maret 2022
Inovasi dalam Birokrasi Negara. Mungkinkah?
Birokrasi seperti raksasa tambun, kata Trotsky. Birokrasi negara perlu inovasi.
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Buku|Oktober-Desember 2021
Pembela Lingkungan Makin Rentan
Di banyak negara pembela lingkungan terancam dan terintimidasi. Di Indonesia tugas pembela lingkungan kian berat setelah terbit UU Cipta Kerja.
-
Kolom|Oktober-Desember 2021
Problem Penatausahaan Hak Ulayat
Penatausahaan hak ulayat hutan adat bisa memicu konflik horizontal antar dan inter masyarakat adat. Perlu ahli untuk menatanya.
-
Surat dari Darmaga|22 November 2021
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Surat dari Darmaga|15 November 2021
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Kabar Baru|01 Oktober 2021
Keluar dari Cengkeraman State Capture Corruption
Korupsi politik memakai peran negara disebut state capture corruption. Bagaimana memutusnya?
-
Surat dari Darmaga|19 Oktober 2020
Korupsi Pembuatan Amdal
Kita berharap studi amdal membuat lingkungan tak jadi rusak. Tapi statistik menunjukkan kerusakan makin parah seiring makin banyaknya jenis usaha wajib amdal. Korupsi membuat harapan itu musnah. UU Cipta Kerja tak memperbaikinya.
-
Kolom|April-Juni 2020
Salah Kaprah RUU Cipta Kerja
Di samping klaim inkonstitusional, kritik perburuhan maupun kritik lingkungan, omnibus law RUU Cipta Kerja jelas menunjukkan cara pemerintah memanjakan kelas pengusaha dengan dalih investasi.
-
Surat dari Darmaga|20 April 2020
Peluang Korupsi dari Penghapusan SVLK
Industri selalu ingin monopoli dengan melemahkan kekuatan politik dan institusi negara. Penghapusan SVLK dalam industri kayu bisa jadi model membuat peluang korupsi.
-
Kabar Baru|19 September 2019
RUU Sistem Budidaya Pertanian: Melemahkan Petani?
Selain RUU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan yang menanti diketok, ada RUU Sistem Budidaya Pertanian yang luput dari pantauan.
-
Laporan Utama|Juli-September 2019
Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem
Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.
-
Kolom|November-Januari 2017
Birokrasi Perhutanan Sosial
Kelembaman birokrasi tampaknya masih menghinggapi institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam PS ini.
-
Penelitian|November-Januari 2017
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Hutan
Intelegensia kepemimpinan transglobal berpengaruh langsung terhadap perilaku kepemimpinan translgobal, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan hutan berbasis good governance, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap produktivitas hutan.
-
Wawancara|April-Juni 2018
Jangan Tunda Moratorium Sawit
Wawancara dengan I Nyoman Suryadiputra, Direktur Eksekutif Wetlands International.
-
Kolom|November-Januari 2017
Rimbawan dan Persoalan Identitas: Otokritik di Tengah Pembaruan Kebijakan
Di tengah ragam identitas itu kami tetap bisa menjadi teman, karena punya setidaknya satu irisan: pernah lama bersama yang diikat karena emosional masa lalu. Emosi masa lalu itu, yang mungkin pembangun jiwa korsa, sepakat untuk dipelihara dan direproduksi terus menerus.
-
Kolom|Agustus-Oktober 2016
Buruk Muka Gambut Dibelah
Moratorium hutan primer dan gambut yang digulirkan pemerintah sejak 2011 harus betul-betul dilaksanakan.
-
Kolom|April-Juni 2018
Telaah Best Practices dan Trans-Disiplin Kelestarian
Pengalaman serta keberhasilan kelestarian oleh perusahaan lain mempunyai ciri bahwa fakta lapangan harus dipahami dengan berbagai perspektif.