Kolom | April-Juni 2020

Salah Kaprah RUU Cipta Kerja

Di samping klaim inkonstitusional, kritik perburuhan maupun kritik lingkungan, omnibus law RUU Cipta Kerja jelas menunjukkan cara pemerintah memanjakan kelas pengusaha dengan dalih investasi.

Qusthan Firdaus

Alumnus the University of Melbourne, Australia

JIKA Anda memiliki kesempatan memelajari naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Anda akan mendapat kesan bahwa seolah-olah pemerintah pusat sedang mengupayakan kebijakan etis yang bersifat futuristik. 

Dalam naskah tersebut, antara lain, tertera pernyataan:

“...Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 (tiga ratus lima koma enam) juta pada tahun 2035. Penduduk yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 66,5 (enam puluh enam koma lima) persen menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) persen. Peningkatan angka usia kerja penduduk Indonesia, memerlukan kebijakan yang berfokus pada perluasan produksi di sektor manufaktur dan konstruksi, terutama industri skala kecil dan padat karya, mendorong pengembangan usaha di sektor swasta, dan mendukung wirausaha di daerah pedesaan” (hal. 32-33).

Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja memang memprioritaskan bisnis dengan dalih berupa penciptaan lapangan pekerjaan di masa depan yang berdasarkan pada prediksi bahwa 1,4% pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang “memaksa” pemerintah untuk mengesahkan RUU ini. Kemudian, klaim dari Cipta Kerja adalah semakin banyak investasi, semakin banyak jumlah pekerjaan di Indonesia. Dengan demikian, investasi akan mengurangi risiko pengangguran massal, kemiskinan, serta kelaparan di masa depan.

Klaim tersebut mengasumsikan dua ide yang dianggap benar begitu saja. Pertama, kombinasi antara peningkatan investasi dengan penambahan jumlah pekerjaan mewakili efek menetes (the trickle down effect - TDE) yang pernah menjadi idola para ekonom Orde Baru. Maksudnya, kebijakan pemerintah yang menguntungkan kelas pengusaha—dengan cara memangkas rantai birokrasi yang panjang (red tape bureaucracy - RTB)—akan menetes atau meleleh pada sebagian besar masyarakat dalam bentuk lapangan pekerjaan.

Kita anggap saja tidak ada sesat pikir yang terkandung pada TDE. Namun, kita juga tidak perlu bersusah payah sekolah doktoral ke University of California, Berkeley, untuk mengetahui bahwa TDE gagal di Indonesia salah satunya karena faktor sosiologis dan fundamental perekonomian yang berbeda dengan negara-negara Barat. Contohnya, kita tidak memiliki etos nasional seperti American dream yang mendorong orang untuk kerja lebih keras guna hidup dengan kualitas lebih baik ketimbang orang tua masing-masing. Mayoritas orang Indonesia lebih senang berkumpul bersama meskipun tak bisa makan. Problem seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian utama RUU Cipta Kerja.

Kemudian, pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya percaya begitu saja bahwa RTB adalah satu-satunya sebab musabab bagi kegagalan TDE pada masa pemerintahan Soeharto. Kita tidak perlu bergelut dengan number crunching untuk menyadari bahwa perekonomian sebuah negara atau region terlalu penting hanya untuk diurus oleh para ekonom. Sebab, mereka yang terakhir ini hanya mempelajari konsumsi, transfer kekayaan dan produksi (ekonomika) sedangkan perekonomian tidak hanya berurusan dengan cabang ilmu ini tetapi juga manajemen sumber daya yang lebih condong pada seni dan keterampilan. Itulah mengapa studi bisnis dan manajemen terpisah dari disiplin ekonomika yang mengklaim sebagai anak kandung dari matematika.

Saya khawatir bahwa Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tidak belajar filsafat ilmu pengetahuan dengan dosen yang mumpuni ketika kuliah di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada dekade 1980an; sehingga keduanya kurang familier dengan perbedaan mendasar antara ekonomika dengan manajemen atau studi bisnis. Meski sama-sama berlatar belakang sebagai pengusaha, keduanya seharusnya tidak menganggap dinamika perekonomian sebagai ceteris paribus atau bergerak dengan segala faktor yang konstan. Contohnya, Covid-19 merupakan faktor x yang menggoyang ekonomi global, lepas dari spekulasi sebagai senjata biologis atau bahkan bio-terorisme, yang turut menghambat investasi di Indonesia.

RUU Cipta Kerja menyimpan puzzle yang jamak dalam tradisi utilitarianisme. Filosof Inggris abad ke-20, Derek Parfit, mengonseptualisasikan etika masa depan dengan mengusulkan apa yang ia sebut sebagai the Same People Choice (SPC) dan the Different People Choices (DPC) dalam buku lawasnya yang berjudul Reasons and Persons (Oxford University Press, 1984).

SPC berarti apa yang kita buat hari ini (termasuk kebijakan dan proses legislasi) tidak akan mempengaruhi siapa yang akan eksis di masa depan. Sebaliknya, DPC mewakili ide bahwa preferensi kita hari ini akan menentukan siapa yang akan hidup di masa depan. Seperti RUU Cipta Kerja yang lebih melayani pengusaha (minoritas) ketimbang para pekerja (mayoritas). Kemudian, DPC terbagi lagi menjadi dua yaitu the Same Number Choices (SNC) dan the Different Number Choices (DNC).

SNC menyatakan bahwa kita perlu memutuskan siapa yang akan bertahan di masa depan tanpa perlu menentukan jumlahnya. Sebaliknya, DNC maknanya ialah kita menentukan siapa yang akan bertahan di masa depan berikut dengan jumlahnya. Tentu saja hal ini bukan playing God atau bertindak seperti Tuhan karena hal ini tidak lebih dari perencanaan dan rekayasa sosial laiknya dalam program Keluarga Berencana.

Tepat di sini, RUU Cipta Kerja menyerupai DNC karena meyakini bahwa eksistensi sebagian besar warga negara Indonesia bergantung kepada para investor, pengusaha dan mustakbirin (orang kaya). Seolah-olah, menggelar karpet merah untuk investor dan pengusaha sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa ini. Kemudian, RUU Cipta Kerja yang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga merupakan bukti nyata yang mengarah pada DNC karena menentukan seperti apa manusia Indonesia (ideal) yang akan bertahan hidup di masa depan yaitu Homo Oeconomicus. Mereka yang tidak berinovasi dalam hal investasi, pekerjaan dan keterampilan akan musnah di masa depan.

Di samping klaim inkonstitusional, kritik perburuhan maupun kritik lingkungan, RUU ini jelas menunjukkan cara pemerintah memanjakan kelas pengusaha dengan dalih investasi. Saya tidak anti investasi tetapi memanjakan pengusaha dan investasi juga bertentangan dengan semangat gotong-royong.

Dalam gotong-royong, berat sama dipikul sementara ringan sama dijinjing. Tidak boleh ada anggota komunitas yang leyeh-leyeh apalagi manja. Pun kita juga perlu meragukan kontribusi pengusaha di luar bisnis dan perpajakan. Sampai hari ini, saya belum pernah mengetahui seorang pengusaha asal Indonesia yang mendapuk dirinya sebagai filantropis, dan gemar berinvestasi pada riset pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi studi filsafat yang memang bukan untuk membuat roti menurut Louis Kattsoff. Padahal, aktivitas filantropis seperti ini turut mendukung perekonomian Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Australia.

Kita juga perlu meragukan kemampuan para pengusaha Indonesia (bedakan dari pengusaha asing di Indonesia) baik dalam memanfaatkan RUU Cipta Kerja maupun “sekadar” membuat rencana bisnis yang baik. Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengeluhkan hal ini meski dalam konteks yang sedikit berbeda. Pun mahasiswa pascasarjana studi bisnis dan manajemen yang membuat business model creation kerap kali gagal dalam hal mengonstruksi misalnya nine blocks model secara koheren atau merumuskan value propositions secara realistis.

RUU Cipta Kerja memaksa kita untuk memilih tetap menjadi pekerja dengan berbagai kerugian atau bertransformasi menjadi pengusaha dengan berbagai manfaat yang disediakan. Padahal, Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah mewajibkan umat Muslim mengikuti jejaknya sebagai pengusaha.

Masa depan terlalu penting dan menarik untuk dikerdilkan oleh RUU Cipta Kerja. Alih-alih mendesain masa depan, RUU ini justru mengingatkan saya pada lirik lagu “Testify” dari band rap metal Rage Against The Machine yang sudah bubar. Mereka mengutip novel 1984 karya George Orwell: “who controls the past (now), controls the future. Who controls the present (now), controls the past.”

RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa Jokowi memilih DNC untuk mengontrol masa depan tetapi justru tuna sejarah bahwa Soeharto gagal mewujudkan TDE. Sedangkan wong cilik hanya tinggal jargon, jika bukan dayang-dayang dalam RUU ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain