Kolom | April-Juni 2018

Telaah Best Practices dan Trans-Disiplin Kelestarian

Pengalaman serta keberhasilan kelestarian oleh perusahaan lain mempunyai ciri bahwa fakta lapangan harus dipahami dengan berbagai perspektif.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

Dalil untuk melestarikan hutan yang ditetapkan hanya berdasarkan aspek-aspek fisik pohon (sustained yield principles) tampak sudah perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Alasannya, konsep itu dapat berjalan apabila profitabilitas usaha dapat dicapai secara mandiri atau dukungan holding usaha itu, serta mendapat dukungan sosial, ekonomi, pasar, maupun kelembagaan yang efektif. Karena dukungan-dukungan itu juga melibatkan kepentingan-kepentingan, maka situasi politik juga menentukannya. 

Perusahaan HPH yang dulu beroperasi sekitar 60 juta Ha, seluas 40 juta Ha lebih di antaranya saat ini sudah bangkrut ataupun tidak beroperasi. Pula, terhadap hutan tanaman kayu pertukangan selain Perhutani, malah tidak satu perusahaan pun bekerja. Ketika membangun stock menjadi hal yang tidak mungkin—dan ini akibat berbagai faktor sosial-ekonomi-pasar-kelembagaan-politik yang melingkupinya, maka pasti tidak akan ada yield yang bisa diatur berdasarkan dalil tersebut.

Manajemen Hasil Hutan dan Air
Pengelolaan hutan produksi dengan lahan gambut di dalamnya dari dulu tidak secara spesifik mengungkapkan bagaimana manajemen pengelolaan air bersama kelestarian hasil dipadukan. Sejauh ini keterpaduan itu belum menjadi bentuk baru konstruksi pengetahuan pengelolaan hutan. Mungkin hal itu disebabkan oleh kata-kata “fungsi pokok” dalam definisi mengenai fungsi hutan produksi dalam Undang-undang Kehutanan menjadi pembatas. Dengan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, seolah-olah menafikan fungsi yang dianggap bukan pokok, dalam hal ini: air. Padahal, air bukan hanya menentukan rentanitas hutan terhadap kebakaran, tetapi juga menentukan produktivitas hasil hutan—khususnya di hutan bergambut itu.

Pada waktu yang sama fungsi keanekaragaman hayati di hutan produksi juga harus diperhatikan, walau sejauh ini isunya belum terakumulasi menjadi perhatian publik. Hal demikian itu sebaiknya tidak dianggap mengada-ada, karena definisi hutan, untuk membedakan non hutan, dalam Undang-undang Kehutanan disebut sebagai “suatu kesatuan ekosistem” dan yang menjadi penciri bukan sekedar dominasi pepohonan, tetapi juga “persekutuan dengan alam lingkungannya”. Maka, hutan produksi pun, selain dan tentunya hutan lindung dan konservasi, tetap dilihat persekutuan dengan alam lingkungannya dan bukan sekedar bicara soal jenis-jenis komoditi yang bisa diproduksi.

Mengingat perjalanan air di atas dan di bawah permukaan tanah bebas mengikuti tinggi-rendahnya kondisi alam setempat, maka pelaksanaannya tidak bisa dibatasi per konsesi. Di dalam konsesi itu sendiri perlu informasi detail untuk membangun zonasi-zonasi di mana pintu-pintu air harus dipasang. Hubungan antar konsesi, juga antara konsesi dengan masyarakat di sekitarnya juga harus menjadi perhatian. Air yang menjadi “milik bersama” itu perlu ditetapkan pengaturannya oleh negara.

Di suatu perusahaan hutan tanaman di Kalimantan Barat, sebagai contoh, dalam pelaksanaan tersebut berpegang pada batas kedalaman air maksimum 40 cm dari permukaan tanah. Apa yang dilakukan ini meliputi seluruh aliran air dari sumber utama yaitu hutan sekunder pada lokasi yang lebih tinggi, seluas sekitar 10.000 Ha di dalam konsesinya. Hutan alam ini tidak digunakan untuk hutan tanaman. Aliran air ke bawahnya dibuat dam-dam sampai ke hilir agar air tidak mengalir dan habis begitu saja, karena menjadi sumber daya yang diperlukan. Adapun pada parit sekunder dan tersier dibuat pintu-pintu otomatis, sehingga jika kelebihan air pintu akan terbuka, dan sebaliknya jika air berkurang pintu tertutup. Yang bisa dibuktikan oleh perusahaan ini bahwa manajemen pengelolaan air dapat mengatasi persoalan kebakaran hutan/lahan dan sekaligus menjaga produktivitas hutan. Hanya saja luas yang dikelola masih relatif kecil, sehingga kebakaran hutan dapat dikendalikan. Secara finansial pun perusahaan ini masih disubsidi oleh perusahaan induknya.

Terlepas dari kondisi itu, hutan produksi bergambut dan hutan alam bergambut di dalam konsesi hutan produksi sudah menjadi bagian dari "modal alam" perusahaan itu untuk menunjang profit jangka panjang. Maka, demi keberlanjutan dukungan keseimbangan tata air, perusahaan terlihat punya kepentingan melindunginya, karena menentukan hasil produksi kayu yang diperoleh. Dalam praktik itu, relasi modal alam dan profit mudah dipahami karena perusahaan menguasai ilmu pengetahuan ekosistem gambut. Arah kebijakan di sini yaitu menjadikan landscape hutan produksi sebagai modal alam, sehingga dapat disebut sebagai quasi private asset, yangmana tetap dikelola perusahaan tetapi fungsi dan daya gunanya negara ikut menjaganya.

Trans-disiplin Kelestarian
Pengalaman tersebut serta keberhasilan kelestarian oleh perusahaan lain mempunyai ciri bahwa fakta lapangan harus dipahami dengan berbagai perspektif. Itu mengakibatkan, pertama, kondisi lapangan menjadi pemicu apa yang akan diatur dan bukan sebaliknya. Tingginya knowledge content memerlukan kehati-hatian dalam penetapan regulasi dan administrasinya, dan sejauh mungkin dihindari pedoman pengelolaan menjadi ketetapan yang menentukan salah-benarnya tindakan.

Kedua, kriteria kelestarian yang terdiri dari keberlanjutan produksi/ekonomi, sosial maupun lingkungan tidak dapat diperlakukan bisa bekerja sendiri-sendiri, seperti yang selama ini digunakan dan diukur, tetapi digunakan terintegrasi, sehingga mendapat teknik, cara dan ketetapan akibat integrasinya itu. Misalnya, dari pembelajaran di atas, luas lahan efektif produksi kayu tahunan tidak lagi bisa diperoleh dari luas efektif konsesi dibagi daur tanaman pokok seperti cara konvensional, karena sebagian hutan yang ada harus diperlakukan sebagai stock cadangan air.

Ketiga, perlakuan detail akibat pelaksanaan bagian kedua itu sangat ditentukan oleh kelayakan finansial perusahaan. Manajemen air memerlukan tambahan biaya investasi dan pemeliharaan, misalnya untuk kasus di atas, setiap 100 Ha diperlukan satu pintu air dan peletakannya itu harus didasarkan informasi pemetaan topografi dan kedalaman gambut secara detail. Keempat, sebagaimana pengelolaan sumber daya hutan/lahan pada umumnya, tidak dapat dipisahkan dengan persoalan hak dan akses masyarakat adat atau lokal, juga pendatang. Misalnya mengenai isu-isu perampasan tanah, penggusuran wilayah adat, suap/peras "tokoh adat", jual-beli tanah manipulatif ataupun indikasi pelanggaran HAM ada di ranah ini.

Kelima, kelembagaan perizinan dan politik pengelolaan sumber daya alam turut menentukan secara signifikan perwujudan kelestarian dan keadilan. Isu-isu mengenai penataan ruang, biaya transaksi perizinan maupun korupsi, dapat terjadi akibat kepentingan politik dalam pemanfaatan dan penguasaan hutan/lahan dan seisinya. Dari kelima faktor pengetahuan-sosial-ekonomi-pasar-kelembagaan-politik tersebut jelas bahwa upaya mewujudkan kelestarian memerlukan pengetahuan dan pemikiran yang lebih komprehensif.

Inovasi kebijakan
Sektor kehutanan dari dulu terkenal banyak peraturan, karena yang diatur mencakup prosedur dan manajemen pengelolaan sumber daya alamnya. Padahal prosedur dan manajemen itu tergantung kondisi lapangan yang beragam maupun strategi yang dipilih pengelolanya untuk mencapai tujuan. Misalnya, kedalaman air gambut ketika menjadi patokan manajemen akan cenderung fleksibel menurut lokasi, bergerak di antara kondisi basah agar tidak mudah terbakar dan kondisi cukup kering agar tanaman tetap hidup, serta penetapan umur optimal tegakkan bisa berbeda menurut lokasi. Fleksibilitas demikian itu perlu dipertimbangkan apabila harus menjadi ketentuan hukum yang sifatnya final, mengikat dan menentukan salah benarnya tindakan.

Prosedur dan manajemen perlu pula dipertimbangkan untuk tidak menjadi bagian dari pengawasan, karena dalam praktik di lapangan hal-hal yang dapat dinegosiasikan dapat menjadi ajang biaya transaksi. Obyek pengawasan, terutama bagi usaha dengan knowledge content kasus yang ditelaah ini, sebaiknya berupa jenis-jenis kinerja akhir (outcome) terutama yang berpengaruh terhadap kepentingan publik, tanpa harus menentukan dan mengawasi cara untuk mencapai kinerja akhir itu. Pengawasan klasik, termasuk oleh aparat keamanan, perlu ditelaah karena sudah terbukti penyebab biaya transaksi tinggi.

Penerapan teknologi pemanfaatan lahan gambut di hutan produksi mampu mengatasi peluang terjadinya biaya lingkungan, namun dengan profitabilitas relatif lebih rendah dibandingkan usaha serupa di tanah mineral. "Teknologi" dimaksud juga dilakukan oleh masyarakat setempat melalui kearifannya, dengan fleksibilitas jenis manfaat melalui tanaman pertanian maupun perikanan yang terintegrasi dengan hutan yang dikelolanya. Maka, pengetahuan yang menjadi bagian dari "modal sosial" dengan wujud berupa teknologi maupun kearifan, harus didorong pengembangan inovasinya, bukan diikat oleh pedoman yang kaku. Faktor utama berlangsungnya inovasi itu yaitu kepastian property rights termasuk manfaat finansialnya, sebagai dasar tumbuhnya sense of belonging.

Inovasi dalam pengelolaan hutan sudah lama terhenti akibat tidak pastinya property rights tersebut; tingginya ketidakpastian dan banyaknya konflik hak menyebabkan tingginya risiko investasi untuk inovasi bagi usaha komersial, juga dapat memicu hilangnya kearifan lokal sebagai landasan inovasi masyarakat. Akhirnya, perbaikan kebijakan pengelolaan hutan yang sudah menjadi keniscayaan itu, di satu sisi memerlukan pengetahuan trans-disiplin dan di sisi lain memerlukan pemahaman detail kondisi lapangan.