Kolom | April-Juni 2018

Restorasi Gambut di Hutan Alam Produksi

Ekosistem gambut menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Di Indonesia tidak kurang dari 55 giga ton karbon tersimpan dalam ekosistem gambut yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan dan Papua

Syamsul Budiman

Alumni Jurusan Manajemen Hutan IPB dan Ketua Pokja Restorasi Ekosistem

DUA pekan sebelum Ramadan, Bogor kering karena Kota Hujan ini tak kunjung diguyur hujan. Suhu mencapai 39 derajat Celcius, terik memanggang, segala permukaan. Cuaca ini mengingatkan saya pada 2015 ketika hutan-hutan Indonesia terbakar karena panas yang masif mempercepat persebaran api, terutama di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan.

Kebakaran hebat itu telah melahirkan momentum dan perhatian kita kepada hutan gambut, tempat api bersemayam selama kebakaran itu. Sejak itu, kawasan gambut menjadi perhatian semua orang, seolah-olah hutan ini baru muncul ke permukaan dan mengagetkan kita semua.

Kawasan hutan di lahan gambut didefinisikan sebagai kawasan hutan yang berada di atas material organik yang terbentuk secara alami dari dekomposisi sisa-sisa tumbuhan secara tidak sempurna dengan ketebalan ≥ 50 cm, memiliki peranan penting dalam sistem penyangga kehidupan ekosistem. Selain bernilai ekologi, hidrologi, dan kelola iklim yang tidak tergantikan oleh ekosistem lainnya, hutan gambut juga memiliki biodiversitas flora dan fauna yang unik, sebagai habitat lebih dari 800 jenis flora dan 500 jenis fauna (Consortium Central Kalimantan Peatlands Project 2008; Blackham et al. 2014).

Terkait dengan peranannya dalam tata kelola iklim, ekosistem gambut menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, tidak kurang dari 55 giga ton karbon tersimpan dalam ekosistem gambut yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan dan Papua (Page et al. 2009).

Sayangnya sejak tahun 1990 hingga 2010, proporsi hutan gambut di Indonesia menurun secara signifikan dari 78% menjadi 28%. Sebagian besar telah mengalami perubahan tutupan dan terdegradasi menjadi semak belukar (Miettinen et al. 2011). Hal ini dibenarkan oleh Wahyunto et al. (2012) bahwa 27% ekosistem gambut di Indonesia telah menjadi hutan sekunder dan hanya 18% yang masih berbentuk ekosistem asli.

Penyebab utamanya adalah konversi hutan gambut menjadi lahan perkebunan, pertanian atau hutan tanaman, serta kebakaran hutan (Rose et al. 2011). World Bank (2015) mencatat pada tahun 2015, sebanyak 33% kebakaran terjadi di lahan gambut dari total 2,6 juta hektare lahan yang terbakar, dengan mengeluarkan emisi sebesar 1,750 mtCO2e.

Mengingat tingginya ancaman terhadap ekosistem gambut di atas, kegiatan restorasi untuk mengembalikan segala fungsi antara elemen dan keterkaitannya menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement tentang perubahan iklim yang memuat target NDC (nationally Determined Contribution), melalui UU 16/2016 tentang pengesahan persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Dalam komitmen ini Indonesia wajib menurunkan emisi sebesar 29% dari BAU tahun 2030 dengan sumber daya sendiri dan sampai 41% dengan dukungan International. Selain itu KLHK ditunjuk sebagai National Focal Point untuk mengawal proses ini, sekaligus mendapatkan beban paling besar dengan target NDC di sektor kehutanan sebesar 17,2%-23%.

Secara umum, hal-hal yang menjadi momok dalam restorasi ekosistem gambut di Asia Tenggara adalah upaya untuk mengurangi kebakaran lahan, kurangnya regenerasi tanaman keras, teknik silvikultur yang masih berbentuk trial and error, pemulihan sistem hidrologi, sinergi dengan masyarakat lokal, dan perencanaan tujuan akhir yang rasional (Page et al. 2009). Rodrigues et al. (2009) menambahkan bahwa hal-hal yang disebutkan di atas mirip dengan kendala yang dihadapi oleh kegiatan restorasi di Brasil, terutama terkait faktor finansial, perencanaan skala lanskap, dan sosio-politik. 

Memulihkan gambut itu tidak mudah. Memulihkan kawasan gambut bukan sekadar menanam kembali pada areal yang sudah terdegradasi atau membangun sistem hidrologi pada wilayah budidaya. Merestorasi gambut adalah membangun keseimbangan tiga pilar manfaat hutan: ekologi, aspek sosial dan aspek ekonomi yang saat ini terkadang tidak bisa disinergikan malah terkesan saling melemahkan.

Contoh kasus pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil kebijakan yang cukup berani dengan menerbitkan empat aturan sekaligus yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14, 15, 16 dan 17 yang bisa diterjemahkan sebagai keseriusan KLHK dalam penanganan kawasan gambut dan bentuk sinergi atas pemenuhan komitmen Indonesia terhadap NDC yang akan mulai berlaku pada tahun 2020.

Hal ini tentu saja harus dipersiapkan mengingat dari jatah sektor kehutanan tersebut lebih dari 12% di antaranya difokuskan pada perbaikan di hutan produksi yang menguatkan perlunya pemerintah, pelaku bisnis, dan individu untuk mengatasi perubahan iklim secara bersama-sama dengan cara mengurangi jumlah emisi.

Kebijakan ini menimbulkan keguncangan di kalangan rimbawan. Sebab meski terlihat serius, sesungguhnya ada ruang-ruang toleransi, selain ada kesan terlalu buru-buru menerapkannya. Secara substansial aturan ini menempatkan sektor swasta yang beroperasi di kawasan hutan produksi, khususnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri, menjadi obyek. Bagi perusahaan HTI yang wilayah kerjanya di dominasi oleh lahan gambut harus segera mengubah perencanaan jangka panjang dengan cara mengubah rencana kerja umumnya agar lebih ramah lingkungan. Bagi sektor swasta perubahan ini tentu saja bukan sekedar perubahan yang bersifat administratif semata namun adanya perubahan mendasar pada konsep tata ruang wilayah kerja dan lebih jauhnya lagi kelayakan dari usaha hutan tanamannya.

Sebenarnya, solusi alternatif juga ingin ditunjukkan pemerintah dengan mengeluarkan komitmen land swap bagi perusahaan yang oleh karena kondisi fisiknya harus dijadikan kawasan lindung gambut setelah satu daur pengusahaan. Pertanyaan besarnya di mana areal “land swap” ini? Bagaimana pula skema mendapatkannya? Apakah bisa langsung diterima atau dengan skema permohonan yang melibatkan pemerintah daerah setempat?

Juga soal kepastian usaha karena memperoleh izin di suatu kawasan bagi industri sudah menghitung untung ruginya, aspek sosial, hingga keamanan. Apakah lahan pengganti ini malah akan memperluas areal hutan tanaman industri belaka? Jika benar anggapan ini berapa banyak lagi hutan alam akan berubah fungsi?

Masih di tataran kebijakan dalam konteks penyelamatan hutan alam yang tersisa, Kementerian Kehutanan sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/Menhut-II/2004 sebagai upaya mengembalikan potensi kawasan hutan produksi sehingga tercapai keseimbangan hayati melalui skema Restorasi Ekosistem.

Kebijakan Restorasi ekosistem diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. PP 3 tahun 2008 sehingga Restorasi ekosistem menjadi pilihan strategis dalam pengelolaan hutan alam produksi yang diberikan melalui skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, namun tetap memiliki konsekuensi sebagaimana izin usaha pemanfaatan hasil hutan lain yang berlaku di hutan produksi.  

Satu dekade sejak berdirinya IUPHHK-RE pertama di Indonesia, terhitung sudah ada 16 unit hingga tahun 2016, dengan total luas 623.075 hektare, di mana 59% di antaranya (364.763 ha) merupakan ekosistem gambut (UJLHHBK-KLHK 2017).

IUPHHK-RE adalah sebuah contoh kasus yang baik dari sisi kelembagaan, yang bisa menjadi alternatif dari ragam persoalan antara penyelamatan kawasan gambut di hutan produksi, pemenuhan komitmen NDC maupun kepastian hak dari pemegang ijin konsesi. Apakah nanti izinnya perlu diubah ataukah cukup mengadopsi pengelolaannya saja, itu sesuatu yang bisa dipikirkan selanjutnya.

Yang jelas restorasi ekosistem adalah sebuah kemasan baru yang memandang hutan sebagai penghasil beragam manfaat dan dapat memaduserasikan antara bisnis kehutanan dan konservasi melalui pengelolaan hutan berbasis ekosistem, dimana pendapatan utama bukan dari kayu namun berasal dari jasa lingkungan, salah satunya melalui perdagangan karbon.

Masalahnya, rencana ini muncul dan tenggelam. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Domestic Carbon Market sebagai bentuk insentif terhadap pihak yang mereduksi emisi sudah ramai diperbincangkan namun nyaris tak terdengar kelanjutannya begitu pemerintahan berganti. Padahal jika mekanisme ini terwujud akan membentuk swasembada jasa lingkungan dari mulai produsen sampai dengan konsumen dengan mekanisme pasar yang bisa diatur secara mandiri.

Pasar domestik ini adalah sebuah harapan besar yang bisa diwujudkan dengan gerakan seluruh lembaga. Jika kebijakan ini bisa direalisasikan, Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia dalam implementasi REDD+ dan komitmen internasional dengan mendorong banyak investasi di kegiatan restorasi gambut maupun restorasi ekosistem. Agar hutan kembali lestari sehingga Bogor kembali ke fitrahnya sebagai Kota Hujan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Risiko Hibah Norwegia dalam Mencegah Pemanasan Global

    Pemerintah Norwegia mengucurkan hibah Rp 813 miliar. Indonesia makin terikat pada target program menurunkan emisi dalam mitigasi pemanasan global.

  • Kabar Baru

    Benarkah Menanam Pohon Tak Mencegah Pemanasan Global?

    Ada studi terbaru yang menyebutkan menanam pohon tak banyak berguna mencegah pemanasan global. Apa itu pengertian pemanasan global?

  • Surat dari Darmaga

    Masa Depan Pembangunan Papua

    Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

  • Surat dari Darmaga

    New Normal: Saatnya Ramah Lingkungan

    Era new normal atau normal baru setelah pandemi virus corona, seharusnya mendorong kita lebih peduli lingkungan. Virus muncul karena alam tak seimbang.