Wawancara | April-Juni 2018

Jangan Tunda Moratorium Sawit

Wawancara dengan I Nyoman Suryadiputra, Direktur Eksekutif Wetlands International.

Mustofa Fato

Pemerhati kehutanan dan lingkungan. Penyuka kopi dan fotografi

PENGELOLAAN lahan gambut Indonesia sedang memasuki babak baru. Pemerintah menghentikan sementara pemberian izin pengelolaan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Presiden Joko Widodo membuat kebijakan itu setelah hutan Indonesia digerus api dalam kebakaran besar pada 2015.

Pertanyaannya, lalu apa setelah moratorium? Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 71/2014 yang mengatur soal fungsi gambut sebagai restorasi dan budidaya. Artinya, perlu ada penataan lahan gambut memakai data presisi agar bisa dideteksi mana lahan yang akan dipakai untuk budidaya mana untuk restorasi. Restorasi dilakukan jika lahan gambut itu rusak, salah satu indikatornya, jika permukaan airnya turun di bawah 40 sentimeter.

Kanal dianggap sebagai penyebab permukaan air itu turun sehingga gambut yang berisi bahan organik yang bertumpuk selama ribuan tahun menjadi kering. Panas tropis bisa meledakkannya menjadi api dalam sekam yang bisa menjelar dan sulit dipadamkan. Problemnya adalah kawasan gambut lebih banyak dikuasai oleh perusahaan sehingga problem bertambah runyam.

Jika lahan yang ada di bawah kuasa perusahaan itu rusak, pemerintah perlu menggantinya karena moratorium menyebabkan mereka rugi secara ekonomi. Pertukaran lahan menjadi solusi, tapi eksekusinya tak semudah membalik telapak tangan. “Ini masalah yang harus diselesaikan dengan duduk bersama semua lembaga,” kata I Nyoman Suryadiputra, Direktur Eksekutif Wetlands Internasional—sebuah lembaga nonpemerintah yang fokus meneliti dan memonitor lahan basah di Indonesia.

Untuk menguar problem pelik lahan gambut, dan menyodorkan solusinya, Mustofa Fato dai Forest Digest mewawancarai Nyoman, alumni Fakultas Perikanan IPB, pada April lalu.

Apa dampak utama PP 71/2014 itu?
Menurut PP 71/2014 ada dua kategori fungsi gambut: sebagai areal lindung dan budidaya. Kategori lindung jika ketebalannya lebih dari tiga meter atau meskipun tidak setebal itu gambut kategori ini jika punya nilai plasma nutfah yang tinggi untuk kepentingan konservasi.

Artinya tak semata soal ketebalan?
Tidak. Kandungan plasma nutfah juga dipertimbangkan. Selain itu jika ekosistem gambut tersebut berada di dalam kawasan pelestarian alam (KPA) ataupun kawasan suaka alam (KSA), tidak peduli ketebalan gambut tersebut kurang atau lebih dari tiga meter, secara otomatis mempunyai status sebagai fungsi lindung. Termasuk di dalamnya jika kawasan ekosistem gambut masuk ke dalam RTRW sebagai fungsi lindung maka secara otomatis masuk sebagai fungsi lindung tidak peduli berapa kedalaman gambut tersebut.

Apa alasannya?
Mempengaruhi kelestarian, baik itu fungsi sebagai jasa lingkungan, ketersediaan air, plasma nuftah. Ekosistem gambut yang mempunyai ketebalan lebih dari tiga meter berfungsi sebagai penyimpan air, yang di bawahnya jadi budidaya. Maka Badan Restorasi Gambut harus memperhatikan klasifikasi ini. Setelah itu perlu kategori lagi, apakah gambut tersebut rusak atau tidak. Gambut untuk kategori lindung jika piritnya (FeS2) sudah teroksidasi, atau terdapat pasir kuarsa yang sudah tersingkap, atau tutupan lahannya sudah menurun karena terbakar atau ditebang. Menurut PP 71 gambut seperti ini sudah rusak. Sehingga untuk memulihkan harus dibenahi.

Jika di lahan gambut yang rusak itu ada kanal, apa yang harus dilakukan?
Tutup. Jika tutupan lahannya berkurang bisa dilakukan rehabilitasi, tetapi jika pirit dan pasir sudah terekspos akan susah untuk dibenahi.

Artinya kanal itu disekat?
Banyak yang tidak paham bahwa kanal cukup ditutup dengan sekat/blok, padahal tidak seperti itu. Metode itu bisa digunakan di lahan gambut yang mempunyai fungsi budidaya. Kanal yang berada di lahan gambut ini sudah jutaan meter panjangnya yang menjadi salah satu penyebab rusaknya lahan gambut.

Termasuk jadi penyebab kebakaran?
Api hanya sebagai akibat dari keringnya lahan gambut yang dibuka kanalnya. Gambut jika tidak dibuat drainase/kanal merupakan ekosistem danau yang belum tersingkap yang tertumpuk sampah organik yang umurnya ribuan tahun. Banyak orang tidak paham ini padahal itu merupakan kuncinya. Artinya danau tersebut isinya merupakan air. Sebanyak 90% dari volume gambut yang tidak terganggu merupakan air. Pembuktiannya dengan coba untuk mengangkat gambut menggunakan tangan, tidak sampai 10 cm dari permukaan akan menemukan air di gambut tersebut sampai ketemu tanah mineral. Saya pernah menghitung, volume air tawar terbesar di Indonesia bukan berada di danau, bukan di sungai, tapi rawa gambut. Lahan gambut dengan luas 20 juta hektare, jika asumsinya ketebalan 5 meter berisi air dikali 20 juta hektare, hasilnya 1 triliun meter kubik. Jika air danau di Indonesia dijumlahkan semua, volumenya tidak sampai 10% dari volume air gambut.

Air itu harus ada terus di lahan gambut?
Jika air tidak dibuang melalui kanal, pohon kelapa sawit akan busuk. Karena airnya dibuang melalui drainase, tanah gambutnya akan turun. Kecepatan turunnya tanah gambut tersebut sudah mengkhawatirkan, turun 1-2 meter. Setelah itu tiap tahunnya akan turun tergantung berapa dalam dari kanal drainase. Jika kita turunkan airnya 70 cm yang biasa digunakan oleh perkebunan sawit, maka tanahnya akan turun kurang lebih 5 cm per tahun.

Jadi kanal itu menjadi simalakama buat sawit dan hutan gambut?
Cikal bakal hancurnya gambut adalah pembuatan kanal-kanal yang membuang air melalui drainase. Padahal gambut kita pada umumnya berada tidak jauh dari pantai dengan elevasi < 30 mdpl. Persebaran gambut di Indonesia sebagian besar berada di pantai timur Sumatera, yaitu Riau, Jambi, Sumsel. Ada juga di Kalimantan dan Papua. Di satu sisi air tanah gambut turun, di sisi lain air permukaan tanah meningkat akibat dari pemanasan global. Sehingga ini yang akan sangat mengkhawatirkan. Apabila gambut kita terus didrainase, maka kita akan kehilangan daratan, air lautnya maju ke darat dan garis pantai akan mundur. Ini yang harus dipikirkan.

Apakah problem pelik ini sudah diketahui semua stakeholder?
Saya tidak yakin investor/pengusaha memikirkan isu keberlanjutan lingkungan. Izin sawit itu 25 tahun, setelah itu dilakukan penggantian tanaman baru. Jika dalam 25 tahun tersebut tanah turun 5 cm/tahun, dalam 25 tahun tanah akan turun sedalam 125 cm. Tetapi jangan lupa, pada awal dibukanya hutan, tanah bisa turun 1-2 meter. Sehingga totalnya 225-335 cm. Jika dalamnya gambut itu 2-3 meter, sisa gambutnya habis. Ketika gambut kita ganggu/airnya kita drainase, maka terjadi subsiden.

Apa yang terjadi?
Oksigen dari udara masuk ke gambut dan bakteri aerob mulai aktif sehingga lapisan gambut habis. Bahasa mudahnya, lapisan gambut tersebut dimakan oleh bakteri aerob. Sehingga melepaskan gas CO2 sebagai gas rumah kaca. Itu baru satu sisi dari proses mikro organisme yang mengubah dari kondisi anaerob menjadi aerob. Yang kedua, ketika kanal dibuat, air yang mengalir akan menuju laut. Selama proses pembuangan air, materi gambut akan tercuci. Karena sebenarnya itu adalah sampah organik, maka sampah tersebut akan mengikuti air buangan dari kanal menuju sungai sampai akhirnya ke laut. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh semua stakeholder baik itu pemerintah, swasta, akademisi, dan kami sebagai LSM.

Artinya, kanal itu yang akan menghabisi hutan gambut?
Bahkan akan mempengaruhi teritorial suatu kepulauan. Pulau Sumatera akan terancam menjadi ramping, padahal Singapura dan Malaysia sedang meluaskan arealnya dengan reklamasi. Pulau-pulau yang di pantai timur Riau bukanlah pulau-pulau biasa. Pulau-pulau tersebut isinya adalah gambut. Kita khawatirkan pulau tersebut tenggelam karena adanya sawit dan dibuat drainase. Banyak bukti terkait hal tersebut.

Jadi PP 71 ini sudah tepat dengan membuat dua kategori itu?
Tidak sempurna. Tetapi setidaknya pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi hancurnya gambut. Di PP tersebut terdapat kriteria gambut yang rusak. Kriteria kerusakan di kawasan lindung adalah dengan adanya kanal, tutupan lahan berkurang, pirit teroksidasi, dan pasir terekspos.

Kalau di lahan budidaya, apa kriterianya?
Air gambutnya turun lebih dari 40 cm. Angka 40 cm yang diusulkan oleh pemerintah tidak secara otomatis akan menghentikan adanya penurunan permukaan lahan gambut. Ada data dari kami yang mendapatkan hasil bahwa air gambut yang turun 40 cm akan menurunkan lapisan lahan gambut sedalam 3 cm. Kami punya data hasil kajian ilmiah itu.

Artinya, PP 71 tak menghentikan laju subsiden?
Peraturan tersebut hanya membatasi laju penurunan permukaan gambut sehingga lebih lambat. Kalau kita biarkan turunnya bisa 5-7 cm per tahun, sedangkan PP gambut membatasi terjadinya laju subsiden yang lebih lambat. Angka 40 cm itu sudah melalui kajian ilmiah. Jika air gambut turun sebanyak itu, ia akan kering dan kelembapannya berkurang. Begitu menjadi kering, akan mudah terbakar, ditambah lagi dengan adanya subsiden permukaan gambut. Di dalam PP 71 disebutkan jika fungsi budidaya tidak dikatakan rusak, maka airnya tidak boleh turun sampai lebih dari 40 cm.

Fakta di lapangan bagaimana?
Karena sudah banyak kanal yang dibuat jadi turun juga. Panjang kanal di lahan gambut setiap hektare untuk kelapa sawit, panjang kanalnya mencapai 120 meter sampai 700 meter per hektar. Itu juga berlaku untuk gambut yang ditanami akasia (HTI). Jika ada 10 juta hektar gambut yang sudah dibuka, tinggal dikali saja ada berapa kilometer panjang kanal yang telah dibuat. Hal inilah yang mengkhawatirkan ekosistem gambut yang sudah mulai terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Karena di daerah Papua sudah mulai banyak perkebunan kepala sawit.

Jadi moratorium izin baru untuk sawit sudah tepat?
Banyak perkebunan sawit dan HTI yang kepemilikannya merupakan dari pihak luar negeri. Ini kacau. Di satu sisi itu merupakan tempat tinggalnya masyarakat Indonesia, tetapi di sis lain pengusaha dengan mudah mendapatkan izin konsesi di area gambut. Jika terjadi kerusakan gambut dan bencana, yang dirugikan bukan investor. Investor sudah untung dengan izin 25 tahun dan sudah hengkang dari lokasi tersebut.

Sudah sejauh mana moratorium?
Belum disepakati. Padahal moratorium sawit sangat tepat. Jadi, agenda pemerintah menetapkan moratorium sawit jangan ditunda. Ini bukan bentuk dari menentang adanya sawit, tetapi kita bisa inventarisasi seluruh kebun sawit yang di gambut kondisinya seperti apa. Jika kondisinya sudah rusak, maka sawitnya akan tumbang. Sayangnya, isu yang muncul sekarang adalah Uni Eropa menjegal impor sawit dari Indonesia. Faktanya gambut kita terbakar hampir setiap tahun karena banyaknya kanal. Jangan kita membodohi masyarakat dengan menyalahkan negara maju sementara faktanya terjadi kerusakan gambut. Mari kita duduk bersama-sama untuk mengantisipasi sebelum lebih parah. Karena jika banyak pohon sawit yang tumbang dan terendam oleh air, maka perusahaan juga akan merugi.

Artinya, kerugian tak hanya soal lingkungan?
Efek lainnya adalah pinjaman uang di bank. Jika sampai terjadi kredit macet risikonya krisis moneter. Yang rugi bukan hanya pengusaha, tetapi juga masyarakat umum. Contohnya, tahun 1970-an ada booming udang. Hutan mangrove kita di pantai utara Jawa, Sumatera, rusak karena jadi tambak udang. Setelah itu terjadi penyakit udang virus bintik putih, akhirnya sampai sekarang bisnis udang tidak berkembang, sementara hutan mangrove sudah telanjur rusak. Setiap tahun hampir 200 meter tanah mangrove hilang. Karena selain tanah turun dan terabrasi oleh laut, juga terjadi kenaikan dari air laut. Pantai Demak sekarang sudah mundur 2-3 kilometer dari titik awal. Itu kejadian dulu.

Apa relevansinya dengan sawit dan gambut?
Jika banyak lahan gambut dijadikan kelapa sawit, saya khawatir kasus mangrove terulang. Sekarang sudah muncul penyakit di sawit seperti ganodherma, semacam jamur yang tidak ada obatnya. Kebun sawit yang terhantam ganodherma solusinya adalah dibakar. Cara lain adalah dengan membuat kanal yang lebih dalam lagi. Tapi ini tidak mungkin karena luas lahan sawit berjuta hektare. Ini harus jadi perhatian. Jika gambut rusak bukan hanya lingkungan yang rugi, tapi bisnis juga mandek.

Apa alternatif solusinya jika sudah begini?
Masyarakat harus disadarkan betapa ringkihnya lahan gambut. Masyarakat saya sarankan untuk melakukan peralihan dan jangan tergiur dengan keuntungan yang sementara. Sawit di gambut memang masih menguntungkan, tetapi untuk area gambut yang airnya sudah turun dan tersubsiden menjadi kolam saya sarankan untuk melakukan budidaya perikanan. Saya sarankan  kanal yang berada di fungsi budidaya untuk disekat/diblok agar lahan gambutnya tidak turun 40 cm. Ingat, yang turun 40 cm itu bukan di kanalnya, tetapi di lahan gambut yang berada di dalam (tengah-tengah) sedangkan di kanalnya sendiri harus lebih dekat dengan permukaan. Sehingga jika kanal-kanal tersebut disekat/diblok menggunakan kayu atau lainnya, kanal akan terbentuk kolam. Kolam ini jika dijadikan budidaya perikanan yang sangat potensial. Jika kita menanam sawit, panennya membutuhkan waktu 5 tahun atau lebih, sedangkan jika budidaya ikan hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan.

Apakah ada negara yang berhasil mengelola gambut dari segi budidaya dan restorasi?
Tidak ada.

Jadi, sekali lagi, kebijakan pemerintah soal moratorium sudah tepat?
Ya. Dalam periode moratorium lakukan kajian identifikasi persebaran sawit, identifikasi fisik lahan sawit (subsiden, sering banjir/terbakar), terkena penyakit ganoderma, atau sudah tumbang). Ini tugas utama ketika moratorium, bukan hanya menghentikan pembukaan untuk sawit tetapi juga melakukan identifikasi dalam jeda untuk introspeksi keberlanjutan. Anggap saja jedanya selama 3 tahun, dalam waktu jeda tersebut harus ada kerja sama dengan swasta agar terbuka.

Soal Undang-Undang Perkelapasawitan bagaimana?
Harus disikapi dengan hati-hati. Undang-undang tentang perkebunan sudah ada yang juga mengatur kelapa sawit. Jadi jangan membuat undang-undang yang tumpuk tindih jenis komoditas karena sudah ada undang-undang tentang perkebunan. Ini harus kita tanya, ada apa dibalik isu penertiban undang-undang kelapa sawit ini? Jika kita membuat undang-undang tentang kelapa sawit, maka akan berpotensi crash dengan PP 71/2014. Saya berharap jangan ada undang-undang kelapa sawit agar kebijakan tidak rancu.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.