Wawancara | November-Januari 2017

Perhutanan Sosial Masih Sentralistik

Wawancara dengan Profesor Didik Suharjito, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB.

Fitri Andriani

Rimbawan IPB

PRESIDEN Joko Widodo memasukkan perhutanan sosial dalam program Nawacita untuk kebijakan lima tahun. Luas arealnya pun ditetapkan dengan sangat luas. Namun, jumlah itu ternyata masih terlalu kecil meski sebagai upaya baru mengelola hutan bersama masyarakat patut diapresiasi. “Seharusnya bisa 20 juta hektare,” kata Didik Suharjito, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB. Berikut ini perbincangan Ftri Andriani dari Forest Digest bersamanya yang mengupas perhutanan sosial dari sejarah hingga paradigma dan kebijakannya. 

Bagaimana perhatian pemerintah terhadap perhutanan sosial di Indonesia?
Sudah ada sejak pemerintahan Belanda. Akibat banyak penduduk miskin di perdesaan pada abad 19 mereka mengenalkan taung ya, sistem yang sekarang disebut tumpang sari dengan tujuan menggunakan tenaga kerja penduduk sekitar hutan/pedesaan untuk menanam pohon. Soalnya, banyak yang tak mau bekerja di hutan. Sebagai upah mereka dibolehkan bertani di dalam hutan. Perhutani itu mewarisi sistem Belanda sehingga tumpang sari diteruskan setelah kemerdekaan.

Jadi ini bukan isu baru?
Paradigma baru terjadi dalam Kongres Kehutanan Dunia VIII pada 16-28 Oktober 1978 di Jakarta. Muncul tema “forest for people”, hutan untuk masyarakat. Tapi sebenarnya di Jawa pada 1972 Perhutani sudah mengenalkan tumpang sari gaya baru atau istilahnya intensifikasi tumpang sari.

Apa yang diintensifkan?
Tumpang sari memakai bibit unggul, pemupukan, dan perawatan secara intensif. Tahun 1960 itu negara-negara selepas perang mulai berkembang. Tahun 1970 PBB mengevaluasi. Pada 1978 Direktur Jenderal FAO berkunjung ke Jawa sehingga lahirlah “forest for people” itu karena penduduk Jawa di sekitar hutan miskin. Sekitar tahun 1956 di Amerika ada kongres dengan judul “multiple use of forest”, artinya hutan digunakan dengan beragam manfaat, itu juga menggambarkan tentang intensifikasi penggunaan lahan tujuannya supaya manfaatnya bisa diperoleh oleh masyarakat dan dari situ juga ada gagasan agroforestri.

Jadi perhutanan sosial muncul karena PBB?
Berkenaan dengan program-program bank dunia juga yang memberikan perhatian mengenai pembangunan-pembangunan masyarakat sekitar hutan karena kaitannya juga dengan policy bank dunia tentang kehutanan lalu dihubungkan dengan masyarakat sekitar hutan. Di situ dimunculkan program yang dinamakan social forestry. Kemudian di FAO pada periode yang relatif sama mereka mengenalkannya community forestry, dua nama ini intinya objek dan subjeknya sama. Jadi masyarakat dan hutan. Jadi sosial forestry ini muncul dari program bank dunia digabungkan dengan yang FAO. Di periode yang sama muncul juga agroforestry sehingga sering disamakan antara agroforestry dengan social forsetry padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Agroforsetry lebih kepada pemanfaatan lahan dan sasarannya kepada masyarakat sedangkan social forestry sasarannya adalah masyarakat tetapi tempatnya tetap di hutan juga.

Tentang penamaan, apakah perhutanan sosial itu mengadopsi begitu saja dari social forestry?
Nama “perhutanan sosial” di tahun 1990-an hanya dipakai Perhutani. Di Kementerian Kehutanan sendiri belum dipakai. Nama lain juga program-program kehutanan yang memperhatikan masyarakat ada misalnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) itu diintroduksi juga sekitar tahun 1985 tetapi pada saat itu program-programnya masih spesifik yaitu seperti ulat Sutera, tanaman-tanaman untuk makanan ternak dan kaitannya dengan rehabilitasi hutan dan belum menggunakan nama perhutanan sosial. Dalam perkembangannya ada nama-nama lain yang muncul berkenaan dengan hal tersebut seperti Community Base Forest Management (CBFM). CBFM ini ingin lebih menekankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

Mulai kapan “perhutanan sosial” jadi nama resmi?
Di zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri diluncurkan nama perhutanan sosial. Perhutanan sosial sebenarnya sudah ada dan pernah dipakai tetapi belum menjadi payung secara keseluruhan karena di kementerian itu ada HKm, hutan serbaguna, dsb. Lalu dipayungi dalam satu permen yang namanya perhutanan sosial. Istilah Hutan Kemasyarakatan sudah diperbincangkan dalam seminar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) tahun 1985 dan pola pengembangannya dijabarkan oleh Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan tahun 1986. Hutan Kemasyarakatan mulai dikembangkan dalam Repelita Kelima (1989/1990/ s/d 1993/1994). Dalam dokumennya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu diusahakan agar kawasan hutan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan dalam jumlah yang lebih banyak dan mutu yang lebih baik melalui hutan kemasyarakatan atau hutan sosial yang dikembangkan di sekitar desa-desa dan dikelola oleh organisasi sosial masyarakat secara mandiri. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan memperoleh pengertian dan bentuknya yang baru pada tahun 1995, setelah ditetapkan melalui SK. Menteri Kehutanan No.622/Lpts-II/1995 tanggal 20 Nopember 1995. Dalam SK ini hutan kemasyarakatan dikembangkan di dalam kawasan hutan produksi atau hutan lindung yang dapat dimanfaatkan masyarakat terbatas pada hasil hutan non kayu. 


Setelah lama menjadi isu nasional apakah sudah berhasil?
Jika dilihat dari program-programnya sejak 1995 dapat dikatakan relatif rendah karena capaiannya kurang dari 1 juta hektare baik untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa maupun HTR. Oleh karena itu periode 2015-2019 ini dengan target 12,7 juta hektare. Jadi tampaknya ada semangat yang tinggi.

Bagaimana Anda melihat kebijakannya?
Masih sentralistik karena masih menjadi programnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya bujet itu dari pusat, pengarahan dan monitoring dari pusat bahkan penentuan lokasi pun dari pusat. Walaupun pemerintah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Orang-orang pusat itu tidak tahu detail tentang persoalan-persoalan di lapangan, kondisi hutannya macam apa, masyarakat yang menduduki itu siapa dan perilakunya bagaimana, serta konfliknya macam apa. Yang mengetahui adalah semestinya orang-orang yang ada di tingkat lapangan atau di tingkat tapak. Oleh karena itu dengan pendekatan yang masih sentralistik ini tentu ada kelemahan walaupun sudah dicoba bekerja sama dengan Pemda untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.

Seharusnya bagaimana?
Kalau program ini dari bawah akan lebih menggairahkan kawan-kawan yang bekerja di lapangan. Pemerintah mempunyai program pembangunan hutan berbasis KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Merekalah unit-unit kerja yang mengelola di tingkat tapak artinya dia yang tahu tentang lokasi, biofisiknya, potensinya, persoalan masyarakatnya, kebutuhan. KPH adalah aparat daerah di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah hutan diurus/ dikelola pada level provinsi kecuali TAHURA (level Kabupaten). Intinya ada program pemerintah tentang KPH yang dia akan bertanggung jawab untuk mengelola hutan di wilayahnya itu atau di tingkat tapak itu. Perhutanan sosial ini bagian dari itu karena hutan yang di KPH itu ada yang untuk perhutanan sosial ada yang untuk perusahaan besar dan ada juga yang dikelola untuk swadaya untuk areal-areal tertentu yang belum menarik oleh swasta. Oleh karena itu mestinya program perhutanan sosial ini menjadi bagian dari pengelolaan KPH. Sehingga untuk mencapai 12,7 juta hektare dalam 5 tahun sebenarnya bisa ditugaskan pada setiap KPH untuk mengangkat atau menyelenggarakan perhutanan sosial ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.