Wawancara | Juli-September 2019

Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

Firli Azhar Dikdayatama

Manusia Video

BAMBANG Hendroyono menjadi semacam saksi hidup kebijakan dan pelaksanaan restorasi ekosistem. Ia birokrat karier sejak lulus dari jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB pada 1987. Menjalani penempatan di pelbagai pos, dari staf sertifikasi hasil hutan, protokol, kepegawaian, hingga biro umum, Bahen—demikian ia biasa disapa—sejak 2015 menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jabatan karier birokrat tertinggi di lembaga pemerintah.

Sejak 28 Juni 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menunjuknya menjadi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Maka, kini Bahen membawahkan secara langsung urusan restorasi ekosistem ini. Sebab, restorasi masih digolongkan ke dalam jenis usaha pengelolaan hutan.

Pada 2004, ketika Menteri Kehutanan dijabat Muhammad Prakosa, Departemen Kehutanan menerbitkan peraturan tentang restorasi ekosistem Nomor 159 pada 19 Oktober—sebuah frasa yang tak muncul di pelbagai aturan mana pun yang mengatur kehutanan. Bahen menyebutnya inovasi. “Ketika hutan rusak, kita perlu memulihkannya,” kata dia.

Industri kehutanan tak lagi diberi kesempatan mengambil benefit ekonomi dari hutan berupa menebang kayu, melainkan justru menanam dan menjaganya—terutama di kawasan bekas hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) yang rusak dan terdegradasi akibat pengelolaan yang mengindahkan ilmu manajemen hutan.

Bahen mengakui jika restorasi ekosistem semacam “cuci dosa masa lalu” dalam pengelolaan hutan yang tak lestari. Merurut data Kelompok Kerja Restorasi Ekosistem, sejak 1999-2013, tutupan hutan Indonesia hilang seluas 34 juta hektare atau 500 kali luas Jakarta. Degradasi dan deforestasi mencapai angka tertinggi 3,4 juta hektare per tahun atau enam kali lapangan sepak bola per menit.

Dua tahun setelah regulasi itu keluar, PT Restorasi Ekosistem Indonesia mendapat izin pertama sebagai pemulih hutan harapan di Jambi. Setelah itu, muncul 15 unit manajemen lain. Mereka mendapat konsesi menjaga hutan konsesi mereka selama 60 tahun. Tak boleh menebang, tak boleh memanfaatkan kayu, hanya menjaga habitat di dalamnya seraya menyelesaikan konflik perambahan kawasan hutan oleh penduduk sekitar.

Mengapa mereka mau berinvestasi menjaga hutan jika tak mendapat keuntungan signifikan? Simak penuturan Bambang Hendroyono kepada Firli Azhar Dikdayatama, Muhammad Tigana, Syamsul Budiman, Dwi Nugroho, dan Ahmad Jufri dari Forest Digest pada 19 Juli 2019 malam di ruang kerjanya.

Sebagai saksi hidup restorasi ekosistem, bagaimana sejarah kebijakan ini?

Kita sepakat dulu RE ini akan menguatkan hutan alam, bukan hutan tanaman. Orang mengartikan restorasi itu sebagai pemulihan. Waktu itu tak terbayang bentuknya. Saya lama di hutan produksi. Restorasi muncul ketika kita jaga hutan alam. Sejarah pengelolaan hutan itu dari Undang-Undang 41/1999, tapi acuannya Undang-Undang 56/1967. Dulu itu hutannya masih luar biasa, terus pemodal dalam dan luar negeri masuk tahun 1968.

Era masuknya pengusahaan hutan?

Kita butuh ekonomi. Kayu jadi yang utama. Jangan disalahkan jika hutan identik dengan kayu. Hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan belum ada yang mau. Lahirnya konsep hutan produksi. Mulai muncul konsep TPTI, tebang pilih tanaman Indonesia. Sebuah perusahaan punya konsesi 35 tahun. Dia nebang blok pertama tahun pertama, lalu menanam. Ketika tahun ke 36, pohon di blok pertama itu sudah tumbuh kembali. Pemerintah mengatur pohon mana saja yang harus ditebang. Keren.

Praktiknya kan tidak seperti itu...

Betul. Kita harus saling memahami. Tahun 1990, ada HPH yang diperpanjang ada yang tidak. HPH yang diperpanjang mendapat haknya lagi 20 tahun, berarti sampai 2010. Mereka sekarang sudah masuk daur kedua.

Bagaimana dengan yang tak diperpanjang?

Menjadi HTI dengan PP 7/1990. Puncaknya pada 1995-1996. Luasnya besar-besar karena HTI memasok ke industri pulp dan kertas yang minimal butuh 100.000-150.000 hektare. Daurnya 5-6 tahun. Konsep HTI itu tebang habis permudaan buatan, akhirnya land clearing, lalu ditanami pohon lagi untuk jadi hutan alam. Problemnya adalah HPH yang tak menjadi HTI menjadi open access. Pembalakan liar jadi marak. Pengawasan pemerintah kan lemah. Di situlah muncul gagasan restorasi. Gagasannya adalah izin yang diberikan untuk menjaga hutan alam, mengembalikan hutan alam, untuk mencapai keseimbangan.

Apa syarat utama restorasi?

Keanekaragaman hayati. Syaratnya flora fauna telah kembali. Tak bisa lagi memakai TPTI, THPB. Maka untuk mencapai keseimbangan itu memakai prinsip menjaga keseimbangan dengan pemulihan. Pemerintah memberikan arahan pemanfaatan hutan sudah berubah. Maka di hutan produksi untuk restorasi ekosistem, ada untuk HPH, ada untuk HTI. Tapi sejak 2011, pemberian izin untuk HPH dan HTI sudah turun karena ada moratorium.

Jadi boleh diartikan restorasi ini perbaikan atas pengelolaan hutan yang tidak lestari zaman dulu?

Bisa, karena ada yang tak bisa diperpanjang lagi izinnya setelah 30 tahun. Ada perusahaan yang manajemennya tidak bener, tidak profesional, manajemen jelek. Pemerintah lalu mencabut izinnya karena mereka tak punya uang lagi. Mereka juga tidak bisa membangun industri.

Jadi areal restorasi itu di semua HPH yang tidak diperpanjang?

Ya. Nah ketika kita tidak diperpanjang, kita tidak cepat eksekusi kita untuk memberikan kepada yang lain.

Apa penyebabnya?

Tidak diikuti dengan sistem bagaimana kesiapan provinsi ketika kita menyerahkan kewenangan kepada mereka.

Karena otonomi?

Nah, mulai otonomi.

Setelah itu ada restorasi?

Ya. Sebab, pertanyaannya bagi yang tak diperpanjang apa solusinya? Apakah dikasih HPH lagi? Apakah dikasih HTI? Muncul ide restorasi ekosistem. Itu tahun 2007. Saya jadi Dirjen Bina Usaha Kehutanan tahun 2012, baru dua tahun izin pertama. Kami mulai berbenah diri. Mereka yang diberi izin RE yang hutan alamnya dominan dari areal yang rusak. Yang rusak itu yang harus mereka pulihkan menjadi hutan alam. Jadi pemegang izin itu wajib menanam jenis hutan.

Apa benefit yang mereka dapatkan dari memulihkan hutan yang rusak?

RE berpeluang menjadi sistem pengelolaan hutan ke depan. Mungkin Undang-Undang 41 harus ditinjau kembali. Sebab, RE membuat pengelolaan hutan jadi berbasis ekosistem. Pemanfaatan kawasan, seperti agroforestri, pemanfaatan hasil hutan non kayu, kemudian pemungutan hasil hutan kayu (agak beda, pemungutan itu untuk konsumsi masyarakat) yang terakhir pemanfaatan jasa lingkungan. Ide jasa lingkungan ini sudah mulai digarap. Restorasi ini menjadi masa depan pengelolaan hutan yang lestari. Jangan ada lagi perambahan, jangan ada illegal logging, jangan lagi ada deforestasi.

Apa insentif buat para pemegang izin?

Mereka diberi kesempatan memanfaatkan hutan, hanya tak boleh tebang pohon. Sebaliknya dia harus menanam pohon sehingga muncul pemanfaatan non kayu, jasa lingkungan seperti ekowisata. Nanti ada penjualan karbon. Tapi soal karbon nanti dulu karena harus ada tata kelolanya dulu. Ke depan iya, karena kita punya komitmen menurunkan efek gas rumah kaca 29%.

Sudah ada berapa izin untuk RE?

Sekitar 16.

Itu jumlah yang banyak, sedikit, sedang, atau kurang?

Lumayan banyak. Totalnya 600.000-an hektare. Merekalah sistem penyangga kehidupan. Hutan alam masih terjaga. Di Riau itu di puncak adalah lahan gambut. Jika kiat kelola hutan di atasnya, gambutnya tidak terbakar. Jadi RE menjadi sistem penjaga hutan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.

  • Kolom

    Pasar Karbon Perhutanan Sosial

    Perhutanan sosial memiliki peran strategis bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan lestari, dan pencapaian target pengurangan emisi nasional.