Wawancara | Oktober-Desember 2018

Saya Ingin Menegakkan Hukum dengan Keras

Wawancara dengan Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Razi Aulia Rahman

Anggota redaksi, bekerja di perusahaan konsultan kehutanan.

SEBAGAI negara yang berada di garis khatulistiwa, dengan 17.000 pulau, Indonesia adalah negara tropis dengan kekayaan alam luar biasa. Keanekaragaman hayati tak hanya menyangkut soal jenis flora dan fauna, tapi juga keunikannya. Hewan-hewan endemik Indonesia bahkan tak ditemukan di kepulauan negara mana pun. 

Hanya saja, keanekaragaman hayati itu pelan-pelan memudar. Keunikan terancam punah oleh ulah manusia yang terdorong oleh kepentingan ekonomi mengeruk kekayaan alam itu. Deforestasi dan perburuan liar—yang berujung pada perdagangan—adalah dua penyebab utama keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan. 

Hewan-hewan langka Indonesia pun masuk kategori rentan yang mendekati punah. Laporan Living Planet Report 2018 yang diterbitkan World Wide Fund pada Oktober lalu mencatat laju penurunan populasi satwa secara global sebesar 60 persen sejak 1970-2014. WWF menyimpulkan kehancuran sumber daya alam itu akibat pola hidup dan konsumsi manusia.

20190104184313.png

Untuk mengetahui peta keanekaragaman hayati Indonesia teranyar dan apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya, Razi Aulia dari Forest Digest mewawancarai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno. Wawancara berlangsung di ruang kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada awal November lalu. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia, yang mendampingi Wiratno menambahkan beberapa penjelasan. 

Apa saja dasar KLHK menetapkan satu jenis satwa dalam kategori dilindungi?

Ada banyak pertimbangan. Kami dapatkan data dari banyak lembaga, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, peneliti dari luar negeri, lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan konservasi, dari lembaga konservasi, bahkan dari masyarakat dan citizen journalism. Dari masyarakat kami petakan soal perburuan, penangkaran, kepemilikan, pasar burung/pasar satwa, para pehobi, bahkan lomba burung yang mengakibatkan nilai ekonomi yang besar. 

Kami ambil data dari banyak sumber karena data kita masih lemah. LIPI mendapat mandat memberikan informasi terkait jumlah satwa di alam yang mempunyai populasi kecil, penurunan jumlah individunya tajam di alam, penyebaran terbatas atau endemik. Namun ternyata data masih lemah karena LIPI tidak bisa menyampaikan adanya daerah penyebaran endemik. LIPI hanya menyebutkan ada penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam yang hanya disebutkan persentase saja. 

Pada dasarnya apa kebijakan besar dalam perlindungan satwa ini?

Ada banyak. Kami menerbitkan kebijakan untuk beberapa hal, seperti stop perburuan, bekerja sama dengan direktorat penegakan hukum KLHK, polisi, jaksa, perguruan tinggi, LSM. Lalu kembalikan sitaan ke alam. Ada juga kerja sama pengawasan di pelabuhan, kargo, terminal, kereta api, pelabuhan ilegal, kapal-kapal angkutan, media sosial, kampanye law inforcement dengan Persatuan Menembak Indonesia, Pelestari Burung Indonesia, Kicau Mania. Berikutnya adalah menjaga habitat di alam. Ini kerja sama dengan masyarakat, Masyarakat  Mitra Polhut itu, membuat desa wisata, kemitraan konservasi juga bisa membantu. Terakhir adalah pemetaan jalur perdagangan legal dan ilegal, seperti melalui pasar-pasar satwa. 

Jadi apa penyebab utama keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan?

Indra: Data dari Zoological Society of London, dan sudah dikombinasikan dengan data penegakan hukum di KLHK, kita mendapat informasi bahwa penyebab terbesar terhadap kerentanan dan keberadaan satwa liar adalah deforestasi dan degradasi hutan. Angka degradasi dan kehilangan habitat sebesar 44,8%, disusul akibat perburuan liar sebesar 37%, penyakit-penyakit 2%, sisanya sekitar 17% akibat perubahan iklim, polusi, jenis evasive spesies. 

Apa upaya KLHK untuk mencegah penurunan itu makin meluas dan menjaga wilayah jelajah hewan kita?

Indra: Membangun kerja sama dengan masyarakat melalui Masyarakat Mitra Polhut (MMP), membuat desa wisata, dan kemitraan konservasi. Semua policy KSDAE itu adalah upaya untuk mencegah penurunan populasi. 

Kuncinya di masyarakat?

Indra: Ini harus menjadi gerakan bersama, semua pihak, karena yang kita utamakan adalah mencegah terjadinya perburuan, melakukan penangkaran yang benar dan sesuai aturan. Karena kita tahu satwa dan burung-burung tinggal di kawasan konservasi, mereka tahu kalau sebuah wilayah berbahaya, mereka tidak akan datang ke situ lagi. Makanya di mana terjadi perburuan mereka akan lari dari situ untuk mencari tempat yang lebih aman lagi. 

Sudah ada contoh gerakan masyarakat mencegah perburuan?

Ada yang di Desa Jatimulyo di Kulonprogo, Jawa Tengah. Di sana Kepala Desa membuat aturan larangan perburuan burung. Karena burung merasa dilindungi dan aman, burung banyak yang datang ke area desa dan desa tersebut bisa menjadi desa wisata. Desa Saporkren di Raja Ampat juga dikelola oleh masyarakat untuk turisme melihat burung Cendrawasih dan burung-burung lainnya. Ini memang perlu kerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. 

Tapi apa strategi besar mencegah perburuan liar?

Ini harapan saya kepada masyarakat agar semakin sedikit yang tertarik berburu dan menjualbelikan satwa. Kita sedang melakukan operasi pasar, untuk mendata pasar satwa yang juga merupakan tempat jual beli satwa dari alam. Kami baru melepaskan 70 ekor red lory (burung beo) dari Makassar untuk dikembalikan ke Ambon. Lalu ada 210 sitaan Jawa Timur dikembalikan ke Kalimantan dengan jenis Cucak Hijau dan Murai Batu. 

Mengapa himbauannya kepada masyarakat?

Masyarakat itu tidak tahu burung itu memiliki fungsi ekologis di alam, sebagai penyeimbang dari meledaknya hama penyakit dan lainnya. Ini sangat berkaitan dengan bidang-bidang pertanian yang menjadi kepentingan manusia juga. 

Bukan soal penegakan hukum?

Saya ingin melakukan penegakan hukum yang keras terhadap perburuan satwa ini. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk menegakkan hukum agar menimbulkan efek jera. Kalau akar masalah penyebab perburuan itu ekonomi, kami akan pecahkan dengan solusi ekonomi seperti desa-desa wisata itu. Semuanya saya kira harapan saya akan terus membaik kondisinya untuk satwa-satwa di Indonesia. 

Apa hasilnya?

Indra: Untuk konteks mengawal tidak spesifik kepada satwa liar, tetapi kepada alam. Ada program yang disebut “One Healt”. Ada tiga pilar yang diukur, yaitu alam, hewan dan manusia. KLHK mendapat peringkat pertama untuk “pengendalian penyakit bersumber dari satwa liar”. Penghargaan ini diberikan oleh FAO. 

Masyarakat Mitra Polhut itu di bawah Direktorat Penegakan Hukum atau KSDAE?

Indra: MMP di bawah KSDAE. Setiap unit pelaksana tugas ide taman nasional mempunyai satuan-satuan tugas yang isinya adalah polisi hutan dan masyarakat. Jadi mereka bersama-sama melakukan patroli secara rutin,. Anggota MMP direkrut dari masyarakat di sekitar kawasan taman nasional. 

Bagaimana dengan aturan pemanfaatan bagian tubuh satwa liar untuk pengobatan dan medis?

Indra: Untuk tanaman obat, mikroba, dan sebagainya, kami menyebutnya sebagai plasma nutfah, dan itu sudah ada aturannya di PP 02/018 tentang akses pada sumberdaya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya. Di situ diatur bagaimana caranya memanfaatkan plasma nutfah atau sumberdaya genetik. Ada tiga hal yang diatur. Pertama, mendapatkan PADIA atau persetujuan atas dasar informasi awal, yang kedua MAT (mutual agree terms) atau perjanjian kedua pihak, yang ketiga MTA (matrial transfer agreement). 

Untuk pehobi burung, sekarang dilarang?

Indra: Tidak dilarang sepenuhnya, tetapi ada aturan tertentunya. Dalam Peraturan Pemerintah 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan satwa liar diatur semua untuk penangkaran, lembaga konservasi, edukasi, untuk tujuan pemanfaatan. Bagi pehobi akan kami arahkan untuk penangkaran. Jadi nanti tujuan pemanfaatannya semua sejalan dengan PP 8 tersebut. 

Jika ada seseorang memelihara satwa langka, apa tindakan pemerintah kepada mereka?

Indra: Di Pasal 3 PP 8 diatur soal penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya, pemeliharaan. Berarti memungkinkan untuk pemeliharaan. Yang perlu disampaikan kepada KLHK adalah data kepemilikan tersebut. Tapi kita masih membahas soal data kepemilikan satwa untuk para pehobi. Para pehobi harusnya melaporkan ke KSDAE setempat, jenisnya apa, jenis kelamin, usia, dan sebagainya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Artikel Terkait

Komentar

Artikel Lain