Kabar Baru | 19 September 2019

RUU Sistem Budidaya Pertanian: Melemahkan Petani?

Selain RUU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan yang menanti diketok, ada RUU Sistem Budidaya Pertanian yang luput dari pantauan.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

DALAM perjalanan Jakarta-Padang, saya tergelitik membaca Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang kini sedang dibahas DPR dan kemungkinan segera disahkan sebelum berganti periode. Saat membacanya saya memakai kacamata kebijakan publik, bukan teknis pertanian. Sependek yang saya tahu, belum ada pandangan, awam sekalipun, terhadap isi rancangan ini yang oleh penyusunnya diklaim membela petani kecil ini.

Beberapa poin di bawah ini saya garis bawahi dan kelihatannya justru malah melemahkan petani. Jadi, selain perubahan Undang-Undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengembalikan otoritarianisme, RUU Pertanahan yang mencemaskan pelestarian hutan, kini ada RUU Budidaya Pertanian yang sama tak jelas arah dan pembelaannya kepada petani keci.

Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada pengertian “petani kecil” dan “pelaku usaha” yang dipakai dalam dalam pasal-pasal berikutnya sebagai basis pengertian dan definisi yang spesifik objek sebuah peraturan. Padahal keduanya bisa saling berhadapan ketika di lapangan karena keduanya berkepentingan dalam mengolah lahan pertanian.

Pada Pasal 13 juga tidak ada penjelasan maksud dari “kepentingan umum” untuk alih fungsi lahan budidaya pertanian. Lahan pengganti sebagai syarat alih fungsi juga tak ada ketentuannya: luas, di mana, kapan. Ini akan menimbulkan potensi diskresi penguasa karena aturannya tak dicantumkan secara jelas. Kita tahu, diskresi hanya baik jika dikeluarkan oleh penguasa yang baik. Artinya, moral hazard jauh lebih besar dalam hal pengeluaran aturan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan.

Sebab alih fungsi lahan tersebut mengandung konsekuensi pidana. Jika alih fungsi dilakukan di luar persyaratan, pelakunya akan mendapat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar seperti diatur Pasal 109. Dengan diskresi dan pasal karet itu, ada kecenderungan kriminalisasi kepada penggarap atau pengolah lahan yang dianggap tak sesuai dengan aturan ini.

Petani kecil bisa mengedarkan varietas hasil pertanian dengan melaporkannya kepada pemerintah daerah. Masalahnya, peredaran itu dibatasi hanya di dalam kelompok petani kecil seperti diatur Pasal 23. Jika petani kecil mengedarkan hasil pertanian secara luas maka pengedarnya harus pemerintah.

Pelanggaran atas ketentuan ini diatur dalam Pasal 111. Jika melanggar ada hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp 750 juta. Alih-alih memberikan program pendorong (affirmative) untuk petani kecil, mereka disamakan dengan petani atau pelaku usaha yang punya modal. Mereka tentu tak akan bisa bersaing.

Pasal 40: lahan pertanian boleh memanfaatkan air. Namun tak ada penjelasan kategorinya: apakah air permukaan atau air dalam. Sebab, ketidakjelasan ini akan membuat rancu pemanfaatan air untuk pertanian dengan sumber air untuk bisnis air kemasan. Mana yang lebih prioritas? Tak jelas.

Batasan mengenai “perlindungan dan pemeliharaan pertanian” hanya terbatas pada batas-batas fisik-biologis seperti tercantum dalam Bab VII. Bagaimana dengan kebakaran di lahan mineral/gambut akibat kegiatan pertanian?

Perlindungan terhadap petani kecil muncul dalam Pasal 51. Pemerintah pusat dan daerah wajib meringankan beban petani kecil yang gagal panen. Namun, aturan-aturan pendukung dalam pasal lain tak jelas mengatur sanksinya. Jika pidana untuk petani sangat jelas, kewajiban melindungi petani ini tak dijelaskan hukumannya jika hal itu tidak dilakukan.

Dalam RUU urusan identifikasi persoalan pasar disebut pada Pasal 6, tapi dalam batang tubuhnya sama sekali tidak satu pun menjabarkan soal itu, terutama mengenai larangan monopoli komoditas pertanian. Demikian pula mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani yang muncul dalam Pasal 100. Tidak ada bentuk perlindungan terhadap komoditas pertanian jika harga dan efisiensi produksinya jatuh.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.