Kabar Baru | 19 September 2019

RUU Sistem Budidaya Pertanian: Melemahkan Petani?

Selain RUU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP dan RUU Pertanahan yang menanti diketok, ada RUU Sistem Budidaya Pertanian yang luput dari pantauan.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

DALAM perjalanan Jakarta-Padang, saya tergelitik membaca Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang kini sedang dibahas DPR dan kemungkinan segera disahkan sebelum berganti periode. Saat membacanya saya memakai kacamata kebijakan publik, bukan teknis pertanian. Sependek yang saya tahu, belum ada pandangan, awam sekalipun, terhadap isi rancangan ini yang oleh penyusunnya diklaim membela petani kecil ini.

Beberapa poin di bawah ini saya garis bawahi dan kelihatannya justru malah melemahkan petani. Jadi, selain perubahan Undang-Undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengembalikan otoritarianisme, RUU Pertanahan yang mencemaskan pelestarian hutan, kini ada RUU Budidaya Pertanian yang sama tak jelas arah dan pembelaannya kepada petani keci.

Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada pengertian “petani kecil” dan “pelaku usaha” yang dipakai dalam dalam pasal-pasal berikutnya sebagai basis pengertian dan definisi yang spesifik objek sebuah peraturan. Padahal keduanya bisa saling berhadapan ketika di lapangan karena keduanya berkepentingan dalam mengolah lahan pertanian.

Pada Pasal 13 juga tidak ada penjelasan maksud dari “kepentingan umum” untuk alih fungsi lahan budidaya pertanian. Lahan pengganti sebagai syarat alih fungsi juga tak ada ketentuannya: luas, di mana, kapan. Ini akan menimbulkan potensi diskresi penguasa karena aturannya tak dicantumkan secara jelas. Kita tahu, diskresi hanya baik jika dikeluarkan oleh penguasa yang baik. Artinya, moral hazard jauh lebih besar dalam hal pengeluaran aturan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan.

Sebab alih fungsi lahan tersebut mengandung konsekuensi pidana. Jika alih fungsi dilakukan di luar persyaratan, pelakunya akan mendapat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar seperti diatur Pasal 109. Dengan diskresi dan pasal karet itu, ada kecenderungan kriminalisasi kepada penggarap atau pengolah lahan yang dianggap tak sesuai dengan aturan ini.

Petani kecil bisa mengedarkan varietas hasil pertanian dengan melaporkannya kepada pemerintah daerah. Masalahnya, peredaran itu dibatasi hanya di dalam kelompok petani kecil seperti diatur Pasal 23. Jika petani kecil mengedarkan hasil pertanian secara luas maka pengedarnya harus pemerintah.

Pelanggaran atas ketentuan ini diatur dalam Pasal 111. Jika melanggar ada hukuman pidana 6 tahun dan denda Rp 750 juta. Alih-alih memberikan program pendorong (affirmative) untuk petani kecil, mereka disamakan dengan petani atau pelaku usaha yang punya modal. Mereka tentu tak akan bisa bersaing.

Pasal 40: lahan pertanian boleh memanfaatkan air. Namun tak ada penjelasan kategorinya: apakah air permukaan atau air dalam. Sebab, ketidakjelasan ini akan membuat rancu pemanfaatan air untuk pertanian dengan sumber air untuk bisnis air kemasan. Mana yang lebih prioritas? Tak jelas.

Batasan mengenai “perlindungan dan pemeliharaan pertanian” hanya terbatas pada batas-batas fisik-biologis seperti tercantum dalam Bab VII. Bagaimana dengan kebakaran di lahan mineral/gambut akibat kegiatan pertanian?

Perlindungan terhadap petani kecil muncul dalam Pasal 51. Pemerintah pusat dan daerah wajib meringankan beban petani kecil yang gagal panen. Namun, aturan-aturan pendukung dalam pasal lain tak jelas mengatur sanksinya. Jika pidana untuk petani sangat jelas, kewajiban melindungi petani ini tak dijelaskan hukumannya jika hal itu tidak dilakukan.

Dalam RUU urusan identifikasi persoalan pasar disebut pada Pasal 6, tapi dalam batang tubuhnya sama sekali tidak satu pun menjabarkan soal itu, terutama mengenai larangan monopoli komoditas pertanian. Demikian pula mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani yang muncul dalam Pasal 100. Tidak ada bentuk perlindungan terhadap komoditas pertanian jika harga dan efisiensi produksinya jatuh.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.