Laporan Utama | Juli-September 2019

Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

AKUMULASI masalah pengusahaan hutan selama hampir setengah abad membuat sebagian besar hutan alam produksi tidak layak secara finansial apabila diusahakan. Akibatnya terdapat perubahan pemanfaatan hutan alam produksi menjadi hutan tanaman, dipinjampakaikan menjadi pertambangan, juga dialih-fungsikan menjadi perkebunan. Saat ini pun telah terjadi lebih dari 30 juta hektare hutan produksi yang telah tidak dikelola secara intensif dalam kondisi open access.

Dalam perbincangan antara Departemen Kehutanan, lembaga-lembaga non pemerintah serta swasta lima belas tahun lalu, situasi itu disikapi melalui diskresi dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksi. Disebut diskresi karena istilah “restorasi ekosistem” tidak ada dalam peraturan-perundangan baik Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang berlaku.

Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut. Di samping itu, dengan fokus pada ekosistem hutan produksi, bisa juga digali berbagai manfaat hutan produksi selain kayu untuk dikembangkan.

Perkembangan dan Permasalahan

Dengan skema izin usaha restorasi ekosistem sampai akhir Oktober 2018 telah terdapat 16 unit izin usaha seluas 623.075 hektare. Areal kerja mereka pada awalnya mempunyai tipe ekosistem hutan lahan kering berupa dataran rendah 149.482 hektare (24 %) dan dataran tinggi 36.450 hektare (6 %), dan berkembang ke arah tipe ekosistem gambut 419.763 hektare (67 %), tipe ekosistem mangrove 14.080 hektare (2,26 %), dan tipe ekosistem rawa 3.300 hektare (0,53 %). Penyebarannya di Sumatera dan Kalimantan.

Klasifikasi tujuan investasi dan modal usaha yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2017), mengalami pergeseran dari tujuan pengelolaan hutan sebagai produksi kayu, menjadi empat kategori.

Pertama, usaha restorasi berbasis konservasi dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti PT REKI dengan tujuan penyelamatan hutan dataran rendah Sumatera yang tersisa, PT ABT dengan tujuan mengembalikan ekosistem hutan landscap alam hutan dataran tinggi Bukit Tigapuluh, PT. RHOI bertujuan pelepas-liaran kembali orang utan ke habitat alaminya.  

Kedua, usaha restorasi berbasis peluang bisnis oleh LSM dengan tujuan perdagangan karbon (jasa lingkungan) dan hasil hutan bukan kayu, seperti: PT RMU dan PT RRC yang mengusahakan karbon sebagai bisnis utamanya serta upaya konservasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, serta PT EKL yang mengusahakan ekowisata dan silvofishery pada hutan mangrove.

Ketiga, usaha restorasi berbasis green project perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR), seperti: PT ASL grup PT Adaro dari korporasi yang bergerak di bidang pertambangan melalui dana reklamasinya melakukan kegiatan restorasi pada hutan produksi dan PT SIPEF dalam grup perusahaan perkebunan yang memanfaatkan biodiversity asset.

Keempat, usaha restorasi berbasis penyelamatan asetnya sendiri, seperti: PT GCN, PT GAN, PT SMN, PT TBOUT sebagai satu grup usaha hutan tanaman RAPP melakukan kegiatan restorasi yang dikenal dengan Restorasi Ekosistem Riau (RER) serta PT KEN satu grup usaha hutan tanaman APP melakukan kegiatan restorasi.

Paradigma restorasi hutan yang pada awalnya hanya pada jeda tebang dalam pengusahaan hutan alam, dengan pengelolaan usaha restorasi berakibat menjadi kegiatan pembiayaan penuh (cost center). Nilai investasi untuk 16 perusahaan selama 6 tahun pertama diperkirakan sekitar US$ 14 juta hingga US$ 18 juta. Alternatif sumber pembiayaan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui pemanfaatan HHBK, jasa lingkungan maupun memanfaatkan kawasan.

Dalam praktik di lapangan, pengelolaan restorasi ekosistem ini serupa dengan pengelolaan hutan lainnya, masih diliputi oleh persoalan konflik dan klaim penggunaan hutan/lahan, kebijakan pemerintah yang terlalu teknis dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, perubahan tata ruang, pembalakan liar maupun rendahnya dukungan pemerintah daerah. Direktorat Jenderal PHPL, KLHK dalam menyusun peta jalan RPJMN periode 2015 s/d 2019 menetapkan target penambahan seluas 500.000 hektare, namun kenyataan realisasi perizinan usaha restorasi sampai Oktober 2018 baru sampai 107.806 hektare (21, 56 %).

Posisi dan Kebutuhan Inovasi

Usaha RE dalam praktiknya sejauh ini diposisikan sebagai pemegang izin komersial seperti usaha hutan alam dan tanaman. Itu artinya diskresi yang dilakukan pada 2004 masih terbatas mewadahi mekanisme izin, dan belum sampai menentukan posisi restorasi yang khas. Dengan diklasifikasikan sebagai izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-RE), huruf “K/kayu” menyebabkan seluruh diskursus pengelolaan hutan dilaksanakan seperti harus membuat blok, petak, maupun sistem silvikultur yang berbasis kayu. Selain itu, substansi kebijakan memberi beban administratif dengan sedikit ruang improvisasi pada kondisi lapangan yang berbeda-beda.

Hal itu antara lain disebabkan kebijakan payung untuk Permenhut No 159/2004 baru dikeluarkan pada 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam Pasal 34 disebut adanya “IUPHHK-RE”.

Skema izin tersebut membelenggu dukungan pendanaan oleh pemerintah kepada pemegang izin dalam menangani permasalahannya, walaupun upaya restorasi ekosistem mempunyai bobot domain publik cukup tinggi. Usaha ini secara empiris bisa disebut sebagai upaya mengisi kekosongan pengelolaan hutan untuk menghindari terjadinya open access, serupa dengan KPH dengan basis non-komersial, setidaknya pada fase restorasi sampai fungsi-fungsi produksi kembali berjalan.

Kondisi itu menyebabkan perubahan paradigma pengelolaan hutan produksi dari berbasis produk tunggal kayu menjadi berbasis ekosistem direduksi kembali ke dalam pedoman-pedoman perencanaan dan pengelolaan hutan yang mempersempit ruang inovasi. Dalam praktiknya, masuk juga ke dalam perangkap pengaturan administrasi layaknya usaha komersial yang mengandung biaya transaksi tinggi.

Rekomendasi

Dari pembahasan dengan para pemegang konsesi restorasi ekosistem, kebijakan, tata kelola dan sistem birokrasi termasuk hubungan antar kelembagaan belum secara efektif mendukung pelaksanaan implementasi restorasi di lapangan. Ditambah pula sistem transparansi dan partisipasi publik yang lemah yang berdampak besar terhadap permasalahan dan tantangan pengelolaan hutan alam produksi melalui restorasi. Untuk itu sangat diperlukan usulan fundamental.

Pertama, secara konseptual IUPHHK RE sebaiknya diarahkan menjadi Pengelolaan Usaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem yang terpisah dari pengelolaan usaha hutan alam. Untuk itu perubahan PP 6/2007 dan turunannya, khususnya yang menyangkut tata cara perizinan, perlu dipastikan urgensi kepentingannya.

Kedua, telaah dan penyempurnaan peraturan perizinan turunannya diharapkan cukup memberi ruang improvisasi dan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Untuk meningkatkan daya tarik restorasi ekosistem ini—serta mengisi pengelolaan hutan produksi yang semakin bersifat open access, berbagai skema insentif dan reward perlu diberikan kepada pihak-pihak yang mengelola usaha pemanfaatan hutan RE.

Ketiga, sinergi sistem tata kelola dan birokrasi perizinan kehutanan pusat-daerah perlu ditingkatkan agar dapat meretas transaksi biaya tinggi, melalui proses transparansi dan partisipasi publik. Peningkatan sistem perizinan dan pengendaliannya secara terbuka sangat diperlukan terutama di daerah, antara lain melalui sistem online dan membangun mekanisme pelaporan internal apabila terdapat suap/peras dalam pengurusan izin dan/atau pelaksanaan pengendalian perizinan.

Keempat, perlu transformasi kinerja pengendalian izin dan birokrasinya dengan ukuran outcome based bukan adminstration based. Dalam hal ini perlu peran lintas sektoral untuk mempercepat penyelesaian konflik tenurial dengan menerapkan berbagai inovasi, sejalan dengan karakteristik klaim dan konflik di lapangan dan mentransformasikannya menjadi kemitraan pengelolaan hutan dan usahanya.

Kelima, perlu insentif pembiayaan keuangan pemerintah dengan skema green investment bank berbunga rendah yang bisa dipakai mengembangkan usaha restorasi ekosistem khususnya sebelum dicapai keseimbangan ekosistem.

Keenam, usaha pemanfaatan usaha restorasi perlu terus dikembangkan secara inovatif dan strategis karena bisa menjawab persoalan publik, investasi hijau, mempertahankan aset negara dan meningkatkan aset sumber daya alam, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

*) Artikel ini diringkas dari laporan "Pengelolaan Usaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem: Kondisi terkini, tantangan, kesempatan dan arah kebijakan. Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan Restorasi Ekosistem di Indonesia" oleh Hariadi Kartodihardjo, Bismark, Ika Heriansyah, Mangarah Silalahi, Agus Budi Utomo, Andriansyah.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.

  • Kolom

    Pasar Karbon Perhutanan Sosial

    Perhutanan sosial memiliki peran strategis bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan lestari, dan pencapaian target pengurangan emisi nasional.