Tag 'NDC'
-
Kabar Baru|11 Juni 2022
Peran Mangrove dan Gambut dalam FOLU Net Sink
Ekosistem mangrove dan gambut menyimpan emisi karbon cukup besar dibanding dengan ekosistem terestrial. Penentu target FOLU net sink.
-
Kabar Baru|04 Juni 2022
Mitigasi Iklim Butuh Rp 28.000 Triliun. Dari Mana Anggarannya?
Indonesia sudah menetapkan mitigasi iklim yang membutuhkan biaya lebih dari Rp 28.000 triliun. Dari mana anggarannya?
-
Kabar Baru|25 Mei 2022
Pemantauan Target FOLU Net Sink
FOLU net sink mendapatkan porsi terbesar dalam mitigasi krisis iklim. Perlu ada pemantauan mendapatkan kepastian data penurunan emisi gas rumah kaca.
-
Sudut Pandang|April-Juni 2022
Efektivitas Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon di sektor energi akan dimulai seiring penerapan pajak karbon 1 Juli 2022. Efektifkah mencegah krisis iklim?
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Mari Berdagang Karbon
Pemerintah hendak memulai perdagangan karbon di sektor energi pada 1 Juli 2022. Memakai skema cap and trade, carbon off set, serta result based payment, perdagangan emisi Indonesia menempatkan pajak yang murah sebagai pilihan transaksi. Dengan minim partisipasi dan tanpa debat publik, efektifkah perdagangan dan pajak karbon mengurangi emisi gas rumah kaca? Bagaimana agar skemanya tak terpeleset menjadi greenwashing?
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Emisi Negatif Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan paling besar menurunkan emisi. Andalannya FOLU net sink, perdagangan karbon, dan multiusaha.
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Bisnis Karbon Eceran
Berdagang karbon tak harus antar lembaga atau negara. Aplikasi Jejak.in mengakomodasi perdagangan karbon personal.
-
Kabar Baru|06 April 2022
Sekjen PBB: Pemerintah dan Industri Berbohong
Pidato lengkap Sekretaris Jenderal PBB António Guterres merespons laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) ketiga, di New York, 4 April 2022.
-
Kabar Baru|06 April 2022
Laporan IPCC: Dunia Berada di Jalur Cepat Bencana Iklim
Laporan IPCC menyebut dunia tak bisa menghindari kenaikan suhu bumi 1,5C. PBB menyebut dunia usaha berbohong.
-
Kabar Baru|06 April 2022
Gamang Mencegah Suhu Bumi Naik 1,5C
Indonesia dinilai gamang dalam mitigasi krisis iklim. Perdagangan karbon ditunda.
-
Kabar Baru|05 April 2022
Harga Listrik Setelah Pajak Karbon
Seberapa besar pengaruh pajak karbon terhadap harga listrik? Saatnya pembangkit listrik menerapkan tanggung jawab publik.
-
Kabar Baru|03 April 2022
Alasan Penundaan Pajak Karbon Janggal
Komentar Greenpeace atas penundaan pajak karbon ke 1 Juli 2022. Pajak lebih efektif dibanding perdagangan karbon.
-
Kabar Baru|02 April 2022
Pajak Karbon Batal, Perdagangan Karbon Juga Ditunda
Dampak pembatalan pajak karbon berimbas pada perdagangan karbon. Menunggu regulasi.
-
Kabar Baru|01 April 2022
Pajak Karbon Diundur 1 Juli 2022
Pajak karbon diundur 1 Juli 2022. Pemerintah belum siap dengan aturan teknisnya.
-
Kabar Baru|31 Maret 2022
Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022
Pemerintah batal menerapkan pajak karbon per 1 April 2022. Ada potensi korupsi dan pencucian uang.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Cara Mencapai FOLU Net Sink
Indonesia menetapkan karbon netral sektor kehutanan dan pemakaian lahan atau FOLU net sink 2030. Bagaimana mencapainya?
-
Kabar Baru|05 November 2021
Apa Itu FOLU Net Sink
Menteri Siti Nurbaya mempopulerkan istilah FOLU net sink. Apa itu?
-
Sudut Pandang|Oktober-Desember 2021
Mitigasi Krisis Iklim Blah… Blah… Blah
Kebijakan mitigasi krisis iklim baru sebatas retorika. Padahal bumi membutuhkan aksi nyata.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Janji Tanpa Ambisi
Para pemimpin dunia bertemu selama dua pekan dalam Konferensi Iklim ke-26 atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ketika mereka bertemu dalam pertemuan akbar untuk bernegosiasi mencegah krisis iklim, pemanasan global semakin dekat.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Siap Tak Siap Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon menjadi topik pembahasan COP26. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres perdagangan karbon.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Menakar Target Pengendalian Deforestasi
Program andalan menurunkan emisi karbon dalam NDC adalah rehabilitasi, reforestasi, dan restorasi. Target-targetnya tak masuk akal.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
NDC Kurang Ambisius
Dunia akan memasuki puncak krisis iklim sepuluh tahun lebih cepat. Penjelasan IPCC atas NDC global yang kurang ambisius menurunkan emisi gas rumah kaca.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Logika dan Perhitungan Emisi dalam NDC
Emisi sektor energi seharusnya lebih tinggi. Mengapa dokumen NDC lebih rendah?
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Jalan Terjal Menurunkan Emisi
Target menurunkan emisi Indonesia mesti diterjemahkan ke dalam program aksi dan kebijakan. Perlu pemahaman semua level.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Pasar Karbon Sebagai Instrumen Menurunkan Emisi
Salah satu mekanisme mitigasi krisis iklim adalah perdagangan karbon. Perlu aturan yang ketat.
-
Kolom|Juli-September 2021
Potensi Pajak Karbon Indonesia
Pemerintah memasukkan pajak karbon dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berapa potensi pajak karbon Indonesia?
-
Laporan Utama|April-Juni 2021
Nol Emisi Bisa 2060
Wawancara dengan Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2021
Hambatan dan Peluang Energi Terbarukan
Salah satu kendala penyediaan energi di daerah yang belum tersedia listrik adalah penetapan wilayah usaha. Apa inovasi dalam UU Cipta Kerja?
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2021
Penurunan Emisi Setelah UU Cipta Kerja
Relevansi UU Cipta Kerja lebih kuat pada isu strategi jangka panjang-rendah karbon dan ketahanan terhadap karbon (LTS-LCCR). Sasaran utama LTS-LCCR mewujudkan net zero emission global 2050.
-
Sudut Pandang|Oktober-Desember 2020
Adil di Pasar Karbon
Perdagangan karbon adalah satu cara lain mencegah emisi dengan menjaga hutan dan lahan, mengurangi sampah, atau mendorong industri memakai energi terbarukan.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Karbon Kita Siapa Punya
Pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Ekonomi karbon adalah satu cara mengurangi emisi yang hendak diturunkan sebanyak 41% pada 2030 atau 1,081 Giga ton merujuk emisi 2010. Jika nilai karbon Indonesia sebesar US$ 5 per ton setara CO2, pengurangan emisi itu bernilai US$ 5,4 miliar atau Rp 75,7 triliun. Di pasar global nilai karbon setara Rp 3.871 triliun jika merujuk pada pelepasan emisi pada 2018 sebanyak 55,3 Giga ton. Di luar soal nilainya, perdagangan karbon sebuah cara menjanjikan manajemen lingkungan lestari, untuk mencegah ancaman serius pemanasan global. Akan adilkah skema dan aturannya? Terutama mendorong agar Indonesia nol emisi suatu hari nanti.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Negosiasi Alot di Katowice
Para negosiator perubahan iklim berembuk di Polandia. Tarik menarik kepentingan negara maju dan berkembang.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Perubahan Iklim di Sekitar Kita
Pemanasan suhu bumi secara global mengubah arah angin dan curah hujan. Sudah terjadi pada hidup kita sehari-hari.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Lima Agenda Membangun Desa Peduli Iklim Dunia
Pembangunan desa bisa menjadi titik tolak pencegahan bencana. Juga pengendalian iklim dunia akibat pemanasan global.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Kapasitas Mitigasi Pemanasan Global
Kesepakatan Paris belum menjamin pencapaian target pengendalian perubahan iklim global. Mitigasi dan adaptasi menjadi isu serius dan mendesak.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Pendanaan untuk Menurunkan Efek Gas Rumah Kaca
Pendanaan untuk mengurangi dampak pemanasan global sebagai kepanjangan negosiasi di Paris dan Polandia. Perlu kerja sama yang kuat antar negara maju dan berkembang.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Solusi Menangani Perubahan Iklim
Kerjasama global menjadi tulang punggung keberhasilan mencegah perubahan iklim. Tak kalah penting peran individu sejak dari rumah.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Insentif Mengurangi Emisi Berbasis Kinerja
Pemerintah menyiapkan insentif pelaksanaan pengurangan emisi berbasis kinerja. Perlu aturan dan skema turunan yang lebih teknis.