Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Insentif Mengurangi Emisi Berbasis Kinerja

Pemerintah menyiapkan insentif pelaksanaan pengurangan emisi berbasis kinerja. Perlu aturan dan skema turunan yang lebih teknis.

Iwan Tri Cahyo Wibisono

Koordinator Program di Wetlands Conservation and Restoration Indonesia

SALAH satu cara agar pengurangan emisi 26-41 persen pada 2030 dikerjakan semua pihak dan berjalan sesuai target, pemerintah akan memberikan insentif berupa pembayaran yang berbasis kinerja. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikirimkan pemerintah pada 2016, penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan diproyeksikan 17,2-23%, dengan pilar utamanya berasal dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest, and Enhancement of Forest Carbon Stocks  (REDD+).

REDD+ merupakan mitigasi bidang kehutanan dengan pendekatan kebijakan dan insentif. Pada sektor kebijakan, cara mencapai target dengan membuat moratorium izin baru kebun sawit di lahan gambut dan hutan primer, kebijakan satu peta atau one map initiative, pembangunan Demonstration Activities (DA), pembuatan Strategi Nasional REDD+, pengembangan Forest Reference Emission Level (FREL).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70/2017 menegaskan komitmen itu melalui tata cara pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Peraturan ini secara lugas menyasar berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi non-profit lainnya yang berbadan hukum untuk terlibat secara aktif dalam pengurangan emisi nasional.

Agar program REDD+ dicatat NDC, setiap tindakan harus dicatat dan didaftarkan ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sistem ini menyediakan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi, sistem ini juga untuk mengindari risiko double counting atau double claimming, terutama bagi program-program yang telah didaftarkan di luar platform nasional melalui voluntary registry (contoh: Verified Carbon Standard/ Verra).

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri LHK 71/2017 yang secara spesifik memberikan panduan dan prosedur dalam penyelenggaraan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Dua peraturan lain sebagai penunjang operasional REDD+, adalah Peraturan Menteri LHK 72/2017 tentang pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi dan sumber daya pengendalian perubahan iklim; dan Permen LHK 73/2017 tentang pedoman penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kacanasional.

Dalam peraturan terakhir disebutkan bahwa pedoman umum inventarisasi nasional serta  pedoman perhitungan emisi gas rumah kaca  mengadopsi pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change Tahun 2006 (2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories). Di dalam peraturan ini terdapat data aktivitas, emisi, serapan, yang merupakan elemen utama dalam penghitungan emisi gas rumah kaca. Dengan menambahkan matriks perubahan tutupan lahan (setidaknya antara dua tahun berbeda), pengurangan emisi atau besaran penyerapan gas rumah kaca akan bisa dihitung dengan lebih akurat.

20190401202448.jpg

Insentif REDD+

Yang menarik dari peraturan-peraturan yang komplit soal REDD+ ini adalah terbukanya peluang mengakses pembayaran berbasis kinerja atau Result Based Payment (RBP). Ini semacam pembayaran dari hasil pengurangan emisi yang telah diverifikasi, dan manfaat selain karbon. Pada saat proses registrasi, pelaksana program REDD+ akan diminta memilih dua opsi: RBP atau Non RBP. Apabila RBP, program ini akan diarahkan untuk bisa mengakses pendanaan.

Pelaksana REDD+ didorong mengukur dan melaporkan pencapaian pengurangan emisi melalui program mereka paling lama dua tahun sekali. Hasil perhitungan ini akan dicek dan diverifikasi pemerintah dan/atau pihak ketiga. Setelah itu proses pembayaran berbasis kinerja yang melibatkan bank kustodian.

Skema BRP lebih membuka kesempatan pemerintah untuk berkolaborasi dengan pelbagai pihak dalam mendukung program di lapangan. Bagi lembaga swadaya masyarakat lingkungan yang selama ini berkecimpung dengan kegiatan konservasi dan restorasi, skema RBP juga memberikan peluang mengintensifkan kegiatan. Sudah jamak diketahui, program atau proyek hanya aktif di periode tertentu, umumnya 1-5 tahun. Setelah itu hasilnya tidak terawat, rusak, dan tidak menentu keberlanjutannya. Pendanaan melalui RBP bisa menjadi salah satu solusi menjamin keberlanjutan kegiatan.

Selain para pelaku konservasi dan restorasi, skema RBP juga akan membuka peluang bagi para konsultan untuk mengambil bagian dalam verifikasi pencapaian pengurangan emisi yang dilaporkan pelaku REDD+. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan kian terdorong dengan adanya RBP. Bahkan melalui hutan desa atau hutan kemasyarakatan (HKm), masyarakat bisa mendaftarkan kegiatannya ke dalam SRN PPI untuk mengakses skema RBP.

Pertanyaannya, apakah aturan dan inventarisasi emisi gas rumah kaca itu telah siap diimplementasikan?

Jika menengok situs Verified Carbon Standard atau Verra, ada banyak alat, modul, dan metodologi untuk jadi basis kuantifikasi pengurangan atau penyerapan karbon melalui tipe atau kategori proyek seperti REDD, IFM (Improved Forest Management), atau ARR (Aforestation, Reforestation, and Revegetation). Alat ukur itu bisa mendeteksi sebuah proyek sebelum penghitungan emisinya.

Dengan memakai tool yang berbeda, penentuan skenario BAU (Bussiness As Usual) dilakukan sebaliknya. Setelah mengikuti langkah-langkah yang ada, baru kemudian menghitung pengurangan emisi atau penyerapan emisi dengan mencari selisih antara emisi dari skenario tanpa intervensi (BAU) dan dengan intervensi (project), dengan juga memperhitungkan Leakage dan Buffer.

Dengan kondisi tersebut, agaknya, peraturan-peraturan tentang REDD+ itu perlu ditopang petunjuk yang lebih teknis dalam bentuk tool, module dan methodology. Petunjuk teknis ini akan jadi pedoman bagi pelaku pengurang emisi memilih standar BAU atau intervensi melalui proyek.

Soal lain adalah perbaikan Forest Reference Emission Level (FREL) agar benefit karbon dari Conservation, Sustainable Management of Forest, dan Enhancement of Forest Carbon Stocks bisa diklaim dalam RBP REDD+. Soalnya, saat ini hanya mencakup emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. Sementara untuk forest growth (dari kegiatan konservasi),  pengurangan emisi dari pengelolaan hutan lestari, dan karbon yang diserap melalui kegiatan penanaman masih belum masuk, sehingga belum bisa diklaim untuk REDD+.

Pelaksanaan RBP Saat Ini

Menengok data pada website resmi SRN PPI hingga akhir Januari 2019, ada 928 pendaftar (registar) yang mengajukan 2.192 kegiatan. Dari jumlah itu nomor registri yang dikeluarkan sebanyak 289. Sayangnya, tak ada informasi mana kegiatan yang kategori RBP dan Non-RBP. Kabar baiknya, registri itu menunjukkan kegiatan REDD+ tengah berjalan, setidaknya ditahap awal.

Bagaimana pendanaannya? Dalam pasal 16 Permen LHK 70/2017 disebutkan bahwa sumber pendanaan bisa berasal dari hibah, kerjasama/pembayaran program atau kegiatan yang berbasis kinerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lainnya yang sah. Pada pertengahan Februari lalu, muncul berita bahwa pemerintah Norwegia siap membayar pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 4,8 juta ton karbon dioksida (CO2) kepada Indonesia untuk laporan 2016-2017.

Apakah pembayaran itu terkait dengan RBP, belum jelas benar. Tapi dari sini muncul pertanyaan lain, apakah pemerintah sudah mengalokasikan APBN untuk skema RBP? Soalnya, sumber pendanaan akan ditampung di rekening Badan Layanan Umum yang khusus mendanai proyek terkait perubahan iklim dan isu lingkungan hidup, termasuk REDD+.

Ihwal pendanaan ini sangat krusial karena menyangkut pembayaran. Soalnya, setelah itu ada pertanyaan turunan seperti teknis pencarian, nilai untuk setiap pengurangai emisi yang terverifikasi, apakah ada beda antara nilai pengurangan emisi dengan penyerapan emisi, dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan ini penting karena bisa jadi ukuran nilai pembayaran dibandingkan dengan segala upaya dalam pengurangan emisi.

Sukses atau tidaknya program ini sangat ditentukan oleh realisasinya. Jika program ini berhasil, akan memicu banyak pihak melaksanakan program pengurangan emisi secara besar-besaran. Sebaliknya, program ini akan gagal jika pembayarannya tak berjalan atau nilainya tak sebanding dengan biaya pengeluaran proyeknya.

Terlepas dari itu semua, RBP dalam REDD+ patut disambut dan ditunggu. Bagaimana pun ini insentif yang menarik dan layak dicoba untuk mencegah bumi kian memanas akibat perubahan iklim.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain