Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Pendanaan untuk Menurunkan Efek Gas Rumah Kaca

Pendanaan untuk mengurangi dampak pemanasan global sebagai kepanjangan negosiasi di Paris dan Polandia. Perlu kerja sama yang kuat antar negara maju dan berkembang.

Endah Tri Kurniawaty

Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

DARI Paris (2015) ke Katowice (2018). Perjalanan negosiasi perubahan iklim telah menghasilkan pedoman bagaimana negara pihak pada Konvensi Perubahan Iklim melaksanakan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi dalam membatasi pemanasan global di bawah 1,5° Celcius dan mengukur pencapaian upaya-upaya tersebut dalam kerangka Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Paris Agreement yang diadopsi pada 2015 untuk menggantikan Protokol Kyoto dan merupakan komitmen baru dalam mengatasi perubahan iklim akhirnya memiliki pedoman, Rulebook of Paris Agreement.

Di bawah Katowice Climate Package, pedoman tersebut menjadi bukti bahwa walaupun negosiasi dilaksanakan di sebuah kota yang memiliki sejarah sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Eropa, tidak menyurutkan negara-negara pihak untuk terus merealisasikan komitmen di bawah Paris Agreement, sebagaimana yang dilakukan kota tersebut dalam merealisasikan berbagai upaya mitigasi untuk menjadikan kota yang berlabel green. Di bawah Katowice Climate Package, Paris Agreement siap diimplementasikan mulai 2020 oleh seluruh negara pihak pada Konvesi Perubahan Iklim.

Proses mencapai titik kulminasi kedua setelah negosiasi Paris Agreement tidak sepenuhnya sukses karena walaupun COP 24 The United Nations Climate Change Convention (UNFCCC) menempuh waktu hampir dua pekan waktu persidangan (4-15 Desember 2018), masih menyisakan isu yang belum disepakati, yaitu terkait dengan Artikel 6 Paris Agreement yang antara lain terkait dengan mekanisme pasar.

Katowice Climate Package antara lain berisi pedoman terkait dengan pendanaan iklim yang merupakah salah satu pendukung penting dalam mengimplementasikan Paris Agreement. Pedoman terkait pendanaan iklim ini sangat penting bagi negara berkembang karena di bawah Protokol Kyoto yang pelaksanaannya akan segera berakhir pada 2020, negara berkembang tidak berkewajiban memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca global, sementara di bawah Paris Agreement, negara berkembang memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing.

Dengan berbagai keterbatasan sumber daya negara berkembang, negara maju diminta memberikan komitmen dukungan dan insentif kepada negara berkembang dalam rangka menjamin aliran sumber daya pendanaan yang akan digunakan dalam memenuhi komitmen negara berkembang dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Pedoman yang terkait dengan pendanaan iklim berisi beberapa hal, yaitu:

  1. Proses memenuhi target baru dalam meningkatkan jumlah pendanaan iklim di tingkat global untuk mendukung negara berkembang. Para Pihak sepakat bahwa mulai 2020, pendanaan iklim di tingkat global akan dimobilisasi sebesar minimum USD 100 miliar per tahun dan mulai 2025 harus lebih dari USD 100 miliar per tahun.
  2. Komitmen (rencana bantuan) pendanaan publik negara maju kepada negara berkembang yang harus dikomunikasikan setiap dua tahun oleh negara maju.
  3. Transparansi pelaporan atas pendanaan iklim yang telah diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang, dan
  4. Proses transfer pengaturan pendanaan adaptasi dari Protokol Kyoto menjadi Paris Agreement.

Pada pertemuan COP 24 kali ini juga dilakukan dialog ketiga antara Menteri Keuangan dari seluruh anggota negara UNFCCC. Dialog yang diadakan setiap dua tahun dimulai sejak tahun 2014 dan akan diakhiri tahun 2020, sejalan dengan akan mulai diimplementasikannya Paris Agreement. Dialog ke-3 antara Menteri Keuangan ini difokuskan pada isu bagaimana upaya-upaya dan inisiasi nyata dalam memobilisasi pendanaan dan investasi iklim dan meningkatkan kapasitas dan peluang negara berkembang dalam mengakses pendanaan iklim, baik pendanaan yang tersedia pada multilateral (antara lain Green Climate Fund, Global Environment Facility) ataupun bilateral (kerja sama langsung dengan negara tertentu). Dialog antara Menteri Keuangan ini sangat penting dan politis dalam menjamin aliran pendanaan iklim dari negara maju kepada negara berkembang.

Bagaimana negara maju memberikan komitmen dukungan pendanaan kepada negara berkembang? Negara berkembang juga harus mengkomunikasikan informasi kebutuhan pendanaan iklim yang diperlukan melalui Bienneal Updated Report (BUR) yang dibuat setiap dua tahun dan disampaikan ke Sekretariat UNFCCC. Indonesia baru saja memberikan BUR ke-2 kepada Sekretariat UNFCCC, salah satunya menyampaikan kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Indonesia.

Indonesia menyampaikan bahwa estimasi kebutuhan pendanaan iklim untuk sektor kehutanan pada periode 2018-2030 sekitar Rp 78 triliun. Sementara berdasarkan hasil budget tagging perubahan iklim (pendanaan yang dialokasikan/digunakan untuk perubahan iklim) terdapat gap cukup besar. Selama tahun 2015-2016, APBN yang disediakan sekitar Rp 2,9 triliun (Second BUR, 2018).

20190401205515.jpg

Lalu bagaimana negara maju memobilisasi pendanaannya? There is no such free lunch. Rasanya ungkapan itu juga berlaku untuk konteks ini. Tentunya negara berkembang tidak serta merta bisa mengakses dana yang menjadi komitmen negara maju. Negara berkembang juga harus menentukan prioritas nasional dan mempersiapkan berbagai instrumen serta meningkatkan kapasitas untuk memenuhi berbagai persyaratan dalam mengakses dana tersebut.

Indonesia sendiri dalam rangka mengisi gap pendanaan iklim yang ada, melakukan beberapa upaya dalam memanfaatkan dana yang dimobilisasi negara maju, antara lain dengan  mempererat kerja sama, baik bilateral dengan beberapa negara donor (antara lain dengan Kerajaan Norwegia, Pemerintah Jerman, dan beberapa negara lainnya) maupun kerja sama multilateral (antara lain dengan memanfaatkan Carbon Funds dan mengakses dana GEF).

Untuk meningkatkan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pendanaan iklim, yang diterima pemerintah dari berbagai donor, pemerintah, dalam hal ini KLHK dan Kementerian Keuangan, menginisiasi pembentukan lembaga pengelola pendanaan yang transparan, akuntabel dan memiliki standar pengelolaan yang diakui secara internasional. Lembaga tersebut bernama Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Konsep pembentukan BLU ini mengombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan capital market dengan menunjuk custodian bank sebagai trustee dan pendekatan publik dengan membentuk komite pengarah dan melibatkan kementerian dan lembaga negara untuk memberikan rekomendasi teknis atas kegiatan yang layak dibiayai oleh BPDLH.

Proses pembentukan BPDLH diharapkan bisa berjalan lancar. Beberapa instrumen telah dikeluarkan pemerintah sebagai payung hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Sejalan dengan penyempurnaan Rencana Strategi Bisnis BPDLH, Kementerian Keuangan juga mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola BPDLH.

Ya, BPDLH adalah mimpi yang memberikan harapan baru atas pengelolaan dana lingkungan hidup yang transparan dan akuntabel yang dapat disalurkan dengan berbagai mekanisme dalam menjangkau berbagai tingkat pelaksana pelestari lingkungan hidup. Mari kita selaraskan ambisi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan melaksanakan aksi nyata mengurangi dampak perubahan iklim dari skala kecil dengan biaya yang lebih murah dibandingkan ketika kerusakan lingkungan telanjur terjadi.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain