Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Lima Agenda Membangun Desa Peduli Iklim Dunia

Pembangunan desa bisa menjadi titik tolak pencegahan bencana. Juga pengendalian iklim dunia akibat pemanasan global.

Yonvitner

Kepala Pusat Studi Bencana dan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

KERUSAKAN lingkungan, pemanasan global, badai, abrasi pantai dan naiknya paras air laut akibat perubahan iklim menjadi salah satu isu di dunia saat ini yang disinyalir akibat meningkatnya CO2 yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia (Dharmawan & Siregar, 2008; Efendi et al., 2012). Dampak pemanasan global terhadap perubahan iklim, antara lain, menyebabkan terjadinya pencairan es di gunung-gunung daerah kutub yang turut mengakibatkan naiknya permukaan air laut (Suarsana & Wahyuni, 2011) secara global. Kenaikan air laut ini menjadi ancaman serius bagi manusia dan ekosistem. Salah satu  ekosistem yang terpengaruh besar adalah mangrove dan ekosistem pesisir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Mangrove adalah salah satu ekosistem di wilayah pesisir yang memiliki produktivitas tinggi. Sehingga selain sebagai pengendali iklim juga berfungsi menunjang produktivitas sumber daya perikanan. Fakta ini kemudian terlihat oleh kita mangrove memiliki fungsi ekologi sebagai nursery ground, feeding ground, dan spawning ground. Dalam konteks global, mangrove juga berperan dalam upaya mitigasi pemanasan global. Sebagai bagian dari kawasan hutan, ekosistem mangrove memiliki fungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon (Rachmawati et al., 2014; Sondak, 2015).  

Mangrove juga punya peranan dalam memanfaatkan CO2 untuk fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk biomassa dan sedimen (Ati et al., 2014). Kauffman et al (2012) bahkan menyebut karbon yang tersimpan dalam mangrove lebih tinggi dibandingkan pada tipe hutan lainnya. Terjadinya proses dekomposisi ranting dan daun mangrove yang jatuh oleh mikroorganisme merupakan salah satu sumber bahan organik pada sedimen mangrove.

Mc Cleod et al. (2011) menyatakan bahwa Blue Carbon (karbon biru) merupakan simpanan/cadangan karbon yang terdapat pada ekosistem mangrove, salt tidal marshes dan padang lamun beserta dengan komponen sedimennya. Komponen tersebut juga termasuk  biomassa hidup (living biomass) yang berada di atas sedimen (daun dan batang), di bawah sedimen (akar) dan biomassa tidak hidup (non-living biomass) seperti sampah dan daun mati. Cadangan karbon pada tumbuhan hidup bisa bertahan secara singkat pada ekosistem terestrial, namun pada ekosistem pesisir cadangan karbon bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga memiliki potensi stok karbon yang besar (Duarte et al. 2005).

Stok karbon pada ekosistem pesisir khususnya ekosistem mangrove menggambarkan bahwa karbon biru merupakan unsur penting dalam pengelolaan pesisir yang terintegrasi dalam proses adaptasi terhadap perubahan iklim. Kecenderungan perubahan iklim yang disebabkan oleh pesatnya pembangunan di wilayah pesisir semestinya mendorong pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu agar manfaat pembangunan tetap terasa bagi masyarakat seraya menjaga kelestarian sumber daya mangrove. Karena itu melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya ekosistem mangrove, menjadi penting. Cara pertama adalah sosialisasi kepada mereka tentang pentingnya pengembangan kawasan dalam menunjang pembangunan daerah (Juwita et al. 2015)

Desa Pengendali Dunia

Saat ini kawasan dan lingkungan di Indonesia menghadapi kondisi yang tidak menentu. Beberapa wilayah mengalami bencana berupa kekeringan, kerusakan lahan karena gunung api, kerusakan pantai dan pesisir karena hilangnya habitat penahan serta turunnya kemampuan ekosistem akibat beratnya beban pencemaran. Wilayah pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang rentan dengan bencana tersebut khususnya ekosistem mangrove.

Sebanyak 10.664 desa memiliki pantai yang berpotensi mengalami risiko dan dampak perubahan tersebut. Otonomi kewenangan desa pun berkembang tidak hanya mengurus dana desa, namun lebih besar mengelola sumber daya desa. Desa kemudian perlu didorong untuk merumuskan visi dalam tata kelola desa termasuk dalam menghadapi bencana di pesisir. 

Sebagai unit terkecil yang memiliki peran sebagai perencana dan pelaksana pembangunan di kawasan pesisir dan laut, desa memiliki fungsi strategis dalam peran di lingkungan global. Desa memiliki peran lebih besar dalam upaya penyelamatan lingkungan.  Salah satunya dengan menyelamatkan ekosistem untuk antisipasi kerusakan pesisir, pengendalian ekonomi masyarakat dan kontribusi dalam perlindungan global. Untuk itu peran desa perlu terus didorong untuk memastikan bahwa pengelolaan iklim dari desa untuk dunia berjalan sesuai target pemerintah dan kontribusi global.

Untuk itu setidaknya ada lima agenda pokok yang perlu dilakukan terkait dengan peran mangrove sebagai penopang produktivitas, penyerap karbon, serta pelindung pantai dari bencana alam. Kelima agenda utama kita dalam rehabilitasi dan restorasi mangrove berbasis desa adalah mempercepat peningkatan kemampuan tata kelola berbasis desa, meningkatkan daya dukung pesisir, mendorong komitmen global dalam penurunan emisi GRK, menuju Society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi dalam monitoring mangrove dan bencana.

Agenda pertama

Mendorong akselerasi kemampuan desa dalam mengelola ekosistem mangrove terutama kawasan yang sebagian sudah kritis. Dua langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi mangrove yang kondisinya masih baik adalah dengan segera merehabilitasi, sedangkan yang mengalami perubahan fungsi dengan restorasi terutama area yang kritis. Jika melihat target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rehabilitasi mangrove berakhir tahun 2045, kita hanya mampu merehabilitasi 67 ribu hektare per tahun. Itu pun jika tak ada kerusakan yang lebih parah. Upaya yang linier akan berhadapan dengan pola adaptasi ekosistem yang dinamis dan iklim yang juga dinamis. Maka perlu akselerasi bukan hanya sekedar seremoni dengan target statis setiap tahun.

Dari perhitungan luasan rehabilitasi tahunan di atas, setidaknya pemerintah memerlukan dukungan pembiayaan Rp 1,1 triliun, dengan asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp 15 juta per hektare. Nilai ini akan naik Rp 1,3 triliun jika asumsi biayanya Rp 20 juta per hektare karena perbedaan teknik penanaman. Sementara jika penanamannya masif dengan mempercepat waktu pulih sampai 2025, setiap tahun harus direhabilitasi 260 ribu hektare dengan total pembiayaan mencapai Rp 3,9 triliun hingga Rp 5,2 triliun per tahun.

Rehabilitasi akan menjadi lebih cepat lagi apabila memanfaatkan peranan lebih dari 10 ribu desa dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ini. Desa- desa yang memiliki pesisir harus merancang sebuah mekanisme tata kelola ekosistem mangrove sebagai paket program konservasi berbasis desa dengan tetap mengadaptasikan perkembangan teknologi dan sistem informasi sebagai bagian dari adaptasi penanggulangan bencana di desa pesisir.

Agenda kedua

Meningkatkan daya dukung kawasan pesisir terutama daerah mangrove.  Konservasi berbasis desa menjadi langkah penting, sekaligus sebagai tanggung jawab mereka pada lingkungan dengan keberadaan dana desa. Dengan dana rehabilitasi sebesar 20 juta per hektare, setiap tahun perlu Rp 200 juta melalui desa (setara 20 hektare). Jika berhasil mangrove yang bisa direhabilitasi seluas 213.284 ribu hektare per tahun. Biaya yang diperlukan pun menciut menjadi Rp 4,1 miliar saja. Dengan masifnya rehabilitasi, waktu yang diperlukan tinggal 8,5 tahun.

Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan ekonomi menunjukkan bahwa pembuatan 1 hektare tambak ikan pada hutan mangrove alam menghasilkan ikan atau udang sebayak 287 kilogram per tahun dalam kondisi buruk, 1,1 ton per hektare per tahun jika kondisi hutannya baik. Kehilangan setiap 1 ha hutan mangrove akan mengakibatkan kerugian 480 kilogram ikan dan udang di lepas pantai per tahunnya (Turner, 1977). Pengurangan hutan mangrove terutama di areal green belt akan menurunkan produktivitas perikanan tangkapan.

Agenda ketiga

Memperkuat komitmen pengelolaan lingkungan global dari desa. Kegiatan industri, transportasi, dan aktivitas manusia lainnya yang memakai sumber energi fosil (batu bara, minyak bumi, gas) telah menyebabkan bumi kian panas karena tersekap oleh emisi yang lebih di kenal dengan istilah Gas Rumah Kaca (GRK) serta berkurangnya kemampuan hutan mangrove dalam menyerap CO2 akibat  deforestasi.

Saat  ini konsentrasi CO2 di atmosfer telah mengakibatkan lebih 50% dari total efek GRK sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim (IPCC, 2001). Perubahan iklim setiap tahun merupakan salah satu dampak dari pemanasan global yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Para pakar Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCG) dalam laporan PBB tahun 2007 menyatakan bahwa pemanasan global mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil Indonesia diprediksi hilang pada 30 tahun mendatang dan sekitar 30% garis pantai di dunia akan lenyap pada tahun 2080. Melalui rehabilitasi mangrove berbasis desa, ada harapan berbagai dampak di atas bisa diminimalkan.

Agenda keempat

Memperkuat sistem monitoring ekosistem mangrove dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan Internet. Rehabilitasi mangrove bisa dengan melibatkan semua pihak penyumbang karbon agar berpartisipasi dengan membuat berbagai program corporate social responsibility. Caranya melalui: (1) penyusunan tata kelola ekosistem mangrove berbasis desa dengan tetap mengadaptasikan perkembangan teknologi dan sistem informasi sebagai bagian dari adaptasi penanggulangan bencana di desa pesisir; (2) meningkatnya daya dukung ekosistem mangrove; (3) tersedianya informasi dan data stok karbon mangrove berbasis desa; (4) menyiapkan sistem pemantauan karbon pada ekosistem mangrove berbasis sistem aplikasi.

Agenda kelima

Memperkuat kemampuan desa dalam mitigasi bencana di wilayah pesisir akibat gelombang pasang dan tsunami. Banyak kejadian tsunami seperti di Palu dan Banten menelan kerugian triliunan rupiah.  Kehilangan ekosistem mangrove membuat kita kehilangan kemampuan melindungi kawasan pantai dari bencana tersebut. Untuk itu penting melihat kemampuan mangrove dalam peranya sebagai penahan gelombang dan tsunami serta air pasang dan banjir.

20190417114532.jpg

KONSEP desa sebagai pengendali iklim dunia akan mendorong ikhtiar pembangunan dan konservasi dimulai sejak dari wilayah terkecil dalam pemerintahan ini. Untuk itu penguatan peran desa penting untuk menciptakan sinergi antara pemanfaatan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan. Kita harus membuktikan bahwa desa mampu menjadi pengendali ekonomi dan iklim dunia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain