Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Negosiasi Alot di Katowice

Para negosiator perubahan iklim berembuk di Polandia. Tarik menarik kepentingan negara maju dan berkembang.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

WAKTU terasa cepat berlalu bagi para negosiator perubahan iklim utusan 195 negara yang bertemu dan bersidang pada 2-14 Desember 2018 di Katowice, kota kecil 300 kilometer ke selatan dari Warsawa, Ibu Kota Polandia. Perundingan-perundingan yang alot selama 14 jam, dimulai pukul 8 pagi, tak jarang mentok, meskipun mereka meneruskan rapat secara informal pukul 6-9 malam. 

Para delegasi baru pulang ke hotel dan tidur jauh malam. Mereka harus datang lagi ke ruang sidang pukul 7 pagi untuk melanjutkan rapat. Negosiasi yang alot membuat  sidang yang rencananya ditutup pada 14 Desember molor dua hari karena belum ada kesepakatan antar peserta. “Sewaktu ditutup pun masih ada pasal-pasal yang menggantung,” kata Joko Prihatno, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Forest Digest pada Februari lalu.

Di Katowice, Joko menjadi Ketua Negosiator untuk Transparansi Kerangka Kerja Perubahan Iklim dan Koordinator Pelaporan Sidang. Sidang dibagi ke dalam dua kelompok besar: untuk membahas Paris Agreement Work Programme (PAWP) dan Non-PAWP. PAWP dibagi lagi delapan kelompok sidang dan Non-PAWP sebelas sidang.

Di kelompok transparency framework, Joko memimpin empat sidang terkait pendanaan mitigasi perubahan iklim, sumber daya informasi untuk perubahan globalstocktake atau pelaporan inventarisasi global, public registry untuk Nationally Determined Contribution (NDC) dan public registry untuk adaptasi komunikasi. “Saya kemudian membuat laporan secara keseluruhan dari negosiasi-negosiasi itu,” kata Joko.

Hasil dari sidang kelompok-kelompok kecil itu dibawa ke sidang besar untuk diteruskan dalam penutupan. Dalam sidang besar itu, kata Joko, pemimpin rapatnya pejabat setingkat menteri sebuah negara yang ditunjuk majelis. Nyatanya, sidang-sidang itu pun masih mentok. “Meski sudah dipaksakan dengan draf kesimpulan, tetap tidak putus,” kata Joko. “Soalnya, satu negara saja tak sepakat, tidak boleh disetujui, tidak boleh voting.”

Menurut Joko, setidaknya ada tiga poin yang menjadi bahasan sangat alot para delegasi: Pertama, terkait dengan perdagangan karbon di pasar dan nonpasar. Banyak negara berkembang yang menolak mengadopsinya karena menyangkut pertukaran karbon yang dihitung di dalam negeri mereka namun nilainya ditentukan negara pembeli. Kedua, soal prinsip transparansi kerangka kerja. Negara berkembang dan negara maju tak kunjung sepakat dengan mekanismenya. Ketiga, soal globalstocktake untuk memenuhi kesepakatan menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius karena menyangkut soal mitigasi, pendanaan, dan implementasinya.

Untuk mencapai target penurunan emisi, negara maju mengajukan proposal agar negara berkembang bersedia menjual karbon karena negara maju tak lagi punya lahan untuk menanam pohon penyerap karbon. Jika pilihan menanam pohon tak diambil, negara maju mesti berinovasi atau membeli teknologi rendah karbon yang mahal untuk menekan emisi. Harga karbon dari negara berkembang yang akan dibeli negara maju senilai US$ 5-10 per ton.

20190423104913.jpg

Joko Prihatno

Belum lagi soal teknologi. Kewajiban memakai energi terbarukan membuat transfer dan perubahannya akan memakan ongkos tak sedikit. Bagi negara maju, investasi dan harga itu akan berpengaruh pada ekonomi mereka, terutama negara-negara yang punya cadangan energi fosil yang banyak, seperti Arab Saudi. “Di tiap negosiasi tiap negara membawa kepentingannya sendiri-sendiri,” kata Joko.

Negosiasi tiap-tiap sidang terutama berurusan dengan sistem pelaporan dan transparansinya. Karena pencegahan perubahan iklim ini hajat hidup sedunia, tiap negara mesti melaporkan apa yang mereka lakukan secara transparan, pendanaan, kewajiban tiap negara yang berbeda-beda, hingga apa saja yang diberikan negara kaya untuk negara miskin untuk mendorong mitigasi pemanasan global.

20190430122729.png

Emisi gas rumah kaca Indonesia (giga ton karbon) (Sumber: KLHK)

Indonesia terlibat aktif dalam sidang perubahan iklim terutama karena telah meratifikasi persetujuan mencegah pemanasan global dalam sidang 195 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 22 April 2016, tetap pada Hari Bumi. Dengan ratifikasi itu, pemerintah Indonesia wajib memenuhi kewajiban menurunkan gas rumah kaca pada 2020, hingga cara-cara pembiayaan dalam program-program menurunkan suhu.

Negara-negara berkembang diwajibkan andilnya setelah Protokol Kyoto ditandatangani pada 1997 dan berlaku pada 2005. Protokol itu mengatur kewajiban tiap-tiap negara menurunkan emisi buangan dari hasil produksi industri mereka, hingga menjangkau produksi karbon tiap-tiap penduduknya. Protokol Kyoto Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Kyoto bahkan menyebut secara detail target-target yang harus dicapai oleh tiap-tiap negara.

Untuk mencapai target-target itulah perundingan Katowice di Polandia berjalan alot. Perundingan ini merupakan lanjutan dari Kesepakatan Paris pada 2015. “Dunia, terutama negara maju, sangat khawatir dengan dampak perubahan iklim,” kata Rizaldi Boer, Pakar Manajemen Resiko Iklim, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Institut Pertanian Bogor.

Di Indonesia, dampak perubahan iklim itu mesti diteliti dalam kurun 30 tahun terakhir. Tak hanya suhu yang memanas, menurut Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati, musim hujan tak lagi dimulai di bulan September-Oktober tapi mundur bahkan terjadi ketika seharusnya musim kemarau.

Menurut Rizaldi, untuk mengatasi perubahan iklim ini, kerangka kerjanya dilakukan secara top-down, yakni dilakukan oleh negara yang wajib menurunkan emisi hingga 5 persen di bawah tingkat emisi 1990. Indonesia telah menetapkan target menurunkan emisi 29-41 persen pada 2030. Untuk mencapainya, pemerintah telah membagi tiap sektor untuk penurunan itu: kehutanan 17,2%, energi 11%, pertanian 0,32%, industri 0,10%, dan penanganan limbah 0,38%.

20190430124147.png

Emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2000-2017 (dalam juta ton CO2) (Sumber: KLHK)

Angka 29%, kata Rizaldi, didapatkan dari proses penghitungan yang melibatkan para pemegang kepentingan dengan model semidinamis sejak 2016. Pemerintah membuat pedoman melalui Peraturan Presiden 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Hal-hal teknis dari aturan itu diterjemahkan, antara lain, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33/2016 dan Peraturan Menteri LHK 7/2018.

Sebab, kehutanan menjadi sektor yang paling tinggi target penurunan emisinya. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup pada 2000-20016, kenaikan emisi dari sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan sebesar 17,2 persen. Dekomposisi lahan gambut menjadi penyumbang terbesar dalam laju pemanasan iklim itu. “Kalau kita bisa menekan kebakaran di lahan gambut dan menekan deforestasi, penurunan emisi tidak terlalu berat,” kata Joko Prihanto.

Pencapaian-pencapaian tiap negara tersebut akan dibahas kembali dalam Konferensi Para Pihak (COP 25) di Kota Santiago, Chili, pada 2020. Para negosiator akan kembali berunding menahan laju pemanasan global.

Kontributor:

Mawardah Hanifiyanti, Tiara Kusdanartika, Fitri Andriani

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.