Untuk bumi yang lestari

Sudut Pandang|Oktober-Desember 2020

Adil di Pasar Karbon

Perdagangan karbon adalah satu cara lain mencegah emisi dengan menjaga hutan dan lahan, mengurangi sampah, atau mendorong industri memakai energi terbarukan.

PEMERINTAH sedang menyusun Peraturan Presiden tentang instrumen nilai ekonomi karbon. Ini sebuah tonggak baru dalam manajemen lingkungan. Setelah pada 2007 memberlakukan kebijakan restorasi ekosistem untuk memperbaiki hutan rusak, Indonesia mengikuti negara-negara maju dengan menerapkan perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mengurangi pemanasan global.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim 2015, negara anggota PBB sepakat menempuh perdagangan karbon sebagai kerja sama global menahan suhu bumi tak memanas di atas 20 Celsius. Mitigasi ini merupakan buah dari Protokol Kyoto 1997. Waktu itu, negara-negara maju yang memproduksi emisi besar dari pemakaian energi fosil diwajibkan menurunkannya hingga 2020. Tumpukan emisi membuat atmosfer memantulkan kembali, alih-alih menyerap, panas matahari maupun aktivitas di bumi ke permukaan planet ini.

Indonesia baru mengajukan target mengurangi emisi dalam pertemuan G20 di Pittsburg, Amerika Serikat, pada 2009. Tak terlalu jelas acuannya, pemerintah menetapkan penurunan gas rumah kaca sebanyak 26% pada 2020. Dalam Konferensi Iklim 2015, targetnya naik menjadi 29% untuk 2030. Acuannya adalah emisi 2010 dan prediksi jumlahnya dari lima sektor—kehutanan, industri, pertanian, energi, dan sampah—sebanyak 2,86 Giga ton setara karbon dioksida (CO2) sepuluh tahun mendatang.

Tercapaikah target-target itu? Emisi 2018 berkurang 226 juta ton setara CO2 atau 13,8% dari  emisi rujukan tahun itu dalam kontribusi nasional yang ditetapkan (nationally determined contribution, NDC) sebanyak 1,863 Giga ton. Perlu usaha ekstra untuk mengurangi emisi sesuai target. Apalagi acuannya bertambah menjadi 41% jika ada bantuan internasional. Faktanya, pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund telah membayar usaha-usaha Indonesia mencegah deforestasi dan degradasi lahan pada 2014-2017.

Perdagangan karbon adalah satu cara lain mencegah emisi dengan menjaga hutan dan lahan, mengurangi sampah, atau mendorong industri memakai energi terbarukan. Dengan perdagangan karbon, usaha-usaha menjaga lingkungan itu mendapatkan benefit karena para produsen emisi—negara atau industri—menghargai usaha pihak lain dalam menyediakan penyerapnya. Perdagangan karbon membuat konservasi bukan lagi pos penyedot biaya, melainkan mendatangkan untung.

Jika negara lain memakai mekanisme pasar dalam perdagangan karbon, Indonesia hendak memakai anasir negara dalam mengaturnya. Pada Oktober 2019, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang akan menjadi operator dan pembeli sertifikat penurunan emisi dari usaha-usaha mencegahnya. BPDLH juga menyediakan pembiayaan membangun hutan bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk mencegah laju deforestasi dan degradasi lahan.

Selama ini pencegahan dua kerusakan itu yang bisa dihitung dalam penghindaran produksi emisi. Pencegahan itu menghasilkan angka pengurangan yang setara jika deforestasi dan degradasi lahan terjadi. Akumulasinya dalam satuan ton setara CO2, setelah melalui verifikasi independen dengan standar yang kredibel, itulah yang bisa dijual kepada pihak lain, mereka yang secara riil memproduksi emisi yang mengotori udara.

Munculnya kebutuhan antara produsen dan penyerap emisi melahirkan permintaan dan penawaran. Dari situ terbentuk pasar dan harga. Sejumlah inisiatif masyarakat dan swasta telah berhasil menjual karbon sebagai bagian dari usaha jasa lingkungan ke pelbagai perusahaan di luar negeri. Masyarakat di sekitar hutan lindung Bujang Raba di Jambi, misalnya, telah menjual karbon di bursa internasional sebanyak 36.000 ton pada 2015 dengan menjaga hutan desa seluas 7.200 hektare. Begitu juga dengan perusahaan restorasi ekosistem di Kalimantan.

Maka jika kini pemerintah hendak mengaturnya untuk mencapai target menurunkan emisi 29%, ia mesti adil pada usaha menjaga lingkungan oleh masyarakat dan swasta. Jangan sampai pengaturan membatasi usaha-usaha itu menjadi skema wajib akibat adanya target penurunan emisi dalam NDC yang akan berimbas pada penentuan harga tanpa mekanisme pasar.

Perdagangan karbon adalah satu cara baru yang progresif dalam melindungi planet bumi dari ancaman serius pemanasan global. Pemerintah mesti mendorongnya, dengan regulasi yang adil, fleksibel, dan standar perhitungan yang diakui pasar. Dan yang terpenting dari itu semua adalah "paksaan" kepada industri agar menurunkan emisi dari waktu ke waktu hingga nol suatu hari nanti. Paksa industri agar mencegah kebakaran lahan, perketat izin membuka hutan, intensifkan lahan pertanian dan peternakan ketimbang ekstensifikasi.

Tanpa aturan ketat, pasar karbon akan jadi dalih pengemisi terus menerus menyakiti bumi ini.

Redaksi

Bagikan

Komentar

Artikel Lain