Kolom | Januari-Maret 2019

Sarjana Kehutanan dan Deforestasi

Bagaimana seharusnya sarjana kehutanan menyelesaikan masalah etis seputar deforestasi?

Qusthan Firdaus

Peneliti di Rhetoric Centre Jakarta. Dosen di beberapa perguruan tinggi.

KITA pernah berharap bahwa deforestasi akan berkurang ketika seorang sarjana kehutanan untuk pertama kalinya menjadi orang nomor satu di republik ini. Faktanya, sejak tahun 2014 hingga 2017, kemusnahan pepohonan di Indonesia berfluktuasi antara 1,3 juta hingga 2,5 juta hektare menurut Global Forest Watch (GFW, 2017).

Kegiatan reboisasi pun merosot dari 26.162 hektare di tahun 2014, 10.508 hektare di tahun 2015, dan 7.067 hektare di tahun 2016. Baru kemudian melonjak lima kali lipat menjadi 35.123 hektare di tahun 2017. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang merosot dari 486.858 hektare ke 214.150 hektare dari tahun 2014 ke 2015. Lalu turun secara perlahan menjadi 198.346 hektare pada tahun 2016, dan naik secara pelan-pelan menjadi 200.991 hektare pada tahun 2017 (Pusat Data dan Informasi, 2018, halaman 124).

Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan lindung Indonesia seluas 29,7 juta hektare dan hutan konservasi Indonesia seluas 27,4 juta hektare pada tahun 2017. Di sisi lain, hutan produksi mencapai 68,8 juta hektare. Dengan kata lain, pemerintah masih mengutamakan komersialisasi ketimbang pelestarian lingkungan karena luasan hutan produksi lebih besar 11,7 juta hektare ketimbang gabungan antara hutan lindung dan hutan konservasi (Pusat Data dan Informasi, 2018).

Barangkali ini yang dimaksud Julien Benda sebagai “pengkhianatan para intelektual”. Dalam bukunya The Treasons of the Intellectuals, Benda membuat kategori "the clerks" yang mengacu pada ilmuwan/sarjana, filosof dan budayawan yang hasil kerjanya abadi, dan mereka bekerja bukan untuk keuntungan material. Sayangnya, mereka berkhianat karena sudah mengadopsi motif politis (Benda, 2014, halaman 50-51, 52).

Oleh karena itu, kita perlu bertanya: Bagaimana seharusnya sarjana kehutanan menyelesaikan masalah etis seputar deforestasi? Di satu sisi, sebagian dari mereka bekerja dalam proses bisnis deforestasi. Di sisi lain, lingkungan membutuhkan hutan dalam jumlah signifikan serta kualitas yang baik untuk menjaga kualitas udara, menghindari longsor, menyuplai makanan dan tempat tinggal bagi manusia serta hewan.

Masalah Etis

Masalah etis sesungguhnya mengimplikasikan justifikasi baik terhadap konflik kepentingan maupun dilema. Justifikasi bukan hanya ihwal pembenaran tapi mengandung keadilan serta masuk akal. Secara umum, konflik kepentingan merupakan ketidaksesuaian tujuan atau perhatian dari dua belah pihak yang berbeda. Dengan kata lain, konflik kepentingan sejatinya tidak eksis dalam satu persona tapi melibatkan orang lain.

Biasanya, konflik kepentingan melibatkan pilihan antara baik atau buruk. Dengan kata lain, seorang sarjana kehutanan bisa mengambil pilihan yang secara objektif dan universal baik ketimbang mengutamakan egoisme personal atau kelompok. Inilah yang oleh Henry Sidgwick disebut kebahagiaan universal (universal hedonism), yang tolok ukurnya merupakan pemenuhan kewajiban (moral dan legal) serta kebajikan/keutamaan. Contohnya, seorang sarjana kehutanan wajib melestarikan hutan, dan mengutamakan harmoni antara hutan, manusia, dan binatang. Jika terpenuhi, sarjana tadi mendekati kebahagiaan universal meski kepentingan pribadi atau kelompoknya sedikit terusik. Hal ini analog dengan profesi dokter (baik perokok atau bukan) yang tetap perlu merekomendasikan pasien untuk menjaga pola hidup sehat meski ia sadar bahwa bila tidak ada orang sakit maka penghasilannya terganggu. Ada konflik kepentingan di sana tapi ia tetap memenuhi kewajiban moral dan legal serta mengupayakan kebajikan/keutamaan.

Belajar dari Amerika Serikat (AS), GBRF (Georgia Board of Registration for Foresters) mewajibkan satu jam pelatihan etika dalam setiap pembaruan masa keanggotaan (Lewis, 2019). Tentu saja etika yang dimaksud bukanlah etiket atau sopan santun. Namun, bagaimana melakukan kerja sama bisnis dengan pemilik lahan mulai dari tawar-menawar harga, berbagai rencana manajemen yang kurang jelas atau konflik kepentingan tersembunyi yang tidak kasat mata (Watson & Barron, 2019).

Hal ini semakin rumit karena para rimbawan di AS menghadapi beberapa lapisan kode etik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Bahkan, bisa saja rimbawan di luar lingkungan pemerintah federal tidak familier dengan integritas akademik, kekeliruan profesional serta kekeliruan riset yang diatur pada tingkat nasional (Guldin, 2019).

Kemudian, dilema ialah dua atau lebih alternatif yang sama-sama tidak menyenangkan tapi tetap harus mengambil keputusan. Orang bisa memahaminya secara longgar bahwa dilema melekat pada seseorang tanpa harus melibatkan orang lain. Namun, hal itu tidak selamanya benar karena dilema juga bisa melekat pada komunitas atau bahkan pemerintah, semisal pilihan antara perkebunan sawit atau kerusakan lahan. Hal itu boleh jadi tampak sebagai dilema bagi pemerintah. Tapi, orang bisa mengujinya dengan membuat empat kuadran. Dilema hanya berada di sebelah kiri bawah yang mewakili pilihan pelik antara negatif dengan negatif. Jika masih ada konsiderans positif dari sebuah kasus atau fenomena, boleh jadi kodratnya merupakan konflik kepentingan.

Bayangkan seorang pemuda dari kaum adat tertentu berhasil menjadi sarjana kehutanan. Dia kemudian bekerja untuk sebuah perusahaan yang memegang izin pemanfaatan sebuah Hutan Tanaman Industri di mana masyarakat adatnya bercocok tanam di dalam hutan yang sama. Kepada siapa dia seharusnya berpihak: perusahaan tempatnya bekerja atau masyarakat adatnya sendiri? Hal ini bisa semakin pelik apabila ia seorang anak kepala suku. Di masa depan, ia akan menjadi kepala suku berikutnya yang wajib memastikan kesejahteraan masyarakat adat sementara suku tersebut bukan nomaden.

Sejatinya, "HTI bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk distribusi lahan secara ekual antara masyarakat lokal dan perusahaan pemegang hak HTI, sebagai sumber produksi dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi berbagai komunitas lokal" (Hidayat, 2018, p. 103). Dengan demikian, HTI seharusnya berkah, bukan kutuk bagi masyarakat sekitarnya.

Kodrat Deforestasi

Secara umum, deforestasi merupakan tindakan membersihkan area yang luas dari pepohonan. Kita belum tahu apakah tindakan itu secara inheren bersifat baik atau buruk. Katakanlah netral. Lantas, apa yang membedakannya?

Pertama, tujuan deforestasi. Kedua, batasan atau cakupan dari deforestasi. Ketiga, status hutan yang mengalami deforestasi. Keempat, akibat atau konsekuensi dari deforestasi baik pada lingkungan, manusia maupun binatang di dalam maupun sekelilingnya. Kelima, pelaku deforestasi. Keenam, tindakan pasca-deforestasi.

Keenam hal tersebut merupakan ekspektasi rasional untuk menentukan kodrat dari sebuah proses deforestasi. Namun, fakta global cenderung menunjukkan sisi negatif dari deforestasi. Deforestasi bersama dengan perubahan iklim juga turut mengancam kepunahan 60% dari 124 spesies kopi dunia karena banyak varietas tumbuh dan berkembang di bawah kanopi-kanopi alamiah di dalam hutan (Sengupta, 2019). Menurut Profesor Maryudi, sebanyak 10-13 juta hektare hutan dunia hilang setiap tahunnya (Maryudi dalam Ika, 2018).

Kemudian, sarjana kehutanan juga sebaiknya menggunakan tujuh pertanyaan dalam mengeksaminasi sebuah deforestasi. Pertama, siapa saja aktor yang terlibat? Kedua, bagi status mereka menjadi salient and non salient stakeholders. Ketiga, buat daftar apa saja hal yang membahagiakan salient and non-salient stakeholders? Keempat, apakah hal yang membahagiakan mereka bersifat subyektif dan partikular atau objektif serta universal? Kelima, tolok ukur objektivitas dan universalitas ialah: apakah hal tersebut mewakili kebajikan/keutamaan tertentu (bukan kebijakan/policies); dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Contoh kebajikan/keutamaan ialah keadilan inter-generasional, pelestarian lingkungan, kesejahteraan binatang di dalam hutan, dan lain sebagainya. Keenam, jika memang merepresentasikan peraturan perundang-undangan serta kebajikan/keutamaan, buat daftar rinciannya. Jika tidak, maka apa saja yang membahagiakan stakeholders secara subyektif dan partikular. Ketujuh, analisis biaya dan manfaat dengan basis enam poin sebelumnya. Dengan demikian, analisis biaya dan manfaat tidak bersifat egoistik karena hanya memerhatikan usaha meningkatkan keuntungan.

Kesimpulan

Menjawab pertanyaan di atas, sarjana kehutanan dan rimbawan perlu membedakan secara saksama antara potensi konflik kepentingan dengan dilema. Kemudian, mengeksaminasi kodrat dari berbagai proyek deforestasi yang berbeda dengan beberapa perangkat di atas. Dengan demikian, mereka bisa menjustifikasi keputusan secara baik. Kehutanan terlalu penting hanya untuk diurus oleh para rimbawan, dan opini ini merupakan langkah awal untuk dialog lintas bidang akademik.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Artikel Terkait

Komentar

Artikel Lain