Kolom | April-Juni 2020

Cara Mengendalikan Banjir Jakarta

Menangani daerah aliran sungai (DAS) adalah pendekatan tepat dalam mengendalikan banjir Jakarta dan sekitarnya.

Pramono Dwi Susetyo

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BANJIR besar Jakarta pada tahun baru 2020 setelah hujan terbesar dalam 154 tahun terakhir menunjukkan ada yang tak beres dalam pengelolaan sungai-sungainya. Sungai sudah tak mampu lagi menampung air hujan sehingga luber ke permukiman, merendam jalan, menghanyutkan segala isinya, dan menghentikan segala aktivitas para penghuninya.

Silang pendapat antara para pejabat soal mana yang harus dipilih antara naturalisasi sungai atau normalisasi sungai sepatutnya dihentikan. Keduanya baik, keduanya bisa menjadi solusi mengatasi banjir. Artikel Forest Digest edisi lalu sudah mengulasnya dengan baik soal mana yang harus dipilih oleh pemerintah. Saya ingin meambahkan dan mempertajam usul itu.

Ciliwung
Menangani daerah aliran sungai (DAS) adalah pendekatan yang tepat dalam menanggulangi banjir seperti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sungai Ciliwung dan 12 sungai lainnya yang bermuara di Jakarta tidak membutuhkan batas administratif. Untuk mengetahui suatu DAS baik atau sehat bisa dilihat dari rasio debit airnya. Sebuah sungai bisa disebut sehat jika rasio maksimun pada musim hujan dan debit air minimum pada musim kemarau angkanya lebih besar dari 40.

Dalam Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa kawasan hutan yang dipertahankan untuk kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan (forest coverage) minimal 30 persen dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. DAS hulu Ciliwung merupakan Kawasan Strategis Nasional dan sekaligus sebagai kawasan lindung. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Kawasan lindung (selain kawasan bergambut dan kawasan resapan air) yang memberikan perlindungan terhadap kawaan di bawahnya adalah kawasan hutan lindung. Di samping itu, kawasan lindung lain yang berada di hulu DAS Ciliwung adalah Cagar Alam dan Taman Wisata Telaga Warna 368 hektare dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 1.869 hektare.

Tiga daerah yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Puncak dan sekitarnya di Kabupaten Bogor sebagai daerah hulu, Kota Depok dan sekitarnya daerah tengah, dan Jakarta sebagai daerah hilir. Bagaimana kondisi ketiga daerah tersebut saat ini?

Sebagai daerah tangkapan air yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis bagi daerah di bawahnya, hulu DAS Ciliwung telah terdegradasi dan alih fungsi lahan yang sangat masif terutama peruntukan kawasan hutan maupun penutupan hutannya. Tahun 1981, kawasan hutan hulu DAS Ciliwung masih berkisar 29,96% lalu menyusut menjadi 21,07% pada tahun 1990, dan kini tinggal 8,9% saja.

Berdasarkan data Forest Watch Indonesia, hulu Ciliwung memang terus-menerus dieksploitasi. Pada 2009 ada 879,81 hektare hutan lindung yang menjadi perkebunan; 337,61 hektare hutan konservasi juga menjadi perkebunan; 322,37 hektare hutan lindung menjadi tegalan; dan 53,67 hektare hutan konservasi juga berubah jadi tegalan. Deforestasi di Puncak, kawasan Gunung Pangrango telah mencapai 66 kali luas Kebun Raya Bogor.

Sub DAS bagian tengah, aliran Sungai Ciliwung melintasi wilayah Kabupaten Bogor (4 kecamatan) Kota Bogor (3 kecamatan), dan Kota Depok (3 kecamatan). Sejak zaman kolonial Belanda, DAS tengah Ciliwung ini dilindungi dengan adanya kawasan resapan berupa pembangunan banyak situ untuk mengendalikan banjir di daerah hulu.

Situ yang berfungsi sebagai kawasan lindung berperan untuk menahan limpasan air yang berlimpah dari daerah-daerah yang lebih tinggi ke wilayah yang elevasinya lebih rendah. Itulah sebabnya situ disebut sebagai kawasan parkir air. Ketika hujan lebat, limpasan air hujan dan sungai tidak langsung mengalir deras ke daerah yang lebih rendah, tetapi ditangkap oleh situ lebih dulu. Maka jika situ menjadi lebih sempit bahkan hilang, banjir adalah dampak pertama yang diakibatkannya. Apalagi jika daya serap tanah kian menurun.

Setelah masuk musim kemarau, pemasukan air tanah di akuifer (penyerap) mengandalkan lereng utara Gunung Gede, Pangrangro, Salak, Halimun, sungai, serta rawa, atau situ. Jumlah situ semakin sedikit sehingga sumber air yang disimpan serta diserap akuifer juga semakin sedikit. Akibatnya, akuifer menjadi kosong karena berkurangnya air di sela-sela tanah akuifer. Kondisi ini memperparah krisis air di kawasan metropolitan sebab cadangan air baku bagi masyarakat berkurang. Padahal, kebutuhan akan air tanah terutama ketika musim kemarau semakin tinggi. Sebabnya, kebutuhan air baku tidak dapat dipenuhi dari air permukaan karena sungai dan rawa/situ menjadi surut pada musim itu.

Kini banyak situ berubah dan beralih fungsi menjadi. Harian Kompas mencatat bahwa sepanjang 2007-2017, sebanyak 33 situ hilang dikawasan Jabodetabek. Hadi Susilo Arifin, Guru Besar IPB bidang Pengelolaan Lanskap, mengatakan, pada 1960an terdapat 800 waduk dan danau di Jabodetabek. Pada 1980an jumlahnya tinggal 400 saja. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum jumlahnya kini tinggal 208 saja.

Solusi
Ada tiga pendekatan yang bisa ditempuh dalam menanggulangi banjir di Ciliwung. Ketiga cara tersebut adalah pendekatan fisik teknis, regulatif, dan sosiologis.

Pendekatan fisik teknis adalah dengan membuat bangunan sipil teknis dan melakukan rehabilitasi di daerah hulu secara vegetatif. Kementerian PUPR sudah benar membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi di hulu yang keduanya mampu menampung 8 juta meter kubik air dan akan selesai 2020. Kementerian LHK juga segera membuat bangunan konservasi tanah dan air (KTA), seperti dam penahan, dam pengendali, maupun gully plug sebanyak mungkin dalam waktu dekat di daerah hulu pada 8 sungai lain.

Pendekatan vegetatif, seharusnya wajib dilakukan dengan menanam pohon pohonan agar syarat minimal 30% tutupan hutan terpenuhi atau setidaknya mendongkrak angka tutupan hutan yang sekarang tinggal 8,9%. Reforestasi ini mudah diwacanakan tapi sulit dilakukan karena kawasan hulu sudah diokupasi oleh bangunan seperti hotel dan vila. Karena itu langkah pertama reforestasi adalah ketegasan Bupati Bogor menghentikan izin baru pendirian bangunan dan membongkar yang tak berizin.

Pengelolaan sampah juga perlu diperhatikan melalui regulasi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan salah satu penyebab banjir adalah sampah yang tak terkelola. Perlu ada ketegasan dalam menindak pembuang sampah sembarang, setelah pemerintah menyediakan manajemen sampah yang efektif. Menegakkan hukum tanpa diawali kebijakan dan implementasinya akan sia-sia belaka.

Terakhir adalah pendekatan sosialogis. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak yang akan mereka terima orang per orang jika tak memahaminya. Penyuluhan ini harus menjadi bagian integral kebijakan tiap kepala daerah yang terlewati oleh Ciliwung dan 12 sungai lainnya. Sosialisasi aturan dan sanksinya perlu digenjot agar masyarakat menjadi pelaku utama pelindung sungai-sungai itu.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain