Kolom | April-Juni 2020

Lima Langkah Mengendalikan Kebakaran di Ibu Kota Baru

Lokasi calon ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur rentan terbakar. Perlu lima langkah mengendalikannya.

Bambang Hero Saharjo

Guru Besar Perlindungan Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB University

TIDAK banyak yang tahu seperti apa pola pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lokasi calon ibu kota yang direncanakan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Penajam dan Kutai Kartanegara. Padahal, bahaya kebakaran hutan dan lahan tidak boleh dipandang sebelah mata karena ancaman tersebut akan menjadi kenyataan selama upaya yang dilakukan tidak maksimal.

Hutan dan lahan Australia terbakar pada Juli 2019 hingga Februari 2020. Begitu banyak aset yang hilang. Seluas lebih dari 10 juta hektare hutan dan lahan terlalap api, meluluhlantakkan 2.500 gedung, ribuan orang kehilangan rumah, banyak yang sakit dan lebih dari 30 orang meninggal, termasuk anggota pemadam kebakarannya. Emisi sekitar 1,2 miliar ton karbon sehingga Australia menjadi negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut bahkan  2 kali lipat dari emisi yang biasa dihasilkan negara ini setiap tahun. Canberra, Ibu Kota Australia, nyaris diserbu asap akibat kebakaran itu.

Perilaku pembakar, oleh perseorangan maupun korporasi, sulit diperkirakan, mengingat upaya penegakan hukum tidak membuat mereka jera. Hal ini tampak dari melonjaknya luas kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 2019, yang meningkat 3 kali lipat, dibandingkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2018.

Kebakaran hutan 2018-2019

Kebakaran hutan dan lahan 2019 juga cukup mengagetkan karena, meskipun luas yang terbakar sekitar 1,59 juta hektare, namun emisi gas rumah kaca, terutama CO2, nyaris sama dengan emisi kebakaran hutan dan lahan pada 2015 dengan luas yang terbakar sekitar 2,6 juta hektare, yaitu sekitar 700-an juta ton. Hal itu terjadi karena meluasnya kebakaran di lahan gambut.

Hal ini diungkap secara resmi oleh The Copernicus Atmosphere Monitoring Service berdasarkan siaran pers yang mereka keluarkan pada 2019. 

“As a very high number of forest fires rage across Indonesia, with thousands of acres of ecologically important land being burned causing a toxic haze, the Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) reveals how it has been monitoring its effects. Using the CAMS Global Fire Assimilation System, data from the service shows that the daily estimated equivalent CO2 emissions are reaching a similar level to the devastating fires in the same period in 2015. The total so far for the area this year (1 August to 18 September) is approximately 360 megatonnes of C02, compared to 400 megatonnes over the same period in 2015.

Data also shows that in recent days the activity in Indonesia, particularly in Kalimantan, has been well above the 2003-2018 average. Air quality is thought to be equally as poor as the 2015 fires”. “It is estimated that the Indonesian fires which started in August, pumped out at least 708 megatons of CO2 until the end of November 2019.  The fires were mainly caused by the burning of carbon-rich peatlands and drier than average conditions.

What also stood out was hat the daily total fire intensity was higher than the average of the last 16 years.  Thousands of acres of ecologically significant land were burned, causing a toxic haze, threatening the health of the local population as well as the natural forests and wildlife.  Fortunately, the fire intensity and the volume of emissions started to decline in October and was down to 48 megatons of estimated CO2 in the first two weeks of November. The reason for this was rain in southern Kalimantan through October although some fires continued in southern Sumatra”.

Emisi kebakaran hutan

Grafik di atas menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca, khususnya CO2 ekuivalen, dari kebakaran hutan dan lahan Indonesia secara signifikan telah turun sejak kebakaran yang terjadi tahun 2015, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Namun karena luas kebakaran hutan dan lahan meningkat pada 2018, emisi CO2 ekuivalen juga meningkat bila dibandingkan 2017.

Seiring meningkatnya luas kebakaran hutan dan lahan pada 2019, yang meningkat lebih dari 300%, mengakibatkan naiknya emisi gas rumah kaca, khususnya CO2 ekuivalen, di mana menurut CAMPS (2019) mencapai lebih dari 700 juta ton dan terpaut tidak terlalu besar dari yang terjadi pada 2015. Hal ini, menurut CAMPS (2019), karena terbakarnya lahan gambut yang meningkat secara signifikan pada tahun 2019.

Peningkatan lahan gambut yang terbakar pada tahun 2019 sangat signifikan seperti yang ditunjukkan data di atas. Pada 6 dari 7 wilayah restorasi gambut telah meningkat lebih dari 100%. Luasan lahan gambut yang terbakar di wilayah Sumatera Selatan mencapai 6.460%, diikuti Jambi 3.870%, Kalimantan Tengah 640 %, dan lain-lain kecuali Papua yang meningkat -7,3 %. Secara keseluruhan dari ke 7 wilayah restorasi gambut Badan Restorasi Gambut, kecuali Papua meningkat sekitar 405%. Hal ini sejalan dengan hasil yang disampaikan oleh CAMPS (2019) tentang meningkatnya emisi gas CO2 adalah karena lahan gambut yang terbakar secara signifikan pada tahun 2019.

Kebakaran rawa gambut 2018-2019.

Fakta di atas seharusnya menjadi pertimbangan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di calon ibu kota negara yang baru. Sudah sepantasnya dalam merencanakan kegiatan pengendaliannya memperhitungkan yang paling ekstrem, sehingga siap berhadapan dalam segala kemungkinan termasuk yang terburuk seperti yang terjadi di Australia yang mungkin tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan catatan rekaman hotspot yang terdeteksi satelit, wilayah sekitar calon ibu kota negara juga berpeluang, baik langsung maupun tidak langsung, terimbas akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut terjadi karena di sekitar wilayah Penajam dan Kutai Kartanegara juga terdapat beberapa wilayah potensial terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut tampak jelas dari rekaman hotspot Terra-Aqua MODIS dan VIIRS pada peta berikut:

Titik api kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Mengingat ibu kota negara adalah pusat kegiatan kenegaraan, juga simbol yang harus dijaga dengan baik karena menyangkut kredibilitas negara di mata dunia, sudah sepantasnya melihat kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi ekstrem. Untuk itu, beberapa kegiatan berikut bisa dilakukan dalam merencanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ibu kota baru:

  1. Melakukan audit compliance terhadap seluruh korporasi yang berada paling tidak di sekitar calon ibu kota negara terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  2. Menyiapkan dan memastikan peringatan dini dan sistem deteksi dini bekerja optimal,
  3. Untuk lahan bergambut maka areal yang perlu direstorasi harus dilakukan segera dan benar serta dilakukan monitoring GWL dengan benar,
  4. Tersedia satu brigade khusus pengendalian kebakaran yang bertanggung jawab terhadap wilayah sekitar ibu kota negara,
  5. Tersedia sistem monitoring pengendalian kebakaran yang intensif di bawah satu komando.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain