Kolom | Juli-September 2019

Quo Vadis Gagasan Forest Amnesty

Gagasan yang menyamakan forest amnesty dengan tax amnesty berpotensi menyederhanakan persoalan ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan sekadar sebagai komoditas daripada sistem penyangga kehidupan.

Henri Subagiyo

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law

BENCANA banjir dan tanah longsor yang marak terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 2019 ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana seharusnya sumber daya alam dan lingkungan hidup kita lindungi. Kerusakan hutan dan lahan selalu menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kerentanan bencana.

Pada sisi yang lain, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga sedang menghadapi berbagai kritik atas persoalan pengelolaan hutan dan lahan. Berbagai usaha atau kegiatan yang selama ini disinyalir melanggar tata aturan, pada satu sisi dianggap menjadi faktor pemicu kerusakan, di sisi lain dianggap memiliki kontribusi bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara berupa pajak maupun non pajak.

Di tengah kebijakan-kebijakan pembenahan tata kelola hutan dan lahan, muncul wacana forest amnesty sebagaimana terinspirasi atas keberhasilan kebijakan Indonesia atas pelaksanaan tax amnesty, seperti gagasan Pungky Widiaryanto di Forest Digest edisi 11 lalu, untuk pertambangan, perkebunan dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang selama ini telah telanjur masuk ke dalam kawasan hutan.

Gagasan forest amnesty ditujukan untuk usaha atau kegiatan di sektor pertambangan, perkebunan dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang selama ini telah terlanjur masuk ke dalam kawasan hutan. Seiring dengan gagasan ini, rasionalisasi atau pembaruan kawasan hutan juga turut menjadi diskursus publik di tengah pembahasan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Penting bagi publik untuk terus mencermati gagasan yang berkembang tersebut di tengah situasi nasional dan global yang terjadi.

Risiko forest amnesty

Gagasan yang menganalogkan forest amnesty dengan tax amnesty berpotensi menyederhanakan persoalan ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan sekadar sebagai komoditas daripada sistem penyangga kehidupan. Berbagai ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berhubungan dengan isu kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan negara semata.

Berbeda dengan tax, pada ketelanjuran pemanfaatan hutan eksternalitas lingkungan hidup serta dampak ekologis, baik terhadap ekosistem hutan dan keselamatan masyarakat, termasuk para pelaku sendiri harus menjadi pertimbangan. Berbagai bencana ekologis yang terjadi selama ini sesungguhnya akan menjadi beban nagara ke depan dalam melindungi keselamatan warganya.

Risiko ini bukan hanya dihadapi oleh pelaku sendiri tetapi juga warga yang berada jauh dari lokasi akibat dampak lingkungan. Dalam situasi seperti ini, penerapan sistem deklarasi dari para pelaku secara sukarela sebagaimana dalam kebijakan tax amnesty tentu tidak bisa diterapkan begitu saja. Negara harus melakukan identifikasi dan verifikasi kepemilikan, usaha atau kegiatan serta risiko atas dampaknya. Terlebih lagi jika pertimbangan dampak tersebut tidak dilakukan, keadilan bagi warga terdampak berpotensi terabaikan.

Jika kita cermati lagi, berbagai ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan memiliki tipologi yang berbeda-beda dan membutuhkan penanganan yang berbeda. Setidaknya ada tiga tipologi, antara lain: (1) ketelanjuran yang diakibatkan oleh konflik kebijakan; (2) keterlanjuran yang diakibatkan oleh kesengajaan para pelakunya yang secara sadar melakukan pelanggaran; dan (3) ketelanjuran karena perilaku korupsi dan manipulasi dalam proses perizinan. Ketiga tipe tersebut tentu tidak bisa memakai pendekatan yang sama, belum lagi faktor risiko terhadap ekosistem dan keselamatan warga yang seharusnya dipertimbangkan.

Secara aktor, ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan tidak bisa hanya didekati dengan identifikasi kepemilikan lahan mengingat banyak aktor pemodal atau cukong yang sesungguhnya menggerakkan proses kepemilikan secara informal di masyarakat. Menerapkan mekanisme yang ada dalam tax amnesty dengan sistem deklarasi akan menjebak negara dalam permainan cukong yang selama ini menggerakkan kepemilikan secara informal demi keuntungan, terlebih jika kemudian dilegalkan melalui kebijakan forest amnesty.

Berkaca dari pengalaman Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama ini, pendekatan terhadap aktor-aktor yang ada di lapangan juga perlu dilakukan secara cermat dan tepat. Oleh karenanya, gagasan forest amnesty pada satu sisi seolah memberikan terobosan kemudahan bagi negara, di sisi lain akan cukup berisiko bagi negara untuk masuk dalam permainan para cukong, alih-alih menyelesaikan soal ketelanjuran pemakaian lahan hutan.

Percepatan tata kelola hutan dan lahan

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam pembenahan tata kelola hutan dan lahan tentu harus dilakukan secara sinergi. Beberapa kebijakan yang perlu disinergikan, antara lain: tata batas kawasan hutan dan perubahannya; tukar menukar kawasan hutan; perhutanan sosial; moratorium izin di hutan alam dan gambut, moratorium izin sawit; reforma agraria; penyelesaian konflik dan penataan ruang.

Pemerintah seyogianya mulai mengevaluasi secara menyeluruh dalam mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Kelemahan-kelemahan yang ada dan patut dipikirkan antara lain soal gugus tugas birokrasi yang berbeda-beda di antara kebijakan tersebut dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusannya. Momentum perubahan organisasi tata laksana kementerian/lembaga saat ini harus bisa digunakan untuk memperkuat model kelembagaan dalam mengemban misi tersebut, lengkap dengan dukungan sumber daya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, upaya pelibatan kelompok masyarakat sipil perlu diwadahi dalam mekanisme dan kelembagaan agar kebijakan-kebijakan tersebut berjalan lebih inklusif.

Dari seluruh kebijakan tersebut, seharusnya proses pengakuan hutan adat perlu menjadi prioritas untuk dituntaskan terlebih dahulu. Negara sudah seharusnya meletakkan pengakuan masyarakat adat dan wilayah kelolanya sebagai prioritas, sebab masyarakat adat selaku pemegang hak dan pemangku kepentingan adalah kelompok paling terdampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam selama ini. Pembenahan birokrasi, koordinasi, dukungan sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif serta target yang terukur perlu untuk mempercepat kebijakan-kebijakan tersebut.

Di tengah berbagai program pembenahan tata kelola hutan dan lahan, gagasan rasionalisasi atau pembaruan kawasan hutan mesti ditinjau kembali. Hal ini untuk memastikan agar langkah tersebut diambil melalui proses dan kelembagaan yang kompeten. Gagasan ini perlu diawali dari analisis dan perencanaan hutan secara menyeluruh melalui proses peninjauan dan penetapan Rencana Kehutanan Nasional dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan tata kelola hutan dan lahan yang ada, kondisi lapangan, serta kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan perlindungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terlebih untuk aspek keselamatan dan kerentanan bencana, sebelum kemudian berbicara soal kegiatan rencana pembangunan.

Tantangan terbesarnya ada pada kemampuan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah percepatan atas kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan untuk melakukan moratorium izin secara permanen di hutan alam dan lahan gambut yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat seharusnya juga bisa digunakan sebagai momentum memperkuat birokrasi dan kelembagaan pemerintah dalam mengemban berbagai misi dari kebijakan tersebut.  

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.