Topik 'Konflik Agraria'
-
Kabar Baru|11 November 2023
Pengakuan Masyarakat Adat Terganjal Peraturan Daerah
BRWA mengidentifikasi 1.336 wilayah adat dengan luas 26,9 juta hektare. Baru sedikit yang diakui pemerintah.
-
Kabar Baru|12 Oktober 2023
Bumi Air Dikuasai Negara. Apa Maknanya?
Pasal 33 UUD 1945 menjadi sumber konflik agraria. Bagaimana seharusnya memaknai hak menguasai oleh negara?
-
Surat dari Darmaga|21 Agustus 2023
Reformasi Hukum Pengelolaan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pengelolaan agraria dan sumber daya alam tak adil dan timpang. Apa solusinya?
-
Kabar Baru|05 Mei 2023
Aktivis Lingkungan Pemenang Goldman Environment Prize 2023
Panitia Goldman Environment Prize 2023 memilih enam aktivis lingkungan mendapatkan penghargaan. Salah satunya dari Indonesia.
-
Surat dari Darmaga|07 November 2022
Saran dan Catatan Percepatan Reforma Agraria
Pemerintah sedang membahas revisi Peraturan Presiden 86/2018 tentang reforma agraria. Apa yang salah?
-
Kabar Baru|05 November 2022
Kritik Atas Revisi Aturan Reforma Agraria
Pemerintah meluncurkan naskah revisi aturan reforma agraria. Mengacu ke UU Cipta Kerja.
-
Kabar Baru|08 Juli 2022
Kusutnya Pengakuan Hutan Adat
Pengakuan hutan adat dan masyarakat adat tertatih-tatih karena regulasi yang ambigu. Contoh dari Amerika.
-
Kabar Baru|25 Februari 2022
Rekomendasi Komnas HAM Atas Konflik Wadas
Menurut Komnas HAM pemerintah harus menghormati hak masyarakat menolak proyek pembangunan. Sesuai hak dalam FPIC. Apa itu?
-
Kabar Baru|25 Februari 2022
13 Temuan Komnas HAM dalam Konflik Wadas
Komnas HAM selesai menganalisis konflik Desa Wadas. Hubungan sosial pendukung dan penolak penambangan andesit renggang.
-
Kabar Baru|20 Februari 2022
4 Alasan Proyek Bendungan Bener Layak Dibatalkan. Bisakah?
Bendungan Bener Purworejo salah satu proyek strategis nasional. Bisakah dibatalkan?Â
-
Kabar Baru|18 Februari 2022
Wadas dan Konflik Agraria yang Berulang
Konflik agraria di Desa Wadas cermin pembangunan masa kini: melahirkan konflik lahan. Penyelesaiannya tergantung kemauan Gubernur Ganjar Pranowo.
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Kolom|Juli-September 2021
Arah Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Papua hanya mengakui hak politik orang asli Papua. Hak mengelola sumber daya alam terabaikan.
-
Ragam|Januari-Maret 2021
Dari Virus Corona Hingga Konflik Agraria
Ragam berita 2020: dari varian baru virus corona hingga konflik agraria.
-
Kolom|Januari-Maret 2021
Ruang Lain Pengakuan Masyarakat Adat
Ruang lain dalam pengakuan masyarakat adat agar hak otoritas mengatur sumber daya alam bisa bekerja. Kajian melalui hukum pertanahan
-
Kolom|Juli-September 2020
Reforma Agraria Setelah Pandemi Corona
Keberhasilan reforma agraria tidak hanya akan diukur pada berapa luas tanah yang diredistribusikan atau berapa banyak sertifikat atau izin yang dikeluarkan dalam perhutanan sosial, tapi seberapa berdaya dan sejahtera masyarakat penerimanya.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2019
Konflik Padam Setelah Izin Datang
Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2019
Solusi Konflik Sawit Rakyat di Kawasan Hutan
Momentum Inpres Moratorium Sawit, perhutanan sosial dan reforma agraria sangat layak dimanfaatkan sebagai upaya penyelesaian penguasaan lahan oleh perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan Berpihak pada Korporasi Besar
Rekomendasi Fakultas Kehutanan IPB kepada pemerintah agar memperbaiki Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sudah diajukan ke DPR.
-
Kabar Baru|03 September 2019
RUU Pertanahan: Agenda Siapa?
Draf baru RUU Pertanahan tak beranjak dari draf lama yang mengancam kelestarian sektor kehutanan. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi.
-
Kolom|Juli-September 2019
Quo Vadis Gagasan Forest Amnesty
Gagasan yang menyamakan forest amnesty dengan tax amnesty berpotensi menyederhanakan persoalan ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan sekadar sebagai komoditas daripada sistem penyangga kehidupan.
-
Buku|Juli-September 2019
Solusi Sengketa Sawit di Kawasan Hutan
Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit. Perlu kajian mendalam.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan dari Kacamata Rimbawan
Ada kekhawatiran Undang-Undang Pertanahan melonggarkan perubahan hutan untuk tujuan lain: perkebunan, pertambangan. Forum Dekan Fakultas Kehutanan minta DPR menunda pembahasannya.
-
Kolom|April-Juni 2019
Legalisasi Status Haram Tanah Timbul
Penguasaan tanah timbul acap menjadi konflik di tingkat tapak, tapi atau karena itu menjadi komoditas politik lokal.
-
Kolom|April-Juni 2019
Mungkinkah Menerapkan Forest Amnesty?
Apa itu? Kita punya pengalaman dalam tax amnesty. Forest amnesty bisa menjadi solusi konflik tenurial.