Kabar Baru | 12 Juli 2019

RUU Pertanahan dari Kacamata Rimbawan

Ada kekhawatiran Undang-Undang Pertanahan melonggarkan perubahan hutan untuk tujuan lain: perkebunan, pertambangan. Forum Dekan Fakultas Kehutanan minta DPR menunda pembahasannya.

Drajad Kurniadi

Mahasiswa program doktor Fakultas Kehutanan IPB.

PARA Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia berkumpul di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang telah masuk pembahasan di Panitia Kerja Komisi Pertanahan DPR. Para dekan dari 45 perguruan tinggi dan tergabung dalam Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (Foretika) lalu menyampaikan sikap pada Kamis, 11 Juli 2019.

Ketua Forum Dekan Fakultas Kehutanan Rinekso Soekmadi yang membacakan pernyataan sikap atas rancangan tersebut. “Kami perlu menyampaikan ini karena langsung atau tidak langsung RUU Pertanahan akan mempengaruhi keberlangsungan sumber daya alam hutan dan keberlanjutan pengelolaannya,” kata Dekan Fakultas Kehutanan IPB ini.

Berikut ini butir-butir pernyataan sikap para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia:

  1. FOReTika mengapresiasi upaya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dituangkan dalam RUU Pertanahan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan pertanahan di Indonesia dan mendorong kinerja pembangunan sektor kehutanan yang pada faktanya masih belum memenuhi asas keadilan dan kemakmuran, serta belum secara maksimal memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
  2. Penataan ruang harus memenuhi asas kemakmuran dengan kriteria di antaranya: a. Berkeadilan; b. Memberikan keamanan, kenyamanan, produktif dan berkelanjutan; c. Terhindar dari bencana alam/lingkungan; d. Tidak ada kesenjangan antar daerah; e. Menghasilkan nilai tambah;
  3. Hadirnya undang-undang baru, penting mempertimbangkan faktor harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dapat lebih memastikan tidak terjadinya: konflik, kontradiksi, tumpang tindih, inkonsistensi, kesenjangan hukum dan kesulitan/kendala implementasi;
  4. RUU Pertanahan ini menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan dan bukan hanya semata-mata persoalan tanah dan penguasaan lahan;
  5. RUU Pertanahan yang dalam pembahasannya saat ini telah masuk dalam Panitia Kerja DPR RI, masih memerlukan kajian lebih intensif dengan melibatkan para pihak, termasuk para akademisi bidang kehutanan;
  6. Apabila RUU Pertanahan dipaksakan untuk disahkan pada akhir periode DPR RI 2014 – 2019, dikhawatirkan tidak dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pertanahan;

Dengan enam butir pernyataan sikap itu, kata Rinekso, para dekan usul DPR menunda pengesahannya dan melanjutkan pembahasannya hingga DPR periode 2019-2024. “Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan masukan secara komprehensif,” katanya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Didik Suharjito yang hadir dalam pertemuan itu menambahkan bahwa para dekan dan guru besar khawatir soal konversi kawasan hutan negara menjadi nonhutan: perkebunan, tambang, dan lainnya, yang bisa lebih intensif dan tidak terkendali sehingga aspek ekologi dan sosial semakin terpinggirkan. “Meskipun dalam asas-asas dan klausul-klausul lain secara tegas memperhatikan kepentingan keadilan, kesejahteraan, kelestarian alam, namun dalam hal hak pengusahaan (HGU) ada kecenderungan longgar,” kata Didik.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.