Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Konflik Padam Setelah Izin Datang

Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

Siti Sadida Hafsyah

Anggota redaksi, wartawan radio di Jakarta.

DI tengah kawasan hutan Register 10 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, penduduk hidup rukun dengan menyadap karet. Pertikaian antar tetangga, atau berhadapan dengan polisi hutan dan diuber petugas PT Inhutani III, sudah menjadi masa lalu. “Dulu ada yang sampai mati karena rumahnya dibakar,” kata Gunawan, 37 tahun, penduduk Desa Lubuk Seberuk pada Sabtu, 29 Juni 2019.

Ada lima desa di sekitar hutan produksi Register 10 yang konsesinya dipegang PT Inhutani III. Penduduk yang menghuni kawasan ini datang dari pelbagai provinsi di sekitar Sumatera Selatan pada 1997, seperti Lampung. Umumnya mereka adalah para transmigran dari Jawa dan Bali yang mencari penghidupan baru karena daerah lama kurang menjanjikan. “Saya diajak tetangga bahwa di sini ada bukaan baru,” kata Suryanto.

Bersama Suryanto ada puluhan hingga ratusan orang lain yang datang ke hutan itu hendak membuka lahan di hutan negara. Suryanto, laki-laki bertubuh kecil berusia 44 ini, mematok enam hektare. Ia menanaminya dengan padi. Di Lampung, wilayah transmigrasi tempat asal Suryanto, lahannya gersang sehingga tak terlalu banyak menghasilkan tanaman pertanian.

Di Lubuk Seberuk pun lahan hutan tak cocok ditanami padi. Suryanto dan penduduk lain lalu beralih menanam sawit, mengikuti Inhutani yang menanam komoditas ini di lahan 1.000 hektare. Kedatangan mereka menginspirasi penduduk daerah sekitar Palembang datang membuka lahan yang belum digarap Inhutani. Konflik pun tak terhindarkan, terutama saling klaim lahan garapan.

Cerita seorang penduduk yang mati dipanggang di rumahnya adalah bagian dari konflik sosial itu. Inhutani pelan-pelan undur diri karena produksi sawit memburuk dan harganya menurun. Mereka tak bisa lagi mendatangkan polisi berjaga di hutan mereka. “Kami juga tak bisa masuk karena dihadang penduduk, meski sudah membawa polisi dan tentara,” kata Susilo Hartono, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Lempuing-Mesuji.

Akses ke Desa Lubuk Seberuk hanya jalan setapak yang membelah kebun karet. Debu menyembur ketika mobil atau sepeda motor lewat. Jika hujan tanahnya berlumpur. Jarak dari jalan trans Sumatera yang menghubungkan Palembang-Lampung sekitar 5 kilometer. Menurut Susilo, keadaan genting tak bertuan itu terjadi antara 1998-2008. Mulai 2009, pemerintah coba mendekati penduduk di dalam kawasan hutan memakai program perhutanan sosial.

Waktu itu surat keputusan hutan sosial diterbitkan bupati, bukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti sekarang. Toh, Susilo dan para penyuluh belum bisa masuk secara mulus ke desa-desa di kawasan hutan. “Mereka curiga, pemerintah akan kembali mengambil tanah mereka,” katanya. Realisasi perhutanan sosial pun mandek karena penduduk tak antusias dengan tawaran ini.

Sampai akhirnya Presiden Joko Widodo menjadikan perhutanan sosial sebagai program nasional pada 2014. Dalam perubahan nomenklatur Kementerian Kehutanan ia bahkan menjadikan urusan perhutanan sosial di bawah satu direktorat jenderal. Sejak 2015, penduduk yang tinggal dan menetap di dalam kawasan hutan didorong menjadikan lahan mereka sebagai perhutanan sosial dengan lima skema: hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan desa, kemitraan kehutanan, dan hutan kemasyarakatan.

Saat berpidato, Jokowi meminta masyarakat tak menanam sawit dan menggantinya ke komoditas lain. Soalnya, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 83/2016, sawit terlarang sebagai komoditas perhutanan sosial. Penduduk Lubuk Siberuk dan desa-desa di sekitarnya pun beramai-ramai menyiramkan solar ke pucuk sawit di areal seluas tiga hektare.

Sawit-sawit berusia 10-12 tahun itu pun meranggas dan mati. Penduduk lalu menggantinya dengan karet. Masyarakat lima desa di sana kini fokus menyadap getah karet yang sudah mereka tanam sejak 2000-an. Alasan lain mereka mengganti sawit, yang ditanam mulai 1997, dengan karet karena harga komoditas ini lebih stabil.

Di tengkulak harganya Rp 8.000 per kilogram. Mereka memanen getahnya 50 kilogram per hektare per pekan. Artinya, satu keluarga bisa memanen 100 kilogram per pekan. Dalam sebulan tiap kepala keluarga mendapatkan penghasilan Rp 3,2 juta. Itu dari karetnya saja, belum dari gaharu atau dari tanaman tumpang sari lain. Jika satu keluarga rata-rata 4-5 anggota, keluarga di Lubuk Seberuk sudah tergolong bebas dari kemiskinan.

Surat Keputusan Hutan Tanaman Rakyat Lubuk Seberuk terbit pada Desember 2018, meski secara riil dimulai pada 2015. Mereka fokus menggarap karet dan menyelinginya dengan kayu gaharu. “Kami sedang membuat persemaian dengan 40.000 bibit pohon dan buah-buahan,” kata Susilo.

Menurut Susilo, ia dan para penyuluh kini malah diberi oleh-oleh tiap pulang dari desa-desa di Register 10. Penduduk menerima mereka setelah dijelaskan bahwa perhutanan sosial tak mengambil alih lahan, bahkan membantu mereka membangun usaha.

Penyuluh mengajari penduduk menyusun Rencana Karya Usaha perhutanan sosial di masing-masing kelompok, sebagai syarat mendapatkan SK Perhutanan Sosial. Ada 24 kelompok petani di lima desa yang menggarap 6.850 hektare dan menghimpun 1.200 kepala keluarga yang diberi nama Kelompok Tani Karya Sialang Makmur.

Sesuai aturan, tiap keluarga mendapat 2 hektare. Maka Suryanto mengundang dua kakaknya yang masih tinggal di Lampung datang ke Mesuji dan memecah enam hektare yang ia patok dulu. Setiap pekan tiap keluarga memanen 80-100 kilogram karet yang harganya Rp 8.000 per kilogram di tengkulak. Artinya, dalam sebulan mereka mendapat uang Rp 3,2 juta. Selain untuk keperluan sehari-hari, mereka menyisihkannya untuk mencicil modal Rp 25 juta dari BRI dan BNI.

Dua bank ini memberikan modal dengan skema cicilan 12-36 bulan dengan bunga 0,3 persen per bulan. “Jika tiap keluarga isinya 4-5 lima orang,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Bambang Supriyanto yang berkunjung ke sana 29 Juni 2019, “Mereka sudah lewat dari garis kemiskinan dengan batas Rp 401 ribu karena pendapatan mereka Rp 700 ribu per kapita.”

Masyarakat Desa Lubuk Seberuk mendapat pendampingan dari Kesatuan Pemangku Hutan V Lempuing-Mesuji dan World Resources Institute Indonesia untuk menyiapkan syarat-syarat mendapatkan pengakuan hutan sosial. Soalnya, hal yang penting dalam RKU adalah tata ruang areal kawasan hutan yang harus dilindungi. “Tujuan utama perhutanan sosial adalah melindungi hutan seraya meningkatkan ekonomi dan meredam konflik sosial,” kata Bambang.

Karena itu pendampingan menjadi aspek penting dalam realisasi perhutanan sosial. Menurut Bambang, dari target realisasi 4 juta hektare selama 2015-2019, verifikasi dan pendampingan lumayan pelik untuk mencapai target itu. Ia berharap pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten turun membantu mendampingi para petani hutan meningkatkan produktivitas lahan mereka hingga memasarkan produknya.

Seperti di Lubuk Seberuk. Ketika KPH turun tangan, lembaga swadaya turut membantunya, masyarakat mendapatkan manfaat dengan mengelola kawasan hutan, yang tecermin dari kerukunan antar tetangga, rumah yang kini bertembok, bahkan beberapa orang telah naik haji. Dengan kepastian izin mereka juga menjaga hutan kawasan itu dari perambahan dan kebakaran.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain