Untuk bumi yang lestari

Buku|Juli-September 2019

Solusi Sengketa Sawit di Kawasan Hutan

Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit. Perlu kajian mendalam.

SENGKETA lahan di kawasan hutan menjadi momok serius dalam pengelolaan lingkungan yang lestari, terutama penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan. Dari 16,6 juta hektare kebun sawit yang ada sekarang, 3,4 juta hektare berada di kawasan hutan. Perambahan terjadi akibat pelbagai kebijakan yang tak sinkron dalam memberikan izin sejak mula, hingga penyerobotan oleh masyarakat akibat euforia reformasi 1998.

Sawit pun menjadi tertuduh utama dalam deforestasi dan degradasi lahan. Buku ini, Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang baru saja diterbitkan Yayasan Kehati, menawarkan satu solusi menangani konflik lahan dengan berpijak pada sawit adalah komoditas yang, bagaimana pun, menyumbang penghidupan ekonomi penduduk Indonesia.

Mematikan sawit, kata para penulis buku ini, tak akan menyelesaikan problem tata ruang dan konflik lahan. Apalagi, sawit tak hanya dibudidayakan perusahaan, melainkan juga oleh masyarakat. Mereka bahkan telah menanam sawit jauh sebelum perusahaan diberi izin mengembangbiakannya.

Solusi menyelesaikan konflik lahan sawit milik perusahaan di kawasan hutan yang ditawarkan buku ini adalah menata kembali perizinannya yang morat-marit akibat compang-campingnya aturan dan praktik kacau tata ruang. Moratorium izin baru sejak 2018 bisa menjadi kesempatan emas melakukan itu. Penegakan hukum adalah jalan terakhir dari solusi sawit di dalam hutan. Sementara lahan sawit yang telantar dan ditinggalkan pemiliknya, buku ini menganjurkan pemerintah memakai redistribusi lahan dalam skema reforma agraria dengan memberi kepercayaan kepada desa dalam mengelolanya.

Solusi yang menarik dan agak panjang dibahas adalah menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan antara negara dengan masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang mencari untung besar, masyarakat merambah kawasan hutan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, setelah 1998.

Perhutanan sosial menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak: masyarakat bisa meneruskan mengelola lahannya dengan kewajiban menjaga tutupan hutan, menjaga mata air, mencegah kebakaran; negara tetap memiliki aset kawasannya. Sebab, tujuan perhutanan sosial ada tiga: meningkatkan ekonomi masyarakat, menghentikan konflik sosial, dan menjaga ekologi kawasan hutan.

Masalahnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016 yang mengatur perhutanan sosial melarang masyarakat menanam sawit. Beleid ini mengatur jika penduduk telanjur menanam sawit ketika mengajukan izin hutan sosial, mereka harus menggantinya dengan agroforestri jika sawitnya berusia di bawah tiga tahun. Jika lebih tiga tahun mereka diizinkan memelihara sawit hingga setengah daur atau 12 tahun. Setelah itu wajib mengganti dengan sistem tumpang sari: menanam pohon hutan dan memberdayakan ruang di bawahnya dengan komoditas lain.

Menurut para penulis buku ini, skema hutan sosial itu kurang adil bagi penduduk yang telanjur menanam sawit. Sebab, sawit di atas 12 tahun sedang matang dan harganya tinggi. Ada aspek ekonomi masyarakat yang tereduksi akibat larangan dalam P83/2016 itu, terutama pasal 56 ayat 5. Seperti dinyatakan petani di Tebo, Jambi, yang mendapatkan izin perhutanan sosial skema Hutan Rakyat yang mustahil membongkar sawit mereka yang berusia 15 tahun.

Buku ini menawarkan satu solusi untuk kasus seperti di Tebo, yakni agroforestri sawit yang mereka sebut Strategi Jangka Benah. SJB adalah strategi menjadikan hutan kembali dengan tindakan silvikultur yang menggabungkan tanaman sekunder dan primer. Dasar empirisnya adalah praktik SJB di sejumlah desa di Sumatera dan Kalimantan. Para petani sudah lama menggabungkan sawit dengan pohon-pohon hutan semacam jelutung, bahkan dengan karet.

Meski menganjurkan sistem ini, para penulis buku mewanti-wanti agar kebijakan ini didukung oleh seperangkat aturan untuk memastikan hutan campur sawit tak justru merusak hutan yang menjadi tujuan utama perhutanan sosial.

INFORMASI BUKU

Judul: Hutan Kita Bersawit: Gagasan Penyelesaian untuk Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan
Penyunting: Irfan Bakhtiar, Diah SUradiredja, Hery Santoso, Wiko Saputra
Penerbit: Yayasan Kehati, 2019
Tebal: 126 halaman

Redaksi

Bagikan

Komentar

Artikel Lain