Kolom | April-Juni 2019

Legalisasi Status Haram Tanah Timbul

Penguasaan tanah timbul acap menjadi konflik di tingkat tapak, tapi atau karena itu menjadi komoditas politik lokal.

M. Asyief Khasan Budiman

Peneliti di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB

TANAH timbul merupakan entitas lahan yang muncul di atas permukaan air akibat sedimentasi yang berlangsung secara terus menerus. Istilah “tanah timbul” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia disebut “aanslibbing”, atau “channelbar” maupun “deltaber” di dokumen berbahasa Inggris, atau “Tanah Oloran”, “Tanah Balete”, “Wedi Kengser”, “Lidah Tanah”, “Tanah Tambah”, “Tanah Tumbuh” maupun penamaan lokal lain.

Keberadaan tanah ini telah menjadi salah satu persoalan agraria yang muncul di wilayah pesisir Indonesia menyangkut hak penguasaannya. Tanah timbul menjadi lokus konflik sosial yang bersifat laten di tengah ketidakpastian pengetahuan hukum yang ada di aras akar rumput mengenai siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Keberadaan tanah timbul tidak lepas dari proses geologi yang telah berlangsung lama. Proses sedimentasi muncul akibat penumpukan material tanah di suatu lokasi perairan yang didorong oleh arus, intensitas material terlarut, dan kadar tanah jenuh yang terkandung di dalam air sebagai mediatornya.

Pada kasus munculnya tanah timbul di daerah-daerah pesisir, terutama muara sungai, terdapat material asal sebagai bahan pembentuknya. Pertanyaannya, dari mana material bahan pembentuk ini berasal? Dengan proses geologi, material ini turun dari langit begitu saja, karena pasti berasal dari daerah-daerah hulu dan tengah di suatu daerah aliran sungai (DAS).

Proses erosi dan pencucian tanah yang terjadi di daerah hulu dan tengah menjadi pemicu utama material pembentuk tanah timbul ini. Besarnya material tanah timbul juga akibat lahan terbuka dan bantaran sungai yang tergerus arus air sungai.

Munculnya tanah timbul

Hulu sungai yang mengalami degradasi dan deforestasi pun bisa memicu besarnya material pembentuk tanah timbul di bawahnya. Besarnya material yang terakumulasi di tanah timbul ini menandakan banyaknya tanah yang telah tercuci dan tererosi di hulu dan tengah DAS suatu sungai.

Kajian Muhibbin (2015) menyimpulkan tanah timbul di muara Sungai Bengawan Solo bertambah 8-12 hektare tiap tahun. Artinya pada DAS hulu dan tengah Bengawan Solo terjadi pencucian tanah dan penumpukan material yang cukup masif sehingga berdampak pada luas muara Bengawan Solo tersebut.

Karena proses terbentuknya tanah timbul tidak lepas dari kerusakan hutan yang ada di daerah hulu dan tengah, saya memandang tanah timbul ini sebagai anak haram proses ekologi. Anak haram ini sangat dinantikan masyarakat yang tinggal di daerah hilir, sebagai berkah Tuhan. Masyarakat menguasai secara sepihak hingga terjadi konflik antar penduduk memperebutkannya.

Pemerintah daerah merupakan lembaga penguasa terdekat yang berwenang mengatur konflik tanah timbul. Masalahnya pemerintah daerah acap terlihat “balapan” dengan masyarakat. Pemerintah seperti “pengganggu” bagi sebagian orang yang hendak menguasai tahan tersebut.

Sawah tadah hujan di atas tanah timbul (Foto: M. Asyief Khasan Budiman)

Secara formal, aturan tanah timbul diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi maupun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau Kecil bahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Pertanahan menyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul dikuasai langsung oleh negara (pasal 12).

Semestinya hal ini menjadi kepastian hukum. Namun pluralisme hukum mengakui  penguasaan agraria di luar hukum positif, seperti hukum adat atau ulayat. Faktor terakhir ini memberikan aspek ketidakpastian dalam implementasi hukum agraria.

Masalah lain ialah perebutan-perebutan tanah timbul di luar jalur sengketa agraria formal. Selain terjadinya pembiaran dan penumpukan klaim yang telah berlangsung lama, tidak hadirnya agensi pertanahan kian menambah ketidakpastian. Di Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur, tanah timbul sudah diklaim, dipindahkan, serta perubahan luas di luar prosedur pertanahan.

Bahan berebut masyarakat

Pada hakikatnya tanah timbul adalah tanah yang sebelumnya tidak ada dan tak bertuan (res nullius) dan terhadap tanah seperti ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (pasal 15). Apabila luasan maksimal tanah timbul adalah 100 meter persegi, tanah tersebut adalah milik pihak yang tanahnya berbatasan langsung, sementara untuk yang luasannya di atas 100 meter persegi harus mendapat rekomendasi Kementerian ATR/BPN dan tak boleh menyalahi peruntukan tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Sebelum terbit Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, penguasaan tanah masyarakat Indonesia berdasarkan kebiasaan adat dan hanya dengan izin tokoh masyarakat dan kepala desa. Sebagai prakondisi untuk menjadikannya hak milik pihak yang menguasai harus memiliki surat segel yakni persetujuan sebagai calon penggarap (termasuk pengukuran dan pemberian batas). Langkah berikutnya adalah terbitnya Surat Izin Menggarap supaya lahan produktif, biasanya menjadi tambak atau sawah. Berikutnya adalah terbitnya SK dari kepala desa bagi yang telah menggarap lahan tersebut; dan SK tersebut menjadi dasar untuk pengajuan Serifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Negara.

Penguasaan tanah timbul acap menjadi konflik di tingkat tapak, tapi atau karena itu menjadi komoditas politik tingkat lokal. Sebab, tanah timbul bisa dijadikan alat dalam janji politik para politikus soal legalisasi. Konstituen dijanjikan hak akses atau dipermudah perizinan untuk penguasaan tanah timbul.

kondisi-kondisi seperti membuat konflik kepentingan di tingkat tapak semakin kencang. Belum lagi iming-iming investasi dari pihak luar. Masyarakat yang sebelumnya bisa mengikuti tata aturan budaya dan legal formal, lama-kelamaan menjadi penunggang gelap dalam penguasaannya.

Contohnya, penguasaan tanah secara sepihak dengan membuat kapling saat tanah timbul masih berupa hutan mangrove. Bahkan lokasi-lokasi yang masih berupa perairan (laut) yang telah mengalami pendangkalan telah diklaim oleh masyarakat. Belum lagi dinamika luas tanah timbul ini yang berubah di tiap tahun.

Setidaknya ada dua macam masalah di atas tanah timbul: hukum dan non-hukum. Masalah hukum yang terjadi dari kasus Ujung Pangkah di Gresik, Jawa Timur, adalah: 1) tumpang tindihnya peraturan; 2) regulasi kurang memadai; dan 3) penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit. Sementara itu lima faktor non-hukumnya adalah: a) tumpang-tindih penggunaan tanah; b) nilai ekonomis tanah tinggi; c) meningkatnya pengetahuan masyarakat; d) kelangkaan tanah; dan, e) kemiskinan.

Solusi konflik tanah timbul

Secara alamiah tanah timbul merupakan fenomena khas perairan akibat sedimentasi. Fenomena ini bisa terjadi di kawasan pesisir pantai, sempadan sungai, dan tepian danau. Namun, secara alamiah, kawasan baru tumbuh ini bisa hilang kapan saja tergantung dinamika perairan. Tanah timbul menjadi anak haram jika pembentukannya akibat perusakan ekologi dan sumber daya alam yang destruktif di daerah DAS hulu dan tengah.

Secara tata ruang, negara wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh kawasan pesisir maupun masyarakat dari dampak alami abrasi atau gelombang tinggi. Dengan kewajiban ini, sebetulnya ada celah yang bisa dipakai negara melindungi masyarakat sekaligus status hukum tanah timbul, yakni menjadikannya kawasan lindung di bawah penguasaan negara.

Peran negara menjadi penting menjadi pihak pertama yang mendata secara berkesinambungan setiap perubahan luas tanah timbul. Agensi pertanahan bisa mendata dan menentukan berapa luasan tanah timbul yang langsung akan dikuasai negara sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.