Kabar Baru | 03 September 2019

RUU Pertanahan: Agenda Siapa?

Draf baru RUU Pertanahan tak beranjak dari draf lama yang mengancam kelestarian sektor kehutanan. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

KONSORSIUM Pembaruan Agraria dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menggelar diskusi publik membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Jakarta pada 3 September 2019. Saya hadir sebagai salah satu narasumber.

Dari pembahasan dalam diskusi itu terlihat bahwa poin-poin dalam RUU ini sangat dinamis, karena itu sulit dipegang sebagai acuan. Ada kesan bahwa dinamikanya kian liar karena DPR akan mengesahkannya pada September nanti.

Kelompok-kelompok masyarakat sipil dan akademikus umumnya masih membahas RUU ini versi Agustus 2019. Padahal, sudah beredar draf RUU versi 1 September 2019, walaupun isi RUU versi 1 September ini pun masih belum beranjak sesuai harapan banyak pihak yang mengemuka dalam diskusi-diskusi publik di luar arena penetapan RUU di gedung parlemen.

Beberapa kelemahan draf RUU dalam versi yang baru:

  1. Batas maksimal penguasaan tanah masih didasarkan pada skala ekonomi dan pajak progresif (Pasal 12). Ini menunjukkan keadilan sosial melalui akses pertanahan masih tidak jelas atau diskriminatif terhadap masyarakat kebanyakan.

  2. Kelebihan penguasaan fisik lahan dari konsesinya oleh pemegang hak guna usaha yang langsung dieksekusi oleh negara seperti tertuang dalam Pasal 25 ayat 8 menunjukkan kelonggaran yang bisa memicu korupsi oleh negara (state capture corruption). Pasal pemutihan ini dipertahankan dari sejak draf awal RUU tanggal 22 Juni 2019.

  3. Pemegang hak pengelolaan tanah masih menentukan tarif. “Dalam keadaan tertentu” Menteri dapat mengubah kebijakan terkait hak pengelolaan. Tanpa ada penjelasan "..." (Pasal 41). Multi interpretasi dan peluang diskresi dalam RUU ini juga tampak menjadi indikasi wujud korupsi oleh negara (state capture corruption).

  4. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pertanahan, jika ada ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara data/peta tanah, kawasan, dan wilayah, yang menyelesaikannya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ada konotasi hanya data tanah yang dianggap benar seperti tersirat pada Pasal 60 (3). Ini tidak sejalan dengan temuan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, bahwa banyaknya tumpang tindih lahan memerlukan keterlibatan aktif menteri terkait penguasaan lahan itu.

  5. Istilah “Lembaga Pengelola Tanah" sebagai ganti istilah "Bank Tanah", ternyata masih berfungsi sebagai bank tanah karena mewajibkan modal disetor, pinjaman, dan sumber lain yang sah (Pasal 71). Lembaga Pengelolaan Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari keuangan Negara. Ia akan melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.

  6. Tidak ada terobosan dalam penyelesaian konflik dan sengketa tanah, kecuali disebutkan melalui musyawarah mufakat atau pengadilan (Pasal 77). Walau isi undang-undang seperti ini tidak keliru, tetapi kemungkinan tidak akan beroperasi karena fakta lapangan sangat memerlukan inovasi penyelesaian masalahnya.

Jumpa pers koalisi sipil atas RUU Pertanahan di Jakarta, 3 September 2019.

Diskusi koalisi masyarakat sipil ini mengemukakan kecemasan bahwa isi RUU Pertanahan terlalu dibebani banyak agenda untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal tanah dan pertanahan menjadi jantung keadilan sosial maupun fondasi bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam RUU versi terbaru yang dapat dibaca hari ini jelas-jelas tanah diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Masyarakat luas perlu mengetahui situasi ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.