Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Solusi Konflik Sawit Rakyat di Kawasan Hutan

Momentum Inpres Moratorium Sawit, perhutanan sosial dan reforma agraria sangat layak dimanfaatkan sebagai upaya penyelesaian penguasaan lahan oleh perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan.

Diah Y. Suradiredja

Penasihat Senior SPOS Indonesia

PERKEBUNAN sawit, baik korporasi maupun pekebun rakyat, di dalam kawasan hutan menjadi topik hangat praktisi dan aktivis kehutanan dalam beberapa bulan terakhir. Perbincangan terentang sejak urusan sawit sebagai komoditas halal dan haram, menjalar pada munculnya kelompok-kelompok akademisi dan aktivis yang pro dan kontra.

Data Auriga (2018) menyebutkan bahwa luas kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektare atau sekitar 20 persen dari keseluruhan tutupan sawit di Indonesia yang mencapai 16,8 juta hektare. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 1,9 juta hektare kebun sawit rakyat berada di dalam kawasan hutan (Laporan KEHATI 2018).

Pada 2018, pemerintah memperjelas komitmennya melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan kata lain tidak ada penambahan izin baru dan membereskan yang ada sekarang. 

Marwah moratorium adalah juga perbaikan redistribusi lahan. Banyak izin lahan sawit yang berasal dari pelepasan kawasan hutan tapi tidak didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk program kemitraan inti-plasma oleh perusahaan. Dalam setiap pelepasan kawasan hutan, perusahaan wajib menyerahkan 20 persen lahan kepada masyarakat. Moratorium sawit menyasar hal itu.

Perusahaan yang belum menyerahkan lahan plasma akan dipaksa untuk menyerahkannya kepada masyarakat. Selain itu, redistribusi lahan kepada masyarakat bisa dilakukan terhadap hak guna usaha (HGU) sawit yang lahannya ditelantarkan serta izin-izin sawit yang dikeluarkan tanpa sesuai dengan prosedur. Lahan-lahan itu bisa menjadi tanah obyek reforma agraria.

Sementara kenyataan di lapangan, pelepasan atau penataan batas ulang kawasan hutan yang tidak dilakukan pada areal kompak telah menimbulkan fragmentasi wilayah hutan, sehingga secara ekonomis, berakibat pada inefisiensi biaya pengamanan, perlindungan dan pengelolaan. Bahkan, secara ekologis, fragmentasi wilayah hutan semacam itu juga dipandang menurunkan fungsi daya dukung lingkungannya, baik karena menurunkan fungsi daerah aliran sungai, terputusnya koridor satwa, maupun karena terputusnya aliran keanekaragaman hayati tanaman.

Tipologi Sawit Rakyat dalam Kawasan Hutan

Tidak ajeknya tata laksana perizinan lahan sawit juga menjadi pemicu konflik lahan dan beragamnya tipologi penguasaan. Tak hanya menerabas kawasan hutan, lahan-lahan itu juga tumpang-tindih dengan izin lainnya, seperti izin hutan tanaman industri dan pertambangan. Banyak juga izin yang berkonflik dengan masyarakat karena proses pengalihan haknya tak sesuai aturan.

Di lapangan, ada beragam tipologi dari pengelolaan sawit di kawasan hutan, terutama pada kebun sawit yang tidak memiliki semua bentuk izin, namun sudah beroperasi di lapangan.  Sebagian besar praktik ini adalah sawit yang diduga sebagai sawit rakyat. 

Dari hasil telusuran KEHATI selama dua tahun, ada temuan terdapat 11 tipologi sawit rakyat:

Nomor

Jenis kawasan hutan

Luas (hektare)

Pengelola

1

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

< 25

Penduduk setempat

2

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

> 25

Bukan penduduk setempat

3

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

Variatif

Bukan penduduk setempat

4

Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung

< 25

Penduduk setempat

5

Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung

> 25

Penduduk setempat

6

Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung

< 5

Penduduk setempat

7

Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung

> 5

Penduduk setempat

8

Kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung

Variatif

Bukan penduduk setempat

9

Kawasan hutan konservasi

Variatif

Penduduk setempat sebelum ditetapkan

10

Kawasan hutan konservasi

Variatif

Penduduk setempat setelah ditetapkan

11

Kawasan hutan konservasi

Variatif

Bukan penduduk setempat

Melihat 11 tipologi sawit rakyat dalam kawasan hutan ini maka penyelesaian konfliknya pun akan beragam. Setidaknya pada penanganan dan pengelolaan keterlanjuran. Bukan pada perdebatan terkait sawit sebagai komoditas hutan atau bukan.

Perhutanan Sosial dan Sawit

Dari identifikasi kebun sawit di kawasan hutan dan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) 2019, terdapat setidaknya 805.550,06 hektare area yang disediakan untuk perhutanan sosial sudah dipenuhi oleh tanaman sawit (KEHATI, 2019). Kondisi ini tidak baik jika tidak diselesaikan secara adil.

Momentum Inpres Moratorium Sawit, perhutanan sosial dan reforma agraria sangat layak dimanfaatkan sebagai upaya penyelesaian penguasaan lahan oleh perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan. Moratorium sawit sebagai upaya mendorong peningkatan produktivitas perkebunan ‎sawit rakyat dan memperjelas status kepemilikan lahan sehingga dapat memudahkan masyarakat mendapat akses modal. Sedangkan Reforma Agraria dan Perhutanan sosial sebagai proses alokasi kepemilikan lahan dan akses izin pengelolaan lahan sawit rakyat di dalam kawasan hutan.

Masalahnya, skema Perhutanan Sosial masih menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap tanaman sawit. Hal itu terbukti, pada Permen LHK No. 83 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, pada Pasal 56(5) menyebutkan bahwa pemegang izin Perhutanan Sosial baik dalam skema HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat, dilarang menanam sawit di areal hak atau izinnya.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 65(h) bahwa apabila pada lahan dengan izin Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit, sejak peraturan ini diberlakukan, maka diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektare.

Jelas, klausul ini mengabaikan fakta di lapangan (Sumardjono et al., 2018). Seperti yang dijumpai di Kabupaten Tebo, Jambi, terdapat 5 Kelompok Tani Hutan (KTH) penerima izin pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan tutupan lahan sawit monokultur yang berusia sekitar 15 tahun.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelompok tani itu, mereka menyampaikan bahwa “mereka bersyukur bisa mendapatkan izin Perhutanan Sosial terhadap lahan yang sudah mereka kelola sejak tahun 1990-an. Namun demikian, mereka menyampaikan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk membongkar tanaman sawit yang mereka miliki, karena sawit berusia 15 tahun tergolong sawit pada saat puncak produksi”. Bagi mereka, klausul Pasal 56(5) pada Permen LHK No. 83/2016 dianggap mustahil untuk dilakukan.

Agroforestri dalam Perhutanan Sosial

Sejauh ini, inisiatif pengembangan agroforestri sawit sebagai bentuk resolusi agraria bagi kebun-kebun sawit di dalam kawasan hutan disambut positif oleh para pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat, tidak terkecuali kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, terutama para ahli agroforestri. Dalam pandangan para ahli, selama ini agroforestri cenderung terfokus pada komoditas-komoditas konvensional yang tidak intensif. Karena itulah pengembangan agroforestri sawit adalah sebuah tantangan, sekaligus terobosan tersendiri.

Di tataran praktis, terobosan semacam itu juga memberikan jalan tengah terhadap pilihan-pilihan sulit, yang selama ini dihadapi para pihak dalam melakukan penataan sawit di dalam kawasan hutan, yakni antara pelepasan kawasan, jika bukan pemutihan, dan penggusuran kebun dari kawasan hutan, untuk tidak mengatakan penutupan.

Menjadi pilihan sulit karena keduanya memerlukan biaya besar, baik biaya sosial, ekonomi maupun politik. Pelepasan kawasan hutan untuk memutihkan “keterlanjuran” semacam itu cenderung memerlukan biaya politik mahal, terutama yang terkait dengan politik ekologi internasional.

Agroforestri bisa menjadi bagian dari skema perhutanan sosial secara berkelanjutan, sebagaimana yang terjadi pada agroforestri karet, kopi, dan lain sebagainya.

Atas dasar itu, untuk mendorong sawit menjadi bagian dari ekosistem hutan secara berkelanjutan, diperlukan informasi dari kebun sejenis menjadi kebun campur atau agroforestri (tanpa harus terlebih dahulu melakukan penetapan sawit sebagai jenis tanaman hutan, sebagaimana yang selama ini diinisiasi oleh beberapa kalangan ahli kehutanan).

Setidaknya penyelesaiannya tidak lagi dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, yaitu pelepasan atau penggusuran, tetapi juga pengembangan skema-skema perhutanan sosial, seperti kemitraan, hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Kebijakan baru itu akan melahirkan model perhutanan sosial baru, yang didasarkan atas tanaman-tanaman intensif dengan produktivitas tinggi seperti sawit. Sehingga, menyelesaikan konflik kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan akan menemui titik terang lewat skema perhutanan sosial.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.