Kabar Rimbawan | Juli-September 2019

Syawalan Ala Rimbawan IPB

Syawalan rimbawan IPB pada 6 Juli 2019 berupa diskusi dan refleksi pemikiran masa depan kehutanan Indonesia.

Drajad Kurniadi

Mahasiswa program doktor Fakultas Kehutanan IPB.

Sekitar 250 rimbawan Institut Pertanian Bogor (IPB) berkumpul di IPB International Convention Center, Bogor untuk silaturahmi Syawalan pada 6 Juli 2019. Di sela-sela itu mereka menyampaikan refleksi dan pemikiran untuk masa depan pengelolaan lingkungan dan kehutanan dalam lima tahun mendatang, atau menjadi pekerjaan rumah Menteri Kehutanan periode 2019-2024.

Para rimbawan IPB datang dari pelbagai profesi: akademisi, pelaku industri kehutanan, aparatur sipil negara, konsultan bidang kehutanan dan non kehutanan, aktivis lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan dan kehutanan, perbankan, wiraswastawan, serta dari berbagai profesi lainnya.

Selama dua seri pertemuan sebelumnya dengan bentuk FGD, mereka merumuskan 3 topik, yaitu: topik pertama membahas isu utama tentang revitalisasi industri dan pengusahaan kehutanan, serta multi usaha kehutanan, topik kedua membahas isu utama tentang reforma agraria dan perhutanan sosial, serta topik ketiga membahas tentang Kepemimpinan Kehutanan Masa Depan.

Ketua Umum DPP HA-E IPB, Bambang Supriyanto membacakan poin-poin hasil renungan rimbawan IPB dalam pidatonya. Menurut Bambang, 10 poin refleksi tersebut merupakan hasil diskusi kelompok terfokus para rimbawan selama dua kali pertemuan pada tanggal 4 Mei 2019 dan 22 Juni 2019 di Bogor, serta masukan langsung dari beberapa alumni Fakultas Kehutanan IPB. “Semoga menjadi bahan kajian dan kebijakan pemimpin kehutanan masa mendatang,” kata Bambang.

Pada bagian awal, Bambang menyampaikan refleksi kehutanan beberapa tahun sebelumnya yang digambarkan dalam tabel Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) Kehutanan Indonesia. Pemikiran rimbawan IPB atas masa depan kehutanan bisa dilihat di tautan ini. 

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Dudung Darusman menjelaskan soal sejarah kehutanan sejak 1960, ketika sektor ini menjadi adikuasa karena menjadi sumber pendapatan negara. Hingga kini ada perdebatan soal apakah sektor kehutanan harus terpisah dan terintegrasi. Dudung memilih integrasi dengan sektor lain.

Dengan adanya isolasi diri dapat menciptakan “terget gempuran (musuh) bersama”, sedangkan sikap defensif, tidak ada non kehutanan yang menjadi teman seperjuangan. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang harus dibayar adalah kekalahan demi kekalahan dalam mempertahankan lahan kehutanan, APBN sulit dan kecil, menjadi pelaku pinggiran dan dipinggirkan.

Risiko ke depan jika tetap business as usual, masalah bola salju eksponensial, akan menyebabkan kehancuran lahan hutan dan kehidupan bangsa. Pada bagian tengah, Prof. Dudung Darusman menyampaikan kebijakan politik integrasi dan harapan optimistik, serta bagaimana mengantisipasi integrasi jangka pendek.

Menanggapi Dudung, Iman Santoso menyoroti soal belum adanya peta jalan yang jelas pada tahun 1980 an dalam sektor manajemen kehutanan secara umum; penanganan permasalahan dasar food, feed, energy and water dari negara tetangga (Singapore sebagai contoh) jauh lebih jelas dan terintegrasi.

Jika tak segera berbenah, kata Iman, kita akan semakin tertinggal. Sebab hutan adalah multi sektor yang saling terkait sehingga harus diintegrasikan dan diperbaiki. Menurut dia, kawasan hutan itu adalah hasil dari kesepakatan berbagai pihak sehingga tidak boleh dilanggar kesepakatan tersebut dan hutan memiliki dwi fungsi dalam memberikan service.

Energi terbarukan harus sudah mulai digalakkan sebagai alternatif fosil serta akses yang lebih baik ke dalam kawasan hutan perlu diperbaiki. “Sudah saatnya berbagai sektor saling kerjasama dan terkait sehingga bisa saling bersinergi,” kata dia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain