Kabar Rimbawan | Juli-September 2019

Syawalan Ala Rimbawan IPB

Syawalan rimbawan IPB pada 6 Juli 2019 berupa diskusi dan refleksi pemikiran masa depan kehutanan Indonesia.

Drajad Kurniadi

Rimbawan pemerhati ilmu kebijakan hutan

Sekitar 250 rimbawan Institut Pertanian Bogor (IPB) berkumpul di IPB International Convention Center, Bogor untuk silaturahmi Syawalan pada 6 Juli 2019. Di sela-sela itu mereka menyampaikan refleksi dan pemikiran untuk masa depan pengelolaan lingkungan dan kehutanan dalam lima tahun mendatang, atau menjadi pekerjaan rumah Menteri Kehutanan periode 2019-2024.

Para rimbawan IPB datang dari pelbagai profesi: akademisi, pelaku industri kehutanan, aparatur sipil negara, konsultan bidang kehutanan dan non kehutanan, aktivis lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan dan kehutanan, perbankan, wiraswastawan, serta dari berbagai profesi lainnya.

Selama dua seri pertemuan sebelumnya dengan bentuk FGD, mereka merumuskan 3 topik, yaitu: topik pertama membahas isu utama tentang revitalisasi industri dan pengusahaan kehutanan, serta multi usaha kehutanan, topik kedua membahas isu utama tentang reforma agraria dan perhutanan sosial, serta topik ketiga membahas tentang Kepemimpinan Kehutanan Masa Depan.

Ketua Umum DPP HA-E IPB, Bambang Supriyanto membacakan poin-poin hasil renungan rimbawan IPB dalam pidatonya. Menurut Bambang, 10 poin refleksi tersebut merupakan hasil diskusi kelompok terfokus para rimbawan selama dua kali pertemuan pada tanggal 4 Mei 2019 dan 22 Juni 2019 di Bogor, serta masukan langsung dari beberapa alumni Fakultas Kehutanan IPB. “Semoga menjadi bahan kajian dan kebijakan pemimpin kehutanan masa mendatang,” kata Bambang.

Pada bagian awal, Bambang menyampaikan refleksi kehutanan beberapa tahun sebelumnya yang digambarkan dalam tabel Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) Kehutanan Indonesia. Pemikiran rimbawan IPB atas masa depan kehutanan bisa dilihat di tautan ini. 

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Dudung Darusman menjelaskan soal sejarah kehutanan sejak 1960, ketika sektor ini menjadi adikuasa karena menjadi sumber pendapatan negara. Hingga kini ada perdebatan soal apakah sektor kehutanan harus terpisah dan terintegrasi. Dudung memilih integrasi dengan sektor lain.

Dengan adanya isolasi diri dapat menciptakan “terget gempuran (musuh) bersama”, sedangkan sikap defensif, tidak ada non kehutanan yang menjadi teman seperjuangan. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang harus dibayar adalah kekalahan demi kekalahan dalam mempertahankan lahan kehutanan, APBN sulit dan kecil, menjadi pelaku pinggiran dan dipinggirkan.

Risiko ke depan jika tetap business as usual, masalah bola salju eksponensial, akan menyebabkan kehancuran lahan hutan dan kehidupan bangsa. Pada bagian tengah, Prof. Dudung Darusman menyampaikan kebijakan politik integrasi dan harapan optimistik, serta bagaimana mengantisipasi integrasi jangka pendek.

Menanggapi Dudung, Iman Santoso menyoroti soal belum adanya peta jalan yang jelas pada tahun 1980 an dalam sektor manajemen kehutanan secara umum; penanganan permasalahan dasar food, feed, energy and water dari negara tetangga (Singapore sebagai contoh) jauh lebih jelas dan terintegrasi.

Jika tak segera berbenah, kata Iman, kita akan semakin tertinggal. Sebab hutan adalah multi sektor yang saling terkait sehingga harus diintegrasikan dan diperbaiki. Menurut dia, kawasan hutan itu adalah hasil dari kesepakatan berbagai pihak sehingga tidak boleh dilanggar kesepakatan tersebut dan hutan memiliki dwi fungsi dalam memberikan service.

Energi terbarukan harus sudah mulai digalakkan sebagai alternatif fosil serta akses yang lebih baik ke dalam kawasan hutan perlu diperbaiki. “Sudah saatnya berbagai sektor saling kerjasama dan terkait sehingga bisa saling bersinergi,” kata dia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.