Kabar Rimbawan | Oktober-Desember 2018

Perhutanan Sosial yang Inklusif

Seminar nasional perhutanan sosial dalam rangka Hari Pulang Kampus Alumni Fahutan IPB.

Rina Kristanti

Penjelajah bentang alam dan voluntir pelestarian lingkungan.

PARADIGMA pengelolaan hutan memasuki fase baru, yakni tak lagi memakai kacamata forest first tapi people first. “Pengelolaan yang memprioritaskan pola hidup sejajar dibandingkan pola hidup berhadapan karena lebih mengedepankan kearifan dan manajemen,” kata Dudung Darusman, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB dalam seminar Kelestarian Hutan dan Kejayaan Nusantara: Potret Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Indonesia di Biotrop Bogor pada  6 September 2018. 

People first membuat pengelolaan hutan menjadi inklusif karena dengan mengedepankan pembangunan manusia, pengelolaan hutan akan terikutkan dengan sendirinya. Pola pengelolaan inklusif itu, menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto, adalah perhutanan sosial. 

Bambang setuju paradigma forest firt membuat pengelolaan hutan menjadi tidak adil. Ia menunjukkan pengelolaan sumber daya hutan masih timpang karena 90 persen izin usaha jatuh ke tangan korporasi, sementara masyarakat baru menikmati 4 persen. “Sementara jumlah desa yang berada di sekitar atau bahkan di dalam kawasan hutan kurang lebih 25.800  dengan penduduk 37,2 juta orang,” kata dia. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan KLHK Helmi Basalamah menambahkan bahwa perhutanan sosial dan reforma agraria adalah kebijakan pemerintah dalam memberi akses kepada masyarakat dalam mengelola lahan, modal, teknologi, dan pasar. “Perhutanan sosial merupakan strategi pengentasan kemiskinan dan resolusi konflik,” katanya. 

Menurut Helmi, melalui perhutanan sosial masyarakat diharapkan memiliki akses terhadap lahan sekitar 1-2 hektare di pulau Jawa dan 2-4 hektare di luar pulau Jawa. Target hingga Agustus 2018 seluas sekitar 1,7 juta hektare, meliputi 405.055 kepala keluarga atau sekitar 2 juta orang.  Ditjen PSKL telah menambah luasannya menjadi 1,849.146,07 hektare hingga 2 September 2018. 

Guru besar kebijakan kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo menambahkan bahwa tuntutan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini memerlukan tiga syarat: koordinasi internal dan eksternal kementerian untuk mencapai hasil yang maksimal, birokrat harus menguasai masalah lapangan, dan implementasi kebijakan harus disokong dengan keterbukaan informasi, mengurangi konflik kepentingan, memenuhi akuntabilitas, dan merangsang inovasi. 

Hariadi menceritakan pengalamannya meneliti implementasi perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat. Dukungan kelapa daerah sangat krusial agar perhutanan sosial sesuai tujuan baiknya terwujud. “Karena itu KPH menjadi ujung tombak dalam program perhutanan sosial, sehingga perlu dukungan pendanaan dan sumber daya manusia yang kuat,” katanya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.