Kabar Rimbawan | Oktober-Desember 2018

Perhutanan Sosial yang Inklusif

Seminar nasional perhutanan sosial dalam rangka Hari Pulang Kampus Alumni Fahutan IPB.

Rina Kristanti

Penjelajah bentang alam dan voluntir pelestarian lingkungan.

PARADIGMA pengelolaan hutan memasuki fase baru, yakni tak lagi memakai kacamata forest first tapi people first. “Pengelolaan yang memprioritaskan pola hidup sejajar dibandingkan pola hidup berhadapan karena lebih mengedepankan kearifan dan manajemen,” kata Dudung Darusman, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB dalam seminar Kelestarian Hutan dan Kejayaan Nusantara: Potret Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Indonesia di Biotrop Bogor pada  6 September 2018. 

People first membuat pengelolaan hutan menjadi inklusif karena dengan mengedepankan pembangunan manusia, pengelolaan hutan akan terikutkan dengan sendirinya. Pola pengelolaan inklusif itu, menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto, adalah perhutanan sosial. 

Bambang setuju paradigma forest firt membuat pengelolaan hutan menjadi tidak adil. Ia menunjukkan pengelolaan sumber daya hutan masih timpang karena 90 persen izin usaha jatuh ke tangan korporasi, sementara masyarakat baru menikmati 4 persen. “Sementara jumlah desa yang berada di sekitar atau bahkan di dalam kawasan hutan kurang lebih 25.800  dengan penduduk 37,2 juta orang,” kata dia. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan KLHK Helmi Basalamah menambahkan bahwa perhutanan sosial dan reforma agraria adalah kebijakan pemerintah dalam memberi akses kepada masyarakat dalam mengelola lahan, modal, teknologi, dan pasar. “Perhutanan sosial merupakan strategi pengentasan kemiskinan dan resolusi konflik,” katanya. 

Menurut Helmi, melalui perhutanan sosial masyarakat diharapkan memiliki akses terhadap lahan sekitar 1-2 hektare di pulau Jawa dan 2-4 hektare di luar pulau Jawa. Target hingga Agustus 2018 seluas sekitar 1,7 juta hektare, meliputi 405.055 kepala keluarga atau sekitar 2 juta orang.  Ditjen PSKL telah menambah luasannya menjadi 1,849.146,07 hektare hingga 2 September 2018. 

Guru besar kebijakan kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo menambahkan bahwa tuntutan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini memerlukan tiga syarat: koordinasi internal dan eksternal kementerian untuk mencapai hasil yang maksimal, birokrat harus menguasai masalah lapangan, dan implementasi kebijakan harus disokong dengan keterbukaan informasi, mengurangi konflik kepentingan, memenuhi akuntabilitas, dan merangsang inovasi. 

Hariadi menceritakan pengalamannya meneliti implementasi perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat. Dukungan kelapa daerah sangat krusial agar perhutanan sosial sesuai tujuan baiknya terwujud. “Karena itu KPH menjadi ujung tombak dalam program perhutanan sosial, sehingga perlu dukungan pendanaan dan sumber daya manusia yang kuat,” katanya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Artikel Terkait

Komentar

Artikel Lain