Topik 'Perhutani'
-
Surat dari Darmaga|28 Desember 2023
Hutan Jati Sebagai Tabungan untuk Membayar Utang Luar Negeri
Gagasan menjadikan hutan jati di Jawa sebagai tabungan negara untuk membayar utang luar negeri. Bisakah?
-
Kabar Baru|02 Juni 2023
Sosialisasi KHDPK Setelah Dua Tahun
Pemerintah mensosialisasikan KHDPK. Realisasi masih minim.
-
Surat dari Darmaga|03 April 2023
Dari Mana Menata Organisasi Perhutani
Menata Perhutani perlu mesti dimulai dari hal paling mendasar: paradigma dan cara berpikir. Â
-
Surat dari Darmaga|27 Maret 2023
Efektivitas Sentralisasi Pengelolaan Hutan
Indonesia kembali memasuki sentralisasi pengelolaan hutan. Efektifkah?
-
Kabar Baru|27 Oktober 2022
KHDPK: Pisau Bermata Dua
Kebijakan KHDPK mesti kembali pada argumen awal mengelola hutan Jawa: benarkah rakyat menjadi perusak hutan?
-
Surat dari Darmaga|14 Oktober 2022
Cakrawala Berpikir Mengelola Hutan
Melihat kebijakan KHDPK dari tataran filosofis pengelolaan hutan.
-
Kabar Baru|11 Oktober 2022
Lewat Amicus Curiae, 88 Organisasi Dukung KHDPK
Setelah Aliansi Selamatkan Hutan Jawa menggugat KHDPK ke PTUN Jakarta, Koalisi Pemulihan Hutan Jawa mendukungnya.
-
Kabar Baru|05 Oktober 2022
Dampak KHDPK Bagi Petani Penggarap Hutan
KHDPK segera berlaku. Apa dampaknya bagi petani penggarap hutan?
-
Angka|Juli-September 2022
KHDPK
Luas hutan tiap provinsi yang akan masuk KHDPK. Berapa karyawan Perhutani yang akan terdampak?
-
Reportase|Juli-September 2022
Kopi Priangan Kembali Mendunia
Cerita penyuluh Perhutani yang mulai menghidupkan kembali kopi Jawa Barat di Bandung Selatan. Menghentikan perambahan hutan.
-
Kabar Baru|30 Agustus 2022
IPHPS dan Kulin KK Setelah KHDPK
IPHPS dan Kulin KK adalah bentuk perhutanan sosial di Jawa. Akan dicabut setelah KHDPK.
-
Surat dari Darmaga|29 Agustus 2022
Bisakah KHDPK Jadi Solusi Kelola Hutan Jawa
Bisakah KHDPK menjadi solusi pengelolaan hutan Jawa? Perlu pengelolaan kepentingan.
-
Kabar Baru|18 Agustus 2022
KHDPK Sebagai Reforma Agraria
Bisakah KHDPK sebagai pintu masuk kebijakan reforma agraria?
-
Kabar Baru|19 Juli 2022
Pro-Kontra KHDPK
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus menuai pro dan kontra. Bagaimana memitigasinya? Â
-
Surat dari Darmaga|11 Juli 2022
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Kabar Baru|10 Juli 2022
Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa
Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.
-
Kabar Baru|02 Juli 2022
Perdagangan Karbon dalam Reformasi Perhutani
Kementerian BUMN mendorong reformasi dan transformasi Perhutani menjadi solusi berbasis alam. Akan didorong terlibat dalam perdagangan karbon.
-
Kabar Baru|07 Juni 2022
KHDPK: 2.500 Karyawan Perhutani Terdampak
Pengurangan area Perhutani seluas 1,1 juta hektare untuk KHDPK berdampak pada 2.500 karyawan. Apa solusinya?
-
Kabar Baru|01 Juni 2022
KHDPK dan Eksistensi Hutan Jawa
Jika turut pada putusan Mahkamah Konstitusi, KDHPK belum bisa jalan dalam dua tahun ke depan. Kenapa?
-
Surat dari Darmaga|16 Mei 2022
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Kabar Baru|13 Mei 2022
Dampak Kebijakan KHDPK di Areal Perhutani
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih 1,1 juta hektare areal yang dikelola Perhutani menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Surat dari Darmaga|22 November 2021
Komunikasi dalam Kebijakan Publik
Asumsi ada kebijakan otomatis ada pelaksanaan amat keliru. Untuk melaksanakan kebijakan KPH, misalnya, perlu strategi komunikasi bahkan kepada para pelaksananya.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Mengelola Hutan Jawa tanpa Perantara
Catatan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kementeriannya memimpin revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perhutani. Arah baru pengelolaan hutan di Jawa.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Tonggak Baru Perhutanan Sosial di Jawa
Skema baru perhutanan sosial di Jawa: dari bergandeng dengan Perhutani menjadi dengan pemerintah pusat. Posisi masyarakat perlu lebih kuat.
-
Kabar Baru|31 Mei 2021
Pengelolaan Hutan di Jawa Setelah UU Cipta Kerja
Pengelolaan hutan di Jawa akan dilimpahkan ke pemerintah untuk program perhutanan sosial. Beberapa saran untuk masa transisi peralihan pengelolaan hutan dari Perhutani kepada masyarakat.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2019
Jadi Petani Asyik Lagi
Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.
-
Kabar Rimbawan|Oktober-Desember 2018
Perhutanan Sosial yang Inklusif
Seminar nasional perhutanan sosial dalam rangka Hari Pulang Kampus Alumni Fahutan IPB.