Ragam | Juli-September 2019

Tonggak Baru Hutan Adat

Peluncuran Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I.

Redaksi

Redaksi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I pada 27 Mei 2019. Menteri Lingkungan Siti Nurbaya mengatakan peluncuran peta ini merupakan tonggak baru atas pengakuan pemerintah terhadap hutan dan masyarakat adat.

Tonggak pertama, kata Siti, adalah ketika Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan hutan adat pada Desember 2016 dengan memberikan surat keputusan sebagai hutan adat. “Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, pemerintah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat sesuai amanat konstitusi,” kata Siti dalam sambutan ketika peluncuran peta tersebut.

Pengakuan atas hutan adat dipicu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang menyatakan bahwa “hutan adat bukan hutan negara”. Dengan putusan itu, pemerintah harus mengeluarkan hutan adat dari kawasan—biasanya di dalam hutan—yang lahannya dikuasai negara. Dengan putusan itu pula di Indonesia terdapat tiga kawasan hutan yang dilindungi hukum: hutan negara, hutan hak, dan hutan adat.

Pengaturan hutan adat kemudian dirancang dalam Undang-Undang Masyarakat Adat. Namun, sejak 2009, rancangan ini masih digodok antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Agar pengakuan hutan adat tetap berjalan, Menteri Lingkungan mengeluarkan beleid P.32/2015 yang mengatur soal hutan hak yang ruang lingkupnya menyangkut pengakuan hutan adat.

Untuk teknis pengakuannya, pemerintah memasukkan hutan adat sebagai salah satu skema perhutanan sosial yang memiliki tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis. Soalnya, di beberapa hutan adat terjadi konflik tenurial karena saling klaim kawasan antara masyarakat adat dengan pihak lain. Mengutip Presiden, Siti mengatakan setelah pemerintah mengakui hutan adat, masyarakat diharapkan memeliharanya, dan terlarang menjual-belikannya.

Aturan tentang hutan adat mengalami beberapa kali perubahan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21/MENLHK-Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak pada 29 April 2019. Aturan ini disertai penetapan peta kawasan indikatif hutan adat seluas 472.981 hektare. Peta fase pertama ini meliputi hutan negara 384.896 hektare, areal penggunaan lain 68.935 hektare, dan hutan adat 19.150 hektare dengan skala 1:2.000.000. “Peta ini akan diperbarui setiap tiga bulan,” kata Siti.

Luas hutan adat dalam peta tersebut merupakan persetujuan pemerintah atas usulan masyarakat seluas 3,6 juta hektare. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menambahkan bahwa pengakuan atas hutan tersebut telah melalui verifikasi dan validasi dengan menimbang pelbagai aspek hukum, konflik, hingga keberadaan masyarakatnya. “Agar pengakuan hutan adat berjalan clear and clean,” katanya.

Untuk menopangnya, Menteri Lingkungan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat yang anggotanya pelbagai elemen untuk memudahkan proses hukum dan verifikasi. Salah satu syarat mendapat surat keputusan pengakuan adalah mendapat pengakuan pemerintah daerah setempat lewat peraturan daerah.

Pendiri Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengkritik pemerintah terlalu lamban memberikan pengakuan tersebut. Sebab, kata dia, Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat ada 814 wilayah adat dengan luas sekitar 10,24 juta hektare. Dari jumlah itu sebanyak 1,39 juta hektare sudah didukung peraturan daerah. Artinya, dengan peluncuran peta itu baru sekitar 30 persen hutan adat yang mendapat pengakuan.

Status hutan adat per 27 Mei 2019.

Dari hutan adat yang sudah punya status hukum, perinciannya sebagai berikut:

  • 945 hektare Perda Pengakuan Hukum Adat
  • 622 hektare SK Pengakuan
  • 896 hektare SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
  • 3,07 juta hektare Perda Pengaturan
  • 771 hektare produk hukum lainnya.

Sumber: Koran Tempo

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.