Ragam | Juli-September 2019

Tonggak Baru Hutan Adat

Peluncuran Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I.

Redaksi

Redaksi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I pada 27 Mei 2019. Menteri Lingkungan Siti Nurbaya mengatakan peluncuran peta ini merupakan tonggak baru atas pengakuan pemerintah terhadap hutan dan masyarakat adat.

Tonggak pertama, kata Siti, adalah ketika Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan hutan adat pada Desember 2016 dengan memberikan surat keputusan sebagai hutan adat. “Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, pemerintah memberikan pengakuan resmi atas hutan adat sesuai amanat konstitusi,” kata Siti dalam sambutan ketika peluncuran peta tersebut.

Pengakuan atas hutan adat dipicu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang menyatakan bahwa “hutan adat bukan hutan negara”. Dengan putusan itu, pemerintah harus mengeluarkan hutan adat dari kawasan—biasanya di dalam hutan—yang lahannya dikuasai negara. Dengan putusan itu pula di Indonesia terdapat tiga kawasan hutan yang dilindungi hukum: hutan negara, hutan hak, dan hutan adat.

Pengaturan hutan adat kemudian dirancang dalam Undang-Undang Masyarakat Adat. Namun, sejak 2009, rancangan ini masih digodok antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Agar pengakuan hutan adat tetap berjalan, Menteri Lingkungan mengeluarkan beleid P.32/2015 yang mengatur soal hutan hak yang ruang lingkupnya menyangkut pengakuan hutan adat.

Untuk teknis pengakuannya, pemerintah memasukkan hutan adat sebagai salah satu skema perhutanan sosial yang memiliki tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis. Soalnya, di beberapa hutan adat terjadi konflik tenurial karena saling klaim kawasan antara masyarakat adat dengan pihak lain. Mengutip Presiden, Siti mengatakan setelah pemerintah mengakui hutan adat, masyarakat diharapkan memeliharanya, dan terlarang menjual-belikannya.

Aturan tentang hutan adat mengalami beberapa kali perubahan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21/MENLHK-Setjen/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak pada 29 April 2019. Aturan ini disertai penetapan peta kawasan indikatif hutan adat seluas 472.981 hektare. Peta fase pertama ini meliputi hutan negara 384.896 hektare, areal penggunaan lain 68.935 hektare, dan hutan adat 19.150 hektare dengan skala 1:2.000.000. “Peta ini akan diperbarui setiap tiga bulan,” kata Siti.

Luas hutan adat dalam peta tersebut merupakan persetujuan pemerintah atas usulan masyarakat seluas 3,6 juta hektare. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menambahkan bahwa pengakuan atas hutan tersebut telah melalui verifikasi dan validasi dengan menimbang pelbagai aspek hukum, konflik, hingga keberadaan masyarakatnya. “Agar pengakuan hutan adat berjalan clear and clean,” katanya.

Untuk menopangnya, Menteri Lingkungan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Penetapan Hutan Adat yang anggotanya pelbagai elemen untuk memudahkan proses hukum dan verifikasi. Salah satu syarat mendapat surat keputusan pengakuan adalah mendapat pengakuan pemerintah daerah setempat lewat peraturan daerah.

Pendiri Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengkritik pemerintah terlalu lamban memberikan pengakuan tersebut. Sebab, kata dia, Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat ada 814 wilayah adat dengan luas sekitar 10,24 juta hektare. Dari jumlah itu sebanyak 1,39 juta hektare sudah didukung peraturan daerah. Artinya, dengan peluncuran peta itu baru sekitar 30 persen hutan adat yang mendapat pengakuan.

Status hutan adat per 27 Mei 2019.

Dari hutan adat yang sudah punya status hukum, perinciannya sebagai berikut:

  • 945 hektare Perda Pengakuan Hukum Adat
  • 622 hektare SK Pengakuan
  • 896 hektare SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
  • 3,07 juta hektare Perda Pengaturan
  • 771 hektare produk hukum lainnya.

Sumber: Koran Tempo

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.