Ragam | Oktober-Desember 2018

Plastik di Perut Paus

Seekor paus mati karena memakan plastik.

Satrio Cahyo Nugroho

Petani dan forester

KEMATIAN paus sperma akibat memakan plastik di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada pekan pertama November lalu kian menunjukkan bahaya sampah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam Instagramnya, mengunggah foto paus yang di perutnya terdapat enam kilogram sampah plastik. 

Kepada 9,4 juta pengikutnya, Ridwan mengimbau agar tak membuang sampah sembarangan. Sebab, “Sampah yang kita buang akan terbawa air hujan, lalu masuk sungai, kemudian sampai di laut dan dimakan ikan yang bingung, salah satunya paus,” tulis Ridwan. “Buanglah sampah pada tempatnya, dan buanglah mantan pada temannya.” 

Kematian paus sperma itu kian mencemaskan karena menambah daftar panjang kematian paus jenis ini. Koordinator Kampanye Kelautan Perikanan World Wildlife Found (WWF) Indonesia, Dwi Aryo Tjiptohandono, mengatakan populasi paus sperma terus menurun. Data National Oceanic and Atmospheric  Administration (NOAA), lembaga yang fokus pada pengelolaan sumber daya laut dan habitatnya, menunjukkan populasi paus sperma di dunia berkisar 300 ribu hingga 450 ribu individu. “Mamalia laut seringkali terdampar di pesisir Indonesia sebagai perairan terbesar,” kata Dwi kepada Tempo.co yang sedang mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis, 22 November 2018.

 Di Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB di Mesir, populasi sampah plastik yang merusak ekosistem laut juga dibahas. Pegiat konservasi mendesak ratusan negara yang  terlibat dalam konferensi itu bergerak cepat menyelesaikan plastik yang mencemari laut. 

Data NOAA menunjukkan paus sperma merupakan mamalia laut yang banyak ditemukan di lautan dalam, dari Khatulistiwa hingga ke tepi Artik dan Antartika. Paus sperma menjadi target utama industry penangkapan ukan komersial sejak 1800 hingga 1987. Paus sperma terancam punah karena masifnya perburuan. 

Berbasis data jejaring mamalia laut yang terdapat melalui Whale Standing Indonesia, terdapat 26 paus berbagai jenis yang terdampar di pesisir Indonesia tahun ini. Selain Wakatobi, Sulawesi Tenggara, paus sperma tahun ini ditemukan di Alor Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur, Bugeng Aceh Timur, Fak Fak Papua Barat dan Seram Malukau. 

Indonesia memiliki lebih darii 35 spesies Cetacean (paus dan lumba-lumba). Juga satu spesies Sirenia yaitu duyung (Duugong dugong). Paus sperma di Wakatobi itu ditemukan membusuk (level 4) ketika terdampar sehingga sudah tidak bisa dilakukan nekropsi atau pembedahan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Tanpa nekropsi, tidak bisa dipastikan sebaran sampah plastiknya. “WWF belum bias menyimpulkan paus mati akibat sampah plastic atau sebab lain,” kata Dwi. 

Staf kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Isai Yusidarta, mengatakan paus sperma merupakan jenis paus jenis pembunuh. Paus sperma yang ditemukan di Wakatobi bisa melewati tiga jalur yakni selatan Jawa-Selatan Flores-Alor-Wakatobi jalur kedua bisa melewati Australia-Laut Sawu-Alor-Wakatobi. Juga bisa melewati selatan Jawa-Selatan NTB-Selatan Sape-Komodo-Takabonerate-Wakatobi. (Foto: WWF)

20190104194544.jpg

Saling Gugat di Rawa Tripa

MAHKAMAH Agung didesak mengeksekusi putusan Pengadilan Tinggi Meulaboh yang menganulir putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyatakan perusahaan pembakar hutan Rawa Tripa di Aceh tak perlu bertanggung jawab. Sebanyak 220 ribu pendukung petisi Gerakan Rakyat Aceh Menggugat dan HAKA Sumatera meminta Mahkamah segera mengeksekusi putusan tersebut. 

MA meresponsnya dengan memberikan hukuman disiplin kepada Ketua Pengadilan Meulaboh. “Satu suaramu menyelamatkan ribuan hektare hutan Indonesia,” kata Farwiza Farhan dari HAKA Sumatera kepada para pendukung petisi. 

Putusan tersebut merupakan jalan panjang para pembela lingkungan meyakinkan hakim dan publik memperhatikan kondisi lingkungan. Seperti dikutip Mongabay.com edisi 19 Oktober 2018, kasus ini bermula ketika PT. Kallista Alam diduga membakar hutan gambut Rawa Tripa untuk dijadikan perkebunan sawit. 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda yang diketuai Djumali serta Petriyanti dan Wahyono sebagai hakim anggota, dalam putusan Nomor Perkara 80/PDT-LH/2018/PT.BNA, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 12 April 2018. 

Dalam putusan itu, hakim menerima permohonan banding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hakim juga menyatakan gugatan PT. Kallista Alam tidak dapat diterima dan menghukumnya membayar biaya perkara Rp.150.000,- 

Apresiasi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga disampaikan pegiat lingkungan di Aceh. “Ini adalah kemenangan usaha penyelamatan lingkungan, khususnya hutan rawa gambut, yang selama ini disuarakan banyak orang,” ungkap Nurul Ikhsan, tim Advokasi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). 

Menurut Nurul Ikhsan, meski putusan telah dilakukan bukan berarti masalah selesai. “Eksekusi harus segera dijalankan,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Meulaboh membebaskan PT. Kallista Alam dari segala tuduhan terkait pembakaran Rawa Tripa. Putusan tersebut berlawanan dengan putusan Mahkamah Agung, baik saat kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan perusahaan tersebut. 

Data analisis Geographic Information System (GIS) yang dibuat oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) memperlihatkan bahwa tutupan hutan di Rawa Tripa semakin berkurang. Pada Desember 2016, tutupan hutan hanya tersisa 6.200 hektar. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan SK Menhut No.190/Kpts-II/2001 tentang Pengesahan Batas KEL Daerah Istimewa Aceh. Sedangkan pada Desember 2017, tutupan hutan di Rawa Tripa tersisa menjadi 5.824 hektar atau berkurang 376 hektar. Ini terjadi hingga September 2018 dengan menyisakan 5.460 hektar.  

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan satwa liar, terutama orangutan Sumatra yang kini keberadaannya semakin terancam. 

Paus sperma, kata Isai, melewati daerah-daerah yang  jumlah sampahnya banyak, yakni di selatan Jawa, Bali, Flores, dan Utara NTT. “Saya pernah melihat anak buah kapal sering membuang bungkus plastik berwarna hitam di Laut Sawu,” terang dia. (Foto: Tempo)

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.