Kolom | April-Juni 2020

Ironi Pangkalan Data Keragaman Hayati

Pengumpulan dan penyusunan data biodiversitas telah ada sejak era VOC. Manfaat pangkalan data keragaman hayati memberikan keuntungan bagi semua kalangan.

Tri Giyat Desantoro

Alumnus Fakultas Kehutanan IPB, pengamat flora dan fauna

KERAGAMAN flora dan fauna Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Indonesia menempati keragaman hayati paling tinggi nomor dua setelah Brazil, meskipun kerentanannya juga relatif tinggi dibanding Amazon. Banyaknya hasil penemuan dan penamaan baru spesies flora dan fauna oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) justru makin menunjukkan bahwa masih banyak potensi penemuan spesies yang belum diketahui di wilayah Indonesia.

Ada yang mencatat bahwa manusia baru bisa mendata 1,5 juta spesies di planet ini, sementara masih ada 3 juta spesies yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Temuan-temuan itu perlu pemantauan agar pendataan bisa bermanfaat bagi pengetahuan dan hidup manusia dan masa depan planet ini.

Tidak adanya tata kelola pangkalan data biodiversitas di Indonesia menjadikan hasil temuan spesies tersebut terasa sia-sia. Kita perlu mengetahui perubahan tren kehadiran spesies untuk tahu tindakan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.

Kemampuan penelusuran informasi data biodiversitas melalui Indonesia Biodiversity Information yang bisa diakses melalui inabif.lipi.go.id hanya menunjukkan data kehadiran spesies pada tingkat provinsi, bahkan beberapa spesies hanya disebut pada tingkat pulau, meskipun InaBIF memberikan tautan penelusuran lanjutan ke www.gbif.org atau Global Biodiversity Information.

Lain LIPI, lain pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lembaga ini memiliki web balaikliringkehati.menlhk.go.id yang halamannya tidak ditemukan dalam mesin pencari.

Seharusnya kita memiliki pangkalan data mandiri yang mampu menelusuri jenis-jenis flora dan fauna hingga tingkat kecamatan bahkan mampu memberikan data berupa titik koordinat spesies tersebut.

KLHK seperti kurang serius mengelola data biodiversitas dan tak ada peranan aktif di lapang untuk menghimpun data keanekaragaman hayati. KLHK, yang diwakili Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) pada tingkat provinsi, sepatutnya dapat menghimpun data terbaru dari tahun ke tahun, dengan menghimpun pemantauan dari banyak lembaga lain.

Eksplorasi, pemantauan, dan penelitian flora dan fauna telah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Penelitian oleh perguruan tinggi, perusahaan perkebunan atau pun tambang swasta, memang wajib menyetor data pemantauan spesies flora dan fauna untuk sertifikasi atau bagian dari kegiatan lingkungan kepada pihak BKSDA, tapi agaknya hanya sebatas kewajiban administrasi.

Pengumpulan data tersebut seyogianya tak butuh biaya yang mahal. BKSDA tidak mesti turun ke lapangan, cukup dengan penyuluhan dan kerja sama antar instansi yang berkecimpung di bidang konservasi alam terutama flora dan fauna. Lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada spesies tertentu, pasti memiliki data spasial spesies tersebut. Data berupa “perjumpaan spesies” kadang menjadi barang mewah yang eksklusif, sehingga akses data tersebut hanya dimiliki dalam lingkar pertemanan.

Pengumpulan dan penyusunan data biodiversitas telah ada sejak era VOC. Buku Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan dari Hindia Belanda hingga Orde Baru yang ditulis Andrew M. Goss menjelaskan perubahan paradigma penelitian dan eksplorasi flora yang bertujuan menghimpun informasi kekayaan alam di Nusantara untuk kepentingan dan keuntungan VOC. Tapi menjelang Orde Baru tujuan berubah menjadi penelitian yang sifatnya administratif yang hanya untuk tuntutan pemenuhan nilai produktivitas peneliti.

Andrew Goss, profesor Ilmu Sejarah Georgia Regents University, menulis, “Selama 200 tahun terakhir, kelompok elite Indonesia menilai sejarah alam dan biologi berdasarkan pada seberapa baik pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam ekonomi pertanian. Istilah 'amatir' ditujukan bagi mereka yang berada di luar sistem ilmu pengetahuan negara. Hal ini menyebabkan marginalisasi secara menyeluruh berbagai penelitian yang dibiayai swasta, serta para pakar pribumi dalam ilmu pengetahuan profesional Indonesia”.

Rasanya, istilah “amatir” sudah tidak layak dijadikan nomenklatur dalam pembeda untuk orang-orang yang berkontribusi dalam menghimpun data biodiversitas. Acapkali kita menemukan orang-orang di tiap daerah yang mampu membedakan antar spesies pada tiap taksanya di lapangan.

Di era digital saat ini, web dan aplikasi adalah satu kesatuan dalam pengembangan data dan informasi. Sabhrina G. Aninta, mengembangkan web biodiverskripsi.org yang menghimpun data spesies flora dan fauna dari hasil penelitian tugas akhir mahasiswa strata-1 pada beberapa universitas. Selain web, aplikasi juga telah banyak dikembangkan, baik pada tingkat taksa maupun secara umum.

KoBoToolbox, ODK-Collect, Burungnesia, Amfibi Reptil Kita, Inaturalist, beberapa aplikasi yang telah dikembangkan untuk menghimpun data spesies flora dan fauna oleh para pegiat atau pehobi yang mengamati flora dan fauna. Kehadiran aplikasi-aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam menghimpun data.

Manfaat pangkalan data biodiversitas memberikan keuntungan bagi semua kalangan. Swiss Winasis, pendiri aplikasi Burungnesia, bersama tim birdpacker mampu mengolah big data perjumpaan burung yang menunjukkan tren data kuantitatif terkait beberapa spesies burung pada 2016 hingga 2018.

Data burung tersebut bisa menjadi pembanding bagi peraturan pemerintah yang tak jelas basis datanya, sehingga memicu perubahan peraturan berdasarkan data yang lebih akurat pada 2018. Sebetulnya, ini ironi besar karena tugas negara digantikan oleh mereka yang mencintai pekerjaan dan hobi mereka. Semestinya, ironi itu menjadi cambuk bagi pemerintah membuat pangkalan data yang terintegrasi dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan itu ke dalam satu data.

Namun, hingga kini tak ada perubahan gerakan serius dari peristiwa tersebut. Sekali lagi, BKSDA tidak belajar akan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Untuk mendapatkan daftar panjang suatu spesies di suatu daerah memerlukan administrasi surat menyurat yang menghabiskan waktu lama, dan belum tentu sesuai dengan kemampuan telusuran si petugas BKSDA di provinsi. Tugas dan fungsi aparatur BKSDA seperti hanya muncul dalam berita penangkapan, perburuan dan penyitaan satwa belaka. Padahal, tugas dan fugsi itu bisa digantikan oleh polisi atau aparatur penegakan hukum di KLHK.

BKSDA dan lembaga penelitian semacam LIPI seharusnya bisa menjadi core dalam menghimpun pangkalan data biodiversitas di Indonesia. BKSDA menjadi penghimpun data hingga tingkat tapak dan LIPI sebagai pengelola arsip pangkalan data biodiversitas. Keduanya bersatu dalam mengembangkan pengelolaan, dan memperbarui standarisasi data biodiversitas secara menyeluruh.

Sistem pengelolaan pangkalan data biodiversitas perlu diperbaiki dan tak perlu lama berebut siapa yang jadi utama, tapi bekerja bersama untuk membentuk sistem manajemen pangkalan data biodiversitas sekreatif mungkin.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain