Kolom | Juli-September 2019

Pasar Karbon Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial memiliki peran strategis bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan lestari, dan pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Bambang Tri Sasongko Adi

Konsultan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang sejak enam tahun ini mencermati isu perubahan iklim dan praktik karbon di Indonesia

ISU perubahan iklim memberi arah baru bagi pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia, tidak lagi hanya tentang keberlanjutan pasokan kayu, fungsi ekologi (air dan udara), keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Salah satu yang potensial adalah perhutanan sosial.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan pemenuhan aspek sosial budaya. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, ada lima skema PS, yaitu: (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Hutan Adat (HA); dan (5) Kemitraan Kehutanan (KK).

Pemerintah telah berkomitmen mengalokasikan lahan hutan seluas 12.7 juta hektare untuk perhutanan sosial ini. Sampai 1 Juni 2019, izin perhutanan sosial mencapai 3,09 juta hektare untuk 679.467 ribu keluarga.  Dengan potensi luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektare atau seluas 63,7% dari luas daratan Indonesia, wajar jika separuh dari target penurunan emisi (12,42%) bisa disumbang oleh sektor kehutanan. 

Perhutanan sosial memiliki potensi besar dalam praktik karbon nasional dan global. Sebagai bagian dari hutan negara, wilayah PS bisa menjadi target lokasi kegiatan REDD+, baik secara mandiri mendapatkan pengakuan sebagai wilayah REDD+, atau bermitra dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan mendaftarkan dalam sistem registri nasional REDD+. Kesiapan provinsi dan KPH dalam hal kelembagaan, kelengkapan instrumen ekonomi, dan pengaman (sosial dan lingkungan) akan menentukan bagaimana mekanisme kerja sama dan pembagian manfaat bagi lembaga perhutanan sosial yang terlibat dalam kegiatan REDD+. 

Dalam proyek FIP-1 (Forest Investment Program-1) yang merupakan proyek hibah dari Asian Development Bank (ADB) dengan tema investasi berbasis masyarakat untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan hutan di Kalimantan Barat, target pengurangan emisi sebesar 3,7 juta ton CO2e selama 10 tahun. Ada 17 desa di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu yang terlibat dalam proyek tersebut. Kelompok masyarakat membangun perjanjian dengan KPH dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+ (wanatani, restorasi ekosistem, penanggulangan kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa).

Pada saat yang sama masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraannya.  Proyek FIP-1 juga akan membangun model pelaksanaan kegiatan REDD+, termasuk model pembagian manfaat antar pihak, jika ke depan, Kalimantan Barat masuk pada mekanisme pembayaran REDD+ berbasis hasil.

Mekanisme REDD+ secara sukarela, antara lain Plan Vivo, juga sangat mungkin diterapkan di wilayah perhutanan sosial. Plan Vivo adalah sistem sertifikasi hutan lestari berbasis jasa lingkungan dan karbon hutan dengan prinsip mencegah deforestasi dan program reforestasi/aforestasi. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.30/2009, mengakui Plan Vivo sebagai sistem sertifikasi hutan lestari konteks karbon.

Plan Vivo bisa diterapkan pada hutan yang dikelola masyarakat lokal (misal: tembawang, huma, simpuan, dll.) yang umum disebut Sistem Hutan Kerakyatan (SHK). Sebagian besar SHK ini mendapatkan izin melalui skema PS. Menurut situs Direktorat Jenderal PPI yang diunduh pada Juli 2019, dari skema Plan Vivo di Unit SHK di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi terdapat 15 situs dengan potensi karbon sekitar 70-200 ton C/hektare.

Pada awal 2019, di desa Nanga Lauk, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat PRCF memfasilitasi kesepakatan pengelolaan hutan lestari menggunakan skema Plan Vivo antara Hutan Desa Nanga Lauk dan pihak investor. Setelah memperhitungkan efektivitas kegiatan proyek, potensi kebocoran dan menambahkan risiko, dalam jangka lima tahun pertama, produksi karbon yang bisa dijual melalui sertifikat Plan Vivo mencapai 4.731 ton CO2 per tahun. Masyarakat desa Nanga Lauk juga akan mendapatkan dukungan pengelolaan hutan selama 35 tahun ke depan (Project Design Document, 2017).

Di Jambi, KKI Warsi dengan dukungan ICRAF, mengukur potensi cadangan karbon di Hutan Adat Desa Guguk, Kabupaten Merangin, dengan metodologi RaCSA (Rapid Carbon Stock Assessment). Hasilnya, cadangan karbonnya mencapai 261,25 ton/hektare. Jika dijual dengan asumsi per ton karbon US$ 10 dengan luas hutan adat 690 hektare, per tahun bisa menghasilkan US$ 1,8 juta atau Rp 25,2 miliar (nilai tukar 1 USD=Rp 14.000).  Hutan Adat Guguk juga memiliki kekayaan hayati berupa 89 jenis burung, 22 jenis mamalia, serta 84 jenis kayu seperti Meranti, Balam dan Marsawa (KKI WARSI, 2019).

Pasar Karbon Domestik

Memetakan pasar karbon domestik bisa didekati dengan mengidentifikasi off-taker dari produk-produk yang bisa dihasilkan dari program perhutanan sosial. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, dalam berita ekonomi.bisnis.com, menyebutkan off-taker hasil produksi perhutanan sosial bisa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Dari BUMN di antaranya Perhutani, Bulog, Perindo dan RNI. Sedangkan dari swasta ada Kacang Garuda, Carrefour, Nestle dan IDH Sustainable Trade Initiative. 

BUMN dan swasta bisa diarahkan untuk mendukung capaian penurunan emisi nasional melalui Skema Karbon Nusantara (SKN). SKN merupakan alternatif untuk memberi peluang pihak swasta dalam penurunan emisi GRK. Kredit karbon dari SKN dapat digunakan untuk meng-offset/kompensasi emisi GRK pembeli/pengguna. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang terlibat dalam SKN, baik kepada pihak penyedia karbon (dalam hal ini perhutanan sosial) ataupun pembeli karbon. Pemerintah juga perlu mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kerja sama dengan pengelola PS, baik secara langsung maupun melalui pelibatan KPH (Ditjen PPI, 2019).

Pekerjaan Rumah Pemerintah

Berdasarkan pada data yang diunduh dari situs KLHK (ppid.menlhk.go.id, diunduh pada Juli 2019), dari hasil inventarisasi GRK, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 8,7% pada 2016. Untuk meningkatkan capaian pengurangan emisinya, Indonesia masih memerlukan dana pendampingan dari swasta serta partisipasi aktif aktor non-pemerintah, khususnya dalam memobilisasi pendanaan dan meningkatkan investasi pembangunan rendah emisi. Pelibatan perhutanan sosial juga perlu ditingkatkan dengan memberikan aturan main yang jelas, dan terlebih lagi pembagian manfaat yang seimbang dengan upaya yang dilakukan di tingkat tapak.

Opsi secondary carbon market dan sistem verifikasinya bisa menciptakan permintaan karbon dengan membuka peluang kepada pihak lain, termasuk pemerintah, untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan emisi gas rumah kaca (misal: dari pasar voluntary carbon market). Dalam hal pemerintah Indonesia mampu membeli karbon dari pihak tersebut, maka dapat dihitung sebagai kontribusi dalam komitmen pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca 29%. Untuk mendorong pasar karbon domestik, pemerintah Indonesia perlu membuat instrumen harga karbon yang menggabungkan sistem cap and trade dan carbon tax.

Menjadi jelas bahwa perhutanan sosial memiliki peran strategis bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan lestari, dan pencapaian target pengurangan emisi nasional. Target pencadangan perhutanan sosial 12,7 juta hektare bukan saja bisa mengurangi emisi nasional, namun juga berpeluang meningkatkan penghidupan masyarakat di sekitar 40 ribu desa di sekitar kawasan hutan.

Program PS akan berhasil jika kelembagaan PS bisa memberi keadilan dalam mengatur dan membagi manfaat hutan. Tanpa prinsip keadilan ini, program PS menjadi sia-sia. Slogan “hutan hijau, rakyat sejahtera” masih sangat pantas untuk terus digaungkan di seluruh negeri.

Referensi:

  1. 2012. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. GIZ dan FORCLIME, dan KLHK.
  2. Yonky Indrajaya, Aris Sudomo. 2016. Karbon Tersimpan Dalam Biomassa Hutan Rakyat Jamblang di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Prosiding SNPPM: Sains dan Teknologi.
  3. http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html
  4. STRANAS REDD+ Indonesia (2012)
  5. Sustainable Forest and Biodiversity Management in Nanga Lauk Village, Kapuas Hulu, West Kalimantan, Indonesia. Project Design Document. Submitted to the Plan Vivo Foundation by PRCF Indonesia. 29 Nov 2017

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.