Kolom | April-Juni 2018

Karbon di Hutan Indonesia

Pemanfaatan kayu selama kurang lebih dua dekade, tidak terhindarkan telah menyebabkan kondisi hutan alam tropis semakin menurun.

Iwan Tri Cahyo Wibisono

Koordinator Program di Wetlands Conservation and Restoration Indonesia

DALAM sejarah kehutanan Indonesia, konsesi hutan alam dan industri berbasis kayu mendominasi era 1970 hingga 1990-an.  Pada masa tersebut, sektor kehutanan dikenal sebagai primadona penghasil devisa negara, penggerak roda ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja potensial. Tidak salah bila Sumber Daya Hutan (SDH) saat itu diberi julukan sebagai “emas hijau”.

Pemanfaatan kayu selama kurang lebih dua dekade, tidak terhindarkan telah menyebabkan kondisi hutan alam tropis semakin menurun. Hutan primer turun drastis, hutan terdegradasi dan areal terdeforestasi meningkat tajam sebagai akibat penyimpangan praktik di lapangan dari sistem silvikultur yang seharusnya. Pada titik ini, muncul suatu sistem silvikultur baru dalam pengelolaan hutan yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THBP). Sebagaimana konsep awalnya, hutan alam yang telah rusak berat (setelah pemanfaatan puluhan tahun) dikonversi menjadi hutan tanaman agar lahan menjadi lebih produktif. Akasia, sengon dan beberapa jenis tanaman cepat tumbuh lainnya ditanam untuk menghasilkan hutan kayu untuk memenuhi industri terutama bubur kayu dan kertas. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 1997/1998 semakin membuat hutan semakin rusak. Tanpa diduga sebelumnya, kebakaran ini justru membuka mata rakyat Indonesia bahwa ternyata ada lahan gambut yang sangat luas di Indonesia.

Terdapat dinamika menarik di dunia internasional pada akhir tahun 1980-an. Banyak negara merasakan adanya perubahan besar di bumi, kualitas udara semakin menurun, suhu rata-rata bumi meningkat, dan musim telah bergeser. Tidak lagi mudah membedakan kapan musim hujan dan musim kemarau. Petani pun menjadi bingung untuk menentukan awal waktu tanam. Dinamika ini kemudian dikaitkan dengan pemanasan global (global warming) yang memicu perubahan iklim (climate change). 

Perubahan iklim diyakini dialami seluruh penghuni bumi, oleh karenanya perlu dipikirkan dan diatasi secara bersama. Pada tahun 1988, Panel Antara Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) dibentuk guna mengkaji dan mengumpulkan bukti-bukti tentang perubahan iklim. Tahun 1990 merupakan milestone penting ketika IPCC saat itu melaporkan suhu rata-rata bumi telah meningkat antara 0,3-0,6 derajat Celcius dalam satu abad terakhir.

Dalam laporannya, secara tegas IPCC menyebutkan bahwa emisi karbon menjadi pemicu perubahan iklim. Sejumlah negara kemudian menyepakati Konvensi Kerangka Bersama dalam Perubahan Iklim dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Negara-negara maju sepakat mengembalikan emisinya ke tingkat Tahun 1990. Sebagai bentuk keseriusannya terhadap perubahan iklim, 154 negara menandatangani kerangka kerja perubahan iklim yang disebut The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada tahun 1994, konvensi perubahan iklim pun mulai berlaku. Dinamika dan negosiasi internasional pun semakin intensif bergulir sejak itu. Protokol Kyoto kemudian disepakati pada tahun 1997, di mana negara-negara maju bertekad mengurangi emisi rata-rata 5% dalam periode 2008-2012. Beberapa pertemuan puncak perubahan iklim PBB pun di gelar termasuk di Bali-Indonesia (2007), Poznan-Poland (2008), Kopenhagen-Denmark (2009), Cancun-Mexico (2010), Durban-Afrika Selatan (2011), Doha-Qatar (2012), Warsaw-Poland (2013), Lima-Peru (2014), Paris-Perancis (2015), Marrakesh -Maroko (2016), dan Bonn-Jerman (2017 ).

Dinamika di dunia internasional seakan gayung bersambut dengan di dalam negeri. Walaupun termasuk negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban mengurangi emisi, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen serius menjadi perintis bagi negara-negara lain dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui Perpres No. 46 Tahun 2008, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Di sela-sela pertemuan G-20 di Pittsburg tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat langkah berani dengan menyampaikan komitmen pengurangan emisi Indonesia sebesar 26% (dengan upaya sendiri) dan 41% (apabila dibantu dunia internasional) dari skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2020.

Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ menjadi salah satu elemen penting dari operasionalisasi RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian.

Komitmen ini dengan segera diikuti langkah konkret berupa pembentukan Badan Pengelola (BP) REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) pada tahun 2013 yang secara khusus mengawal pengurangan emisi di sektor kehutanan melalui pengindraan dan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Pembentuan BP REDD+ sebenarnya telah dirintis tiga tahun sebelumnya dengan dibentuknya satuan tugas (Satgas) REDD+ di tahun 2010 melalui keputusan presiden. Langkah konkret lainnya adalah dikeluarkannya kebijakan moratorium yaitu penghentian sementara ijin baru (moratorium) di hutan primer dan lahan gambut pada tahun 2011. Kebijakan ini masih berlaku hingga sekarang, di mana petanya (PIPIB-Peta Indikasi Penundaan Izin Baru) telah mengalami revisi ke-12.

Tekad dan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi mendapatkan dukungan dan apresiasi internasional, termasuk Kerajaan Norwegia yang memberikan komitmen bantuan sebesar US$ 1 milyar dollar dalam mengurangi emisi akibat kerusakan hutan. Komitmen ini dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani di Oslo oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai upaya baik secara kebijakan maupun kelembangaan dilakukan, termasuk diterbitkannya beberapa peraturan yang mengatur tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia, penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan diproyeksikan sebesar 12,42%. Di era Presiden Joko Widodo, komitmen pengurangan emisi nasional kemudian diperbaharui menjadi 26%-41 % (dengan bantuan internasional) pada tahun 2030. Di masa pemerintahan ini, tugas yang dulunya dilakukan oleh BP REDD kemudian dilebur ke dalam Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, isu perubahan iklim telah mewarnai paradigma pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Komitmen pendanaan global dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah memberikan arah baru dalam pengelolaan SDA. Di awal tahun 2000 an, semakin banyak para donor yang memberikan proporsi lebih terhadap kegiatan konservasi dan restorasi hutan, terlebih untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berbasis perubahan iklim. Banyak sekali program atau proyek anggaran besar dengan tema “berbasis perubahan iklim”.

Perkembangan menjadi lebih menarik saat munculnya skema konsesi baru di Hutan Produksi yaitu Restorasi Ekosistem. Sulit dibayangkan memang bagaimana konsesi diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan penebangan kayu. Sebaliknya, merestorasi hutan yang telah rusak memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kenyataannya skema baru konsesi ini berjalan mulus. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHKK RE) pertama kali diberikan pada 2007, menyusul izin-izin RE yang lain.

Terdapat benang merah yang menghubungkan antara cerita pengelolaan kehutanan Indonesia dengan dinamika internasional sebagaimana telah diulas di atas, yakni emisi karbon. Hutan yang dibuka, pohon yang ditebang, bahan bakar untuk mengangkut kayu, tanpa disadari sebelumnya ternyata melepas emisi karbon ke atmosfer. Tanpa disadari, telah terlalu banyak kayu diambil dari hutan Indonesia yang menghasilkan emisi karbon.

Secara harfiah emisi diartikan sebagai “buangan atau pelepasan”. Sementara karbon adalah unsur non logam alami yang memiliki lambang “C” dengan nilai atom 12. Karbon merupakan salah satu unsur utama pembentuk bahan organik dari makhluk hidup. Hampir setengah dari organisme hidup pada dasarnya merupakan karbon. Dengan demikian, emisi karbon mengacu pada proses pembuangan atau pelepasan unsur non logam alami bernama  karbon (dalam bentuk gas) yang dihasilkan dari senyawa (yang mengandung karbon). Di dunia kehutanan, proses buangan karbon ini termasuk karbondioksida (CO2) dan Methana (CH4). Kedua gas ini terlepas ke atmosfer saat penebangan hutan dan kebakaran hutan dan lahan.

Apakah hutan dan lahan selalu mengemisi karbon? Jawabannya tentu tidak. Apabila hutan dan lahan terjaga, justru mereka akan berpotensi menyerap emisi karbon. Proses fotosintesis membutuhkan karbondioksida (CO2) untuk diolah lebih lanjut dengan bantuan sinar matahari pada media zat hijau daun atau klorofil. Dalam proses inilah CO2 dipecah, karbon (C-carbon) ditambatkan ke dalam biomassa tumbuhan dan O2 dilepas ke udara. Pelepasan (emisi) karbon dalam bentuk CO2 dari hutan tetap terjadi saat proses respirasi. Namun bila dibandingkan, maka jumlah CO2 yang diserap melalui proses fotosintesis jauh lebih besar dari CO2 yang dilepaskan melalui respirasi.

Mengingat akar masalah perubahan iklim adalah konsentrasi gas rumah kaca yang melebihi ambang batas (salah satu yang terpenting adalah CO2), manajemen karbon hutan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan.

Manajemen karbon hutan tidak berbeda dengan manajemen hutan pada umumnya. Penggunaan istilah karbon dalam hal ini lebih menekankan adanya implikasi dinamika karbon dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengelola hutan. Saat hutan dipanen kayunya, maka stok karbon di hutan akan berkurang dan emisi karbon akan dilepaskan. Sebaliknya, apabila hutan di pertahankan maka stok karbon tetap terjaga (bahkan bertambah dari tahun ke tahun karena pertumbuhan) dan mempu menyerap emisi karbon. Dan bila hutan baru dibangun, maka penambahan stok karbon akan terjadi dan penyerapan CO2 secara otomatis akan berlangsung sepanjang tahun.

Pelepasan karbon dalam bentuk CO2 dari hutan hanya terjadi saat proses respirasi. Bila dibandingkan, jumlah CO2 yang diserap melalui proses fotosintesis jauh lebih besar dari CO2 yang dilepaskan melalui respirasi. Dengan melihat kondisi hutan Indonesia saat ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam manajemen karbon di sektor kehutanan:

  1. Perlindungan hutan yang masih tersisa. Langkah ini akan menjamin stok karbon tetap terjaga di dalam hutan (bahkan bertambah karena pertumbuhan) dan mensuplai O2 secara efektif. Dengan menjaga hutan berarti juga menghindari terlepasnya GRK ke atmosfer.
  2. Menumbuhkan hutan kembali. Dengan tumbuhnya hutan baru, maka semakin banyak pohon yang berfotosintesis. Hal ini berarti semakin besar kemampuan hutan untuk menyerap GRK.
  3. Pengelolaan hutan rendah emisi bagi konsesi yang saat ini beroperasi. Salah satu yang bisa ditempuh dalam mencapai pengelolaan hutan rendah emisi adalah penerapan Reduced Impact Logging (RIL).
  4. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa produk kehutanan telah memenuhi persyaratan tertentu dan dihasilkan dari proses yang berkelanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Perlindungan lahan gambut yang masih tersisa secara menyeluruh mutlak diperlukan. Restorasi perlu dilakukan untuk lahan gambut yang telah rusak. Khusus untuk yang telah didrainase, pembasahan kembali (rewetting) melalui sekat kanal (canal blocking) maupun penutupan kanal (backfilling) dapat dilakukan menyesuaikan fungsi ekosistem gambut yang melekat padanya.

Mengakhiri tahun 2017, pemerintah melalui menteri LHK mengeluarkan peraturan (PermenLHK No 70 tahun 2017) yang mengatur tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan penambahan stok karbon (REDD+ -  Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks). Peraturan ini peluang bagi para pihak untuk memperoleh pendanaan REDD+. Para pihak yang diberi kesempatan ini dapat terdiri dari lembaga pemerintah di tingkat nasional dan sub nasional, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga penelitian/pendidikan, atau kelompok masyarakat. Namun, merealisasikan pendanaan dan penyaluran dana REDD+ tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Diperlukan persiapan yang matang baik dalam hal sistem, mekanisme, maupun kapasitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana masyarakat terutama yang berada di sekitar dapat memperoleh manfaat dari skema pendanaan ini.

Dahulu isu karbon di dunia kehutanan tidak muncul sama sekali. Sekarang isu ini berada di panggung utama dalam konteks pengelolaan SDA Indonesia. Ke depan, isu ini diperkirakan semakin kuat dan berkembang. Manajemen karbon diharapkan dapat memandu pengelolaan hutan di Indonesia ke arah yang lebih lestari dan berkelanjutan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Risiko Hibah Norwegia dalam Mencegah Pemanasan Global

    Pemerintah Norwegia mengucurkan hibah Rp 813 miliar. Indonesia makin terikat pada target program menurunkan emisi dalam mitigasi pemanasan global.

  • Kabar Baru

    Benarkah Menanam Pohon Tak Mencegah Pemanasan Global?

    Ada studi terbaru yang menyebutkan menanam pohon tak banyak berguna mencegah pemanasan global. Apa itu pengertian pemanasan global?

  • Surat dari Darmaga

    Masa Depan Pembangunan Papua

    Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

  • Surat dari Darmaga

    New Normal: Saatnya Ramah Lingkungan

    Era new normal atau normal baru setelah pandemi virus corona, seharusnya mendorong kita lebih peduli lingkungan. Virus muncul karena alam tak seimbang.