Kolom | Juli-September 2019

Greenwashing Bukan CSR

Greenwashing jelas musuh besar CSR—ia bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparensi, sekaligus mencederai pengelolaan subjek inti lingkungan.

Jalal

Aktivis Pemantau CSR

CORPORATE Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan punya pengertian berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Di Indonesia, begitu orang mendengar ‘CSR’, yang terbayang adalah donasi perusahaan untuk beragam kegiatan. 

Sejak Howard Bowen menerbitkan Social Responsibilities of the Businessman pada 1953, pengertiannya CSR tak jauh beringsut dari tanggung jawab perusahaan atas dampak operasi mereka. Dampak, tentu saja, bisa positif dan negatif. Dampak positif harus dikenali potensinya lalu diwujudkan secara optimal. Sementara dampak negatif, setelah dikenali potensinya, lalu dihindari agar tidak terjadi, namun bila harus terjadi maka perlu diminimalkan, kemudian direstorasi agar kembali ke kondisi semula, atau kompensasi.

Ketika pada 1992 konsep pembangunan berkelanjutan menjadi kesepakatan politik global, CSR menemukan kaitan yang lebih erat. CSR menjadi kontribusi perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui tanggung jawab pengelolaan atas dampak positif dan negatifnya. 

Konsisten dengan hal itu, di tahun 2010 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, yang merupakan salah satu rujukan CSR paling penting, mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai berikut: “…the responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that: Contributes to sustainable development, including the health and welfare of society; Takes into account the expectations of stakeholders; Is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; Is integrated throughout the organization and practised in all its relationships.”

Jika pembangunan berkelanjutan adalah tujuan CSR, sangat penting bagi perusahaan melihat bisnis inti mereka apakah kompatibel dengan definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu "…development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Di hadapan definisi ini, ada bisnis-bisnis yang benar-benar tidak kompatibel, sehingga sama sekali tak bisa dianggap bertanggung jawab sosial; ada bisnis-bisnis yang perlu dimodifikasi agar bisa memenuhi definisi tersebut; dan ada bisnis-bisnis yang sudah sesuai dengan definisi tersebut.

Industri rokok, misalnya, masuk ke dalam kategori pertama. Dia memiliki produk yang membuat sakit atau bahkan mematikan konsumennya. Alih-alih memenuhi kebutuhan generasi mendatang, ia malah mencuri generasi mendatang, menjadikan mereka sakit dan meninggal sebelum waktunya, sehingga kebutuhan generasi sekarang dan mendatang yang menjadi keluarga mereka menjadi sulit dipenuhi. Industri batubara juga sama. Emisinya menjadi salah satu sumber terbesar emisi gas rumah kaca. Sementara, tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh umat manusia adalah krisis iklim. Jadilah industri batubara, dan sumber energi fosil lainnya, menjadi industri yang kerap dinyatakan mustahil bertanggung jawab sosial.

Apa yang bisa dilakukan oleh bisnis pada industri yang demikian dari sudut pandang CSR itu sangat jelas: mereka harus menghilangkan dirinya.  Mereka bisa memanfaatkan kekayaan finansial yang mereka miliki untuk membangun bisnis lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang banyak dicontohkan di level global, banyak perusahaan migas—walau emisi mereka tak setinggi batubara—melakukan transformasi menjadi perusahaan energi.  Dengan transformasi itu, mereka memiliki portofolio energi terbarukan.  Kalau mereka benar-benar serius dengan transformasi itu, di masa mendatang seharusnya tidak ada lagi perusahaan energi fosil, karena itu memang tidak kompatibel dengan pembangunan berkelanjutan.

Nexus Ekonomi-Sosial-Lingkungan

Kini kita juga menyaksikan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang sejak awal berdiri sudah benar-benar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, seperti perusahaan energi terbarukan. Juga, perusahaan-perusahaan yang bekerja meningkatkan kesehatan masyarakat, atau perusahaan yang melakukan rehabilitasi atau bahkan restorasi ekosistem. Hanya saja, tetap perlu dilihat apakah kinerja mereka benar-benar berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Jadi, walaupun bisnis inti dari perusahaan itu sesuai dengan tujuan dan definisi pembangunan berkelanjutan sekalipun, tetap saja perusahaan harus menunjukkan bahwa pengelolaan seluruh aspek bisnisnya harus konsisten. Tidak bisa perusahaan energi terbarukan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ekonomi dan sosial masyarakat di mana dia beroperasi, atau melakukan pelanggaran etika. Perusahaan yang mengupayakan peningkatan status kesehatan masyarakat, misalnya rumah sakit, juga tidak diperkenankan untuk melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah medisnya sembarangan.

Kembali mengikuti ISO 26000, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab sosial seharusnya memegang teguh prinsip akuntabilitas, transparensi, perilaku etis, penghormatan terhadap seluruh pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma perilaku internasional, dan penegakan HAM. Keseluruhan prinsip itu harus ditegakkan tanpa kecuali. Ada juga subjek inti, atau aspek-aspek yang harus dikelola oleh perusahaan, yaitu: tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu-isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Aspek lingkungan sangat penting untuk diperhatikan oleh siapapun yang ingin melihat sebuah perusahaan bersungguh-sungguh dengan CSR-nya. ISO 26000 menyatakan perusahaan yang hendak mengelola lingkungan dengan bertanggung jawab harus menegakkan empat prinsip: tanggung jawab atas dampak lingkungan (environmental responsibility), pendekatan kehati-hatian (precautionary approach), manajemen risiko lingkungan (environmental risk management), serta pencemar membayar biaya lingkungan (polluter pays). Isu yang harus dikelolanya adalah pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta prioteksi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan restorasi habitat.

Dengan prinsip dan isu di atas, tanggung jawab perusahaan atas aspek lingkungan sesungguhnya sangat serius. Ada banyak perusahaan—terutama yang berada di sektor-sektor kontroversial dan yang enggan menanggung biaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ekspektasi prinsip dan subjek inti CSR— ‘memotong kompas’ dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan yang seadanya, tetapi melakukan komunikasi yang jauh lebih gencar sehingga menimbulkan kesan bahwa perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan kenyataannya. Hal ini disebut sebagai greenwashing.

Perwujudan greenwashing sangat beragam. Perusahaan yang sadar tengah menghadapi masyarakat luas, termasuk dan terutama konsumennya, yang tidak memiliki literasi lingkungan yang baik, tetapi mulai menghargai kepedulian terhadap lingkungan, akan memanfaatkan greenwashing untuk mendongkrak penjualan. Karenanya, banyak perusahaan yang kini memanfaatkan beragam bentuk komunikasi—iklan, promosi, dan sponsorship—yang memakai isu-isu lingkungan. Semakin kontroversial sebuah industri, atau semakin besar dampak lingkungan yang tidak dikelola dengan benar, akan semakin gencar pula bentuk-bentuk komunikasi bertemakan isu lingkungan itu.

Dari sudut pandang CSR, perusahaan perlu mengelola seluruh emisinya dengan cara melakukan efisiensi energi, menghilangkan dampak deforestasi dari seluruh rantai pasokannya, berinvestasi di teknologi rendah emisi, serta melakukan transisi hingga sepenuhnya memanfaatkan energi terbarukan. Selama emisi nol belum tercapai, perusahaan harus melakukan carbon offset atas emisi yang masih mereka hasilkan. Tetapi, kita melihat banyak sekali perusahaan yang menanam sekian ribu pohon, mengiklankannya besar-besaran, tanpa pernah bicara soal berapa sesungguhnya emisi yang mereka hasilkan, dan berapa besar dampak deforestasi bisnis mereka.

Penanaman pohon juga banyak dikaitkan dengan konservasi air. Banyak perusahaan mengumumkan sekian juta liter air yang bakal mereka ikat lantaran pohon-pohon yang mereka tanam, namun mereka tak bicara sama sekali soal berapa air yang mereka ambil untuk proses produksinya. Dalam sudut pandang CSR, pengelolaan air seharusnya minimal mencapai water balance, di mana volume air yang dipergunakan tidaklah melampaui volume air (bersih, tidak tercemar) yang dikembalikan ke dalam tanah. 

Studi Testa, dkk (2018) Does It Pay to be a Greenwasher or a Brownwasher? adalah studi terbesar tentang greenwashing. Mereka melihat praktik di 3.490 perusahaan, dalam 19 industri yang berbeda, di 58 negara. Hasilnya greenwashing itu tidak menguntungkan, walau tidak juga merugikan perusahaan. Pasar secara umum ternyata tidak percaya pada klaim kinerja lingkungan lebay yang ditunjukkan perusahaan, namun juga tidak menghukum mereka yang melakukanya. T

Perusahaan yang sesungguhnya memiliki kinerja lingkungan baik, tetapi kurang mempromosikannya—ini disebut brownwashing—gagal mendapatkan insentif dari pasar. Padahal, pasar global kini sudah merespons dengan baik perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik. Tentu, komunikasi yang setara dengan kinerja itu sajalah yang bisa membuat masyarakat mengetahuinya.

Kini, di seluruh dunia kesadaran tentang isu-isu lingkungan semakin meningkat. Jika disinformasi greenwashing terbukti sudah tidak bisa menarik perhatian pembeli—atau masih sedikit berhasil pada masyarakat dengan literasi lingkungan yang minim—tampaknya dalam waktu dekat kita akan melihat konsumen bertindak lebih keras dengan menghukum perilaku tidak jujur itu.

Greenwashing jelas musuh besar CSR—ia bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparensi, sekaligus mencederai pengelolaan subjek inti lingkungan. Sementara, yang benar-benar sesuai dengan CSR adalah pengelolaan lingkungan yang komprehensif, yang menekan dan merestorasi seluruh dampak negatif yang ada, serta yang mengoptimalkan dampak positif yang mungkin dikedepankan.                                    

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.